Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani akhir pekan Anda.

KPK geledah 21 lokasi sidik korupsi di Ogan Komering Ulu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 21 lokasi terkait penyidikan dugaan korupsi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatra Selatan.

"Hasil geledah ditemukan dan disita barang bukti elektronik dan dokumen diantaranya dokumen terkait Pokir DPRD OKU tahun 2025, dokumen kontrak sembilan proyek pekerjaan, voucher penarikan uang, dan lain-lain," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya klik di sini.

Menteri Karding segel perusahaan penyalur pekerja migran di Bekasi

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding menyegel perusahaan penyalur pekerja migran, PT Multi Intan Amanah di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat, Jumat.

Penyegelan dilakukan dengan menempel stiker pada bangunan perusahaan serta plang di area halaman depan yang berisi pemberlakuan sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha PT Multi Intan Amanah (MIA).

"Perusahaan ini, dalam pantauan kami selama setahun enam bulan ini telah melakukan indikasi pelanggaran terhadap proses penempatan pekerja migran," kata Karding, di Bekasi, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Mengenal sistem one way dan jadwal penerapannya saat Lebaran 2025

Dalam dunia transportasi, istilah “one way” sering digunakan untuk menggambarkan sistem rekayasa lalu lintas yang mengatur kendaraan hanya boleh melintas dalam satu arah tertentu.

Sistem ini umumnya diterapkan di jalanan kota yang padat, tol saat arus mudik dan balik, atau di kawasan tertentu untuk mengurai kemacetan. Dengan diberlakukan-nya one way, diharapkan arus kendaraan menjadi lebih lancar dan terorganisir, sehingga mengurangi risiko kecelakaan serta kepadatan lalu lintas yang berlebihan.

Selengkapnya klik di sini.

Polri: Usul SKCK dihapus jadi masukan bagi kepolisian

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa usulan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) agar surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dihapus, akan menjadi masukan bagi Polri.

“Tentunya apa yang menjadi masukan dan sudah dikaji tersebut itu, menjadi masukan bagi kami,” ujar Wisnu di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Kendati demikian, Brigjen Pol. Trunoyudo mengatakan bahwa apabila SKCK memang dirasa menghambat untuk melamar kerja atau lain sebagainya, maka kepolisian akan memberikan catatan khusus.

Selengkapnya klik di sini.

Menhan tegaskan Satgas PKH bekerja secara terukur dan tak sembrono

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) bekerja secara terukur dan tidak sembrono, usai dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025.

“Pemerintah tidak melakukan hal yang sewenang-wenang, tidak bekerja secara sembrono, tetapi bekerja secara cermat dan terukur berdasarkan data yang diperoleh secara resmi dari instansi yang memang mempunyai kompetensi dalam data-data kawasan hutan, khususnya pengelolaan sawit,” kata Sjafrie yang juga merupakan Ketua Pengarah Satgas PKH, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Situbondo (ANTARA) - Sebanyak 275 orang warga binaan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo, Jawa Timur, memperoleh pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah dan tiga orang narapidana di antaranya langsung bebas.

Pelaksana Tugas Rutan Kelas IIB Situbondo Julandra Wikjatmiko di Situbondo, Sabtu, mengatakan tiga orang warga binaan mendapatkan remisi Hari Raya Idul Fitri adalah kasus pencurian dan penipuan, masing-masing pengurangan masa tahanannya satu bulan dan langsung bebas.

"Remisi ini merupakan bagian dari upaya untuk memberikan motivasi kepada narapidana agar terus memperbaiki diri, serta kembali menjadi warga negara yang baik setelah menjalani masa pidana," ujarnya.

Julandra menyebutkan dari 323 orang warga binaan beragama Islam, 54 orang di antaranya tidak mendapatkan remisi khusus hari raya karena belum menjalani masa hukuman enam bulan, menjalani subsider, dan proses pengusulan atau perbaikan.

Ia menyampaikan dari 275 orang warga binaan mendapatkan remisi itu terdiri dari berbagai kasus, di antaranya narkotika, perdagangan orang, penebangan liar, pidana umum dan ada pula kasus tindak pidana korupsi.

