BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas masih mengusahakan untuk memulangkan Paulus Tannos, tersangka korupsi e-KTP.

Saat ini, kata dia, Paulus masih ditahan oleh otoritas Singapura sebelum diekstradisi ke tanah air.

Pemerintah memiliki waktu sampai dengan 3 Maret 2025 untuk mengurus administrasi permohonan ekstradisi Paulus kepada otoritas Singapura.

"Betul kita punya waktu sampai 3 Maret, untuk mengurus dokumen administrasi permohonan ekstradisi pelaku," katanya, ditemui di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (30/1/2025).

Dalam upaya ekstradisi, Kementerian Hukum terus berkoordinasi dengan stakeholder, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Dia optimistis administrasi yang dibutuhkan dalam pemulangan Paulus bisa dipenuhi dan Paulus bisa diproses hukum di Indonesia.

“Kita yakin bahwa dalam kurun waktu dekat seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk persidangan, karena yang bersangkutan ditahan di penjara di Changi Singapura. Kita akan hadapi gugatan itu dan seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam rangka ekstradisi, sementara kami siapkan,” jelasnya.

Terkait adanya informasi KPK mengalami kesulitan untuk menemui tersangka, pihaknya mengatakan itu bukan ranah mereka.

Andi mengatakan, Kementerian Hukum hanya mengurusi administrasi yang dibutuhkan dalam proses ekstradisi tersangka.

“Bukan, sekarang kita dalam posisi saya tidak tahu, itu kan urusan KPK. Urusan Kementerian Hukum adalah menyiapkan dokumen untuk menghadapi persidangan dalam rangka permintaan ekstradisinya, kalau kasusnya saya nggak ngerti,” ungkap dia.

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, mendorong rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Pidana (KUHAP) segera dibahas untuk dituntaskan. Rudianto menilai KUHAP saat ini sudah 44 tahun seharusnya disesuaikan dengan kondisi saat ini.

"Kita ketahui hukum acara kita sudah 44 tahun sejak tahun 1981 dan normanya sudah ada 12 norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, KUHP kita, hukum materil kita yang baru akan berlaku 2026 Januari. Sementara hukum acara kita belum berubah," kata Rudianto di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).

Rudianto mendorong rancangan UU ini untuk segera dibahas oleh Komisi III DPR. Ia menyebut saat ini Fraksi NasDem sudah mulai menampung aspirasi dari sejumlah pihak terkait penyusunan RUU KUHAP.

"Inilah yang kemudian menjadi concern Fraksi NasDem agar pembahasan RUU hukum acara ini bisa dituntaskan tahun ini yang kebetulan menjadi concern kami di Komisi III," ujar Rudianto.

"Saya selaku Kapoksi Fraksi NasDem Komisi III saat ini juga Komisi III telah menjadwalkan untuk kemudian mengagendakan pemanggilan para ahli-ahli hukum, para akademisi kita, para profesor hukum kita untuk kita juga dengar keterangan, berkaitan dengan masukan-masukannya terhadap revisi RUU KUHAP ini," ujar Rudianto.

Rudianto menyoroti sejumlah hal dalam RUU KUHAP, di antaranya soal restorative justice setiap institusi yang berbeda pengertian. Rudianto juga menekankan kontrol penyidikan sampai penuntutan suatu kasus supaya tak semena-mena.

"Bagaimana konsep restorative justice ini lagi marak kita dengar, polisi punya konsep restorative justice, jaksa juga punya, hakim juga punya. Masing-masing saling mengkritisi kewenangan ini, nah ini tidak diatur dalam hukum acara kita ini yang penting," ujar Rudianto.

"Yang kedua, bagaimana alat bukti, bagaimana konsep peradilan, bagaimana mekanisme kontrol penyidikan, ke penuntutan. Ini semua yang menurut saya concern kita supaya hak-hak warga negara, apakah dia terperiksa, terlapor, bisa dilindungi tidak semena-mena," tambahnya.

Selain itu, Rudianto juga menyoroti soal posisi advokat dalam suatu kasus. Rudianto mempertanyakan apakah seseorang yang berstatus sebagai saksi bisa didampingi oleh penasihat hukum.

