BONDOWOSO, iNews.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso menetapkan mantan Wakil BupatiIrwan Bachtiar Rahmat sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan lembaga pendidikan tahun anggaran 2023, Kamis (13/2/2025). Penetapan itu dilakukan setelah melalui rangkaian pemeriksaan.

"Berdasarkan dua alat bukti yang cukup kemudian pertimbangan untuk melakukan penahanan, kita lakukan penahanan terhadap Irwan Bachtiar Rahmat dugaan tindak pidana dana hibah," ujar Kasi Intel Kejari Bondowoso, Adi Harsanto, Kamis (13/2/2025).

Pantauan di lokasi, Irwan mengenakan rompi tahanan di bawa dari ruang pemeriksaan menuju mobil tahanan untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Bondowoso.

Wakil Bupati Bondowoso periode 2018-2023 itu diduga terlibat langsung dalam penyalahgunaan dana hibah yang diberikan kepada lembaga pendidikan tahun anggaran 2023. 

Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat 59 lembaga pendidikan yang masing-masing menerima dana hibah sebesar Rp75 juta. Selain itu, terdapat tambahan 10 lembaga yang menerima dana sebesar Rp100 juta yang berasal dari pokok-pokok pikiran (pokir) salah satu anggota DPRD.

Dari total nominal tersebut, penerima hibah diminta oleh tersangka untuk melakukan rehabilitasi gedung dengan jumlah kecil, sementara sekitar Rp50 juta dari dana hibah diminta untuk membeli mebel di usaha milik tersangka. 

Hasil pemeriksaan kejaksaan menemukan barang-barang yang diduga tidak sesuai spesifikasi. Bahkan, sejumlah lembaga belum menerima perangkat mebeler yang sudah dipesan dan terbayar. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kejaksaan menemukan total kerugian negara mencapai kurang lebih Rp2,3 miliar.

Editor: Kurnia Illahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto terlihat mengenakan batik gringsing “tolak bala” dalam sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

Diketahui, Hasto menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

Pantauan Kompas.com di lokasi, tim hukum Sekjen PDI-P tiba di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan pada pukul 15.58 WIB.

Mereka langsung duduk di posisi kiri sebagai pihak pemohon.

Kepada awak media, tim hukum Hasto, Ronny Talapessy, menyampaikan bahwa mereka kompak mengenakan batik gringsing.

“Batik gringsing tolak bala,” kata Ronny.

Ada sembilan orang tim hukum yang hadir dalam sidang ini.

Mereka di antaranya adalah Ronny Talapessy, Todung Mulya Lubis, Patra M Zen, dan Alvon Kurnia Palma.

Tidak lama berselang, tujuh orang tim biro hukum KPK hadir dalam ruang persidangan.

Lantas, tim hukum Hasto pun menghampiri kubu Komisi Antirasuah untuk bersalaman.

Setelahnya, hakim tunggal Djuyamto masuk ruang sidang dan membuka persidangan dengan agenda pembacaan putusan.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Reformasi Birokrasi Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Hery Susanto menekankan bahwa perombakan birokrasi yang transparan dan efisien merupakan syarat utama untuk meningkatkan daya saing global.

"Kualitas birokrasi yang baik menjadi fondasi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat pertumbuhan ekonomi," kata Hery dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Hal itu disampaikan Hery dalam seminar nasional yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap (MIT) di Jakarta, Rabu (12/2).

Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya produktivitas tenaga kerja, tingginya biaya produksi, dan minimnya nilai tambah dalam industri nasional.

Sekretaris Jenderal KAHMI Syamsul Qomar menambahkan bahwa regulasi yang lebih sederhana dan proses perizinan yang cepat sangat dibutuhkan guna memperlancar arus investasi.

"Regulasi seharusnya menjadi katalis pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha agar sektor swasta dapat lebih berperan dalam pembangunan ekonomi.

Pada kesempatan sama, Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdul Hakim menjelaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah langkah nyata untuk menyederhanakan birokrasi, salah satunya melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Digitalisasi menjadi solusi dalam memotong rantai birokrasi yang panjang dan meningkatkan transparansi pelayanan publik," tambah Abdul.

