“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,”

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara atau jubir Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menganggap bahwa Prabowo merasa kinerja PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan tidaklah baik alias underperformed dan tak sesuai dengan harapan serta menimbulkan resistensi dan kegaduhan di publik.

“Jadi for all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Adi menyoroti hal teranyar adalah kala PCO menanggapi teror kepala babi yang terjadi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan itu cukup dengan “dimasak saja”.

“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO, bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifatnya provokatif dan seterusnya dan seterusnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia turut memandang bahwa penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, ini adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah atau komunikasi politik Istana kepada masyarakat, karena selama ini PCO acap kali menimbulkan blunder dan kontroversi yang tak berkesudahan.

“Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Adi.

Di sisi lain, Adi juga mengatakan kemungkinan arahan khusus Prabowo kepada Pras itu karena Prabowo ingin menaruh orang kepercayaannya. Pras, katanya, termasuk dalam lingkaran orang terdalam dari Prabowo. Bahkan, kader Gerindra dan publik juga memahami hubungan baik antara keduanya.

“Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi jubir istana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” urainya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS) lantaran diduga mengikuti demo Black Lives Matter.

Bahkan, perlindungan ini tetap diberikan bagi warga negara yang melakukan kesalahan sebagai kewajiban negara untuk melindungi warganya.

"Ya, pasti (dilindungi), warga negara kita di luar negeri. Walaupun salah pun kita lindungi, apalagi yang enggak salah," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril pun menyerahkan penyelesaian masalah itu kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). "Bisa dicek ke Kementerian Luar Negeri. Biasanya kalau mereka bisa selesaikan," bebernya.

Sebelumnya diberitakan, seorang mahasiswa asal Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) yang tinggal di Marshall, Minnesota, ditangkap agen Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) akibat pencabutan mendadak visa mahasiswa (F-1) miliknya.

Aditya ditangkap pada 27 Maret 2025, hanya empat hari setelah visanya dicabut.

Penangkapan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait dengan partisipasinya dalam gerakan "Black Lives Matter" sebagai respons terhadap kematian George Floyd pada 25 Mei 2020.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha mengatakan, saat ini Konsulat Jenderal RI di Chicago berkomunikasi dengan AWH dan istrinya yang merupakan warga AS. "Selama proses hukum, yang bersangkutan telah didampingi pengacara," ucap Judha dalam keterangan pers, Selasa (15/4).

Judha mengatakan, AWH telah menjalani persidangan pada 10 April 2025 dengan putusan bebas dengan jaminan.

Namun, kata Judha, Departemen Keamanan Dalam Negeri mengajukan banding yang dijadwalkan diadakan pada tanggal 17 April 2025. "Saat ini, ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota," tutur Judha.

Banjarbaru (ANTARA) - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI meminta TNI AL menghadirkan saksi ahli saat di persidangan untuk mengungkap dugaan rudapaksa yang dilakukan tersangka oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran sebelum menghabisi nyawa jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

“Saksi ahli perlu dihadirkan, terutama yang memahami soal visum et repertum (VeR) yang berisi laporan pemeriksaan medis terhadap korban, ini untuk kepentingan di pengadilan,” kata Wakil Ketua LPSK RI Sri Suparyati dalam kunjungan dan pemantauan kasus pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Jumat.

Sri menjelaskan hal ini penting, terkait temuan sperma dalam volume cukup banyak yang ditemukan di rahim korban dan luka lebam di kemaluan korban saat jasadnya diautopsi setelah peristiwa pembunuhan pada 22 Maret 2025.

“Saksi ahli khusus ini untuk menjawab konteks adanya dugaan kekerasan seksual, nah itu yang paling penting. Mungkin ada saksi ahli yang tidak bisa membaca VeR tertentu, sehingga saksi ahli yang dihadirkan harus yang kompeten.

Sri menekankan bahwa dugaan kekerasan seksual ini perlu dicermati, meskipun dalam keterangan TNI AL bahwa korban merupakan kekasih tersangka, namun belum bisa dugaan hubungan badan itu disimpulkan suka sama suka.

Menurut dia, meskipun keterangan sementara mereka berpacaran, tidak serta-merta kemudian pihak tertentu bisa mengklaim bahwa mereka melakukan itu atas dasar suka sama suka, padahal kasus tersebut berujung pada pembunuhan.

