TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyebut pihaknya bakal mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil setelah menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 miliar.

Namun, hingga saat ini, Arsin yang berada dalam tahanan disebut belum mendapatkan informasi resmi apa pun terkait perkara tersebut.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata Yunihar, kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Pihaknya baru mengetahui perkembangan terbaru mengenai kasus ini dari pemberitaan di media, bukan dari pihak yang berwenang.

"Sampai hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," kata dia.

Oleh sebab itu, terkait pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 miliar itu dinilai tidak benar.

Namun, pihaknya menghormati kewenangan KKP dalam menangani perkara ini.

"Pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Menurut dia, Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

Jakarta -

Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, memberikan tanggapan perihal bukti video CCTV yang memperlihatkan adanya dugaan tindak kekerasan yang Paula Verhoeven bawa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fahmi Bachmid menyebut bukti tersebut tak berkekuatan hukum.

"Saya melihat apa yang disampaikan tidak berkekuatan hukum. Satu, tidak pernah ada laporan polisi. Sangat ironis jika seseorang mengaku ahli tapi dia tidak paham proses hukum KDRT itu harus lapor polisi," kata Fahmi Bachmid saat wawancara virtual, Jumat (28/2/2025).

Fahmi Bachmid menegaskan bukti video CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan seharusnya diperkuat dengan visum. Visum bisa dilakukan setelah melapor dan polisi akan membuatkan rekomendasi visum.

Dalam hal ini Fahmi Bachmid curiga tak adanya laporan visum yang dilakukan Paula Verhoeven atas dugaan kekerasan yang dialaminya. Paula Verhoeven juga pada persidangan tanggal 26 Februari 2025 mendatangkan saksi ahli forensik digital, Abimanyu.

"Siapapun tidak punya hak menjelaskan ada atau tidaknya KDRT karena dia tidak punya kapasitas," lanjut Fahmi.

"Bukti video harus diverifikasi dengan lab forensik. Apabila tidak, maka itu tidak ada kekuatan hukum. Anggap tidak pernah ada. Ada dua hal yang terpenting, bahkan tiga. Satu, tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada visum, videonya patut diragukan keasliannya," tukasnya.

Deretan faktor di atas membuat Fahmi Bachmid mempertahankan spekulasinya dan meragukan video CCTV yang dijadikan bukti oleh Paula Verhoeven.

Setelah bersaksi di persidangan Paula Verhoeven dan Baim Wong, Abimanyu memberikan penjelasan.

"Di dalam saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di suatu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan berbicara banyak. Ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan, di mana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak (Baim dan Paula)," ujar Abimanyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

Abimanyu menjelaskan dalam video itu terlihat adanya percekcokan. Sampai-sampai terjadi pembicaraan yang keras.

"Jadi yang pihak prianya tersebut bicara keras kepada wanita kemudian ada suatu bentak-bentakan, ada suatu bicaranya agak kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif dan dari perbuatan tersebut," tuturnya.

"Kalau yang wanita ya diam aja. Dia ngomong tenang, tetapi yang ini agak keras karena diam aja, mungkin jadi ada membuat yang prianya jadi pengin intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respons sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras," jelas Abimanyu.

Namun, Abimanyu tidak bisa menyimpulkan kejadian itu termasuk KDRT atau bukan karena dirinya adalah ahli telematika.

"Silakan diterjemahkan. Kalau saya bahasanya bahasa telematika. Jadi kalau gini, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan sampai ada suatu terjadi benturan. Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan silakan itu secara pakar hukum nantinya menilai," tegasnya.

"Tetapi kalau di bahasa telematika kita melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV. Di CCTV bukti keras benturan dan terkena sampai yang satu dihajar terpental. Iya di situ ada kontak, ya okelah pihak pria (yang melakukan). Kemudian pihak wanitanya sampai terpental karena hal tersebut, lalu juga ada kontak, jadi melakukan sesuatu ke kepalanya yang wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan yang membuat kepala wanita sampai kayak kedorong ke depan," pungkas Abimanyu.

