Komnas HAM juga meminta agar adanya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta agar melakukan penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmiah dalam mengusut kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan tersangka oknum TNI Angkatan Laut.

"Komnas HAM meminta penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmiah atau scientific crime investigation seperti forensik digital, forensik kedokteran, dan lain-lain," ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing saat dihubungi dari Jakarta, Senin.

Komnas HAM juga meminta agar adanya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus tersebut. Di sisi lain, Komnas HAM menekankan perlunya perlindungan saksi maupun korban serta upaya pemulihan bagi keluarga korban.

Menurut Uli, pihaknya sedang mendalami kasus pembunuhan yang diketahui pada hari Sabtu (22/3). Seiring dengan itu, Komnas HAM menghormati penyelidikan dan penyidikan yang tengah dilakukan Detasemen Polisi Militer Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Juwita (23), seorang jurnalis perempuan asal Kota Banjarbaru, ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 Wita. Jasad Juwita ditemukan tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya.

Sempat muncul dugaan yang bersangkutan merupakan korban kecelakaan tunggal. Akan tetapi, warga yang menemukan pertama kali tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban, terdapat sejumlah luka lebam. Kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ada.

Atas peristiwa itu, Komandan Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan Mayor Laut PM Ronald Ganap, Rabu (26/3), membenarkan seorang oknum prajurit terlibat dalam kasus tersebut.

Oknum tersebut adalah Kelasi Satu J asal Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang bertugas di Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menurut Ronald, J baru bertugas sekitar satu bulan di Balikpapan dan sebelumnya bertugas di Lanal Banjarmasin.

Lebih lanjut Denpom Lanal Balikpapan telah menyerahkan terduga pelaku kepada Pomal Banjarmasin.

Adapun Ronald, Sabtu (29/3), mengatakan bahwa proses hukum sudah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Sementara itu, keluarga Juwita menyebut Kelasi Satu J sempat melakukan pemerkosaan sebanyak dua kali sebelum menghabisi nyawa korban.

Kuasa hukum keluarga korban, Muhamad Pazri, mengatakan bahwa pemerkosaan terjadi sekitar tanggal 25—30 Desember 2024 serta 22 Maret 2025, tepat pada hari jasad korban ditemukan.

Keluarga korban meminta penyidik Denpomal Banjarmasin mendalami temuan cairan putih dan luka lebam di area kemaluan korban.

Keluarga juga meminta penyidik melakukan uji laboratorium forensik ke Surabaya atau Jakarta karena fasilitas itu belum ada di Kalimantan Selatan.

"Kami juga telah menyerahkan bukti foto dan rekaman video kepada penyidik, yang mengindikasikan terduga pelaku melakukan kekerasan seksual sebelum menghabisi nyawa korban," kata Pazri di Banjarbaru, Rabu (2/4).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Drama kini beralih ke perseteruan Razman Arif Nasution dengan keluarga Vadel Badjideh. Razman tak terima dirinya dicabut sebagai kuasa hukum secara sepihak oleh Keluarga Vadel Badjideh.

Bahkan, pengacara yang dihukum pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tersebut mengingatkan keluarga tersebut untuk tak merendahkan dirinya.

Razman mengakui memang sudah menarik diri dari perkara yang melibatkan Vadel Badjideh. Namun sebagai kuasa hukum, menurutnya, punya prosedur yang berbeda dan mesti ada kesepakatan dua belah pihak.

"Saya menarik diri secara kuasa hukum, bukan dari. Kalau secara bahasa, masih ada kapasitas untuk berbicara, tapi kalau dari, tidak bisa sama sekali," kata Razman, dalam konferensi pers di Pondok Labu Jakarta Selatan, Minggu (6/4).

Diberitakan detikHot, Razman juga menunjukkan ada klausul yang secara tegas dalam perjanjian awal yang menyebut melarang penyebarluasan isi dokumen atau pengumuman pencabutan ke media massa.

Sementara itu, pihak keluarga Badjideh yang diwakili oleh Bintang, kakak Vadel, mengumumkan ke hadapan media bahwa mereka mencabut Razman sebagai kuasa hukum.

"Vadel dan kami, seluruh keluarga besar, mencabut surat kuasa atas Om Razman dan tim, terhitung tanggal 21 Maret 2025," kata Bintang di Polres Metro Jakarta Selatan, pada Selasa (1/4).

Tindakan tersebut rupanya membuat Razman sewot. Ia mengingatkan kakak Vadel, yakni Bintang dan Martin, serta ayah dari Vadel, Umar, untuk tak merugikan pengacara tersebut.