Dengan sistem yang lebih efisien, diharapkan investasi dapat lebih mudah masuk, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi Riyatno mengungkapkan bahwa meskipun realisasi investasi tahun 2024 meningkat 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, masih ada tantangan besar dalam menjamin kepastian hukum bagi investor.

"Kepastian hukum dan keamanan investasi harus dijamin agar Indonesia tetap menjadi destinasi investasi yang kompetitif,” tutur Riyatno seraya menyoroti pentingnya penanganan kasus premanisme di kawasan industri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa pengembangan industri berbasis energi hijau menjadi salah satu strategi utama dalam mengatasi MIT.

"Hilirisasi sumber daya alam dan transisi menuju energi terbarukan akan meningkatkan nilai tambah ekspor serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil," jelas Eniya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net-zero emissions pada 2060.

Di sisi lain, Wakil Direktur Utama MIND ID Dany Amrul Ichdan mengungkapkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menciptakan kebijakan yang mendukung investasi, terutama di sektor berbasis sumber daya alam.

"Kolaborasi yang erat antara dunia usaha dan pemerintah akan mempercepat penciptaan ekosistem investasi yang lebih efisien dan produktif," ujar Dany.

Sebagai hasil dari seminar ini, para pemangku kepentingan sepakat untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui digitalisasi, mendorong investasi di sektor strategis, serta memperkuat penegakan hukum guna menekan malaadministrasi.

Rekomendasi strategis yang dihasilkan diharapkan dapat memperkokoh tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga Indonesia dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai status negara maju pada dekade mendatang.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kepemilikan merek minyak kesehatan Kutus Kutus tengah menjadi sengketa hukum setelah didaftarkan sebagai gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Gugatan tersebut diajukan oleh Bambang Pranoto, yang mengklaim sebagai pencipta dan peracik Minyak Kutus Kutus, dengan Fazli Hasniel Sugiharto, anak tirinya, sebagai tergugat.

Sebagai produk kesehatan yang cukup dikenal, Minyak Kutus Kutus berasal dari ramuan akar tumbuhan yang diyakini dapat membantu meningkatkan energi tubuh serta mempercepat penyembuhan penyakit.

Hubungan Keluarga di Balik Gugatan Merek Minyak Kutus Kutus

Dilansir dari Kompas.com (13/2/2025), kuasa hukum penggugat, Elsiana Inda Putri, menegaskan bahwa kliennya memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan merek Kutus Kutus.

"Kami belum membahas lebih jauh karena ini adalah persoalan keluarga. Proses masih berjalan, dan kami akan mengikuti perkembangan sidang," ujar Elsiana, Kamis (13/2/2025).

Sementara itu, kuasa hukum tergugat, Ichwan Anggawirya, mempertanyakan alasan di balik gugatan ini. Menurutnya, kepemilikan merek oleh kliennya telah berlangsung hampir 10 tahun sejak didaftarkan pada 2014 tanpa ada permasalahan sebelumnya.

"Kepemilikan klien kami terhadap merek Kutus Kutus sudah sekitar 10 tahun sejak terdaftar pada 2014. Selama itu, hubungan dengan Bambang Pranoto baik-baik saja. Lalu mengapa tiba-tiba ada gugatan untuk membatalkan kepemilikan merek? Ini yang kami pertanyakan," ungkap Ichwan.

Pasal Hukum Gugatan Merek Minyak Kutus Kutus

Mengacu pada Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun sejak tanggal pendaftaran.

Namun, pada ayat (2), gugatan tetap dapat diajukan tanpa batas waktu jika terdapat unsur iktikad tidak baik.

Ichwan menegaskan bahwa jika merujuk pada Pasal 77 ayat (1), gugatan ini tidak dapat diterima karena merek Kutus Kutus telah terdaftar selama 10 tahun dan bahkan sudah diperpanjang.