Singkawang (ANTARA) - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Singkawang, Kalimantan Barat memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri bagi 298 warga binaan pemasyarakatan (WBP)

Menurut Kepala Lapas Kelas IIB Singkawang, David Anderson Setiawan, Sabtu menyatakan 298 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mendapatkan remisi khusus sebagian, sementara dua warga binaan mendapatkan remisi khusus bebas.

"Pemberian remisi ini merupakan bagian dari hak warga binaan yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku, termasuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Seluruh peserta mengikuti jalannya kegiatan dengan penuh antusias," ujarnya.

Dia menyampaikan, bahwa remisi khusus ini merupakan bentuk penghargaan bagi warga binaan yang telah menunjukkan perubahan positif selama menjalani pembinaan di Lapas.

“Kami berharap pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh warga binaan untuk terus berperilaku baik dan aktif dalam program pembinaan yang telah disediakan,” ucapnya.

Warga binaan yang menerima remisi tampak bersyukur atas pengurangan masa hukuman yang diberikan.

"Dengan adanya remisi ini, diharapkan mereka dapat semakin termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap kembali ke masyarakat setelah menjalani masa pidana mereka," ujarnya.

Lapas Singkawang, katanya, akan terus berkomitmen dalam memberikan pembinaan yang optimal bagi seluruh warga binaan agar mereka dapat menjalani proses reintegrasi sosial dengan baik setelah bebas nantinya.

MATARAM, KOMPAS.com - Jumat (28/3/2025) sore itu, hujan enggan turun, menjelang tiga hari sebelum Lebaran.

43 anak laki-laki penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lapas Anak di Desa Selebung, Lombok Tengah, berjajar duduk rapi di lapangan.

Hari tersebut adalah hari istimewa bagi mereka, karena kedatangan tamu dari Komunitas Berbagi, Komunitas Hijrah, dan Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS) yang menggelar acara Ramadhan Budaya ke-4.

Karpet dibentangkan di lapangan yang luas, dan seluruh penghuni lapas mengenakan kaus hitam bertuliskan "Man Jadda Wa Jada" (Siapa bersungguh-sungguh, maka akan berhasil).

Mereka juga mengenakan topeng wajah tokoh-tokoh Islam, Wali Songo, pahlawan nasional, hingga tokoh superhero.

Sejumlah anak yang tidak ikut berbaris di lapangan sedang bersiap untuk pertunjukan hadrah.

Dengan suara merdu, mereka membuka Ramadhan Budaya dengan kekompakan dalam pukulan hadrah yang bervariasi.

Mendengarkan cerita dan mimpi mereka selama berada di LPKA Lombok Tengah adalah pengalaman yang sangat berharga.

"Saya mendapat hukuman 7 tahun, saya menjalaninya disini, tugas saya hari ini menyiapkan kebutuhan logistik kawan kawan, " Kata RA (19) yang baru 10 bulan menjalani hukumannya.

Pertunjukan wayang botol

FITRI RACHMAWATI S.SOS Kalapas LPKA Lombok Te gah, Muyadi Gani bersama Tim Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS), saat Ramadhan Budaya, Jum'at (28/3/2025), mereka berbagi dan menghibur bersama anak anak Lapas, ditengah kerinduan mereka pada keluarga saat Lebaran.

RA dan 42 rekan-rekannya yang berasal dari berbagai daerah di Lombok dan Sumbawa menjalani hukuman karena beragam kasus, mulai dari narkoba, kekerasan, hingga pencurian.

Di tengah kehidupan yang disiplin ini, mereka harus berbaris dan dihitung oleh sipir untuk mencegah pelarian.

AG (19) dari Sumbawa, salah satu anak binaan yang lebih pendiam, menunjukkan ketertarikan saat melihat pertunjukan wayang botol.