(pig/pus)

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 Miliar.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin mendapat denda Rp 48 miliar karena membuat pagar laut di perairan Tangerang, Banten

Menurut Yunihar, hingga saat ini, pihaknya hanya mengetahui informasi terbaru mengenai kasus tersebut dari pemberitaan di media, bukan dari pemberitahuan resmi pemerintah.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Oleh karena itu, menurut Yunihar, pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 Miliar itu dinilai tidak benar.

"Pernyataan Menteri KP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," katanya.

Lebih lanjut, Yunihar menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil langkah hukum setelah menerima pemberitahuan resmi dari KKP.

Dia juga memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Arsin, yang saat ini masih berada dalam tahanan.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Arsin dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti.

Dia mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Dalam kesempatan itu, Sakti juga menyebut bahwa Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan," ujarnya.

Sakti menjelaskan bahwa keterlibatan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang diungkap setelah melalui proses yang panjang.

Saat ditanya soal adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media," katanya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilainya tidak tepat terkait kesiapan kliennya untuk membayar denda Rp 48 miliar.

Yunihar menilai, pernyataan tersebut keliru dan mengaku pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi mengenai perkara tersebut.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," ujar Yunihar, kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Menurut Yunihar, kliennya, Arsin, yang saat ini berada dalam tahanan, belum mendapatkan informasi resmi terkait pernyataan yang disampaikan Menteri KKP.

Pihaknya justru mengetahui perkembangan tersebut dari pemberitaan di media.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," kata Yunihar.

Ia menegaskan bahwa apabila pemberitahuan resmi telah diterima, pihaknya akan segera mendiskusikan langkah hukum yang akan diambil bersama kliennya.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," tutur Yunihar.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengungkap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan 2 orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti, dalam rapat Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Sakti mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Menurut dia, Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu kemudian juga ada pernyataan," ujar dia.

Meksiko City (ANTARA) - Penggunaan pangkalan angkatan laut Teluk Guantanamo oleh Amerika Serikat di wilayah Kuba yang diduduki secara ilegal untuk menahan migran yang dideportasi merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla.

"Seruan pemerintah AS untuk mengubah pangkalan angkatan laut Guantanamo menjadi 'garis depan perang migrasi' membuktikan penggunaan wilayah yang diduduki secara ilegal, yang bukan milik mereka, untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berkelanjutan & memaksakan standar ganda mereka saat menangani masalah ini," kata Parrilla, Jumat (28/2).

Perang melawan migran yang dilancarkan oleh AS di dalam negeri tidak mengatasi penyebab fenomena tersebut, yang terkait dengan "eksploitasi imperialis selama berabad-abad, penjarahan rakyat kita, dan tindakan pencekikan ekonomi untuk menggulingkan pemerintah yang sah," kata Parrilla menambahkan.

Sebelumnya pada akhir Januari, Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Pentagon dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mendirikan fasilitas berkapasitas 30.000 orang di Teluk Guantanamo untuk menyediakan "ruang penahanan tambahan bagi para warga asing yang terlibat kejahatan berprioritas tinggi yang berada secara ilegal di Amerika Serikat."

Sumber: RIA Novosti

Penerjemah: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Bandung -

Kamar tahanan Rutan Bandung (Kebonwaru) digeledah petugas. Dalam penggeledahan yang dilakukan Tim Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat pada Kamis (27/2) malam, ditemukan sejumlah benda terlarang.

Berikut fakta-faktanya :

1. Ditemukan Gunting hingga Vape

Petugas Rutan Bandung melakukan pemeriksaan ke dalam sel hunian tahanan dan narapidana. Hasilnya, ditemukan berbagai macam barang terlarang.

Barang-barang terlarang yang ditemukan petugas mulai dari kabel listrik instalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

2. Upaya Pencegahan

Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel mengatakan, sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Pance Daniel Jumat (28/2/2025).

3. Jelang Ramadan

Pance mengungkapkan, pihaknya langsung mengamankan barang-barang terlarang yang dapat berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

"Tentunya, kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

4. Warga Binaan Digeledah Lebih Dulu

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali mengatakan sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka," ujar Sukarno.

5. Akan Dimusnahkan

Sidak dilakukan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Barang- barang terlarang yang ditemukan dalam sidak akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

(bba/dir)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya, Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan hingga Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

MA perberat vonis eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan jadi 13 tahun

Mahkamah Agung (MA) memperberat vonis mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan dalam kasus korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) dari 9 tahun penjara menjadi 13 tahun penjara.