LPSK memandang hal itu harus ditelaah lebih jauh dan harus dihadirkan saksi yang kompeten untuk membaca lebih jauh hasil dari visum lalu kemudian juga melihat pemeriksaan terhadap psikologis forensik tersangka.

Kemudian, melihat keterangan-keterangan dan bukti-bukti komunikasi lewat telepon seluler antara tersangka dan korban, yang memang ada dan ditemukan oleh pihak keluarga korban.

“Untuk mengidentifikasi adanya kekerasan seksual tidak hanya dilihat dari soal hubungan pacaran. Tidak bisa langsung diklaim suka sama suka, jadi memang harus ditelaah secara menyeluruh,” tutur Sri.

Diketahui, Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin telah menyerahkan tersangka pembunuhan, oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin pada Selasa (8/4) untuk diproses lebih lanjut dan dilaksanakan sidang secara terbuka di pengadilan militer.

Korban bernama Juwita (23) bekerja sebagai jurnalis media dalam jaringan (daring) lokal di Banjarbaru dan telah mengantongi uji kompetensi wartawan (UKW) dengan kualifikasi wartawan muda.

Pembunuhan terjadi pada 22 Maret 2025. Jurnalis muda itu ditemukan meninggal dunia di Jalan Trans Gunung Kupang, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Sabtu (22/3) sekitar pukul 15.00 WITA.

Jasadnya tergeletak di tepi jalan bersama sepeda motor miliknya yang kemudian muncul dugaan menjadi korban kecelakaan tunggal.

Warga yang menemukan pertama kali justru tidak melihat tanda-tanda korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Di bagian leher korban terdapat sejumlah luka lebam, dan kerabat korban juga menyebut ponsel milik Juwita tidak ditemukan di lokasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi ditunjuk sebagai juru bicara PresidenPrabowo Subianto karena Prabowo ingin posisi tersebut diisi orang kepercayaannya.

"Secara prinsip, sepertinya Istana, pemerintah, dan Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya," ujar Adi kepada Kompas.com, Jumat (18/4/2025).

Adi menuturkan, Prabowo perlu menempatkan orang kepercayaannya di posisi juru bicara agar tidak ada kesalahpahaman dalam komunikasi Prabowo kepada masyarakat.

Tak heran, Prabowo akhirnya menunjuk Prasetyo Hadi menjadi juru bicara dengan melihat rekam jejak Prasetyo yang merupakan orang lingkaran terdalam dari Prabowo, kader Gerindra, dan sudah memiliki hubungan panjang dengan Prabowo.

Berbekal hubungan yang panjang itu, Prasetyo dinilai mampu menerjemahkan apa yang Prabowo maksud dari gestur dan bahasanya saja, tanpa perlu menunggu kepala negara berbicara.

"Jadi dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi Jubir Istana, menjadi Jubir Presiden," kata Adi.

"Supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah," imbuh dia.

Di samping itu, Adi menilai, ditunjuknya Prasetyo sebagai juru bicara turut menandakan kekecawan Prabowo terhadap Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi.

Menurut Adi, kekecewaan itu terlihat ketika Prabowo mengakui bahwa komunikasi politik anak buahnya tidak baik-baik saja saat wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi.

"Beberapa waktu yang lalu, Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik Istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan, itu yang pertama," kata Adi.

For all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Prasetyo mengungkap bahwa ia ditunjuk sebagai juru bicara presiden.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar Prasetyo, Kamis (17/4/2025).

JAKARTA, investor.id – Pengadilan Niaga Jakarta menghadirkan ahli untuk dimintai pendapat dalam sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) sebagai pemohon dan PT Harmas Jalesveva (Harmas) sebagai termohon.

Dalam kesempatan ini, Dr Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta memberikan penjelasan kepada majelis hakim dalam perspektif keahliannya. 

Keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang tersebut secara tegas memperkuat posisi hukum Bukalapak dan mendukung seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan PKPU terhadap Harmas.

Dalam kesaksiannya, Ivida menyampaikan tiga poin penting. Pertama, ia menjelaskan tentang sifat pembuktian sederhana dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Menurutnya, pembuktian sederhana adalah bagian dari prinsip speedy trial, yang menuntut penyelesaian perkara PKPU dalam waktu 20 hari. Apabila terdapat dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka syarat pembuktian sederhana dinyatakan terpenuhi. 

