REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkapkan, tidak ada satu pun lampu dan listrik yang dipadamkan di Gedung Kementerian HAM karena adanya kebijakan efisiensi anggaran. Pigai menegaskan, Kementerian HAM tidak terpengaruh dengan kebijakan efisiensi itu sehingga kegiatan operasional berjalan dengan normal.

Kementerian HAM pun menyatakan siap menjalankan kebijakan efisiensi itu. "Satu lampu pun tidak padam, apalagi kerja dari rumah, matikan listrik. Kita baru dialog dan diskusi, orang sudah ketakutan," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2025).

Dia memaparkan, Kementerian HAM mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 174,32 miliar pada 2025. Namun, anggaran itu terkena efisiensi dan dipangkas sebesar Rp 60,5 miliar menjadi Rp 113,82 miliar.

Di sisi lain, Pigai pun memastikan, gaji pegawai di kementeriannya itu tidak termasuk unsur yang dipangkas. Sehingga dengan anggaran yang tersisa, dia pun yakin, operasional kementeriannya akan terus berjalan.

Mengenai kebijakan efisiensi itu, dia meyakini, Presiden Prabowo Subianto selayaknya seorang kapten kapal yang sedang mengarungi samudera bergelombang. Maka seluruh pihak perlu memercayakan sepenuhnya kepada seorang kapten kapal yang akan mengantarkan rakyatnya.

"Tidak mungkin seorang patriotik negarawan bangsawan, presiden menjerumuskan bangsanya. Oleh karena itulah, saya menyatakan siap dan tidak terpengaruh," kata Pigai.