Sebanyak 5.384 narapidana (napi) di Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025. 77 orang di antaranya terkait kasus tindak pidana korupsi.

Penyerahan remisi dilakukan secara daring dan dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, pada Jumat (28/3/2025). Khusus di Sulsel, remisi untuk narapidana diserahkan di Lapas Kelas I Makassar.

"Seperti menjalani minimal enam bulan masa pidana, memiliki putusan inkrah dari pengadilan, serta berkelakuan baik selama di dalam Lapas maupun Rutan," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulsel, Rudy Fernando Sianturi dalam keterangannya, Jumat (28/3).

Rudy mengatakan jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulsel per 27 Maret 2024 tercatat sebanyak 11.462 orang. Dari jumlah itu, 40 warga binaan mendapat Remisi Khusus I (RK I) Hari Raya Nyepi

"Dari jumlah tersebut, 6 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, dua orang 1 bulan, 26 orang satu bulan 15 hari, dan 2 orang lainnya mendapatkan remisi selama 2 bulan," bebernya.

Sementara 5.344 warga binaan di seluruh UPT di Sulsel yang mendapat remisi khusus Idul Fitri. Dari jumlah itu, 5.319 orang menerima Remisi Khusus I (RK I).

"Rinciannya, 669 orang mendapatkan pengurangan masa pidana selama 15 hari, 3.998 orang 1 bulan, 470 orang 1 bulan 15 hari, dan 182 orang memperoleh selama 2 bulan," terangnya.

Lanjut Rudy, sebanyak 25 warga binaan menerima Remisi Khusus II (RK II) yang memungkinkan mereka bebas setelah masa tahanannya dikurangi. Dari jumlah itu 4 orang mendapat pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas.

"Selama 15 hari, 14 orang mendapatkan 1 bulan, dan 7 orang memperoleh 1 bulan 15 hari," imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa remisi diberikan sebagai bentuk apresiasi atas perilaku baik serta partisipasi aktif warga binaan dalam program pembinaan. Dia berharap para narapidana yang menerima remisi dapat terus memperbaiki diri dan siap kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

"Kami mengucapkan selamat kepada seluruh warga binaan yang menerima remisi. Kami berharap ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus memperbaiki diri dan siap kembali menjadi bagian produktif di masyarakat," ujar Rudy.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Sulsel Yohanis Varianto menyebutkan mayoritas warga binaan penerima remisi di Sulsel dari kasus narkotika. Selain itu ada juga kasus korupsi.

"Untuk Hari Raya Nyepi, sebanyak 17 warga binaan yang menerima remisi berasal dari kasus narkotika sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Pasal 34A Ayat (1). Sementara itu, untuk Idul Fitri, jumlah penerima remisi dengan kasus narkotika mencapai 2.243 orang, serta 77 orang dari kasus korupsi," ungkapnya.

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Video: Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, turut menghadiri sidang eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa hari yang lalu. Kehadiran dirinya itu sebagai bentuk support untuk Hasto.
Rudy menyebut Hasto merupakan tahanan politik sejak ditetapkan menjadi tersangka Desember lalu.

"Kita memberi support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan dalam menghadapi politisasi kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. (Pakai rompi tahanan politik) Loh iya memang Hasto tahanan politik," katanya ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (28/3/2025).

Rudy juga mempertanyakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku tersebut. Ia menilai, bahwa Hasto tidak pernah korupsi dan merugikan negara.

"Karena merugikan negara tidak, korupsi tidak. Lantas besar suapnya dan sebagainya tidak pada tempatnya disidik oleh KPK," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan dalam sidang eksepsi yang dibacakan oleh para pengacara KPK yang bekerja merupakan bentukan dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Kemudian tentang KPK yang menurut eksepsi yang dibacakan pengacara adalah KPK bentukan Jokowi ini menurut Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tidak merugikan negara, keputusan sudah inkrah. BAP yang dipakai untuk memutuskan dipakai untuk bukti lagi, ini yang dijadikan perdebatan. Sehingga kondisi yang demikian sebagai kader partai," jelasnya.

Melihat hal itu, Rudy menyebut bahwa Hasto merupakan tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Dirinya juga menyoroti tersangka yang melakukan penyuapan hingga saat ini belum tertangkap.

"Peristiwa itu adalah tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Yang melakukan penyuapan belum ketangkap. Keputusan sudah inkrah yang diputuskan sudah keluar dari penjara tidak merugikan keuangan negara," ungkapnya.

"KPK kan mengurusi keuangan negara. Keuangan negara pun dibatasi di atas Rp 1 miliar. Kalau di bawah Rp 1 miliar kan bukan dari KPK. Putusan sela kita datang kita support nggak ada salahnya," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

"Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia," kata Anis, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

"Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat," ujarnya lagi.

Atas kejadian itu, Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis.