"Pernyataan tersebut di depan media, sesungguhnya telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat dan itu juga telah dibuat dalam bentuk video," kata Razman.

"Pak Umar, Martin, Bintang, tolong tertib kalau tidak mau berurusan dengan saya. Kalau harga diri saya direndahkan, saya tidak segan untuk melawan." lanjutnya.

Razman Arif Nasution sebelumnya ditunjuk oleh Vadel Badjideh sebagai kuasa hukumnya dan keluarga tersebut pada September 2024, saat Vadel dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait konflik dengan anaknya, LM.

Vadel mengumumkan hal tersebut dalam unggahan di media sosialnya pada 19 September 2024 bersamaan dengan foto dirinya bersama Razman dan keluarganya menunjukkan surat kuasa tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Presidium Aqsa Working Group (AWG), M. Ansharulloh, mendesak pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri, untuk memperketat pintu masuk dari luar negeri seputar individu asing yang terindikasi mendukung zionisme dan penjajahan atas Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan Ansharulloh untuk menyikapi arahan terbaru pemerintah Amerika Serikat yang menyasar individu pendukung Palestina melalui pemeriksaan ketat media sosial sebagai syarat penerbitan visa.

“Kami mendesak pemerintah untuk menolak kehadiran siapa pun yang memiliki afiliasi dengan ideologi zionisme Israel, termasuk pemegang paspor ganda Israel, meskipun yang digunakan untuk masuk ke Indonesia adalah paspor negara ketiga yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia,” tegas Ansharulloh lewat keterangan tertulis, Senin (7/4/2025).

Menurut dia, hal tersebut merupakan bentuk kewaspadaan terhadap infiltrasi ideologi penjajahan yang bertentangan langsung dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pembukaan UUD 1945 yang secara jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia sebagai negara yang menolak penjajahan harus konsisten dalam menjaga kedaulatan moral dan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

“Kehadiran individu maupun entitas yang terafiliasi dengan zionisme Israel tidak hanya bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menyakiti nurani bangsa yang selama ini berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” jelas dia.

Pernyataan tersebut dikeluarkan sebagai respons atas laporan media terkait kebijakan diskriminatif Pemerintah AS yang melarang individu masuk ke negaranya jika terindikasi mendukung perjuangan Palestina atau mengkritik kebijakan luar negeri AS dan sekutunya, Israel. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebut telah mengeluarkan instruksi resmi agar petugas konsuler menyelidiki aktivitas daring para pemohon visa.

Istanbul (ANTARA) - Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Minggu (6/4) mengecam serangan rudal mematikan Rusia di kota Kryvyi Rih, Ukraina.

Turk dengan menggambarkan serangan itu sebagai kengerian yang tak terbayangkan yang menewaskan warga sipil, termasuk anak-anak, di kawasan permukiman.

Otoritas Ukraina mengatakan sedikitnya 19 orang tewas dan 75 lainnya terluka ketika sebuah rudal Rusia menghantam sebuah lingkungan di Kryvyi Rih, yang terletak di wilayah Dnipropetrovsk, pada Jumat malam.

“Ini adalah kengerian yang tak terbayangkan — sembilan anak tewas, sebagian besar saat bermain di taman, ketika senjata militer meledak dan menjadi serpihan di atas mereka,” kata Turk dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.

“Satu ledakan mengakhiri 18 nyawa pada Jumat malam yang hangat di Kryvyi Rih, saat keluarga berkumpul di dekat taman bermain, restoran, dan gedung-gedung tempat tinggal.” tambahnya.

Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bertanggung jawab atas apa yang disebut sebagai “serangan berpresisi tinggi,” dengan menuduh rudal tersebut menargetkan sebuah restoran tempat berlangsungnya pertemuan antara komandan unit Ukraina dan instruktur dari Barat sedang berlangsung.

Namun, Turk menolak pembenaran Moskow tersebut dengan mengatakan Kantor HAM PBB telah memverifikasi banyak korban jiwa dan masih terus mengumpulkan informasi.

Menurut pernyataan tersebut, saksi mata mengatakan kepada penyelidik PBB bahwa sebuah forum industri sedang berlangsung di restoran itu sesaat sebelum serangan terjadi dan tidak ada personel militer yang hadir di area tersebut.

