REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Namun begitu, ia mengaku pernah bertemu satu kali dengan seorang wanita berinisial LM untuk urusan permohonan bantuan kuliah.

Seperti diketahui, LM curhat di media sosial bahwa ia memiliki anak dari Ridwan Kamil dan sudah ditelantarkan. Ia pun mengaku sempat mengalami ancaman.

Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan kliennya telah membuat klarifikasi di media sosial dan membantah semua yang ditujukan. Ia pun mengatakan pernyataan LM merupakan bentuk fitnah.

"Intinya, Pak Ridwan Kamil membuat klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu jadi sudah selesai," ujar Muslim di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Saat ditanya lebih jauh terkait pertemuan antar keduanya, Muslim tidak berkomentar lebih banyak. Namun, ia mempersilahkan LM jika memiliki data hukum untuk menyampaikan kebenarannya secara hukum.

Lebih jauh, saat ditanya terkait permasalahan empat tahun lalu melibatkan Ridwan Kamil dengan LM, kuasa hukum meminta agar membaca klarifikasi Ridwan Kamil. Termasuk pertanyaan tes DNA dan melaporkan balik LM, yang bersangkutan enggan menjawab.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ini kaitannya yang bersangkutan mengaku punya anak dari Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum," katanya.

Muslim menambahkan kliennya sendiri saat ini dalam kondisi baik.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menantang seorang wanita berinisial LM untuk membuktikan pernyataannya tentang klaim anaknya merupakan anak Ridwan Kamil secara hukum. Ia menyebut pengakuan yang disampaikan LM tidak berdasar dan tanpa bukti-bukti yang akurat.

"Pernyataan yang viral seorang perempuan berinisial LM mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum," ujar Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sudah masuk ranah hukum. Muslim pun menilai pengakuan wanita LM tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat. "Tentunya ini mengarah kepada fitnah, pembunuhan karakter. Ini tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," kata dia.

Ia menuturkan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sebenarnya telah selesai empat tahun lalu. Bahkan LM sudah meminta maaf kepada Ridwan Kamil.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial LM diduga selingkuhan curhat di media sosial bahwa dirinya dan anaknya tidak dinafkahi oleh eks pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku memendam masalah tersebut bertahun-tahun hingga akhirnya memilih untuk mencurahkan isi hatinya di media sosial.

Seperti dilihat, dalam media sosialnya yang viral, wanita tersebut mengaku diminta untuk menggugurkan anaknya saat masih hamil. Selain itu, setelah empat tahun lamanya tidak dinafkahi bersama anaknya oleh eks pejabat tersebut.

Dalam postingannya, wanita tersebut memperlihatkan sebagian akun dan wajah eks pejabat Pemprov Jabar tersebut. Diduga eks pejabat tersebut yaitu eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

Di tempat terpisah, Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui Instagram miliknya mengklarifikasi dan membantah keterangan yang disampaikan oleh LM. Ia mengaku pernah bertemu dengan yang bersangkutan akan tetapi LM dalam kondisi sudah hamil.

"Banyak sekali ujian kehidupan yang sedang saya lalui. Cukup melelahkan untuk menjelaskan satu persatu, Semoga saya bisa melaluinya dengan ridha dan perlindungan Allah SWT. Aamiin," ucap dia seperti dikutip dari laman Instagramnya, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. "Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata dia.

Ridwan Kamil mengakui telah bertemu yang bersangkutan sekali terkait permohonan bantuan kuliah. Setelah itu, ia mengatakan permasalahan empat tahun lalu sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan.

"Ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta polisi mengungkap peran seorang mahasiswi dalam kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur oleh eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan, proses hukum harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban, terhadap tiga korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh Fajar dan saudari F, di antaranya dengan mengungkap peran penting Saudara Fika selaku perantara dan perantara lainnya yang belum terungkap," kata Uli dalam konferensi pers di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Ia pun meminta kepolisian menerapkan UU Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka.

Adapun untuk keluarga korban, Komnas HAM meminta kepolisian memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik.

Tak cuma itu, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang, agar memberikan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis.

Caranya kata Uli, melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Kemudian, melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

"Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban yang dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya terbatas selama proses hukum saja," ucap Uli.

Lalu, memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, memberikan pendampingan psikologis kepada keluarganya.

"Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban," sebut Uli.

Sebagai informasi, Eks Kapolres Ngada Fajar Widyadharma Lukman kini sudah ditetapkan sebagai tersangka pencabulan anak.

Ia juga langsung ditahan di Rutan Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Bukan hanya satu, korbannya mencapai tiga orang dari yang terungkap sejauh ini.

Ketiga masih berada di bawah umur saat kejadian.

"Hari ini statusnya sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Fajar disangkakan dengan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, Pasal 12 dan Pasal 14 Ayat 1 huruf a dan b, dan Pasal 15 Ayat 1 huruf e, g, c, i, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 25 Ayat 1 jo Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 dan 56 KUHP.