"Bagaimana posisi advokat. Orang kalau dipanggil jadi saksi, apakah sudah bisa didampingi oleh kuasa hukum, penasihat hukum atau tidak. Ini semua yang menjadi poin-poin penting dalam revisi RUU hukum acara kita," imbuhnya.

(dwr/rfs)

Banda Aceh (ANTARA) - Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA meminta Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur memberikan bantuan pendampingan hukum serta biaya perawatan terhadap dua warga Aceh yang ditembak oleh aparat Malaysia beberapa waktu lalu.

"Kita meminta KBRI dan Kemenlu untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, beri pendampingan hukum dan juga membiayai perawatan mereka di rumah sakit hingga sembuh," kata Safrizal, di Banda Aceh, Jumat.

Pernyataan itu disampaikan Safrizal sebagai respon terhadap kasus tertembaknya lima pekerja migran Indonesia dan dua diantaranya warga Aceh oleh aparat kepolisian Malaysia beberapa waktu lalu.

Selain itu, Safrizal juga meminta Kemenlu mendorong otoritas Malaysia melakukan investigasi menyeluruh terhadap insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force).

Baca: Pemkab Aceh Timur koordinasikan terkait penembakan warga di Malaysia

"Dalam hal ini, kita minta KBRI Kuala Lumpur untuk terus mengumpulkan informasi lebih lengkap untuk mendapatkan konstruksi kejadian yang lebih jelas dan meminta retainer lawyer KBRI untuk mengkaji dan menyiapkan langkah hukum," ujar Safrizal.

Seperti diketahui, kejadian penembakan lima pekerja migran Indonesia itu terjadi pada Jumat (24/01/2025) di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.

Satu pekerja diantaranya asal Riau tewas dalam insiden tersebut. Kemudian, empat korban lainnya yakni dua asal Riau dan dua orang dari Aceh mengalami luka-luka.

KBRI Kuala Lumpur telah melakukan akses kekonsuleran untuk menemui empat WNI korban yang tengah dirawat di RS Serdang dan RS Klang, Malaysia.

Baca: Nelayan Aceh selamatkan tiga warga Malaysia yang hanyut ke Aceh

Jakarta -

Niat puasa pengganti Ramadhan adalah rukun yang tak boleh terlewat. Sebab, jika satu rukun tertinggal, puasanya tidak sah.

Menukil dari buku Puasa Ibadah Kaya Makna tulisan H Miftah Faridl, niat puasa pengganti Ramadhan adalah rukun yang paling pertama. Rukun puasa lainnya yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari.

Saking pentingnya niat, Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits mengatakan bahwa setiap perbuatan tergantung pada niatnya. Beliau bersabda,

"Barang siapa tidak berniat puasa di waktu malam maka tidak ada puasa baginya (tidak sah)." (HR Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

Puasa pengganti Ramadhan juga biasa disebut dengan qadha. Arti qadha yaitu pengerjaan ibadah di luar waktu yang sudah ditetapkan syariat, sebagaimana dikutip dari Buku Pintar Puasa Wajib dan Sunnah karya Nur Solikhin.

Perintah puasa pengganti Ramadhan tercantum dalam surah Al Baqarah ayat 184,

أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ۚ وَأَن تَصُومُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "(yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Niat Puasa Pengganti Ramadhan: Arab, Latin dan Artinya

Berikut bacaan lengkap niat puasa pengganti Ramadhan yang terdiri dari arab, latin dan artinya yang dinukil dari buku Panduan Muslim Kaffah Sehari-hari dari Kandungan hingga Kematian tulisan Muh Hambali.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ قَضَاءِ فَرْضِ شَهْرِ رَمَضَانَ لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu soumaghadin 'an qadha'i fardhi syahri Ramadhana lillahi ta'ala.

Artinya: "Aku niat untuk mengqadha puasa bulan Ramadan esok hari karena Allah ta'ala."

Waktu Mengerjakan Puasa Pengganti Ramadhan

Menurut buku 10 Formula Dasar Islam: Konsep dan Penerapannya yang disusun oleh Gamar Al Haddar, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa puasa qadha bisa dikerjakan pada hari akhir jelang bulan Sya'ban sebelum Ramadhan. Jadi, puasa pengganti ini bisa dikerjakan sebelum datang Ramadhan berikutnya.