Dia bertanya kepada salah seorang dalang, "Saya lihat saja wayang ini, saya tertarik. Apa bisa mewakili saya jika ingin menyampaikan keinginan saya?" AG berani tampil dalam pertunjukan interaktif "Man Jadda Wa Jada" yang digelar oleh tim SPWS.

Anak-anak lain tampak senang, tertawa terpingkal saat mendengar dialog tokoh-tokoh dalam pertunjukan tersebut.

Dari balik kelir, AG menyampaikan harapan dan mimpinya.

Sambil memainkan wayang botol, ia mengungkapkan keinginan untuk pulang dan mudik seperti orang lain saat Lebaran.

"Hai, saya AG. Saya ingin pulang, rindu pulang," katanya dengan suara tertahan.

Meskipun ada yang mengingatkan agar tidak cengeng, kata-kata AG mencerminkan kerinduan yang mendalam, mewakili perasaan anak-anak lainnya.

Dalam kesempatan tersebut, AG berbagi mimpinya, "Kawan-kawan, saya ingin berubah. Mimpi saya, jika keluar nanti, saya ingin menghidupi ibu saya dan membuatkan dia rumah."

Mimpi meraih kunci masa depan

FITRI RACHMAWATI S.SOS Kalapas LPKA Lombok Te gah, Muyadi Gani bersama Tim Sekolah Pedalangan Wayang Sasak (SPWS), saat Ramadhan Budaya, Jum'at (28/3/2025), mereka berbagi dan menghibur bersama anak anak Lapas, ditengah kerinduan mereka pada keluarga saat Lebaran.

Tim SPWS menyambut mimpi ini dengan menekankan bahwa mimpi adalah kunci untuk meraih masa depan, yang kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Nidji.

"Rindu pulang adalah harapan dsn mimpi adik adik, wujudkan mimpi itu dengan tetap berusaha. menjadi lebih baik. Jangan kembali ke LPKA ini lagi kecuali kembali memberi motivasi pada yang masih berada disini, " kata Abdul Latif Apriaman, dalang wayang botol salam pertunjukkan singkat itu.

Hendri Andriawan, penggagas sekaligus penanggung jawab acara Ramadhan Budaya ke-4, menjelaskan bahwa mereka hadir untuk menghibur anak-anak Lapas yang jauh dari keluarga.

"Kami tahu mereka pasti sulit mendapatkan akses hiburan seperti anak-anak lain, jadi kami hadir untuk menghibur mereka semampu kami," jelas Hendri.

Kegiatan berbagi kebahagiaan ini dilakukan setiap bulan Ramadhan, dan tahun ini merupakan tahun keempat di LPKA.

Hendri menegaskan bahwa di balik topeng yang mereka kenakan, terdapat anak-anak yang memiliki masa depan cerah.

Salah satu hiburan yang disajikan adalah pertunjukan wayang, yang memadukan wayang sasak dengan wayang botol.

Mulyadi Gani, Kepala LPKA kelas II Lombok Tengah, menyatakan bahwa meskipun acara ini dilaksanakan di dalam lapas, penjagaan tetap ketat.

"Namun, di sini mereka tidak merasa tertekan. Tempat ini lebih mirip sekolah atau pondok pesantren, di mana mereka dilatih disiplin tanpa tekanan," ungkap Mulyadi.

Ia menambahkan bahwa anak-anak binaan tidak dianggap sebagai tahanan, melainkan sebagai anak didik yang memerlukan bimbingan.

Mulyadi berharap, dengan adanya kegiatan positif seperti ini, anak-anak akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terasing, melainkan seperti di 'pondok' tempat mereka belajar dan beraktivitas.

Kegiatan semacam ini memberikan harapan baru bagi anak-anak di LPKA, dengan mimpi untuk pulang dan berjuang menjadi lebih baik.

Semoga kerinduan mereka segera terobati dan masa depan yang lebih cerah menanti mereka.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) melakukan empat langkah penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Hasilnya ada tujuh temuan Komnas HAM terkait kasus tersebut.

Dilansir detikBali, langkah-langkah tersebut yakni melakukan koordinasi dan permintaan keterangan kepada Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri serta Ditreskrimum Polda NTT terkait penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut.

