REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta penegakan hukum berbasis metode ilmiah (scientific crime investigation) atas tewasnya seorang jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh anggota TNI AL Kelasi Satu Jumran. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025.

“Penegakan hukum berbasis metode ilmiah ini harus secara transparan dan adil bagi korban maupun keluarga korban,” kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Banjarmasin, Senin (14/4/2025).

Uli menekankan selain penegakan hukum berbasis ilmiah, Komnas HAM juga meminta agar tetap mengedepankan perlindungan saksi dan korban/keluarga korban, termasuk pemulihan hak-hak korban/keluarga korban.

“Komnas HAM sedang melakukan pemantauan soal kasus pembunuhan jurnalis wanita di Kalsel yang dilakukan oknum TNI AL,” ujarnya.

Uli mengungkapkan bahwa Komnas HAM telah meminta keterangan dari berbagai pihak terkait, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalsel, kuasa hukum korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), dan pihak terkait lainnya.

“Komnas HAM akan segera meninjau ke lokasi di Banjarbaru, Kalsel,” tutur Uli.

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Diketahui, korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru. Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Komnas HAM memastikan bakal memantau perkembangan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing mengemukakan bahwa pihaknya juga telah meminta keterangan dari berbagai pihak untuk mendalami perkara pembunuhan terhadap jurnalis Juwita.

Pihak yang telah dimintai keterangannya itu, kata Uli, di antaranya adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kalimantan Selatan, kuasa hukum dari pihak keluarga korban, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), serta pihak terkait lainnya.

"Ini menjadi bagian dari proses pemantauan yang kami lakukan terhadap kasus ini," tutur Uli di Jakarta, Senin (14/4).

Selain itu, Uli mengatakan bahwa pihaknya juga akan turun langsung ke Banjarbaru dan memantau perkara tersebut agar berjalan dengan profesional dan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

"Proses penegakan hukum harus berjalan dengan adil dan transparan serta proses hukum lainnya harus berjalan berbasis metode ilmiah," katanya.

Tidak hanya itu, dia juga meminta aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban agar tidak diintimidasi dan diancam oleh pihak tertentu.

"Korban dan keluarganya juga harus dipulihkan hak-haknya," ujarnya,

Seperti diketahui, seorang jurnalis bernama Juwita (23) asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditemukan meninggal dunia pada Sabtu, 22 Maret 2025 di Jalan Transgunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motornya yang kemudian muncul dugaan jurnalis tersebut menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Pasalnya, di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Setelah mengetahui kasus ini, Pusat Polisi Militer Angkatan Laut (Puspomal) langsung memerintahkan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus pidana pembunuhan yang melibatkan oknum TNI AL.

KOMPAS.com - Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap wartawati J oleh oknum TNI AL, Jumran, digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (5/4/2025).

Rekonstruksi berlangsung selama satu jam dan memperagakan sebanyak 33 adegan yang menggambarkan kronologi pembunuhan tragis tersebut.

Jumran, anggota TNI AL dari Balikpapan, Kalimantan Timur, hadir mengenakan baju tahanan saat memperagakan adegan demi adegan.

Ini menjadi kemunculan pertamanya di hadapan publik sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Denpom AL Banjarmasin.

Dugaan Pemerkosaan Tidak Ditampilkan dalam Rekonstruksi

Meski demikian, proses rekonstruksi ini mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum keluarga korban. Salah satunya terkait tidak adanya adegan dugaan pemerkosaan dalam rangkaian rekonstruksi.

“Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan,” ujar kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, kepada wartawan.

Pazri juga mengkritisi kurangnya informasi rinci terkait waktu kejadian dalam setiap adegan.

“Ketika rekonstruksi, tidak disebutkan pukul berapa saja, hari, dan tahunnya,” kata dia.

Menurutnya, setiap adegan semestinya dikaitkan dengan alat bukti serta keterangan saksi guna memperkuat proses hukum.

Dicekik di Mobil, Jasad Dibuang ke Semak-semak

Berdasarkan hasil rekonstruksi, diketahui bahwa J meninggal setelah dicekik di dalam mobil.

Setelah itu, jasad korban dibuang ke semak-semak pada 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia hitam yang digunakan saat kejadian juga dihadirkan dalam proses tersebut.