Hukum Tidak Membaca Niat Puasa Pengganti Ramadhan

Diterangkan dalam buku Inilah Alasan Rasulullah SAW Menganjurkan Puasa Sunah karya H Amirulloh Syarbini dan Hj Iis Nur'aeni Afgandi, muslim yang tidak membaca niat puasa pengganti Ramadhan dari malam hari hingga terbit fajar maka puasanya tidak sah. Meski begitu, sebagian imam mazhab menyatakan bahwa muslim hendaknya tetap melanjutkan puasa ketika siang.

Maksud dari melanjutkan puasa ini dengan catatan dikenakan kewajiban bagi mereka untuk mengganti puasa yang ditinggalkan niatnya. Ini dilakukan sebagai penghormatan terhadap bulan suci Ramadhan.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad berpandangan bahwa jika tidak membaca niat puasa pengganti Ramadhan pada malam hari karena sengaja, puasanya tidak sah. Sebab, semua puasa wajib disyaratkan niat ketika malam hari.

(aeb/kri)

SURABAYA, iNewsSurabaya.id - Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menyoroti kekhawatiran akan implikasi perluasan kewenangan Jaksa dalam Revisi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Salah satu audiens, Aulia, menanyakan potensi konflik kewenangan antara Jaksa dan Kepolisian, serta dampaknya terhadap sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Aulia mempertanyakan dasar hukum perluasan kewenangan Jaksa untuk melakukan penyidikan. Ia merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17 yang tidak memberikan kewenangan atribusi penyidikan kepada Jaksa, berbeda dengan RUU KUHAP Pasal 6 yang membuka peluang tersebut. 

"Pernyataan ini membuka peluang bagi Jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ungkap Aulia.

Pertanyaan kedua Aulia terkait potensi pelemahan sistem peradilan pidana terpadu jika Jaksa diberi kewenangan menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan.

Prof. Dr. Deni SB Yuherawan, S.H., M.S., Dosen FH Universitas Trunojoyo Madura yang menjadi pembicara, memberikan tanggapan tegas. 

"Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," jelasnya.

Prof. Deni menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum. "Hukum harus clear and precise, kewenangan harus limitatif. Jangan sampai kita terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tegasnya. 

Ia khawatir, kewenangan yang tidak dibatasi dengan jelas dapat mengganggu peradaban bangsa. "Jangan biarkan kewenangan kemana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa ‘Dan lain-lain’ yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tambahnya.

Prof Deni juga mengkritik beberapa kelemahan dalam KUHAP yang berlaku saat ini, mengingatkan perlunya kajian mendalam RUU KUHAP sebelum disahkan. Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana di peradilan umum dan militer, serta memahami esensi pasal penyertaan dalam tindak pidana agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah, tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tutup Prof. Deni.

Seminar ini menjadi forum diskusi yang penting di tengah polemik RUU KUHAP. Para akademisi dan praktisi hukum sepakat bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum.

Editor : Ali Masduki

JAYAPURA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Jayapura pada Kamis (30/01/2025).

Sidang ini bertujuan mendengarkan jawaban atau eksepsi dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, serta pasangan calon (paslon) Yunus Wonda – Haris Richard Yoku, yang menjadi pihak terkait dalam perkara ini.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum paslon Yunus-Haris, Piter Ell, secara tegas membantah seluruh dalil yang diajukan pemohon, yaitu pasangan calon Jan Jap Ormuseray-Asrin Tasak.

Salah satu bantahan yang disampaikan pihak terkait adalah tuduhan mengenai penggunaan sistem noken dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Jayapura.

"Kami membantah tuduhan dari pemohon terkait adanya sistem noken dalam proses pemungutan suara di Distrik Kaureh, Kabupaten Jayapura," ungkap Piter dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (31/1/2025).

Piter menegaskan bahwa Kabupaten Jayapura tidak mengenal sistem noken dalam pemungutan suara, sehingga tuduhan tersebut dianggap tidak sesuai dengan realita yang ada.

“Sistem noken tidak berlaku di Kabupaten Jayapura. Ini adalah fakta yang tidak bisa dibantah, karena Kabupaten Jayapura menggunakan mekanisme pemungutan suara berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil),” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa sistem noken hanya diterapkan di beberapa wilayah tertentu di Papua dan telah diakui oleh regulasi pemilu, tetapi tidak di Kabupaten Jayapura.