"Seharusnya gugatan hanya bisa diajukan dalam waktu 5 tahun setelah pendaftaran," tegasnya.
Sedangkan terkait Pasal 77 ayat (2), yang memungkinkan gugatan diajukan tanpa batas waktu jika terdapat iktikad tidak baik, Ichwan menyatakan bahwa kliennya telah mendaftarkan merek dengan iktikad baik.

"Jika memang ada iktikad tidak baik, tentu klien kami sudah lama digugat. Mengapa baru sekarang setelah 10 tahun?" lanjutnya.

Publikasi Merek Minyak Kutus Kutus di Media Sosial

Menurut Ichwan, Bambang Pranoto sebelumnya pernah mempublikasikan di akun media sosialnya bahwa merek Kutus Kutus telah resmi mendapatkan sertifikat merek dengan pemegang hak Fazli Hasniel Sugiharto.

"Jika selama 10 tahun tidak ada masalah, mengapa tiba-tiba sekarang menggugat pembatalan merek?" ucapnya.

Selain itu, Bambang juga sempat mengunggah pernyataan di media sosial pada 11 November 2024, yang menyatakan bahwa dirinya tidak lagi memproduksi Minyak Kutus Kutus dan memperkenalkan merek baru, Minyak Sanga Sanga.

Dengan berbagai fakta tersebut, Ichwan menegaskan bahwa tuduhan iktikad tidak baik terhadap kliennya tidak terbukti.

Minyak merek Kutus Kutus sendiri adalah produk kesehatan yang populer di masyarakat.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Sengketa Merek Minyak Kutus Kutus, Bapak Gugat Anak Tiri, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu. "Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Dia memaparkan, Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 174,32 miliar pada 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp 60,5 miliar menjadi Rp 113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan, gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin, operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini, Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," kata Pigai.

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitipkan penahanan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady Husaenie Sayuti yang menjadi tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengelolaan aset pemerintah berupa lahan pembangunan gedung NTB City Center (NCC) di Lapas Terbuka Kelas II B Lombok Tengah.

"Untuk penahanan, kami titipkan tersangka R (Rosiady Husaenie Sayuti) di Lapas Lombok Tengah," kata Indra HS, ketua tim penyidik kasus korupsi NCC dari Kejati NTB di Mataram, Kamis.

Alasan penyidik tidak menitipkan penahanan tersangka R di Lapas Kelas II A Lombok Barat seperti dalam penanganan kasus lainnya agar tidak ada potensi pertukaran informasi dengan tersangka pertama inisial DS.

"Patut diduga ada pertukaran informasi kalau dijadikan satu dengan tersangka pertama di Lapas Lombok Barat, makanya untuk R kami titip di Lapaa Lombok Tengah," ujarnya.

Kejati NTB menetapkan Rosiady Sayuti sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan saksi di hadapan penyidik pidana khusus.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 Wita dan berakhir pada 15.30 Wita. Usai pemeriksaan, Rosiady Sayuti tampak keluar dari gedung Kejati NTB mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Petugas kejaksaan langsung menggiring tersangka menuju mobil tahanan.

Penetapan Rosiady Sayuti sebagai tersangka ini sesuai dengan janji yang sebelumnya diungkapkan Aspidsus Kejati NTB Ely Rahmawati bahwa ada peluang penetapan tersangka tambahan dalam kasus NCC.

Dalam penanganan kasus ini penyidik kejaksaan telah menetapkan tersangka pertama berinisial DS, Direktur PT Lombok Plaza yang menjabat periode 2012–2016.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini senilai Rp15,2 miliar. Angka kerugian muncul dari hasil audit akuntan publik.

Kejaksaan memastikan kerugian itu muncul dalam periode kerja sama PT Lombok Plaza sebagai pengelola aset milik Pemprov NTB pada tahun 2012–2016.

Namun, kerja sama pemanfaatan aset itu tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tahun 2012. PT Lombok Plaza tercatat tidak melaksanakan kewajiban.

Selain pembangunan gedung yang tidak pernah terlaksana, PT Lombok Plaza juga tidak menyetorkan kompensasi pembayaran kepada pihak Pemprov NTB.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ahli hukum menilai permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva tidak kuat dan tidak memenuhi ketentuan hukum.