“Semua saksi menyampaikan tidak ada kehadiran militer di restoran atau di area sekitar saat serangan terjadi,” demikian bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan insiden itu dapat dianggap sebagai serangan tanpa pandang bulu menurut hukum internasional, bahkan jika ada kecurigaan adanya target militer.

Turk menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan independen atas serangan tersebut, serta menekankan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil dalam konflik yang masih berlangsung.

Kota Kryvyi Rih, kampung halaman Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, telah berulang kali menjadi sasaran dalam perang Rusia terhadap Ukraina yang kini memasuki tahun ketiga.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Prajurit TNI AL, Jumran, membunuh jurnalis Banjarbaru bernama Juwita. Komnas HAM meminta kasus pembunuhan itu ditangani secara adil dan transparan.

"Komnas HAM sedang mendalami kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalsel. Komnas HAM meminta penegakan hukum yang adil, dan transparan," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian kepada wartawan, Senin (7/4/2025).

Uli juga meminta penyelidikan dan penyidikan kasus ini harus berbasis ilmiah atau scientific crime investigation, seperti digital forensik, hingga forensik kedokteran. Dia menilai perlu ada perlindungan kepada saksi hingga pemulihan keluarga korban.

"Perlunya perlindungan saksi dan korban, serta upaya pemulihan keluarga korban. Menghormati penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Denpomal Banjarmasin," ucapnya.

Seperti diketahui, peristiwa pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Korban yang berprofesi sebagai jurnalis itu ditemukan meninggal dunia di Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 Wita.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal. Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel korban tidak ditemukan di lokasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 7 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Simak kalender Hijriah 7 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat dari hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 yang tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 7 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 7 April 2025 bertepatan dengan 8 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Senin, 7 April 2025 menjadi 8 Syawal 1446 H.

Hukum Menggabungkan 2 Puasa Sunnah

Sebagaimana diketahui, terdapat banyak amalan puasa sunnah pada bulan Syawal. Sebut saja puasa 6 hari Syawal, puasa Ayyamul Bidh, puasa Senin, puasa Kamis, dan puasa Daud.

Lalu, apakah boleh menggabungkan 2 puasa sunnah dalam satu waktu? Misalnya, detikers berencana ingin mengerjakan puasa Syawal pada hari Senin. Atau, menunaikan puasa Daud saat pertengahan bulan alias Ayyamul Bidh.

Diambil dari buku Tentang Puasa Syawal Enam Hari oleh Abu Fudhail Abdurrahman bin Umar, menggabungkan dua puasa sunnah hukumnya boleh. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin menjelaskan:

وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الستة في يوم الاثنين أو الخميس فإنه يحصل على الأجرين بنية أجر الأيام الستة وبنية أجر يوم الاثنين والخميس لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امره ما نوى

Artinya: "Apabila puasa Syawal enam hari ini bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, maka sesungguhnya bisa mendapatkan dua pahala dengan niat puasa Syawal enam hari dan puasa Senin-Kanis. Hal itu berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, 'Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan hanyalah seseorang mendapatkan apa yang dia niatkan'." (Majmu' Fatawa, jilid 20, halaman 18-19)

Tak hanya Syaikh Utsaimin, ada pula ulama lain yang mengeluarkan keterangan senada. Syaikh Abdul Aziz bin Baz berkata:

إذا كان الصوم واجبا لا بد من نية الصوم الواجب الذي عليه، أما إذا كان تطوعا الحمد الله، إذا وافق يوم الاثنين، يوما من الأيام البيض، وافق خيرا على خير والحمد لله

Artinya: "Apabila puasa tersebut wajib, harus niat puasa yang wajib tersebut atasnya (tidak digabungkan dengan puasa sunnah). Adapun apabila puasa sunnah, alhamdulillah apabila bertepatan dengan hari Senin, Kamis, dan yaumul bidh, maka ketika niatnya digabungkan sungguh telah menepati kebaikan di atas kebaikan, alhamdulillah." (Fatawa Nur 'ala al-Darb, jilid 16, hal 424-425)

Oleh karena itu, misalnya detikers ingin berpuasa pada esok Kamis, 10 April 2025, kamu bisa meniatkannya untuk puasa Syawal sekaligus Kamis. Dengan seizin Allah SWT, insya Allah, dua pahala puasa tersebut dapat diraih. Wallahu a'lam bish-shawab.

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Senin, 7 April 2025, beserta hukum menggabungkan 2 puasa sunnah yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

Siap-siap "War" Tiket Indonesia Vs Argentina Segera Dimulai

PARIS, KOMPAS.com - Polisi Perancis pada Minggu (6/4/2025) menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok terorisISIS.