"Untuk itu, tuduhan pemohon mengenai penggunaan sistem noken dianggap keliru dan tidak relevan dengan fakta yang ada," ujar Ketua Peradi Kota Jayapura ini.

Selain tuduhan mengenai sistem noken, pihak terkait juga membantah tuduhan lainnya yang diajukan pemohon.

Itu termasuk tuduhan adanya intimidasi dan pengancaman terhadap pemilih yang dilakukan oleh pendukung paslon Yunus-Haris di tempat pemungutan suara (TPS) yang menggelar pemungutan suara ulang (PSU).

Piter mengonfirmasi bahwa tidak ada laporan resmi dari pihak keamanan mengenai intimidasi tersebut.

“Kami memiliki bukti bahwa tidak ada laporan polisi yang mencatat adanya tindakan intimidasi atau pengancaman di TPS saat PSU berlangsung," ujarnya.

Sidang ini menjadi bagian penting dalam proses hukum terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Jayapura, dan keputusan MK diharapkan dapat memberikan kejelasan serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Malang -

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP dinilai berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan lembaga penegak hukum. Jika undang-undang tersebut disahkan, maka berpotensi merugikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tergerak menggelar Seminar Nasional untuk adanya sinkronisasi dan harmonisasi RUU Kejaksaan dengan RUU KUHAP, Kamis (30/1/2025).

Seminar yang dihadiri para akademisi hingga praktisi hukum ini menjadi ajang diskusi yang sangat relevan di tengah polemik mengenai perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP.

Sistem peradilan pidana Indonesia perlu dibangun dengan dasar yang jelas dan terstruktur, untuk menjaga integritas dan efisiensi penegakan hukum di Indonesia.

Pada sesi tanya jawab, Auliya, salah satu audiens mengangkat pertanyaan terkait implikasi dari perluasan kewenangan jaksa dalam RUU KUHAP, yang berpotensi mempengaruhi peran Polri sebagai penyidik utama.

Aulia mengutip penjelasan dari salah satu pemateri Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura, Prof. Dr. Deni SB Yuherawan yang menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut.

Dalam pandangannya, Prof Deni menyatakan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Pasal 17, tidak ada perundang-undangan yang memberikan kewenangan atribusi kepada jaksa untuk melakukan penyidikan.

Namun, dalam RUU KUHAP Pasal 6, disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat pegawai negeri yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu, yang diberi kewenangan melakukan penyidikan.

"Pernyataan ini membuka peluang bagi jaksa untuk melakukan penyidikan di luar institusi Polri, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan," ujar Aulia, menyoroti kemungkinan konflik kewenangan antara kejaksaan dan kepolisian.

Aulia kemudian melanjutkan dengan mempertanyakan pemberian kewenangan kepada jaksa untuk menerima laporan masyarakat dan melakukan penyidikan berpotensi melemahkan sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof. Deni SB Yuherawan dengan tegas menyatakan bahwa dalam kaitan itu, pihak yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

"Implikasi dari kewenangan ini, kita tahu persis dampak yuridisnya. Yang dirugikan bukan hanya penyidik atau jaksa, tetapi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Hak asasi manusia bisa terganggu karena persoalan kewenangan yang tidak jelas," ungkap Prof Deni.

Menurut Prof Deni, hukum haruslah clear dan precise, yakni jelas, tepat, dan akurat. Kewenangan harus dibatasi dengan jelas, tanpa adanya ambigu.

"Hidup ini, semua orang mengerti bahwa legalitas hukum itu harus jelas dan tepat. Kewenangan itu harus limitatif, karena kalau tidak, kita justru akan terjebak dalam perebutan kewenangan yang tak jelas arah tujuannya," tuturnya.

Prof Deni menekankan bahwa kewenangan dalam sistem hukum Indonesia harus diberikan dengan penuh kehati-hatian. Pihaknya mengkhawatirkan bahwa jika kewenangan tidak dibatasi dengan jelas, peradaban bangsa bisa terganggu.

"Jangan biarkan kewenangan ke mana-mana. Kalau satu, ya satu. Jangan ada frasa 'Dan lain-lain' yang membuat kewenangan itu kabur dan tidak terarah," tegasnya.