Dia menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.

"Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI," kata dia.

"Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis," tambah Anis.

Sebelumnya, Rega Almutada (23), seorang jurnalis Kompas.com, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon.

Rega mengaku ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat.

Mereka kemudian memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.

Setelah ditarik, kedua orang tersebut meminta Rega untuk menunjukkan isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.

"Saya punya dua ponsel, satu untuk kerja dan satu pribadi. Dua-duanya dicek. Bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman," kata Rega.

Rega menambahkan bahwa aparat yang memeriksanya tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi.

Awalnya, ia mengira mereka adalah peserta aksi atau wartawan lain.

"Saya baru sadar mereka aparat karena postur tubuhnya, dan mereka begitu saja menarik saya. Mereka tidak membawa senjata, tapi cara mereka mendekati saya cukup membuat saya terkejut," ujar dia.

Selain Rega, insiden serupa juga dialami oleh seorang jurnalis dari media asing.

Dua wartawan dari media Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

"Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia," kata Anis, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

"Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat," ujarnya lagi.

Atas kejadian itu, Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis.

Dia menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.

"Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI," kata dia.

"Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis," tambah Anis.

Sebelumnya, Rega Almutada (23), seorang jurnalis Kompas.com, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon.

Rega mengaku ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat.

Mereka kemudian memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.

Setelah ditarik, kedua orang tersebut meminta Rega untuk menunjukkan isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.

"Saya punya dua ponsel, satu untuk kerja dan satu pribadi. Dua-duanya dicek. Bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman," kata Rega.

Mataram (ANTARA) - Sebanyak 59 narapidana kasus korupsi alias koruptor yang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara wilayah Nusa Tenggara Barat menerima remisi khusus Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah Tahun 2025.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Anak Agung Gde Krisna di Mataram, Jumat, menyampaikan 59 narapidana kasus korupsi ini terdiri atas 58 orang yang beragama Islam dan satu orang beragama Hindu.

"Berdasarkan data dari 2.856 narapidana di NTB yang menerima remisi khusus Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025, ada 59 orang diantaranya narapidana korupsi," kata Gde Krisna.

Dari 2.767 narapidana beragama Islam, ada tiga diantaranya yang akan bebas langsung atau masuk dalam syarat penerima remisi khusus kategori dua (RK-II) pada Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Untuk 89 narapadina yang beragama Hindu, belum ada yang langsung bebas.

Denpasar (ANTARA) - Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, menyiagakan 15 personel untuk mengantisipasi penerbangan darurat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, yang ditutup selama 24 jam selama Hari Raya Nyepi, Sabtu (29/3).

"Mereka adalah personel piket yang siaga di bandara jika ada penerbangan yang melakukan pendaratan darurat saat Nyepi," kata Kepala Bidang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai Gde Oki Rizky Aryadhika di Denpasar, Bali, Jumat.

Pada Hari Raya Nyepi, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menghentikan operasional penerbangan selama 24 jam yaitu 29 Maret mulai pukul 06.00 WITA hingga 30 Maret 2025 pukul 06.00 WITA.

Meski operasional penerbangan dihentikan sementara selama peringatan Tahun Baru Saka 1947, pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai juga tetap menempatkan petugas siaga untuk mengantisipasi permintaan pelayanan yang bersifat darurat.

Selain penerbangan darurat, misalnya alasan teknis pesawat udara, penyiagaan personel tersebut juga mengantisipasi penerbangan yang bersifat medis.

Sebanyak 15 orang petugas imigrasi itu juga dibantu operasional fasilitas otomatis pemeriksaan kemigrasian atau autogate sebanyak 90 unit di Terminal Kedatangan dan Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai sejak 1 Oktober 2024.

Pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan praktis dengan rata-rata memakan waktu sekitar 15-25 detik per orang.

Alat canggih itu juga mengintegrasikan teknologi pengenalan wajah dan manajemen pengendalian perlintasan atau Face Recognition dan Border Control Management (BCM) untuk mengoptimalkan pengawasan WNA.

Di sisi lain, pengelola bandara juga menempatkan personel operasional, petugas keamanan dan petugas teknik yang bersiaga di ruangan pusat kontrol operasi bandara.

Penutupan atau penghentian sementara pelayanan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sebagai bentuk penghormatan kepada umat Hindu yang melaksanakan Hari Suci Nyepi.

Pelaku penerbangan di seluruh dunia juga telah mendapatkan pemberitahuan melalui penerbitan NOTAM atau notice to airmen Nomor A0131/25 NOTAMN yang dikeluarkan Airnav Indonesia Cabang Denpasar, Bali sejak 14 Januari 2025 sehingga semua maskapai penerbangan sudah mengatur jadwal penerbangannya.

