REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) kembali diadukan para korban kepada Kementerian HAM beberapa waktu lalu. Para korban mengaku menjadi korban eksploitasi selama melakukan pertunjukan sirkus, termasuk di Taman Safari.

Kuasa hukum korban, Muhammad Soleh, mengatakan kasus itu memang sudah terjadi puluhan tahun silam. Namun, hingga kini masih belum ada kejelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang dialami para pemain sirkus OCI. Padahal, Komisi Nasional (Komnas) HAM telah mengakui terjadinya eksploitasi hiingga penghilangan asal usul anak yang menjadi pemain sirkus OCI. "Itu sudah jelas semua," kata dia saat dihubungi Republika, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengakui, dalam pernyataan Komnas HAM tentang kasus OCI yang diterbitkan pada 1 April 1997 tidak disebutkan keterlibatan Taman Safari dalam kasus tersebut. Dalam dokumen itu, kasus kekerasan hanya disebutkan terjadi di Cisarua, Bogor, tanpa ada keterangan lokasi yang lebih detail.

Mesi begitu, Soleh menilai, pernyataan korban jelas-jelas menyebutkan bahwa penyiksaan itu terjadi di Taman Safari. Bahkan, ia mengaku punya bukti bahwa salah satu korban merupakan pegawai Taman Safari ketika itu.

"Ya kalau nggak ada hubungannya, si Vivi yang lapor disiksa di Taman Safari. Dikatakan Vivi itu nggak ada data pegawai, (tapi) kami punya bukti foto. Foto-fotonya Vivi kerja di sana pakai baju Taman Safari," ujar dia.

Soleh menambahkan, Taman Safari dan OCI juga dimiliki oleh orang yang sama, yaitu Tony Sumampau. Karena itu, sulit untuk tidak menghubungkan keterkaitan antara OCI dan Taman Safari dalam praktik eksploitasi para pemain sirkus yang menjadi korban.

Menurut dia, terdapat alasan ekonomi dalam penolakan Taman Safari terkait kasus itu. Ia menilai, mereka takut kasus pelanggaran HAM ini akan membuat masyarakat memboikot Taman Safari.

Sebelumnya, PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Taman Safari Indonesia (TSI) membantah terlibat dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi kepada para pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Cisarua, Kabupaten Bogor. Pasalnya, TSI belakangan dikaitkan dengan kasus yang pernah diperiksa Komisi Nasional (Komnas) HAM pada 1997.

VP Legal dan Corporated Secretary TSI Barata Mardikoesno mengatakan, anggapan keterlibatan Taman Safari dengan pelanggaran HAM yang terjadi kepada para pemain OCI itu keliru. Pasalnya, dalam dokumen “Pernyataan Komnas HAM tentang kasus Oriental Circus Indonesia” tanggal 1 April 1997, subjek hukum dalam dokumen itu adalah pihak OCI.

"Subjek hukum dalam dokumen rekomendasi Komnas HAM adalah OCI dan tidak pernah sekalipun disebutkan PT Taman Safari Indonesia," kata dia melalui keterangannya, Jumat (18/4/2025).

Ia menambahkan, dalam dokumen itu juga Komnas HAM tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk membayarkan kompensasi finansial. Pihak OCI hanya diminta bekerja sama dengan instansi terkait untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus. Selain itu, Komnas HAM juga meminta agar pelbagai sengketa antara OCI dengan anak-anak eks pemain circus agar diselesaikan secara kekeluargaan.

"Berdasarkan proses mediasi dan dokumen pernyataan Komnas HAM, TSI bukanlah pihak yang dimintai tindakan/pertanggungjawaban, dan bukan pihak yang dilaporkan oleh para eks atlet Oriental Circus Indonesia pada April 1997 lalu," kata dia.

Karena itu, Barata mengimbau agar seluruh pihak dapat merujuk dokumen resmi Komnas HAM. Bukan justru kepada pendapat sepihak yang informasinya tidak bisa dibuktikan kebenarannya. "TSI tidak membenarkan bahkan selalu mencegah segala bentuk kekerasan dalam bentuk apapun," ujar dia.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI. Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan, pihaknya telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran HAM.

Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi adalah sebagai berikut:

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) diselesaikan secara hukum. Komnas HAM juga meminta agar asal-usul para pemain sirkus OCI segera dijernihkan karena hal ini penting bagi para korban untuk mengetahui asal-usul, identitas, dan hubungan keluarganya.

“Komnas HAM meminta agar kasus ini diselesaikan secara hukum atas tuntutan kompensasi untuk para mantan pemain OCI,” ucap Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat (18/4/2025).

Uli menjelaskan, sejatinya Komnas HAM telah menangani kasus anak-anak pemain sirkus di lingkungan OCI, Bogor, Jawa Barat, sejak tahun 1997. Ketika itu, Komnas HAM menemukan empat jenis pelanggaran HAM.

Pertama, pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Kedua, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

Ketiga, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Keempat, pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak.

Namun, kata dia, berdasarkan Surat Ketetapan Nomor Pol. G.Tap/140-J/VI/1999/Serse Um tanggal 22 Juni 1999, Direktorat Reserse Umum Polri menghentikan penyidikan tindak pidana menghilangkan asal-usul dan perbuatan tidak menyenangkan atas nama FM dan VS.

Kemudian, pada Desember 2024, Komnas HAM menerima pengaduan dari Ari Seran Law Office bahwa permasalahan kasus OCI belum terselesaikan. Sebab, belum ada upaya untuk memenuhi tuntutan ganti rugi sebesar Rp 3,1 miliar yang ditujukan kepada OCI.

Lebih lanjut, Komnas HAM menegaskan bahwa pelatihan keras, utamanya kepada anak-anak, tidak boleh menjurus pada penyiksaan. Apabila hal itu dilakukan maka telah terjadi pelanggaran hak anak.

“Anak-anak tersebut juga mengalami pelanggaran atas hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan dan jaminan sosial sesuai peraturan perundangan yang ada,” ujar Uli.

Sebelumnya, para mantan pemain OCI juga mengadu ke Kementerian HAM di Jakarta, Selasa (15/4/2025). Audiensi mereka diterima oleh Wakil Menteri HAM (Wamenham) Mugiyanto. Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut Mugiyanto, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas. “Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya—beberapa dari mereka. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.