JAKARTA, KOMPAS.com - Advokat Maqdir Ismail mengusulkan agar penahanan tersangka sebaiknya dilakukan setelah ada putusan dari pengadilan.

Salah satunya adalah agar rumah tahanan tidak penuh.

Maqdir mengusulkan ini dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ada pengecualian, misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya dan tidak jelas pekerjaannya," kata Maqdir.

Sementara itu, bagi tersangka yang jelas alamat rumahnya, sebaiknya tidak perlu ditahan, apalagi jika bukti yang menjerat orang tersebut belum kuat.

"Orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan, apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan," ucap dia.

Menurutnya, hal ini perlu dipertimbangkan dalam RUU KUHAP agar rumah tahanan (rutan) tidak penuh.

"Kan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa orang disusun seperti sarden. Ini menurut hemat saya merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan," ucap dia.

Selain itu, ia merujuk kepada negara Belanda.

Maqdir menyebut seseorang baru ditahan setelah masa persidangan atau mendapatkan vonis.

"Kalau saya tidak keliru, salah satu yang cukup menarik dari Belanda itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di prapersidangan," ujar dia.

Poin lainnya, Maqdir menyoroti soal penetapan tersangka yang berdasarkan dua alat bukti.

Dia menilai, alat bukti dimaksud harus mencakup bukti perbuatan dari pasal yang dipersangkakan.

Maqdir mencontohkan dalam kasus tindak pidana korupsi, banyak tersangka ditetapkan berdasarkan bukti keterangan saksi dan keterangan ahli.

"Sekarang perkara korupsi itu cukup, apakah yang dilakukan KPK atau Kejaksaan Agung, cukup ada saksi dan ada ahli. Ahli ini bukan ahli keuangan negara, tapi ahli manajemen misalnya," ujar Maqdir.

"Ahli manajemen ini hanya ditanya apakah menurut dia kalau transaksi seperti ini akan merugikan atau tidak. Manajemen ini bisa saja bilang, 'Ya, ini kemungkinan rugi akan terjadi,'" ucap dia lagi.

Padahal, menurutnya, kerugian keuangan negara itu harus nyata dan pasti.

Dengan demikian, bukti keterangan saksi dan ahli saja belum cukup kuat.

"Ini yang juga saya kira harus kita coba lihat, makanya saya di banyak kesempatan selalu mengatakan bahwa bukti permulaan dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka itu harus substansial dan juga relevan dengan unsur pasal yang dipersangkakan," ujar dia.

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitipkan penahanan mantan Bupati Lombok Barat yang menjadi tersangka ketiga dalam kasus dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

"Hari ini dilakukan penahanan pertama terhadap yang bersangkutan hingga 20 hari ke depan di Rutan Praya," kata Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Senin.

Hasan menyampaikan pihaknya menerapkan penahanan berbeda dengan tersangka lain yang biasanya dititipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat.

"Ini dilakukan ada maksud dan tujuan, kenapa enggak di Kuripan (Lapas Kelas II A Lombok Barat)? Karena di sana sudah ditempatkan satu tersangka inisial LAS (Lalu Azril Sopando) dan untuk satu tersangka lagi, Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, makanya yang sekarang Zaini Arony di Rutan Praya," ujarnya.

Penyidik kejaksaan melakukan penahanan terhadap mantan Bupati Lombok Barat dua periode tersebut usai ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum menjalani penahanan, Zaini Arony menjalani pemeriksaan di Gedung Kejati NTB mulai pukul 09.00 hingga 17.00 Wita. Zaini hadir ke hadapan penyidik kejaksaan dengan pendampingan kuasa hukum.

Sebagai tersangka, Zaini Arony dikenai Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejati NTB dalam penyidikan kasus ini sudah menetapkan tiga tersangka.

Selain Zaini Arony, dua tersangka sebelumnya adalah Isabel Tanihaha yang merupakan mantan Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera bersama mantan Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat) Lalu Azril Sopandi yang masih menjalani pidana atas perkara pertama dari aset Lombok City Center (LCC).

Pihak kejaksaan menetapkan keduanya sebagai tersangka dengan menerapkan sangkaan pidana serupa dengan Zaini Arony.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini juga telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri atas dua sertifikat HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan Gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Untuk kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok berupa lahan seluas 8,4 hektare yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC pada tahun 2013, kejaksaan merilis sedikitnya Rp39 miliar berdasarkan hasil audit akuntan publik.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat menitipkan penahanan mantan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Rosiady Husaenie Sayuti yang menjadi tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pengelolaan aset pemerintah berupa lahan pembangunan gedung NTB City Center (NCC) di Lapas Terbuka Kelas II B Lombok Tengah.

"Untuk penahanan, kami titipkan tersangka R (Rosiady Husaenie Sayuti) di Lapas Lombok Tengah," kata Indra HS, ketua tim penyidik kasus korupsi NCC dari Kejati NTB di Mataram, Kamis.

Alasan penyidik tidak menitipkan penahanan tersangka R di Lapas Kelas II A Lombok Barat seperti dalam penanganan kasus lainnya agar tidak ada potensi pertukaran informasi dengan tersangka pertama inisial DS.

"Patut diduga ada pertukaran informasi kalau dijadikan satu dengan tersangka pertama di Lapas Lombok Barat, makanya untuk R kami titip di Lapaa Lombok Tengah," ujarnya.

Kejati NTB menetapkan Rosiady Sayuti sebagai tersangka usai menjalani pemeriksaan saksi di hadapan penyidik pidana khusus.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 10.00 Wita dan berakhir pada 15.30 Wita. Usai pemeriksaan, Rosiady Sayuti tampak keluar dari gedung Kejati NTB mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda. Petugas kejaksaan langsung menggiring tersangka menuju mobil tahanan.