Pengelola bandara mencatat jadwal penerbangan reguler dari 54 maskapai yang beroperasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai, terdapat 425 penerbangan berjadwal yang bertepatan dengan pelaksanaan Nyepi, yaitu 207 penerbangan rute domestik dan 218 penerbangan internasional.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sedangkan, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Menurut dia, pemberian remisi buka hanya sebagai penghargaan bagi mereka yang berperilaku baik, melainkan juga sebagai penghormatan terhadap hak-hak warga binaan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Rutan Lapas dan LPKA bukanlah tempat untuk membelenggu, tapi untuk introspeksi belajar, mempersiapkan diri menjadi bagian yang lebih baik di masyarakat," ujarnya.

Pemberian RK dan PMP Khusus merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain itu, pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur lebih lanjut bahwa Narapidana yang menerima Remisi harus telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, sedangkan Anak Binaan yang menerima PMP harus telah menjalani pidana lebih dari tiga bulan.

Khusus bagi Narapidana Terorisme, Remisi dapat diberikan jika telah mengikuti program deradikalisasi dan berikrar setia NKRI.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: 158.351 narapidana terima remisi khusus dan PMP Nyepi-Idul Fitri 2025

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

Banda Aceh (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh menyatakan sebanyak 411 warga binaan di lapas tersebut menerima remisi atau pengurangan hukuman pada hari raya Idul Fitri 1446 Hijrah atau 2025 Masehi.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Banda Aceh, Jumat, mengatakan dari sebanyak 411 warga binaan yang menerima pengurangan hukuman tersebut, seorang di antara langsung bebas.

"Ada sebanyak 411 warga binaan Lapas Banda Aceh menerima remisi Idul Fitri 1446. Remisi diserahkan nanti setelah shalat ied Idul Fitri. Seorang di antaranya dinyatakan langsung bebas," kata Edi Sigit Budiman.

Ia mengatakan Lapas Kelas IIA Banda Aceh dihuni 572 warga binaan. Dari jumlah tersebut, hanya sebanyak 411 warga binaan yang diusulkan menerima remisi. Selebihnya, mereka tidak dapat diusulkan karena belum memenuhi syarat. Dari usulan tersebut semuanya diterima.

Dari 411 warga binaan yang mendapatkan remisi tersebut, kata dia, empat orang di antaranya menerima pengurangan hukuman 15 hari. Berikutnya, sebanyak 190 orang menerima remisi satu bulan.

Serta sebanyak 157 orang menerima remisi satu bulan 15 hari dan sebanyak 59 warga binaan menerima pengurangan hukuman selama dua bulan, kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

"Adapun syarat mendapatkan remisi, kata dia, sudah menjalankan masa hukuman paling sedikit selama enam bulan. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran serta sudah mengikuti program pembinaan," katanya.

Terkait isu negatif yang menyudutkan pihak Lapas Banda Aceh, seperti pungutan liar, Edi Sigit Budiman menegaskan tidak ada pungutan apa pun dari warga binaan. Isu tersebut hanya menyudutkan pihak Lapas Banda Aceh.

"Kami pastikan tidak ada pungli di Lapas Banda Aceh. Semua layanan, kami lakukan sesuai standar prosedur yang ada. Laporkan kepada kami apabila ada pungli maupun tindakan di luar prosedur lainnya," kata Edi Sigit Budiman.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3/2025), menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua menyatakan penyerangan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam insiden ini, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia sementara tujuh guru dan tenaga kesehatan luka-luka.

Direktur PAK HAM Papua, Mathius Murib, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, memberikan kecaman keras.

“Kami mengencam peristiwa penyerangan yang dilakukan para pelaku terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, di mana satu guru meninggal dunia, tujuh lainnya luka-luka dan korban harta benda,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah awal untuk mendata dan mengevakuasi korban serta memberikan rasa aman kepada para guru dan tenaga kesehatan di wilayah sekitarnya.

Mathius menekankan pentingnya penangkapan pelaku lalu diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ia juga menyerukan agar Komnas HAM diberikan akses melakukan tugas kemanusiaan dan memantau lokasi kejadian guna menyusun kronologi secara objektif.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga mengecam tindakan KKB tersebut.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua turut menyatakan kesedihan mendalam atas penyerangan ini.

Dari informasi yang diperoleh, KKB melakukan penyerangan menggunakan alat tajam, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan tujuh lainnya luka-luka.

Selain itu, penyerangan ini juga menyebabkan kerugian material, termasuk pembakaran bangunan sekolah dan perusakan Puskesmas Anggruk.

Aparat penegak hukum dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan sejumlah barang bukti.

Diketahui bahwa pelaku KKB yang terlibat dalam penyerangan berjumlah 15 orang.

Peristiwa ini mengguncang daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pelayanan yang aman, dan menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap sosok seorang perempuan berinisial V dalam pusaran kasus pencabulan anak yang diduga dilakukan eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.