Prof Deni juga mengkritik sejumlah kelemahan dalam KUHAP yang berlaku sejak era Orde Baru, yang menurutnya masih banyak celah.

"Kalau kita sudah berpikir dengan matang dan benar, siapapun yang menjadi begawan hukum nanti, seyogyanya itu harus didukung oleh DPR RI. RUU tersebut harus benar-benar didalami sebelum disahkan," paparnya.

Ia juga menyoroti pentingnya membedakan tindak pidana yang masuk dalam peradilan umum dan peradilan militer, karena tidak semua tindak pidana terkait dengan koneksitas peradilan.

Menurutnya, esensi dari pasal yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak pidana perlu dipahami dengan benar agar tidak menimbulkan interpretasi yang salah.

"Pada akhirnya, kewenangan itu adalah amanah. Kewenangan bukan sekedar soal hak asasi manusia, tetapi lebih kepada tugas dan kewenangan yang diberikan untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.

Prof Deni juga mendorong pentingnya menjaga keselarasan dalam sistem hukum Indonesia agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang merugikan masyarakat.

(mua/hil)

YERUSALEM, KOMPAS.com – Israel akhirnya membebaskan 110 tahanan Palestina pada Kamis (30/1/2025), setelah sebelumnya menunda proses tersebut akibat kekacauan dalam serah terima sandera yang dibebaskan Hamas.

Hamas menyerahkan tiga sandera Israel dan lima warga Thailand di Gaza sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran tahanan yang telah disepakati sebelumnya.

Namun, prosesi serah terima sandera di kota Khan Younis berlangsung dalam situasi yang tegang dan kacau, yang membuat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam dan menunda pembebasan tahanan Palestina.

Salah satu sandera Israel yang dibebaskan, Arbel Yehoud (29), tampak ketakutan dan kesulitan berjalan saat militan bersenjata menyerahkannya kepada Komite Palang Merah Internasional (ICRC).

Situasi serupa juga dialami sandera lainnya, Gadi Moses (80), serta lima pekerja asal Thailand.

Netanyahu menilai serah terima yang kacau tersebut membahayakan keselamatan para sandera dan menegaskan akan memberikan respons keras jika ada upaya menyakiti mereka.

“Kami tidak akan mentoleransi ancaman terhadap sandera kami,” katanya dalam pernyataan resmi, dilansir Reuters.

Usai penundaan, bus yang membawa 110 tahanan Palestina tiba di Ramallah, Tepi Barat. Para tahanan disambut meriah oleh warga Palestina yang meneriakkan slogan perjuangan.

Salah satu tahanan yang dibebaskan adalah Zakaria Zubaidi, mantan pemimpin Brigade Syuhada Al-Aqsa yang sebelumnya melarikan diri dari penjara Israel pada 2021 sebelum kembali ditangkap.

Dalam sambutannya, Zubaidi menyampaikan harapannya untuk perjuangan Palestina.

“Alhamdulillah, saya diberkahi dengan kebebasan hari ini. Semoga para syuhada Gaza mendapatkan kedamaian,” ujarnya.

Meski begitu, bentrokan sempat pecah antara warga Palestina dan pasukan Israel di pintu masuk Ramallah.

Pejabat kesehatan Palestina melaporkan sedikitnya 14 orang terluka akibat peluru tajam dan gas air mata.

Pembebasan ini merupakan bagian dari kesepakatan yang menghentikan lebih dari 15 bulan perang antara Israel dan Hamas sejak 19 Januari lalu.

Namun, hingga kini masih ada 82 sandera yang ditahan Hamas di Gaza, dengan sekitar 30 di antaranya dinyatakan tewas.

Perang yang dimulai sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 47.000 warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan di Gaza.

Sementara itu, pihak Israel menyebut sekitar 1.200 orang tewas dalam serangan Hamas dan lebih dari 250 orang diculik.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hasbiallah Ilyas meminta proses penegakan hukum terhadap 4 oknum polisi di antaranya mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro yang diduga memeras anak bos Prodia dilakukan transparan. Publik berhak mengetahui yang terjadi dalam kasus tersebut.

?Pengusutan kasus ini harus dilakukan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Masyarakat berhak tahu apa yang sebetulnya terjadi,? ujar Hasbi, Jumat (31/1/2025).