Penetapan Rosiady Sayuti sebagai tersangka ini sesuai dengan janji yang sebelumnya diungkapkan Aspidsus Kejati NTB Ely Rahmawati bahwa ada peluang penetapan tersangka tambahan dalam kasus NCC.

Dalam penanganan kasus ini penyidik kejaksaan telah menetapkan tersangka pertama berinisial DS, Direktur PT Lombok Plaza yang menjabat periode 2012–2016.

Kerugian keuangan negara dalam kasus ini senilai Rp15,2 miliar. Angka kerugian muncul dari hasil audit akuntan publik.

Kejaksaan memastikan kerugian itu muncul dalam periode kerja sama PT Lombok Plaza sebagai pengelola aset milik Pemprov NTB pada tahun 2012–2016.

Namun, kerja sama pemanfaatan aset itu tidak berjalan sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian tahun 2012. PT Lombok Plaza tercatat tidak melaksanakan kewajiban.

Selain pembangunan gedung yang tidak pernah terlaksana, PT Lombok Plaza juga tidak menyetorkan kompensasi pembayaran kepada pihak Pemprov NTB.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Mataram (ANTARA) - Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan penitipan penahanan terhadap dua tersangka perkara dugaan korupsi dalam kerja sama operasional (KSO) pembangunan dan pengelolaan pusat perbelanjaan Lombok City Center (LCC) di dua lembaga pemasyarakatan berbeda.

"Untuk Lalu Azril Sopandi kami titipkan di Lapas Kelas II A Lombok Barat, dan untuk Isabel Tanihaha di Lapas Perempuan Kelas III Mataram," kata Ketua Tim Penyidik Kejati NTB Hasan Basri di Mataram, Jumat.

Penahanan tersebut, jelas dia, tindak lanjut hasil gelar perkara penyidikan yang menetapkan keduanya sebagai tersangka.

Lalu Azril Sopandi merupakan eks Direktur Utama PT Patut Patuh Patju (Tripat). Sedangkan, Isabel Tanihaha adalah eks Direktur PT Bliss Pembangunan Sejahtera.

Dari hasil penyidikan terungkap bahwa perbuatan kedua direktur perusahaan yang melakukan KSO untuk pemanfaatan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare untuk pembangunan gedung LCC tersebut, telah melanggar hukum dengan mengagunkan aset pemerintah ke bank.

"Peran dua tersangka ini masing-masing direktur yang melakukan KSO, wujud KSO itu pembangunan LCC. Salah satu poin krusial adalah melegalkan atau dapat dilakukan atau mengagunkan sertifikat HGB atas tanah eks penyertaan modal 8,4 hektare Pemkab Lombok Barat ke Bank Sinarmas. Yang diagunkan tidak semua, hanya satu sertifikat nomor 01," ujarnya.

Kejati NTB dalam penanganan kasus ini telah menyita objek perkara dugaan korupsi dalam KSO pemanfaatan aset Pemkab Lombok Barat berupa lahan seluas 8,4 hektare yang terdiri dari dua HGB, yang menjadi lokasi bangunan bekas pusat perbelanjaan LCC di pinggir jalan utama provinsi di wilayah Gerimak, Kabupaten Lombok Barat.

Jaksa melakukan penyitaan dengan memasang plang pemberitahuan penyitaan oleh Kejati NTB di depan gedung LCC.

Dasar pihak kejaksaan menyita aset yang masih dalam status agunan di Bank Sinarmas itu mengacu pada aturan bahwa aset pemerintah yang menjadi agunan di bank sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Perkara aset LCC ini sebelumnya pernah maju sampai ke meja persidangan berdasarkan hasil penyidikan Kejati NTB. Dalam perkara tersebut ada dua pejabat dari PT Tripat selaku BUMD Lombok Barat, yang terjerat pidana.

Keduanya adalah mantan Direktur PT Tripat Lalu Azril Sopandi yang kembali lagi menjadi tersangka dalam kasus dengan objek perkara yang sama dan mantan Manajer Keuangan PT Tripat Abdurrazak.

Berdasarkan vonis pidana yang dijatuhkan, keduanya dinyatakan terbukti bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama hingga menimbulkan kerugian negara.

Dalam pertimbangan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram menguraikan proses penyertaan modal dan ganti gedung yang dibangun pada tahun 2014.

Saat Azril Sopandi masih menduduki jabatan Direktur PT Tripat, perusda tersebut mendapat penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Lombok Barat berupa lahan strategis di Jalan Raya Mataram-Sikur, Desa Gerimak, Kecamatan Narmada seluas 8,4 hektare.

Lahan itu kemudian menjadi modal PT Tripat untuk membangun KSO dalam pengelolaan LCC bekerja sama dengan pihak swasta, yakni PT Bliss Pembangunan Sejahtera yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Group.

Lahan seluas 4,8 hektare dari total 8,4 hektare, kemudian dijadikan agunan oleh PT Bliss Pembangunan Sejahtera ke PT Bank Sinarmas. Dari adanya agunan tersebut, PT Bliss pada tahun 2013 mendapat pinjaman dan menjadikannya sebagai modal pembangunan LCC.

Pelunasan kredit dari pinjaman modal dengan agunan aset milik Pemkab Lombok Barat dikabarkan tidak ada batas waktu pada PT Bank Sinarmas.

Dalam proses perjanjian KSO antara PT Tripat dengan PT Bliss Pembangunan Sejahtera muncul keterlibatan mantan Bupati Lombok Barat Zaini Arony, yang turut serta membubuhkan tanda tangan perjanjian.

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025