Diketahui, saat ini sidang PKPU antara PT Harmas Jalesveva (Harmas) dan PT. BUKALAPAK.COM Tbk (BUKA) tengah berjalan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dalam sidang yang berlangsung pada 12 Februari 2025, agenda utama adalah mendengarkan keterangan ahli dari kedua belah pihak.

BUKA menghadirkan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof. Hadi Shubhan sebagai ahli. Berdasarkan keterangannya, permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah kewajiban bagi pemohon PKPU untuk menghadirkan kreditur lain dalam persidangan.

Dalam proses ini, Harmas tidak mampu membuktikan adanya kreditur lain yang sah, sehingga memperjelas bahwa permohonan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Selain itu, ahli juga menegaskan bahwa permohonan PKPU Harmas sebenarnya tidak dapat dilanjutkan, mengingat dasar gugatan Utang Harmas di proses PKPU mendasarkan pada kasus yang sedang dalam proses Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh BUKA ke Mahkamah Agung. Jika proses PKPU tetap berlanjut, maka prinsip pembuktian sederhana yang menjadi syarat utama dalam pengajuan PKPU menjadi tidak terpenuhi.

Sebelumnya, sengketa bermula dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara BUKA dan Harmas pada 2017. BUKA telah membayarkan uang muka sebesar Rp6,46 miliar untuk penyewaan gedung tersebut. Namun, Harmas tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam menyerahkan gedung yang telah disepakati karena mengalami kendala operasional.

Meskipun menghadapi proses hukum ini, BUKA memastikan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan normal dan kondisi keuangan tetap dalam keadaan sehat.

Perusahaan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan proses hukum ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Sudah sudah kita bahas, dari hampir 44.500 tinggal 19.337. Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengungkapkan bahwa pemberian amnesti terhadap 44 ribu narapidana sudah diproses dan hanya tinggal 19 ribu yang masih dibahas.

"Sudah sudah kita bahas, dari hampir 44.500 tinggal 19.337. Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi," kata Agus usai rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa pembahasan pemberian amnesti terhadap 44 ribu narapidana itu ditargetkan untuk selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.

Selain soal amnesti, dia pun memastikan bahwa adanya efisiensi anggaran terhadap kementerian dan lembaga itu tidak akan mengganggu hak-hak narapidana yang sedang menjalani hukumannya di penjara.

Menurut dia, pemotongan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan hanya terjadi pada anggaran belanja modal dan belanja barang. Selain itu, kata dia, program pembangunan 23 lembaga pemasyarakatan (lapas) juga dipastikan terus berjalan.

"Tetap jalan, karena untuk penyelesaian, tapi jangan sampai nanti yang dibangun mangkrak," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan untuk memberikan amnesti terhadap 44 ribu narapidana. Puluhan ribu napi yang akan mendapatkan amnesti itu hanya yang memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan kategori pidana yang dilakukan.

Pemerintah pun memastikan akan transparan mengenai nama-nama 44 ribu narapidana yang mendapatkan amnesti itu. Kemudian napi yang mendapatkan amnesti itu rencananya diwajibkan untuk mengikuti program komponen cadangan (komcad).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Baleg DPR RI bersama pemerintah mulai melakukan pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) Revisi UU Mineral dan Batu Bara (Minerba). Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas menyebut salah satu poin pembahasannya terkait usulan izin usaha pertambangan tanpa proses lelang.

"Yang pertama, menyangkut soal pemberian izin prioritas yang sebelumnya itu lewat semua mekanisme proses lelang. Sekarang, DPR meminta supaya ada skema prioritas tanpa lewat mekanisme lelang," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Supratman menyebut usulan ini sebagai bentuk keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil, mikro dan menengah. Ia menilai kesempatan bagi usaha kecil menengah akan sangat terbuka.