Menurut laporan media setempat, tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, memiliki hubungan dengan kelompok jihadis tersebut, meskipun pengacaranya membantah tuduhan itu.

Selain tersangka utama, seorang pria lainnya yang berusia 21 tahun ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ungkap kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Kantor kejaksaan tersebut tidak dapat mengungkapkan usia pasti atau rincian lebih lanjut mengenai rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama, di mana ditemukan rompi peledak rakitan.

Seperti dilaporkan oleh harian Le Parisien, pemuda berusia 19 tahun itu diduga telah menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Dijelaskan, penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya.

Salah satu dari mereka, yang berusia 21 tahun, dituduh memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi jihad apapun," ujar pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Penangkapan ini menunjukkan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Perancis tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan di antaranya adalah Universitas Gadjah Mada (UGM) menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi hingga oknum anggota Polri menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

UGM pecat guru besar pelaku kekerasan seksual di Fakultas Farmasi

Pimpinan Universitas Gadjah Mada menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap seorang guru besar di Fakultas Farmasi berinisial EM setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap sejumlah mahasiswa.

Sekretaris Universitas Gadjah Mada (UGM) Andi Sandi dalam keterangan resminya di Yogyakarta, Minggu, menjelaskan sanksi berat itu berdasar hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) UGM yang menyatakan EM bersalah karena melanggar peraturan rektor dan kode etik dosen.

"Pimpinan UGM sudah menjatuhkan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen. Penjatuhan sanksi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku," ujar Andi.

Baca selengkapnya di sini.

Polres Tasikmalaya Kota terapkan sistem buka tutup di jalur Gentong

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota menerapkan sistem buka tutup atau satu arah untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalur Gentong yang merupakan jalan nasional di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Minggu.

Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota AKBP Faruk Rozi mengatakan, pada arus milir Lebaran ini pihaknya memberlakukan sistem satu arah dengan cara buka tutup dari satu jalur kemudian memberikan kesempatan jalur lain untuk melajukan kendaraan.

"Kita memberlakukan sistem 'one way' pada arus milir Lebaran 2025 ini, tepatnya dari arah Gentong bawah menuju Bandung," katanya.

Baca selengkapnya di sini.

Kapolri sesalkan insiden dugaan kekerasan jurnalis di Semarang

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyesalkan insiden dugaan kekerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap pewarta foto ANTARA berinisial MZ yang sedang meliput kunjungan Kapolri di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4).

"Saya cek dulu, karena baru mendengar dari link berita. Namun kalau benar itu terjadi, saya sangat menyesalkan kejadian tersebut," kata Sigit di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan bahwa oknum terduga pelaku tersebut bukan ajudannya, namun perangkat pengamanan di lokasi. Namun Sigit menegaskan bahwa dirinya berkomitmen untuk segera menelusuri dan menindaklanjuti insiden tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Baca selengkapnya di sini.

Oknum polisi pelaku kekerasan terhadap jurnalis ANTARA meminta maaf

Ipda E, oknum anggota tim pengamanan protokoler Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada pewarta foto Perum LKBN ANTARA, Makna Zaezar, atas dugaan insiden kekerasan saat kunjungan orang nomor satu di kepolisian itu di Stasiun Semarang Tawang, Sabtu (5/4).

Permintaan maaf itu disampaikan usai pertemuan yang digelar di kantor Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah di Semarang, Minggu malam.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto yang mewakili Polri, Direktur Pemberitaan ANTARA Irfan Junaidi, serta pewarta foto ANTARA Makna Zaezar, dan Ipda E.

"Saya menyesal dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan media atas kejadian di Stasiun Tawang," kata Ipda E.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Aceh Barat (ANTARA) - Praktisi Hukum Aceh, Rahmat Hidayat, SH mendesak aparat penegak hukum di Aceh Barat agar mengusut tuntas kasus pembakaran mobil milik TM Kurniawan, Ketua YLBH-KI Aceh Barat yang terjadi pada Jumat (4/4) lalu.

“Kami meminta kepolisian agar mengusut kasus ini secara tuntas dan menangkap para pelaku,” kata Rahmat Hidayat kepada ANTARA di Aceh Barat, Minggu.

Seperti diketahui, aksi pembakaran mobil milik Ketua YLBH-KI Aceh Barat TM Kurniawan terjadi pada Jumat (4/4) dini hari sekira pukul 03.30 WIB, setelah bagian pintu rumah korban digedor warga.