"Meminta keterangan dua korban anak (13 tahun dan 16 tahun), orang tua korban anak (6 tahun), dan satu tersangka yang membantu Saudara Fajar dalam melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak," ujar Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM juga melakukan koordinasi dengan jajaran Pemerintah Kota Kupang terkait pelindungan dan pendampingan korban anak. Selanjutnya, melakukan peninjauan lokasi dan permintaan keterangan saksi-saksi di tempat kejadian.

Dari temuan-temuan tersebut Fajar diketahui memanfaatkan aplikasi MiChat untuk mencari korban. Selain itu, diduga ada peran pelaku lain dalam kasus tersebut, selain dua tersangka yang telah ditetapkan.

"Fajar menggunakan perantara Saudari V untuk mencari anak di bawah umur. Saudari V kemudian meminta Saudari F (tersangka, usia 20 tahun) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama kepada Saudari Fajar," ungkap Uli.

Komnas HAM menegaskan berdasarkan sejumlah temuan tersebut telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Selain itu, bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Sehingga berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka dari itu, Komnas HAM memberikan sejumlah rekomendasi tindak lanjut kasus kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Temuan-temuan tersebut dan rekomendasi Komnas HAM tersebut dibenarkan oleh Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM, Anis Hidayah. "Ya (kami yang mengeluarkan temuan dan rekomendasi), maaf saya masih buka puasa," kata Anis singkat saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu malam.

Baca selengkapnya di sini

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memberikan remisi khusus untuk satu warga binaan pemasyarakatan (WPB) khusus Hari Raya Nyepi 2025.

Kepala Lapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan bahwa WBP yang menerima remisi tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan, baik secara administratif maupun substantif.

"Pemberian remisi ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memberikan penghargaan dan perhatian kepada narapidana," katanya di Kediri, Sabtu.

Solichin berharap remisi ini dapat menjadi motivasi bagi WBP untuk terus memperbaiki diri dan menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari

Pemberian remisi khusus tersebut, kata dia, untuk warga binaan pemasyarakatan atau narapidana beragama Hindu. Hal ini sesuai dengan aturan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

Terdapat satu warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas II A Kediri memperoleh remisi berupa pengurangan masa hukuman sebagai bentuk perlindungan serta pemajuan hak asasi manusia.

Menurut dia, pemberian remisi khusus keagamaan ini kepada narapidana beragama Hindu karena yang bersangkutan menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pembinaan di Lapas Kediri.

Kalapas menegaskan bahwa pelaksanaan remisi khusus Hari Raya Nyepi 2025 ini sekaligus mencerminkan komitmen jajaran petugas lapas dalam memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan.

"Ini bagian dari memenuhi hak warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata dia.

Pemberian remisi itu dibacakan secara resmi dan diberikan langsung ke yang bersangkutan. Warga binaan pemasyarakatan tersebut juga menyambut baik program tersebut dan senang mendapatkan remisi.

Sementara itu, secara nasional terdapat 157.953 narapidana mendapat remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Lebaran 2025 dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pada Hari Raya Nyepi, remisi diberikan kepada 1.629 narapidana dan 12 anak binaan beragama Hindu.

Sementara itu, untuk narapidana yang menerima pengurangan sebagian masa pidana berjumlah 1.609 orang, dan narapidana yang langsung bebas setelah menerima remisi sebanyak 20 orang.

Pada Lebaran 2025, terdapat 154.170 narapidana beragama Islam mendapat pengurangan sebagian masa pidana. Selain itu, juga terdapat 908 narapidana bebas setelah mendapat remisi.

Untuk anak binaan yang mendapat pengurangan sebagian masa pidana, kata dia, berjumlah 1.214 orang dan yang bebas setelah remisi berjumlah 20 orang.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) menduga ada pelaku lain dalam kasus pencabulan anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Komnas HAM menemukan fakta baru keterlibatan seorang perempuan berinisial V sebagai perantara jasa layanan seksual kepada Fajar.