JAKARTA, investor.id - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan lima dugaan pelanggaran HAM dalam kasus teror kepala babi dan bangkai tikus ke wartawan dan kantor Tempo. Hal tersebut berdasarakan penelusuran yang dilakukan Komnas HAM.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan, peristiwa teror dan intimidasi terhadap Tempo dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran HAM. Sebab hal terebut sudah mengganggu rasa aman.

“Setiap orang layak merasa terlindungi secara fisik maupun psikis baik atas diri sendiri, keluarga, dan kehormatan martabat yang dimiliknya,” kata Anis saat konferensi pers di kantor Komnas HAM Jakarta, Kamis (27/3/2025).

Menurut Anis, setiap manusia wajib memiliki perlindungan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, penyiksaan, penghilangan paksa dan sebagainya. Hal itu sesuai dengan Pasal 28B Undang-undang Dasar (UUD) NRI 1945 dan Pasal 28 hingga Pasal 35 Undang-undang hak asasi manusia (HAM)

Pelanggaran HAM kedua, kata Anis, adalah tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi hak asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi bagaimana dijamin di dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

“Dalam konteks ini termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani melalui lisan dan tulisan melalui media cetak dan elektronik sebagaimana juga diatur dan dijamin di dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM yang juga terdapat dalam kovenan hak sipil dan politik yang sudah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia ke dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dan diatur dan dijamin di dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Kebebasan Pers," jelas Anis.

Pelanggaran HAM ketiga, kata Anis, teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM. Pasalnya, jurnalis juga merupakan bagian dari pembela HAM yang harus diakui oleh negara. 

"Pelanggaran HAM keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan, untuk itu kami mengapresiasi penegakkan hukum yang sedang berlangsung tetapi jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara fair dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," tutur Anis.

Terakhir, lanjut Anis, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo memiliki resiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat yang juga merupakan hak asasi manusia di mana hal itu dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM.

Rekomendasi Komnas HAM

arena adanya 5 potensi pelanggaran HAM tersebut, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi. Pertama, Komnas HAM mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

"Kedua, mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror," imbuh dia.

Ketiga, Komnas HAM mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis. Keempat, pemerintah harus menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari

Kelima, Komnas HAM berharap masyarakat tetap memberi dukungan kepada rekan-rekan jurnalistik dan mencegah agar jangan sampai peristiwa kekerasan serupa terluang kembali. Terakhir, Komnas HAM mendorong pihak polisi agar secara tepat dan cepat transparan saat melakukan pengusutan kasusnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah berselingkuh dan memiliki anak dari wanita lain. Namun begitu, ia mengaku pernah bertemu satu kali dengan seorang wanita berinisial LM untuk urusan permohonan bantuan kuliah.

Seperti diketahui, LM curhat di media sosial bahwa ia memiliki anak dari Ridwan Kamil dan sudah ditelantarkan. Ia pun mengaku sempat mengalami ancaman.

Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil mengatakan kliennya telah membuat klarifikasi di media sosial dan membantah semua yang ditujukan. Ia pun mengatakan pernyataan LM merupakan bentuk fitnah.

"Intinya, pak Ridwan Kamil membuat klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu jadi sudah selesai," ucap dia di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Saat ditanya lebih jauh terkait pertemuan antarkeduanya, Muslim tidak berkomentar lebih banyak. Namun, ia mempersilakan LM jika memiliki data hukum untuk menyampaikan kebenarannya secara hukum.

Lebih jauh, saat ditanya terkait permasalahan empat tahun lalu melibatkan Ridwan Kamil dengan LM, kuasa hukum meminta agar membaca klarifikasi Ridwan Kamil. Termasuk pertanyaan tes DNA dan melaporkan balik LM, yang bersangkutan enggan menjawab.

"Tadi sudah disampaikan bahwa ini kaitannya yang bersangkutan mengaku punya anak dari Ridwan Kamil, ya silakan dibuktikan kebenarannya secara hukum," kata dia.

Muslim menambahkan kliennya sendiri saat ini dalam kondisi baik.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menantang seorang wanita berinisial LM untuk membuktikan pernyataannya tentang klaim anaknya merupakan anak Ridwan Kamil secara hukum. Ia menyebut pengakuan yang disampaikan LM tidak berdasar dan tanpa bukti-bukti yang akurat.

"Pernyataan yang viral seorang perempuan berinisial LM mengaku mempunyai anak dari Ridwan Kamil tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami meminta kepada beliau, mempersilakan kepada beliau untuk membuktikan kebenarannya atau pengakuannya secara hukum," ujar Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Ia mengatakan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sudah masuk ranah hukum. Muslim pun menilai pengakuan wanita LM tidak berdasar dengan bukti-bukti yang tidak akurat. "Tentunya ini mengarah kepada fitnah, pembunuhan karakter. Ini tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," kata dia.