Aksi tersebut terjadi di kediaman korban berlokasi di ruas Jalan Bungong Jaroe, Desa Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat.

Pasca kejadian, korban TM Kurniawan beserta isteri dan Tim YLBH-KI Aceh Barat juga membuat laporan ke Polres Aceh Barat.

Laporan tersebut diterima dengan surat tanda penerimaan laporan Nomor : STTLP/60/IV/2025/SPKT/POLRES ACEH BARAT/POLDA ACEH.

Rahmat Hidayat juga meminta kepada Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN RI dan Komnas HAM Republik Indonesia Perwakilan Aceh, agar turut mengawal penyerangan ini untuk memastikan perlindungan kepada TM Kurniawan, SH selaku pemberi bantuan hukum dan pembela hak asasi manusia demi pemajuan hak asasi manusia dan tegaknya hukum yang berkeadilan.

"Kami berharap teror ini jangan membuat takut dan menyurutkan langkah YLBH-KI Aceh Barat, untuk terus mendampingi masyarakat miskin dalam memperjuangkan keadilan dan pemajuan demokrasi serta hak asasi manusia di Aceh Barat,” kata Rahmat Hidayat.

Pihaknya juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersolidaritas dan mengawal pengungkapan penyerangan ini secara terang dan tuntas.

Rahmat Hidayat mengatakan serangan ini adalah bentuk teror terhadap perjuangan masyarakat miskin untuk keadilan, dan merupakan ancaman bagi organisasi bantuan hukum serta para pemberi bantuan hukum yang juga bagian dari pembela hak asasi manusia (Human Right Defender).

Rahmat Hidayat menduga serangan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu dengan upaya advokasi YLBH-KI Aceh Barat, dalam memberikan bantuan hukum terhadap kasus-kasus masyarakat miskin yang sedang ditangani selama ini.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Barat Iptu Fachmi Suciandy yang berupaya dikonfirmasi terkait insiden tersebut, hingga berita ini ditulis belum bersedia memberikan upaya konfirmasi resmi terkait kejadian tersebut.

Upaya konfirmasi telah dilakukan via WhatsApp miliknya, namun belum mendapatkan keterangan lebih lanjut atas insiden ini.

KOMPAS.com - Pihak keluarga jurnalis Juwita (23) menilai, tersangka bernama Jumran yang merupakan anggota TNI AL, layak mendapatkan hukuman mati.

Kuasa Hukum keluarga korban Muhammad Pazri menyatakan, pelaku pantas mendapatkan hukuman mati setelah menyaksikan rekonstruksi 33 reka ulang adegan pembunuhan di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu (5/4/2025).

TKP pembunuhan jurnalis Juwita itu berada di Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru.

“Tersangka melakukan semua dengan tenang dan persiapan yang matang. Ini termasuk pembunuhan berencana. Tersangka harus dihukum maksimal, yaitu pidana mati,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

Lantas, adakah peluang tersangka pembunuh Juwita dihukum mati?

Keluarga harus buktikan adanya unsur pembunuhan berencana

Ahli akar hukum pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan, Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

"Pasal tersebut kan ketentuannya subsider, dibuktikan dulu bahwa pelakunya adalah orang tersebut, lalu dibuktikan adanya unsur pembunuhan berencana," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (6/4/2025).

Namun, jika hukuman utama tidak bisa diterapkan, subsider atau pengganti bisa berupa penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Hal ini bergantung pada kemampuan polisi dalam menemukan bukti yang cukup untuk proses penyelidikan.

Ia menambahkan, jaksa nantinya akan memberikan tuntutan sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, dengan mempertimbangkan kronologi dan peristiwa hukumnya.

"Bisa membuktikan pembunuhan berencana, kalau itu terbukti, bisa saja hukuman maksimalnya hukuman mati, sementara hukuman minimalnya 20 tahun," kata Agus.

Aspek yang meringankan dan memberatkan pelaku

Agus menjelaskan, vonis yang diterima pelaku pembunuhan jurnalis Juwita nantinya juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Jika selama proses pengadilan terdakwa berlaku sopan, hal tersebut juga menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Tak hanya itu, keringanan hukuman juga dapat dipengaruhi apakah pelaku memiliki tanggungan masa depan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tidak terbelit-belit selama proses pengadilan.

Semua itu nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

"Sementara, aspek yang memberatkan pelaku di pengadilan nantinya adalah sebagai aparat yang dianggap punya kesadaran hukum yang lebih tinggi," jelas Agus.

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025