Selain bui, MA juga menghukum Karen untuk membayar denda sebesar Rp650 juta subsider 6 bulan kurungan. Denda tersebut lebih besar dari putusan pengadilan sebelumnya, yakni Rp500 juta subsider 3 bulan.

“Pidana penjara 13 tahun, denda Rp650 juta subsider enam bulan kurungan,” demikian petikan amar putusan tingkat kasasi Nomor 1076 K/PID.SUS/2025 yang dikutip dari laman resmi MA RI di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini:

Warga Tangerang gugat pemerintah dalam hak lindung terkait pagar laut

Warga masyarakat Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten yang tergabung dari Aliansi Masyarakat Anti Kedzoliman (Amak), menyampaikan gugatan kepada pemerintah atas kelalaian dan pengabaian dalam melindungi hak warga negara terkait kasus pagar laut.

"Sehubungan dengan perkembangan kasus pagar laut yang saat ini Bareskrim telah menetapkan Arsin cs sebagai tersangka, yang kami nilai sudah on the track," kata Kuasa Hukum 'Amak' Henri Kusuma di Tangerang, Jumat.

Sambil menanti perkembangan berikutnya dari penyelidik Bareskrim, maka saatnya pihaknya berupaya memenuhi pembelaan hak warga dengan menggugat pemerintah pusat, daerah hingga swasta melalui Citizen Lawsuit atau gugatan warga negara.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri: Bulan Ramadhan jadi momentum berlomba dalam kebaikan

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa bulan suci Ramadhan menjadi momentum bagi umat Muslim untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

"Saat mentari terbit di ufuk timur, niatkanlah setiap embusan napas untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Menebarkan kebaikan. Berbuat penuh manfaat untuk mendapatkan rida-Nya," ucapnya dalam video yang diterima di Jakarta, Jumat.

Momentum bulan Ramadhan ini, kata Sigit, juga menjadi momen untuk merekatkan persaudaraan dengan sesama.

Baca selengkapnya di sini.

Mahasiswi korban pelecehan oknum pegawai PN tempuh jalur hukum

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra (UNP) berinisial VM yang diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oknum pegawai honorer Pengadilan Negeri (PN) Sukabumi menempuh jalur hukum.

"Meskipun terduga pelaku sudah minta maaf dan saya memaafkannya, tetapi jalur hukum tetap dilakukan dengan melaporkan oknum pegawai PN Sukabumi ke polisi sebagai konsekuensi atas perbuatannya," kata VM di Sukabumi, Kamis.

Menurut VM, dirinya magang di PN Sukabumi sejak 5 Februari 2025 dan mengalami pelecehan seksual pada 20 Februari di saat dirinya menjalani pengobatan ruang kesehatan PN Sukabumi akibat tidak sadarkan diri atau pingsan di depan ruang sidang.

Baca selengkapnya di sini.

Melanggar izin tinggal tiga WNA dibekuk tim Imigrasi Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan kembali membawa oleh-oleh sebuah buku untuk Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan pada Jumat (28/2/2025). Buku kali untuk Mantan Menteri Perdagangan itu berjudul Dunia Hantu Digul karya Takashi Siraishi.

Anies mengungkapkan bahwa Tom suka membaca buku. Saat dijenguk Anies, Tom mengaku menyelesaikan membaca sebuah buku dalam seminggu.

?Kalau sebelumnya satu bulan, dua bulan baru selesai. Saya bawa buku yang ditulis oleh penulis dari Jepang, namanya Takashi Siraishi menulis buku tentang judulnya Dunia Hantu Digul. Ini kisah era 1926 sampai 1941 di mana pemolisian sebagai strategi politik Indonesia masa kolonial, ini bacaan untuk Pak Tom," kata Anies dikutip dari YouTube Hukum Perubahan, Sabtu (1/3/2025).



Anies didampingi tim kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir Dkk saat menjenguk tersangka kasus dugaan korupsi terkait importasi gula di Kementerian Perdagangan. Tom akan menjalani sidang perdana kasus tersebut pada Kamis, 6 Maret 2025.