Politikus PKB ini mengatakan, pengakuan anak bos Prodia atas dugaan keterlibatan anggota Polri harus diusut tuntas. "Pengakuan itu jangan hanya berhenti tanpa ada tindakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat," tegasnya.

Menurut dia, pemerasan itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Dia meminta polisi dapat membuktikan tak tebang pilih dalam pengusutan tersebut.

Saat ini , ada 4 oknum polisi Polres Metro Jakarta Selatan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pemerasan. Empat oknum ini diduga melanggar kode etik. Selain itu, sebanyak 11 saksi telah dimintai keterangan.

Kasus ini mencuat setelah ada gugatan perdata yang dilayangkan dua anak bos Prodia yakni Arif Nugroho (AN) dan Muhammad Bayu Hartoyo (MB). Keduanya merupakan tersangka kasus kekerasan anak yang diungkap pada April 2024.

Penggugat meminta para tergugat yakni 4 oknum polisi mengembalikan uang Rp1,6 miliar, menyerahkan mobil Lamborghini Aventador, motor Harley Davidson, serta motor BMW HP4.

Keempat oknum polisi itu yakni AKBP Bintoro, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Gogo Galesung, Z selaku mantan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dan ND selaku mantan Kasubnit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan.

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Puluhan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kebumen, didukung oleh TNI dan Polri, melakukan operasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-alun Pancasila Kebumen pada Kamis sore (30/1/2025).

Jika biasanya kawasan ini ramai oleh PKL dan jasa mainan anak, kini terlihat sepi dan nyaris tidak ada aktivitas berjualan.

Penertiban ini dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kebumen, Ira Puspitasari. Ia menegaskan bahwa langkah penertiban ini telah melalui prosedur standar operasional (SOP) yang berlaku, dimulai dari sosialisasi, himbauan, hingga pemberian surat teguran bertahap.

“Surat teguran ketiga telah kami sampaikan pada Senin lalu. Hari ini, kami melaksanakan penertiban sesuai aturan yang berlaku, sebagai upaya menegakkan Perda. Kami telah melakukan sosialisasi, himbauan, dan memberikan surat teguran satu hingga tiga sebelum mengambil tindakan tegas,” jelas Ira.

Ira menambahkan, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2018, Perda Nomor 4 Tahun 2020, serta Peraturan Bupati, kawasan Alun-alun Pancasila dilarang digunakan untuk berjualan, kecuali bagi pedagang yang telah ditempatkan di area Kapal Mendoan. Ia berharap masyarakat dan pedagang memahami aturan ini.

“Alhamdulillah, kami bersyukur karena saat ini Alun-alun sudah bersih dari PKL. Kami mengapresiasi kesadaran para pedagang yang telah mematuhi regulasi yang ada,” ucap Ira.

Ia berharap kondisi ini dapat dipertahankan ke depannya. Alun-alun, menurutnya, seharusnya difungsikan sebagai ruang terbuka hijau untuk aktivitas olahraga, bermain, dan kegiatan masyarakat. “Bagi yang ingin menikmati kuliner, silakan berkunjung ke Kapal Mendoan atau area lain di luar Alun-alun,” imbuhnya.

Mulai hari ini, petugas Satpol PP akan terus berjaga di Alun-alun untuk memastikan kawasan tersebut tetap steril dari PKL. Jika masih ada yang kedapatan berjualan, Ira menegaskan bahwa penertiban akan terus dilakukan.

“Selama teguran kami tidak diindahkan, penertiban akan terus kami laksanakan,” tegasnya.

Ira juga mengajak masyarakat Kebumen untuk bersama-sama menjaga estetika dan kebersihan Alun-alun sebagai ruang publik yang nyaman dan aman. “Saya yakin masyarakat Kebumen bisa. Mari kita jaga Alun-alun agar tetap indah dan nyaman untuk dinikmati bersama,” ajaknya.

Dalam operasi ini, beberapa mainan anak yang disimpan di kios kosong di Kapal Mendoan diamankan oleh petugas. Ira menyatakan bahwa barang-barang tersebut dapat diambil kembali oleh pemiliknya dengan syarat mengisi surat perjanjian agar tidak mengulangi pelanggaran.

“Pedagang yang barangnya diamankan wajib melapor tiga kali dalam tiga hari. Setelah itu, kami akan membuatkan surat perjanjian dan mengembalikan barang serta sarana prasarana mereka, dengan catatan tidak boleh mengulangi pelanggaran,” tandas Ira.

Operasi penertiban ini menjadi langkah tegas pemerintah daerah dalam menata kawasan Alun-alun Pancasila agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat Kebumen.

Editor : EldeJoyosemito

Aceh Barat (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat kini menelusuri penerbitan izin pengangkutan (hauling) batu bara sebuah perusahaan tambang di daerah itu yang diduga kuat tanpa adanya kajian hukum.

“Temuan kami, penerbitan izin hauling batu bara yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini tanpa adanya telaah atau kajian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat,” kata Ketua Komisi I DPRK Aceh Barat Ramli SE di Aceh Barat, Kamis.

Seperti diketahui, hauling batu bara adalah kegiatan mengangkut batu bara dari lokasi penambangan ke tempat lain, seperti pelabuhan, fasilitas pemrosesan, atau stok area.

Kegiatan ini dilakukan menggunakan alat angkut berat seperti truk besar seperti yang selama ini kerap beraktivitas di jalan raya di Kabupaten Aceh Barat.

Ramli mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan batu bara (UU Minerba) yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, penerbitan izin hauling batu bara di Kabupaten Aceh Barat yang telah diterbitkan pada tahun 2024 lalu harus mendapatkan izin dari kementerian terkait.

Di antaranya seperti izin atau rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Namun fakta yang ditemukan di lapangan, justru penerbitan hauling tersebut tidak memiliki izin kementerian terkait seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

“Sehingga izin hauling batu bara yang diterbitkan pada tahun 2024 lalu, kami duga bodong karena prosesnya cacat hukum karena tidak melalui mekanisme yang berlaku,” kata Ramli.

Oleh karena itu, DPRK Aceh Barat juga segera melakukan pemanggilan terhadap mantan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat dan Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Barat, serta dinas teknis lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.

Pemanggilan para pihak tersebut sebagai upaya DPRK Aceh Barat dalam menyelesaikan persoalan penerbitan izin hauling batu bara yang saat ini diduga tidak melalui mekanisme yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam UU Minerba.

Ramli menyebutkan, dampak yang ditimbulkan dari penerbitan hauling batu bara pada tahun 2024 lalu juga telah menyebabkan berbagai persoalan di masyarakat, termasuk kasus terbaru yaitu meninggalnya seorang warga di Desa Langung, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat akibat tertabrak truk pengangkut material batu bara saat melintasi jalan raya yang padat pemukiman warga.

TASIKMALAYA, iNewsTasikmalaya.id – Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang tertimpa musibah, Pemuda Pancasila Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bojonggambir menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Kampung Cioray, Desa Kertanegla, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. 

Aksi sosial ini dilakukan menyusul kebakaran yang menghanguskan rumah Abudin (63) pada Sabtu (11/1/2025). Insiden tersebut diduga dipicu oleh hubungan arus pendek listrik yang menyebabkan api cepat membesar dan melalap bangunan semi permanen miliknya.  

Ketua PAC Pemuda Pancasila Bojonggambir, Hendra, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang tengah mengalami musibah.  

"Kami berharap aksi sosial ini dapat sedikit meringankan beban warga yang terdampak kebakaran. Ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap masyarakat, khususnya di Kampung Cioray, Desa Kertanegla," ujar Hendra.

Menurutnya, setiap kali terjadi bencana atau peristiwa serupa, Pemuda Pancasila PAC Bojonggambir selalu berupaya untuk terlibat dalam kegiatan sosial. Bantuan yang diberikan merupakan hasil iuran dari para anggota, yang kemudian disalurkan langsung kepada korban.  

"Bantuan ini murni dari hasil gotong royong anggota Pemuda Pancasila. Kami ingin menunjukkan bahwa kepedulian sosial adalah bagian dari nilai-nilai yang kami junjung tinggi," ucapnya.

Dengan adanya aksi sosial ini, diharapkan semakin banyak pihak yang turut serta dalam membantu korban bencana, sehingga masyarakat yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik.

Editor : Asep Juhariyono