Fakta tersebut menjadi salah satu dari tujuh temuan Komnas HAM yang mendalami kasus tersebut. Temuan-temuan itu lantas menjadi dasar Komnas HAM untuk merekomendasikan beberapa hal kepada Kapolri, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Menemukan dan mengungkap peran Saudari V yang diduga perantara dan penyedia jasa layanan untuk saudara Fajar," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Menurut Uli, tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Fajar melibatkan peran serta perantara dan dilakukan melalui aplikasi MiChat. Kemudian, Fajar melibatkan V sebagai perantara untuk mencari anak di bawah umur.

"Saudari V kemudian meminta saudari F (Stefani Doko Rehi atau Fani) untuk mengaku sebagai anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada Fajar," jelas Uli.

Selanjutnya, Uli berujar, Fajar juga meminta Fani untuk dibawakan anak perempuan yang lebih muda dengan alasan suka bermain dengan anak perempuan. Fani kemudian membawa I (6), ke Hotel Kristal Kupang yang kemudian terjadinya pencabulan hingga merekam dan menyebarluaskan videonya ke situs pornografi Australia.

"(Rekaman video asusila dan disebarluaskan) tanpa diketahui Fani saat Fajar mencabuli dan merekam perbuatan
asusial tersebut," ungkap Uli.

Uli meminta Mabes Polri dan Polda NTT untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap Fajar. Terutama pemeriksaan kesehatan terkait penyakit menular seksual. Sebab, hasil pemeriksaan kesehatan terhadap salah satu korban anak, positif terinfeksi penyakit menular seksual.

Temuan lain, Fajar diduga tujuh kali memesan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang untuk mencabuli anak di bawah umur.

"Setidaknya terdapat tujuh kali pemesanan kamar di beberapa hotel di Kota Kupang atas nama saudara Fajar," ujar Uli.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Fajar. Menurut Uli, Fajar selaku aparat penegak hukum saat itu menggunakan relasi kuasa untuk mencabuli korban yang masih berusia 6 tahun.

"Kemudian merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut," ujar Uli.

Bentuk perbuatan melanggar HAM lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan oleh Fajar terhadap dua korban remaja, yang masing-masing berusia 13 dan 16 tahun.

"Eksploitasi yang dilakukan oleh Saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," kata Uli.

Berdasarkan hal itu, Komnas HAM menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, dan eksploitasi.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua warga negara China diamankan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) pada 15-16 Maret 2025. Keduanya yang berinisial FN dan GC.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Ditjen Imigrasi Kementerian Imipas, Yuldi Yusman mengungkapkan bahwa tindakan tersebut merupakan respons atas permintaan yang disampaikan oleh Kedutaan Besar (kedubes) Republik Rakyat China kepada Ditjen Imigrasi melalui nota diplomatik.

Kedua warga negara China itu disebut tengah dicari pemerintah Negeri Panda karena terkait kasus kejahatan ekonomi.

"FN dan GC diamankan di dua lokasi berbeda di Jakarta Selatan," ujar Yuldi dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/3/2025) dikutip dari Antaranews.

Yuldi menjelaskan bahwa FN diamankan pada Sabtu, 15 Maret 2025, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

FN dikenali berdasarkan hasil analisis dari teknologi pengenal wajah (face recognition).

Namun, menurut Yuldi, pada alamat di Kebayoran Baru tersebut, tim hanya mendapati FN.

Kemudian, berdasarkan informasi FN, rekannya yang berinisial GC sedang berada di daerah Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Selanjutnya, tim kemudian membawa FN ke Ditjen Imigrasi untuk meminta keterangan lebih lanjut.

Yuldi mengatakan, tim selanjutnya mencoba mendatangi kantor dimaksud di daerah PIK, namun GC tidak ditemukan.