Kedua, ahli mengulas tentang mekanisme pengalihan piutang (cessie) berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dalam pandangannya, cessie hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur, tanpa memerlukan persetujuan. Hal ini sekaligus membantah keberatan yang selama ini diajukan oleh pihak Harmas.

Ketiga, ahli merujuk pada Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU dari Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa perbedaan jumlah utang tidak menghalangi pengabulan permohonan PKPU selama unsur-unsur utama terpenuhi, yakni keberadaan dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.

Bukalapak meyakini, semua poin yang disampaikan oleh ahli telah mencerminkan fakta- fakta konkret dalam perkara ini. Harmas memiliki kewajiban sebesar Rp 6,4 miliar kepada Bukalapak berdasarkan Letter of Intent (LoI) Desember 2017 terkait pembangunan ruang perkantoran di gedung One Belpark.

Proyek tersebut tidak diselesaikan oleh Harmas, sementara Bukalapak telah melakukan pembayaran. Selain itu, pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain telah dilakukan pada 20 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Harmas pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, Bukalapak juga telah mengirimkan tiga kali teguran atau somasi, masing-masing pada 6 Januari, 15 Januari, dan 3 Februari 2021, guna menagih kewajiban Harmas. Namun hingga kini, tidak ada penyelesaian yang dilakukan.

Anggota Komite Eksekutif Bukalapak Kurnia Ramadhana menegaskan, proses hukum ini adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang sah. 

Dijelaskan Kurnia, keterangan ahli tersebut semakin menegaskan bahwa permohonan PKPU yang BUKA ajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Bukti-bukti yang BUKA ajukan menunjukkan secara jelas bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi.

“Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli ini secara objektif dan mengabulkan permohonan kami. Bagi Bukalapak, ini adalah bentuk komitmen untuk menjunjung kepatuhan terhadap hukum serta memastikan semua pihak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati,” ujar Kurnia.

Bukalapak tetap optimis bahwa seluruh proses hukum ini akan berujung pada putusan yang adil, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan usaha dengan integritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Kuasa hukum Ridwan Kamil , Muslim Jaya Butar Butar angkat bicara soal Revelino Tuwasey yang mengaku sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana. Pengakuan itu bisa dijadikan barang bukti dan ditindaklanjuti oleh penyidik dalam mengungkap kasus tersebut.

"Jika benar ada pengakuan sebagai ayah biologis anaknya yang bernama CA, maka pengakuan ini akan kami berikan informasinya ke pihak penyidik guna ditindaklanjuti segera," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (17/4).

Muslim menyatakan, meminta pihak berwenang segera memeriksa pria yang mengaku ayah biologis dari anak Lisa Mariana. "Secara hukum pengakuan adalah salah satu alat bukti. Kami akan serahkan barang bukti ini ke pihak penyidik untuk segera ditindaklanjuti guna memeriksa orang yang mengaku ayah biologis tersebut," katanya.



Disinggung apakah kasus ini sudah ditangani atau dilaporkan ke pihak kepolisian, Muslim enggan menyampaikan hal tersebut. Ia berencana akan menggelar konferensi pers besok. "Besok kami konpres datang aja, besok aja yah," tutur Muslim.

Diberitakan sebelumnya, seorang pria bernama Revelino yang mengaku suami sah Lisa Mariana muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah biologis anak Lisa Mariana. Padahal, sebelumnya Lisa Mariana sangat yakin Ridwan Kamil adalah ayah biologis anaknya. Model majalah dewasa itu bahkan berani menjamin kalau dirinya belum pernah berhubungan dengan pria mana pun sebelum dengan Ridwan Kamil.

Revelino menyampaikan informasi ini melalui kuasa hukumnya, L Manik dan Fikri Wijaya. Dalam jumpa pers di kawasan Pagedangan, Tangerang, Kamis (17/4/2025), kuasa hukum Revelino, Fikri Wijaya dan L Manik, menjelaskan kronologi perkenalan kliennya dengan Lisa Mariana.

Manik menerangkan, anak Lisa yang semula diklaim merupakan darah daging Ridwan Kamil, ternyata hasil cinta satu malam Lisa dengan Revelino.