"Alhamdulillah kita berkesempatan untuk menjenguk Pak Tom Lembong dan kita melihat Pak Tom kondisinya sehat, penuh semangat dan beliau menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk Indonesia," kata Anies.

Anies menyebut bahwa dirinya saat bertemu Tom Lembong banyak membahas soal ekonomi Indonesia terkini ketimbang membahas perkara yang tengah berjalan saat ini. Dia mengungkapkan diskusi berlangsung seperti mengobrol di masa lalu.

?Malah bisa dibilang kita enggak membicarakan tentang perkaranya sendiri, tapi malah mendiskusikan soal soal Indonesia soal global dan itu yang kita obrolkan sepanjang diskusi. Jadi suasana seperti saya sama Tom lagi ngobrol di masa masa lalu, ya kita diskusi tentang kondisi yang ada di sekitar kita," pungkasnya.

Bandung -

Tim Kanwil Ditjen Permasyarakatan Jawa Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Rutan Kelas I Bandung saat, Kamis (27/2) malam. Barang-barang yang dilarang masuk ke dalam rutan ditemukan petugas.

Adapun barang-barang dilarang yang ditemukan di antaranya, kabel listrik intalasi rakitan, gunting, vape, sendok, garpu, gelas kaca, barang pecah belah, cutter hingga gunting kuku.

Sidak ini merupakan bentuk pencegahan kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari hal-hal yang sifatnya dilarang dan berbahaya.

"Ya semalam Rutan Bandung dilakukan sidak oleh Tim Kanwil yang dipimpin langsung Kabid Pengamanan, Perawatan dan Kepatuhan Internal," kata Karutan Kelas I Bandung Pance Daniel, Jumat (28/2).

Pance Daniel menyebut, barang-barang terlarang itu harus diamankan oleh pihaknya karena berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

"Tentunya, Kami jajaran Rutan Bandung mendukung dan menyambut positif kegiatan ini guna menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi seluruh penghuni dan petugas khususnya menjelang bulan suci ramadhan," tuturnya.

Sidak ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pas Jawa Barat, yang bertujuan guna menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait peningkatan kewaspadaan selama kegiatan bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/ 2025 M.

Kabid Pengamanan Perawatan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Jabar Sukarno Ali menuturkan, sidak dilakukan di kamar WBP.

"Dalam sidak kali ini tim kanwil dibagi untuk menggeledah kamar hunian, WBP diperiksa terlebih dulu oleh petugas sebelum para petugas menggeledah kamar mereka" ujar Sukarno.

Barang-barang terlarang yang ditemukan dalam sidak nantinya akan dimusnahkan. "Kami akan musnahkan temuan barang terlarang hasil sidak di Rutan Bandung, bersama dengan jajaran petugas rutan," pungkasnya.

(wip/yum)

Jakarta (ANTARA) - Bulan suci Ramadan telah tiba, bulan yang selalu dinanti oleh umat Muslim di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Bulan yang penuh rahmat ini selalu dinanti karena menjadi momen untuk meningkatkan ibadah, memperkuat keimanan, serta memperbanyak amal kebaikan.

Dalam menjalankan ibadah puasa salah satu amalan yang dianjurkan dalam puasa adalah makan sahur, yang sering dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari ibadah ini. Sahur memiliki banyak manfaat, baik secara fisik maupun spiritual. Namun, bagaimana jika seseorang melewatkan sahur? Apakah puasanya tetap sah?

Hukum puasa tanpa sahur

Banyak orang terpaksa berpuasa tanpa sahur karena berbagai alasan, seperti kesiangan, kesibukan, atau karena merasa cukup kuat menahan lapar hingga waktu berbuka.

Islam sendiri tidak mewajibkan sahur, tetapi sangat menganjurkannya karena mengandung keberkahan dan manfaat yang besar bagi tubuh. Meskipun tidak berpengaruh terhadap keabsahan puasa, Rasulullah menganggap penting makan sahur dan memerintahkannya.