Hingga pada Minggu, 16 Maret 2025, Ditjen Imigrasi menerima informasi mengenai lokasi keberadaan GC yang masih berada di sekitar Jakarta Selatan. Tim kemudian menuju lokasi yang diduga sebagai tempat persembunyian GC

Berdasarkan informasi di lapangan, diketahui bahwa alamat tersebut merupakan tempat tinggal warga negara China atas nama YW yang telah tinggal di sana selama kurang lebih lima tahun. Saat petugas tiba, YW diketahui sedang berada di Singapura.

Asisten YW yang berhasil ditemui menginformasikan bahwa sejak malam sebelumnya, ada seorang tamu asing yang menginap di rumah tersebut.

Yuldi mengatakan, dari hasil konfirmasi kepada asisten rumah tangga (ART) dan asisten YW, tamu tersebut berhasil diidentifikasi sebagai GC

Petugas, menurut dia, langsung mengamankan dan membawa GC ke Ditjen Imigrasi. GC dan FN diketahui menggunakan Izin Tinggal Terbatas Tenaga Kerja Asing (ITAS TKA).

Kedua pelaku kejahatan ekonomi tersebut lantas menghuni Ruang Detensi Ditjen Imigrasi dikarenakan tidak memiliki dokumen yang sah.

Biro Keamanan Publik Xiangshui di China disebutkan telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan dan Sertifikat Pembatalan Paspor keduanya pada 4 Maret 2025.

Selanjutnya, mereka dipulangkan ke China pada Kamis, 27 Maret 2025, dengan maskapai China Eastern Airlines.

“Imigrasi akan melakukan pengembangan terkait dengan perusahaan yang menjadi sponsor kedua pelaku, apabila bersalah akan kami tindak juga”, kata Yuldi.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam menyebutkan bahwa FN dan GC dikenakan Pasal 75 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2011.

Pasal tersebut menentukan bahwa tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan cekal dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dia mengatakan, pemerintah China melalui Atase Kepolisian yang berada di Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Imipas yang berhasil mengamankan dan mendeportasi FN dan GC.

"Imigrasi tidak menoleransi WNA yang melanggar hukum. Kami tidak segan-segan untuk menindak tegas,” kata Godam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum pihak keluarga korban pembunuhan terhadap jurnalis di Banjarbaru Kalimantan Selatan, mengungkapkan bahwa tewasnya korban bernama Juwita (23) kemungkinan mengarah pada pembunuhan berencana. Pembunuhan diduga dilakukan oknum TNI AL berinisial J berpangkat kelasi satu, anggota Lanal Balikpapan.

“Kami sudah memberikan keterangan lengkap kepada penyidik Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin, terkait kasus pembunuhan ini kita kawal bersama,” kata Muhamad Pazri selaku kuasa hukum keluarga korban usai memenuhi panggilan penyidik di Denpomal Banjarmasin, Sabtu (29/3/2025).

Pazri menegaskan bahwa perbuatan tindak pidana ini mengarah pada pembunuhan berencana berdasarkan bukti sementara. Bahkan pihaknya bersama penyidik juga satu pemikiran bahwa terduga pelaku mengarah pada pembunuhan berencana.

“Yang lebih menguatkan adalah bahwa pelaku mengakui perbuatannya, pelaku mengeksekusi korban di dalam mobil. Kami cukup puas dengan penyidik berkaitan pasal yang dituduhkan kepada terduga pelaku,” kata Pazri.

Ia menekankan bahwa pihaknya mewakili keluarga korban, meyakini perbuatan ini adalah pembunuhan berencana karena barang bukti terpenuhi berdasarkan temuan sementara.

Kemudian, kata dia, terkait motif pembunuhan oleh terduga pelaku masih didalami oleh penyidik Denpomal Banjarmasin, dan mudahan segera terungkap seterang-terangnya.

Pazri bersama tim mengapresiasi penyidik Denpomal Banjarmasin karena transparan dan terbuka dengan keterangan yang disampaikan pihak keluarga menurut alat bukti, dan diharapkan penyidik profesional menangani kasus ini hingga oknum TNI AL tersebut mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya.

Selain memberikan keterangan, pihak keluarga korban juga telah menyerahkan sejumlah dokumen alat bukti kepada penyidik agar kasus ini segera diproses secara cepat, terbuka, dan seadil-adilnya.