Ia menuturkan permasalahan yang mencuat di media sosial tersebut sebenarnya telah selesai empat tahun lalu. Bahkan LM sudah meminta maaf kepada Ridwan Kamil.

Sebelumnya, seorang wanita berinisial LM diduga selingkuhan curhat di media sosial bahwa dirinya dan anaknya tidak dinafkahi oleh eks pejabat di Provinsi Jawa Barat. Ia mengaku memendam masalah tersebut bertahun-tahun hingga akhirnya memilih untuk mencurahkan isi hatinya di media sosial.

Seperti dilihat, dalam media sosialnya yang viral, wanita tersebut mengaku diminta untuk menggugurkan anaknya saat masih hamil. Selain itu, setelah empat tahun lamanya tidak dinafkahi bersama anaknya oleh eks pejabat tersebut.

Dalam postingannya, wanita tersebut memperlihatkan sebagian akun dan wajah eks pejabat Pemprov Jabar tersebut. Diduga eks pejabat tersebut yaitu eks Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rutan Kelas I Salemba kembali menunjukkan komitmennya dalam memerangi peredaran narkoba dan penggunaan HP ilegal di dalam institusi pemasyarakatan. Sebanyak 300 narapidana dipindahkan dalam semalam ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Banten pada Selasa (25/3/2025). Pemindahan ini dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo.

Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya menyukseskan 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. "Kami berkomitmen untuk mendukung program akselerasi yang telah dicanangkan. Pemindahan ini adalah langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi," ujarnya.

Pemindahan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi overkapasitas di Rutan Salemba, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas pembinaan bagi warga binaan. Dengan kapasitas yang lebih terkendali, diharapkan lingkungan pemasyarakatan menjadi lebih kondusif serta meminimalkan potensi gangguan keamanan di dalam rutan.

Sejak November 2024 hingga Maret 2025, Rutan Kelas I Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 warga binaan ke berbagai Lapas di Jawa Barat dan Tangerang. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam mengatasi kepadatan penghuni di lembaga pemasyarakatan serta meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan.

Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat oleh anggota Polri dan TNI guna memastikan keamanan dan kelancaran perjalanan. Para warga binaan yang dipindahkan akan ditempatkan di beberapa Lapas sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan masing-masing.

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pelayanan pemasyarakatan sekaligus menjaga ketertiban di dalam Lapas, pemerintah juga telah menyediakan Warung Telekomunikasi Khusus (Wartelsus). Fasilitas ini memungkinkan warga binaan untuk berkomunikasi dengan keluarga secara aman dan terkendali, tanpa harus menggunakan ponsel ilegal. Wartelsus menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan komunikasi warga binaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan pemasyarakatan.

Dengan adanya pemindahan ini, diharapkan kapasitas Rutan Salemba dapat lebih terkendali sehingga pelayanan terhadap warga binaan lebih optimal. Selain itu, langkah ini juga mendukung pencapaian 13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang berfokus pada peningkatan efisiensi, keamanan, serta kualitas layanan pemasyarakatan.

Program akselerasi yang dicanangkan pemerintah mencakup berbagai aspek, termasuk reformasi dalam pengelolaan lapas, peningkatan kapasitas pembinaan, serta pemanfaatan teknologi dalam administrasi pemasyarakatan. Dengan langkah konkret seperti pemindahan warga binaan dan penyediaan Wartelsus ini, diharapkan sistem pemasyarakatan Indonesia semakin maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta warga binaan itu sendiri.

Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan publik. Sebab belakangan muncul klaim mengejutkan dari seorang wanita yang mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, memastikan kliennya tidak terlibat dalam dugaan perselingkuhan dan akan mengambil langkah hukum untuk meluruskan informasi yang dianggap telah mencemarkan nama baik Ridwan Kamil.

"Teman-teman media menurut hemat kami isu ini sudah masuk ke ranah hukum tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selalu kuasa hukum, untuk merespons isunya tentunya dalam hal ini kami merespons tiga hal," ucap Muslim saat memberi pernyataan kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Muslim menjelaskan, dengan adanya tuduhan dari wanita berinisial LM yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, dirinya meminta yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhan tersebut secara hukum.

"Pertama tentunya seorang perempuan yang berinisial LM yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami mempersilakan membuktikan kebenarannya pengakuannya secara hukum," tegasnya.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar. (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar)

Jika tidak bisa membuktikan secara hukum, Muslim menyebut wanita tersebut telah membuat fitnah kepada Ridwan Kamil. Hal tersebut menurut Muslim telah membunuh karakter Ridwan Kamil.

"Pengakuan yang tidak mendasar dengan bukti yang tidak akurat tentunya mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," ungkap Muslim.