Sosok perempuan berinisial V tersebut diduga berperan sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur atas permintaan dari AKBP Fajar.

Perempuan berinisial V kemudian membawa perempuan F (yang kini menjadi tersangka) kepada AKBP Fajar. Perempuan V juga meminta kepada F untuk mengaku sebagai anak SMP.

Sosok perempuan V ini terungkap dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh AKBP Fajar.

"Sdr. Fajar menggunakan perantara Sdri. V untuk mencari anak di bawah umur. Sdri. V kemudian meminta Sdri. F (tersangka usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Sdr. Fajar," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Uli Parulian Sihombing melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Jumat (28/3).

Dalam rilis tertulis Komnas HAM, Uli menyebut Komnas HAM telah meminta keterangan dari dua korban anak berusia 13 tahun dan 16 tahun. Termasuk orangtua korban anak berusia enam tahun dan juga tersangka perempuan F yang membantu AKBP Fajar melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Selain itu kata Uli, Komnas HAM meminta keterangan dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian perkara," ujar Uli.

Dari hasil pemeriksaan dan penelusuran itulah, Komnas HAM mendapatkan temuan bahwa tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan AKBP Fajar telah melibatkan perantara dan atau melalui aplikasi pesan.

AKBP Fajar juga telah menggunakan perantara perempuan berinisial V untuk mencari anak dibawah umur. Sosok V kemudian meminta dan membawa perempuan F kepada AKBP Fajar.

Melalui F juga, AKBP mendapat anak atau perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan.

"Sdr. Fajar juga meminta Sdri. F untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan," jelas Uli.

Menurut Uli, Komnas HAM juga mendapat keterangan dari F bahwa dia tidak tahu jika anak berusia enam tahun yang dibawanya sesuai permintaan AKBP Fajar untuk dicabuli.

"Tanpa diketahui Sdri. F, Sdr. Fajar mencabuli dan merekam perbuatan asusila tersebut," katanya.

Disampaikan Uli, video yang direkam dan disebarluaskan oleh AKBP Fajar dilakukan tanpa konsen dari korban anak berusia enam tahun. 

Selain melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia enam tahun, Komnas HAM juga mendapatkan fakta jika AKBP Fajar juga telah melakukan tindakan asusila terhadap anak berusia 16 tahun dan 13 tahun. Untuk anak 16 tahun yang ditemukan melalui aplikasi MiChat.

Lalu melalui perantara dari anak 16 tahun itu juga, AKBP Fajar meminta agar dibawakan anak berusia 13 tahun lagi. Dan anak berusia 13 tahun tersebut juga mendapat tindakan asusila dari AKBP Fajar.

Uli juga membeberkan temuan dari hasil penelusuran, AKBP Fajar setidaknya telah melakukan tujuh kali pemesanan kamar atas nama dirinya di beberapa hotel di Kota Kupang.

Berdasarkan temuan tersebut Komnas HAM menegaskan bahwa telah terjadi pelanggan HAM yang dilakukan AKBP Fajar terhadap anak berusia enam tahun.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTT, Kombes Pol. Patar Silalahi yang dimintai konfirmasi terkait sosok perempuan berinisial V yang diungkap Komnas HAM belum merespon permintaan konfirmasi dari CNNIndonesia.com.

MALANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang Kanwil Ditjenpas Jatim memberikan remisi khusus kepada 1.750 warga binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan, yakni hari raya Nyepi dan Idul Fitri.

Pemberian remisi diberikan kepada warga binaan beragama Hindu dan Islam pada Jumat (28/3/2025) di Halaman Museum Pendjara Lowokwaroe.

Untuk remisi khusus hari raya Idul Fitri, diberikan kepada 1.748 warga binaan Lapas Malang.

Rinciannya, 1.743 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus (RK) I atau pengurangan masa pidana dan lima warga binaan lainnya mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas setelah menerima remisi.

"Untuk perayaan hari raya suci Nyepi, dua warga binaan mendapatkan RK I," kata Kalapas Malang, Ketut Akbar Herry Achjar, Jumat (28/3/2025).

Herry menyampaikan pemberian remisi merupakan wujud dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan memberikan penghargaan atas perilaku baik yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa hukuman.

Selain itu, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang telah menunjukkan sikap baik dan berperilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi ini bukan hanya sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga sebagai motivasi bagi para warga binaan untuk terus berbuat baik, menjalani proses pembinaan dengan penuh tanggung jawab, dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," katanya.

Di sisi lain, di Lapas Perempuan Malang, ada sejumlah 345 warga binaan yang diusulkan menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri.

Untuk remisi Hari Raya Nyepi dinyatakan nihil.

Dari 345 warga binaan, di antaranya 344 warga binaan diusulkan menerima RK I dan 1 warga binaan diusulkan menerima RK II.