Terkait dugaan pembunuhan berencana ini, Pazri mengaku belum ada barang bukti yang mengarah pada pelaku dibantu oleh rekannya, masih pelaku tunggal.

Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan motif eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, merekam dan menyebarluaskan video asusila terhadap I (6) seorang anak di bawah umur di Hotel Kristal, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komnas HAM menemukan Fajar melakukan untuk sekadar bersenang-senang.

"Video yang direkam dan disebarluaskan oleh saudara Fajar dilakukan tanpa concern korban anak 6 tahun dan dilakukan sebagai bentuk kesenangan karena berhasil mencabuli anak di bawah umur," ujar Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers, dikutip detikBali, Sabtu (29/3/2025).

Komnas HAM menegaskan telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh AKBP Fajar terhadap I. Menurut Komnas HAM, Fajar selaku aparat penegak hukum menggunakan relasi kuasa untuk melakukan pencabulan terhadap I yang merupakan anak perempuan di bawah umur.

Kemudian, merekam aktivitas pencabulan tersebut dan menyebarluaskan hasil rekaman tersebut. Bentuk perbuatan lainnya adalah tindakan asusila yang dilakukan Fajar terhadap anak perempuan berusia 13 dan 16 tahun.

"Tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi yang dilakukan oleh saudara Fajar patut diduga terlaksana secara sistematis dan melibatkan
perantara yang harus diungkap keberadaan dan peran sertanya oleh Polda NTT dalam terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi terhadap anak oleh Saudara Fajar," tegas Uli.

Komnas HAM juga menilai Fajar telah melakukan pelanggaran berat terhadap hak anak untuk mendapatkan rasa aman dan bebas dari tindak kekerasan. Termasuk kekerasan seksual dan eksploitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Video: Eks Kapolres Ngada Pakai Baju Tahanan, Resmi Jadi Tersangka

Sebanyak 936 narapidana di Lapas Kelas II A Jambi menerima remisi khusus Lebaran 2025. Dari ratusan narapidana, 3 orang di antaranya langsung bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Jambi, Batara Hutasoit mengatakan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi Saka 1947. Namun, di Lapas Jambi, hanya remisi Idul Fitri yang memenuhi persyaratan.

"Untuk Hari Raya Nyepi kita tidak ada karena memang secara regulasi tidak memenuhi persyaratan dan untuk Idul Fitri kita usulkan kemarin 944, yang keluar SK 936 dan bebas langsung ada 3 orang. 48 orang lagi belum keluar SK masih diverifikasi di Kantor Dirjen Permasyarakatan," kata Batara, Sabtu (29/3/2025).

Narapidana yang mendapat pemotongan masa tahanan di Lapas Jambi, didominasi oleh pidana umum dan narkoba. Lalu, ada pula 41 narapidana Tipikor yang juga mendapat remisi.

"Untuk Tipikor ad 41 orang, pidana umum 437, narkoba dan 458 orang," terang Batara.

Batara mengungkapkan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang tela berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam Lapas. Masa pengurangan masing-masing narapidana berbeda sesuai verifikasi dari petugas.

"Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan regulasi yang ada itu kita berikan jangka waktu sesuai regulasi yang ada," ujarnya.

Batara menjelaskan pemberian remisi ini menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Untuk itu, Batara berharap binaan yang selama ini diberikan petugas dapat bermanfaat bagi narapidana di kemudian hari.

"Tentu kita harapkan dengan pemberian remisi, kita harap supaya warga binaan ini dapat kembali ke keluarga, masyarakat (nantinya) menjadi manusia yang berguna di lingkungan mereka sendiri," pungkasnya.

Pemberian remisi Idul Fitri 2025 ini telah dilakukan secara simbolis dengan penyerahan SK remisi kepada narapidana dari jajaran Lapas Jambi pada Jumat (28/3/2025).

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras

Video: Ratusan Rumah di Kota Jambi Terendam Banjir Imbas Hujan Deras