Sebelumnya Ridwan Kamil sendiri telah buka suara soal isu perselingkuhan itu. Ridwan Kamil mengaku baru sekali bertemu dengan wanita berinisial LM tersebut 4 tahun silam. Saat itu, masalah keduanya disebut telah diselesaikan.

Disinggung soal pertemuan dan masalah antara Ridwan Kamil dan LM, Muslim enggan menjelaskan lebih jauh. Menurutnya pernyataan yang disampaikan Ridwan Kamil seharusnya telah menjawab berbagai tudingan miring atas isu tersebut.

"Permasalahan ini selesai empat tahun lalu, dan beliau sudah bersangkutan LM meminta maaf atas kasus ini. Kan Pak RK sudah klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu dan yang bersangkutan sudah meminta maaf," katanya.

"Teman-teman baca saja klarifikasinya. Bahwa saya hanya bisa menyampaikan tiga pernyataan, selebihnya WA saya. Tapi yang pasti di sini saya sampaikan statemen kami," tutup Muslim.

Kasus ini ramai diperbincangkan di media sosial setelah diungkapkan oleh seorang wanita. Dilansir detikNews, RK menyebut kasus itu sebenarnya sudah ada sebelum viral kemarin dan mengklaim permasalahan sudah selesai.

"Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. Semoga yang bersangkutan diberikan hidayah," ujar sosok yang akrab disapa Kang Emil itu melalui akun Instagramnya, Kamis (27/3/2025).

RK mengaku sempat bertemu dengan wanita yang bersangkutan. Namun, menurutnya pertemuan itu terkait dengan permohonan bantuan kuliah. RK juga menepis kabar dirinya memiliki anak di luar pernikahan.

"Saya hanya bertemu yang bersangkutan satu kali, terkait permohonan bantuan kuliah. Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," bebernya.

Atas munculnya kembali isu tak sedap ini, RK memastikan akan mengambil langkah hukum. Melalui tim hukum, RK akan membeberkan bukti-bukti untuk mematahkan fitnah.

"Karenanya untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," tegasnya.

Terakhir, RK meminta doa agar dia dan keluarganya dijauhkan dari fitnah. Ia pun memohon maaf atas dosa-dosa yang diperbuat.

"Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih., apalagi ini saat bulan suci Ramadhan," tutupnya.

Video: Kuasa Hukum Buka Suara soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil

Video: Kuasa Hukum Buka Suara soal Isu Perselingkuhan Ridwan Kamil

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, mengatakan terdapat tiga rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk pengungkapan kasus itu. Rekomendasi itu di antaranya mendorong penyidikan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan mengungkap pelaku perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh eks Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Di antaranya dengan mengungkap peran penyedia jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar dan perantara lainnya yang belum terungkap," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memberikan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi korban dan keluarga korban. Komnas HAM juga merekomendasikan Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus itu.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM merekomendasikan adanya evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial yang dilakukan anak.

"Kemudian, rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi itu berkaitan dengan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban anak hingga memastikan pendidikan korban anak terpenuhi di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bakal menyiapkan langkah hukum terkait isu perselingkuhannya dengan seorang perempuan hingga memiliki anak.

RK, sapaanya, menyebut isu yang viral di media sosial itu merupakan fitnah. Ia membantah memiliki anak dari sosok perempuan tersebut.

Namun, RK mengakui bahwa dirinya memang pernah bertemu dengan perempuan tersebut satu kali. Ia menyebut permasalahan dengan perempuan itu sudah diselesaikan empat tahun lalu.

"Untuk kali ini, saya akan menggunakan tim hukum, untuk mewakili saya dalam permasalahan ini, sehingga bukti-bukti akurat terkait kebohongan fitnah ini bisa diperlihatkan kembali pada waktu yang dibutuhkan," kata Ridwan Kamil dalam unggahannya di akun Instagram, Kamis (27/3).

RK menyebut akan memperlihatkan bukti-bukti terkait hubungannya dengan perempuan itu pada waktu yang dibutuhkan.

Politisi Golkar itu pun mengatakan isu perselingkuhan yang muncul merupakan fitnah dari pihak tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan ekonomi.

"Ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," tuturnya.

Lebih lanjut, RK menyebut ketika dirinya bertemu pertama kali, sosok perempuan itu sudah dalam kondisi hamil. Menurutnya, persoalan dengan perempuan itu sudah selesai sejak empat tahun lalu.

"Bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," ucapnya.

Karena itu, RK mengaku heran mengapa isu tersebut kembali dimunculkan kepada publik. Ia berharap perempuan tersebut dapat diberikan hidayah.

Terakhir, RK menutup klarifikasinya dengan menyampaikan permohonan maaf atas dosa dan kekhilafan yang pernah ia perbuat.

"Mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih. Apalagi ini saat bulan suci Ramadhan," pungkasnya.

[Gambas:Instagram]