Namun perintah makan sahur ini tidak sampai derajat wajib. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadis:

"Makan sahurlah kalian, karena di dalamnya terdapat keberkahan." (HR. Bukhari & Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun sahur tidak menjadi syarat wajib, ia tetap dianjurkan sebagai bentuk persiapan fisik dan spiritual untuk menjalani puasa dengan lebih baik.

Dengan demikian melewatkan sahur tidak membatalkan puasa, tetapi seseorang akan kehilangan keutamaan dan berkah dari sunnah tersebut. Oleh karena itu, jika memungkinkan, sebaiknya tetap menjalankan sahur meskipun dengan makanan atau minuman sederhana. Namun, jika sahur terlewat, puasa tetap sah dan dapat dilanjutkan tanpa ragu.

Manfaat sahur dalam Islam

Sahur bukan sekadar makan sebelum subuh, tetapi juga memiliki banyak keutamaan. Selain memberikan energi untuk menjalani aktivitas harian, sahur juga menjadi waktu yang penuh berkah. Para ulama menyebutkan bahwa sahur dapat memperkuat tubuh, membantu menjaga kesehatan selama berpuasa, serta memberikan kesempatan untuk berdoa dan beristighfar di sepertiga malam terakhir.

Rasulullah menganjurkan waktu sahur dimulai dari pertengahan malam hingga menjelang fajar. Dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, namun sebaiknya tidak terlalu mendekati waktu subuh agar tidak menimbulkan keraguan apakah waktunya masih tersisa atau telah berakhir. Rasulullah bersabda:

"Umatku akan selalu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur." (HR. Ahmad)

Wallahu a'lam.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Makassar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar membekuk tiga orang warga negara asing (WNA), yakni dua WNA asal Jepang berinisial SO dan KK serta satu WNA asal Malaysia berinisial MS terkait pelanggaran administrasi keimigrasian, khususnya izin tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

"Ada dua warga Jepang, mereka seharusnya memenuhi kriteria tertentu agar mendapatkan izin tinggal dengan status investor," kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Selatan Friece Sumolang saat ekspose, di Makassar, Jumat.

Menurut dia, keduanya berdalih mendapatkan izin tinggal sebagai investor, namun saat dibuktikan apakah benar mereka menjalankan kegiatan investasi di Indonesia, dokumen dan persyaratannya tidak dapat ditunjukkan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar Abdi Widodo Subagio pada kesempatan itu menambahkan tiga WNA ini ditangkap karena tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal. Usai ditangkap maka rencana mereka segera dideportasi ke negara asalnya.

Abdi mengatakan kedua warga negara Jepang itu terbukti melanggar Pasal 123, huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal tersebut berkaitan keterangan tidak benar dalam memperoleh izin tinggal di Indonesia.

Keterangan yang tidak benar dimaksud adalah mengklaim memiliki saham sebanyak Rp10 miliar, namun faktanya tidak dapat dibuktikan termasuk tidak mengetahui keberadaan perusahaannya. Sedangkan perusahaan yang diklaim itu berada di Bali.

Selanjutnya, untuk WNA asal Malaysia dikenakan pelanggaran Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Bersangkutan tidak memiliki dokumen resmi izin tinggal.

"Dia (MS) tidak memiliki dokumen keimigrasian yang valid selama berada di Indonesia. Dia sudah tinggal di Indonesia sejak 2019," ungkap mantan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok ini.

Menurut dia, ketiga WNA yang telah ditangkap tim Imigrasi tersebut maka dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dengan segera dideportasi ke negara asalnya serta dilanjutkan dengan penangkalan.

aca juga: BP2MI fasilitasi pemulangan nelayan asal Selayar dari Australia

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Beijing (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri China menyebut kecaman sejumlah negara dan lembaga internasional soal pemulangan 40 orang etnis Uighur dari Thailand hanya mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok.

"China dengan tegas menentang apa yang disebut 'masalah terkait Xinjiang' hanya demi mencampuri urusan dalam negeri China dan mengganggu kerja sama penegakan hukum yang biasa dilakukan antara China dan negara-negara terkait dengan dalih hak asasi manusia," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers pada Jumat (28/2).

Pada Kamis (27/2), sebanyak 40 orang etnis Uighur di Thailand dipulangkan ke China. Mereka sudah berada di pusat penahanan di Bangkok, Thailand sejak 2014 karena melintasi perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di negara Gajah Putih itu.