"Anak yang dilahirkan LM menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan LM dengan klien kami atau yang biasa dipanggil Ino. Dia sangat yakin dan memastikan dirinya 100 persen sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA," kata Manik kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Manik kemudian membeberkan kronologi perkenalan Revelino dengan Lisa yang disinyalir terjadi pada awal 2021 di kafe milik kliennya.

"Perkenalan klien kami dengan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan," lanjutnya.

Perkenalan itu kemudian berlanjut ke sebuah pesta di salah satu klub malam di kawasan Jakarta Selatan. Seusai pesta, keduanya yang dalam pengaruh alkohol memutuskan untuk menginap di hotel Sentul, Bogor.

"Di sinilah klien kami mengaku berhubungan badan dengan LM. Pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret," paparnya.

"Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil 1 bulan. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya anak dari klien kami," kata Manik.

PAMEKASAN, KOMPAS.com – Sebuah bola tenis berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam area Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Khusus Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Jawa Timur. Bola itu ditemukan pada Sabtu (13/4/2025) oleh tenaga kerja non-warga binaan yang sedang membersihkan sampah dan rumput liar di dekat pagar bagian dalam lapas.

Kepala Lapas Khusus Narkotika Kelas IIA Pamekasan, Fathorrosi, mengatakan sabu di dalam bola tersebut memiliki berat 1,39 gram.

"Beratnya 1,39 gram. Saat ditemukan, sebagian lingkar bola tenis itu dilakban," ujar Fathorrosi, Jumat (18/4/2025).

Ia menegaskan, bola tenis tersebut bukan berasal dari fasilitas olahraga di dalam lapas, karena tidak tersedia olahraga tenis.

"Fasilitas olahraga yang tersedia di dalam lapas hanya futsal dan volly," jelasnya.

Pihak lapas menduga bola berisi sabu tersebut sengaja dilempar dari luar oleh orang tak dikenal ke area dalam lapas.

"Penemuan bola tenis berisi sabu-sabu ini telah kami koordinasikan dengan Polres Pamekasan untuk dilakukan penyelidikan, siapa pelaku pelemparan dan pemiliknya," ujarnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, pihak Lapas berencana memasang kamera pengawas yang mengarah ke luar area lapas.

"Karena selama ini kamera pemantau hanya mengarah ke dalam komplek dan perumahan sipir," imbuhnya.

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang (ANTARA) - Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Jawa Barat, mengamankan dua warna negara China yang terbukti melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal tetapi bekerja di perusahaan.

Kepala Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang Hasanin di Tangerang Jumat mengatakan kedua WN China yang diamankan yakni XZ pada tanggal 10 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Green Lake City, Cipondoh, lalu ZJ pada tanggal 11 April 2025 di Ruko Perkantoran Kawasan Pantai Indah Kapuk 2.

"Keduanya melanggar pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yakni menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya," kata Hasanin.

Pengamanan kedua WN China tersebut, kata Hasanin, berawal dari laporan masyarakat serta operasi Intelijen Tim Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang.

Dari hasil pemeriksaan, XZ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak Februari 2025.

"Saat petugas melakukan pengawasan keimigrasian, XZ sedang berkegiatan sebagai kuli bangunan dengan mengerjakan pemotongan kayu furniture, rak display dan kusen alumunium," kata Hasanin.

Selanjutnya, WN China berinisial ZJ menggunakan izin tinggal kunjungan dengan Indeks B1 dan telah berkegiatan di perusahaan tersebut sejak kedatangannya ke Indonesia pada 12 Maret 2025.

"Saat ditemukan petugas pada 11 April 2025, dia sedang melakukan persiapan pembukaan dan operasional perusahaan sebagai Mandor yang dikirim oleh perusahaan pusat di China untuk membantu mempersiapkan pembukaan dan mempersiapkan seluruh operasioal perusahaan di Indonesia," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Hendro Tri Prasetyo menambahkan setelah ditelusuri lebih lanjut oleh Tim Inteldakim, keduanya diberikan tindakan administratif keimigrasian yakni di deportasi dan dicantumkan ke dalam daftar penangkalan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum. Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Uli menjelaskan, sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut, Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto. Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas. “Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.