Usai melakukan pembunuhan, Jumran mengambil sepeda motor milik korban yang sebelumnya diparkir di sebuah toko di kawasan Cempaka, Banjarbaru.

Ia kemudian membersihkan sidik jari dan membuang motor tersebut di dekat lokasi jasad korban.

Untuk menyamarkan perbuatannya, tersangka memasangkan helm di kepala korban agar masyarakat mengira korban tewas akibat kecelakaan.

Kuasa hukum lainnya, Dedy Sugianto, menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan tersangka menunjukkan adanya unsur pembunuhan berencana.

“Dari gelar rekonstruksi ini, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tersangka merencanakan perbuatannya,” ujarnya.

Meski demikian, Dedy mengakui bahwa rekonstruksi ini baru sebatas memvalidasi keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Memang pada umumnya rekonstruksi tidak harus selalu 100 persen sesuai dengan BAP, tapi minimal kita mendapat gambaran awal bagaimana tersangka merencanakan pembunuhan terhadap J,” ucapnya.

Ia menambahkan, masih ada beberapa aksi yang tidak diperagakan, terutama soal dugaan pemerkosaan, yang akan menjadi bahan evaluasi lanjutan tim hukum.

“Kita akan kembali konsultasi dengan penyidik terkait adegan-adegan yang tidak ditampilkan,” kata Dedy.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya penjelasan waktu dari satu adegan ke adegan lain.

“Seharusnya disebutkan. Tapi pada intinya ini adalah rekonstruksi versi tersangka dan kita sepakat ini adalah pembunuhan berencana,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan akan segera berkonsultasi dengan penyidik terkait sejumlah bukti tambahan seperti hasil tes DNA, pemeriksaan ponsel korban, dan bukti forensik lainnya.

Kasus ini terus mendapat perhatian publik karena menyangkut profesi korban sebagai wartawati dan pelaku yang merupakan aparat militer aktif.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kejanggalan Rekonstruksi Pembunuhan Juwita, Tak ada Adegan Rudapaksa hingga Waktu Kejadian

KOMPAS.com - Pihak keluarga jurnalis Juwita (23) menilai, tersangka bernama Jumran yang merupakan anggota TNI AL, layak mendapatkan hukuman mati.

Kuasa Hukum keluarga korban Muhammad Pazri menyatakan, pelaku pantas mendapatkan hukuman mati setelah menyaksikan rekonstruksi 33 reka ulang adegan pembunuhan di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu (5/4/2025).

TKP pembunuhan jurnalis Juwita itu berada di Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru.

“Tersangka melakukan semua dengan tenang dan persiapan yang matang. Ini termasuk pembunuhan berencana. Tersangka harus dihukum maksimal, yaitu pidana mati,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

Lantas, adakah peluang tersangka pembunuh Juwita dihukum mati?

Keluarga harus buktikan adanya unsur pembunuhan berencana

Ahli akar hukum pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan, Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

"Pasal tersebut kan ketentuannya subsider, dibuktikan dulu bahwa pelakunya adalah orang tersebut, lalu dibuktikan adanya unsur pembunuhan berencana," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (6/4/2025).

Namun, jika hukuman utama tidak bisa diterapkan, subsider atau pengganti bisa berupa penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Hal ini bergantung pada kemampuan polisi dalam menemukan bukti yang cukup untuk proses penyelidikan.

Ia menambahkan, jaksa nantinya akan memberikan tuntutan sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, dengan mempertimbangkan kronologi dan peristiwa hukumnya.

"Bisa membuktikan pembunuhan berencana, kalau itu terbukti, bisa saja hukuman maksimalnya hukuman mati, sementara hukuman minimalnya 20 tahun," kata Agus.

Aspek yang meringankan dan memberatkan pelaku

Agus menjelaskan, vonis yang diterima pelaku pembunuhan jurnalis Juwita nantinya juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Jika selama proses pengadilan terdakwa berlaku sopan, hal tersebut juga menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Tak hanya itu, keringanan hukuman juga dapat dipengaruhi apakah pelaku memiliki tanggungan masa depan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tidak terbelit-belit selama proses pengadilan.

Semua itu nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

"Sementara, aspek yang memberatkan pelaku di pengadilan nantinya adalah sebagai aparat yang dianggap punya kesadaran hukum yang lebih tinggi," jelas Agus.