Otoritas Thailand mengatakan pemerintah China menulis surat yang menyatakan berjanji akan menjaga dan menjamin akomodasi dan keselamatan ke-40 orang etnis Uighur tersebut.

"Pemulangan dilakukan sesuai dengan hukum China dan Thailand serta hukum internasional dan praktik umum. China menjunjung tinggi supremasi hukum dan memiliki hukum dan peraturan yang berkembang dengan baik serta mekanisme kerja dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di peradilan," tambah Lin Jian.

Warga China dari semua kelompok etnis termasuk Uyghur di Xinjiang, ungkap Lin Jian, sepenuhnya menikmati hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengecam tindakan pemulangan tersebut.

Rubio memperingatkan kelompok yang dideportasi itu berisiko mengalami pelanggaran HAM yang serius karena mereka tidak memiliki hak menjalani proses hukum dan warga Uighur dapat menghadapi penganiayaan, kerja paksa dan penyiksaan.

Sedangkan Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyatakan bahwa Inggris "sangat tidak setuju" dengan keputusan Thailand serta mendesak Thailand untuk mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam menangani pencari suaka Uighur.

Uni Eropa turut mengecam, menyatakan bahwa mereka "sangat menyesalkan" keputusan Thailand, menyebutnya sebagai "pelanggaran" hukum internasional.

Uni Eropa juga mendesak China untuk menghormati hak asasi manusia kelompok etnis Uighur tersebut dan mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum nasional dan internasional.

Sementara Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk mengatakan pemulangan paksa orang-orang Uighur tersebut menyebabkan mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau kerugian lain.

Volker mendesak pemerintah Thailand untuk menghentikan deportasi lebih lanjut dan memastikan perlindungan bagi warga Uighur yang tersisa dalam tahanan.

"Beberapa negara dan organisasi internasional, dengan mengabaikan fakta sebenarnya, telah membuat tuduhan yang tidak berdasar terhadap kerja sama penegakan hukum yang normal antara China dan Thailand dalam memerangi penyelundupan dan kegiatan ilegal dan kriminal lintas batas lainnya, bahkan membuat narasi palsu terkait Xinjiang dan mempolitisasi masalah ini," tegas Lin Jian.

Migrasi ilegal dan penyelundupan diakui oleh semua pihak sebagai kejahatan, kata Lin Jian, dan menambahkan hal itu mengganggu tatanan lintas batas secara serius.

"China akan terus memperkuat kerja sama penegakan hukum internasional dengan negara-negara terkait untuk bersama-sama mengatasi penyelundupan dan kejahatan lintas batas lainnya," kata Lin Jian.

"China juga menjamin arus warga negara China maupun warga negara asing secara aman dan tertib sesuai dengan hukum, serta melindungi hak dan kepentingan yang sah dari para wisatawan," ungkap Lin Jian.

Ia pun kembali menegaskan ada negara-negara tertentu dan politisi secara individu telah mengarang dan menyebarkan kebohongan untuk mengacaukan Xinjiang.

"Mengenai pernyataan politisi AS, izinkan saya menunjukkan bahwa tuduhan tersebut, termasuk apa yang disebut genosida, adalah kebohongan besar abad ini," kata Lin Jian.

"Xinjiang menikmati pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, keharmonisan di antara semua kelompok etnis dan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sana," jelas Lin Jian lagi.

Jubir Kemlu itu menyebut China dengan tegas menentang campur tangan dalam urusan domestik China dengan dalih HAM dan mengganggu kerja sama penegakan hukum normal antarnegara karena masalah terkait Xinjiang.

Ke-40 orang etnis Uighur itu disebut sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar, yang terdiri dari sekitar 350 orang, yang diamankan di Thailand pada 2014, setelah melintas perbatasan Thailand-China secara ilegal untuk mencari perlindungan di Thailand.

Lima tahanan Uighur juga dilaporkan meninggal dalam penahanan di Thailand dalam 11 tahun terakhir, dua di antaranya adalah bayi yang baru lahir dan anak berusia 3 tahun karena kondisi penahanan yang tidak memadai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025