"Karena kalau semuanya lelang, nanti pelaku usaha kecil menengah, mikro dan menengah, termasuk koperasi, pasti tidak akan bisa ikut dalam proses lelang. Karena itu keberpihakan kepada pelaku usaha kecil menengah itu, itu penting hadirnya negara dan juga koperasi tentunya," ujarnya.

Ia menyebut Revisi UU Minerba ini juga memberi kesempatan pada lembaga keagamaan untuk mengelola tambang. Supratman menyebut ada kemungkinan lembaga keagamaan membentuk badan usaha atau perseroan terbatas.

"Tetapi juga di samping itu juga memberi prioritas kepada lembaga keagamaan, sosial keagamaan, supaya baik lembaga keagamaan apapun itu, semua agama, itu dibuka ruang untuk itu di dalam undang-undang ini," kata Supratman.

"Karena itu nanti skemanya bisa bermacam-macam. Mungkin lembaga keagamaannya bisa membentuk badan usaha, apakah itu bentuknya perseroan terbatas ataupun yang lain," tambahnya.

Diketahui malam ini Panja Revisi UU Minerba mulai membahas DIM dari pemerintah dan DPR. Adapun rapat Panja RUU Minerba digelar secara tertutup.

"Rapat Panja Baleg ada hari ini. Seusai dengan laporan dari Sekretariat Baleg rapat Panja Baleg pada hari ini telah dihadiri oleh 23 orang anggota dari 45 anggota Panja Baleg yang terdiri dari 8 fraksi, karena itu rapat Panja telah memenuhi kuorum. Dengan demikian izinkan saya membuka rapat ini dan rapat saya nyatakan tertutup untuk umum," kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung di ruang rapat Baleg, Rabu (12/2).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mendengar banyak pihak yang tidak setuju jika perguruan tinggi mengelola tambang. Untuk itu, pemerintah mengusulkan ke dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) terkait adanya pihak ketiga sehingga perguruan tinggi tak mengelola secara langsung.

"Itu kan reaksi publik, itu yang kita respons. Kan lebih banyak yang tidak setuju (perguruan tinggi kelola tambang), lebih bagus dunia pendidikan fokus, kemudian bagaimana negara memikirkan dari sisi aspek pembiayaan. Nah sekarang itu kita respons," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Pemerintah mengusulkan hasil tambang tidak diberikan secara langsung, melainkan melalui BUMN atau badan usaha swasta yang ditunjuk melalui keputusan presiden. Ia mengatakan hal ini akan dibahas dalam rapat Panja Baleg DPR RI.

"Mungkin nanti pemerintah akan mengusulkan supaya skemanya tidak langsung diberikan kepada perguruan tinggi, tetapi lewat keputusan presiden ataupun keputusan menteri untuk memberikan kepada BUMN sebagai prioritas ataupun kepada badan usaha swasta tersendiri, tertentu, supaya nanti keuntungan dari itu betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan membantu dalam dunia pendidikan," kata dia.

Kendati demikian, Supratman menyebut hal ini belum diputuskan oleh DPR RI. Ia mengingatkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pengembangan sumber daya manusia sebagai kunci Indonesia Emas 2045.

"Tapi sekali lagi ini belum diputuskan apakah DPR setuju atau tidak. Tetapi sekali lagi buat pemerintah, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah kunci, kata kunci untuk kita menuju Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dipotong sebesar Rp60 miliar dari pagu alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp 174 miliar imbas kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan anggaran efektif yang dipegang Kementerian HAM usai terkena efisiensi kini sebesar Rp113,8 miliar.

"Anggaran Rp174 miliar total efisiensi adalah Rp60 miliar, kami dapat Rp60 miliar dan setelah efisiensi anggaran yang ada di kantor saat ini Rp113 miliar," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/2).

Kendati demikian, Pigai mengklaim tidak akan melakukan pemotongan gaji serta tunjangan para pegawai Kementerian HAM meski terkena efisiensi anggaran.

"Saya tidak perlu menjelaskan efisiensi dimana saja. Tapi yang jelas gaji satupun kami tidak motong karena itu penting," jelas dia.

Lebih lanjut, Pigai berkelakar efisiensi tidak berdampak pada anggaran unit Pusat Data dan Informasi HAM serta program Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM.

Sebab, kelakar Pigai, kedua unit tersebut adalah unit baru yang belum dianggarkan dalam pagu alokasi anggaran tahun 2025.

"Kemudian kami juga tidak lakukan efisiensi di Pusat Data dan Informasi HAM karena memang enggak ada anggaran karena ini unit baru," ujar dia.

"Terus pusat pengembangan SDM HAM juga unit baru tidak ada anggaran," sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya melakukan pemangkasan besar-besaran pos APBN 2025.

Pemangkasan tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diterbitkan Prabowo pada 22 Januari. Prabowo ingin APBN tahun ini hemat Rp306,69 triliun.

Dua hari berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat itu merinci 16 pos belanja yang harus dihemat pimpinan di Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun.

Kementerian HAM jadi salah satu kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto.

Pada Oktober 2024, hanya beberapa hari setelah dilantik, Pigai secara terbuka menyuarakan harapan agar kementeriannya mendapat anggaran Rp20 triliun.

"Kalau negara punya kemampuan, maunya di atas Rp20 triliun. Saya ini orang pekerja lapangan di HAM. Saya bisa kalau negara punya anggaran," kata dia, 21 Oktober 2024.

Anggaran Rp20 triliun disebut Pigai dibutuhkan untuk merealisasikan segudang rencana program yang bakal dia kembangkan, salah satunya mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia (Unham) di Indonesia yang menjadi pertama dan satu-satunya di dunia.

Menurutnya, Unham akan memberi kontribusi penting bagi penguatan HAM di Indonesia.

"Saya mau mendirikan Unham, Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, pusat laboratorium HAM di situ, pusat studi HAM di situ, itu anggarannya berapa itu yang saya butuh, itu akan satu-satunya di dunia lho," katanya kepada wartawan.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengatakan pembahasan pihak yang akan diberikan amnesti terus berjalan. Dari sekitar 44 ribu yang dibahas, tersisa 19.337 orang.

"Sudah kita bahas. Dari 44.500 tinggal 19.337," kata Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2025).

Agus mengatakan evaluasi bertahap akan dilakukan. Dia pun berharap sebelum Lebaran pembahasan 44 ribu orang yang akan diamnesti selesai.

"Nanti akan secara bertahap kita akan terus evaluasi karena harapannya mudah-mudahan nanti bisa. Mudah-mudahan sebelum Lebaran," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan pihaknya akan berhati-hati dalam menyerahkan nama-nama penerima amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Supratman tak ingin ada kesalahan dari pengajuan nama-nama itu.

"Tentu saya harus berhati-hati sebelum menyerahkan kepada Presiden. Jangan sampai ada 44 ribu orang itu ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang telah kami sampaikan kepada Presiden. Kan nggak boleh, jangan sampai nanti ada yang tersangkut pidana korupsi, atau pidana narkotika tapi dia statusnya bandar. Nah kami asesmen sekarang. Ini masih berlangsung nih," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (11/2).

Supratman menyebutkan daftar nama penerima amnesti perlu dikaji dengan matang. Ia mengatakan, dalam waktu dekat, tahapan pengumpulan nama itu akan rampung dan disampaikan kepada Presiden.

Ia mengatakan ada empat kriteria penerima amnesti, di antaranya narapidana politik khusus Papua, tetapi bukan gerakan bersenjata hingga pemakai narkoba yang bisa direhabilitasi. Pemberian amnesti ini juga berlaku kepada pihak yang terjerat UU ITE, terutama dalam konteks penghinaan kepada kepala negara.

Supratman mengatakan jumlah penerima amnesti tak pasti 44 ribu, dikatakan bisa lebih atau kurang dari itu. Ia berharap pemberian amnesti ini bisa menjadi kado saat perayaan Idul Fitri oleh Presiden Prabowo.

"Pokoknya secepatnya. Direktur Pidana dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imipas selalu melakukan komunikasi. Sampai hari ini. Itu belum berhenti. Semoga ya (jadi kado Idul Fitri)," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini