JATIM - Kepemimpinan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa terus mendapat respons positif banyak kalangan. Keberhasilan Khofifah memimpin Jatim tidak terlepas dari berbagai pencapaian dan prestasi yang berdampak pada perbaikan hidup masyarakat.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan pujian atas kiprah Khofifah dalam membawa kemajuan daerah. Kiprah Khofifah sejak menjadi menteri hingga memimpin Jatim menunjukkan konsistensi dan kualitas kepemimpinan yang kuat.

?Saya pikir beliau tokoh wanita yang sangat penting di Tanah Air yang menunjukkan prestasi luar biasa. Baik sebagai seorang menteri maupun gubernur kepala daerah,? ujar Yusril usai hadiri Kongres Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) ke-XXVIII di Surabaya, Kamis (15/5/2025).



Selain mengapresiasi kinerja, Yusril juga menilai Khofifah sebagai sosok inspiratif bagi perempuan Indonesia. Menurutnya, perjalanan karir Khofifah layak dijadikan contoh dalam dunia politik dan pemerintahan.

?Saya kira beliau bisa menjadi contoh dan teladan bagi kaum perempuan di Tanah Air kita dalam pembentukan karir di bidang politik dan pemerintahan,? ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Khofifah, persentase penduduk miskin di Jatim pada September 2024 sebesar 9,56%, menurun 0,23% dari Maret 2024. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan di perkotaan turun dari 7,12% jadi 6,83%, sedangkan di perdesaan turun dari 13,3% menjadi 13,19%.

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut meskipun pihaknya memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin.

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD). Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi. Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025.

“Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4).

Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah. Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.*

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya -

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memberi solusi konkret dalam persoalan penahanan ijazah pekerja yang diduga dilakukan perusahaan di Kota Surabaya.

Pihaknya memastikan Pemprov Jatim akan menguruskan penerbitan ulang ijazah para pekerja yang ditahan. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski begitu, Khofifah menegaskan, solusi penerbitan ulang ijazah ini tidak menghentikan proses hukum yang tengah berlangsung.

"Solusi ini tidak ada kaitannya dengan aparat penegak hukum. Jadi untuk hal yang terkait dengan aparat penegak hukum tetap berjalan dan silahkan dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Khofifah dalam keterangannya, Minggu (20/4/2025).

Khofifah mengaku sudah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal yang diduga melakukan penahanan ijazah pekerjanya.

"Kami bertemu langsung dengan pemilik perusahaannya. Dan sudah kami tanya soal kasus penahanan ijazah tersebut. Dia mengaku tidak tahu soal penahanan ijazah karena yang melakukan proses rekrutmen dan seterusnya adalah HRD. Sedangkan HRD yang dimaksud katanya sudah resign. Artinya tidak diketahui ijazahnya saat ini posisinya di mana," kata Khofifah.

"Oleh sebab itu kami tidak ingin hal ini menjadi keresahan yang berlarut. Maka solusi ini menjadi wujud negara hadir. Namun kami pastikan tidak menghentikan proses hukum yang berjalan," tambahnya.

Khofifah menambahkan melakukan penahanan ijazah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur No 8 Tahun 2016 Pasal 42. Di mana dalam aturan itu disebutkan bahwa pengusaha dilarang menyimpang dokumen asli milik pekerja sebagai jaminan pekerjaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp 50 juta.

(faa/fat)

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Republik Indonesia dalam upaya pencegahan radikalisme melalui penguatan moderasi beragama sejak dini.

“Penanaman karakter kebangsaan yang berbasis pada moderasi beragama harus dimulai sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di bangku sekolah,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, Pemprov Jatim telah memulai langkah tersebut melalui pembentukan sekolah-sekolah taruna yang bekerja sama dengan TNI, Polri, dan yang terbaru dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Khofifah menekankan pentingnya peran siswa dalam menjadi agen penguatan nasionalisme dan toleransi di lingkungan masing-masing.

“Sering saya sampaikan kepada para siswa bahwa mereka diharapkan menjadi speaker atau penyampai pesan dalam memperkuat semangat kebangsaan,” katanya.

Ia menambahkan upaya menjaga semangat toleransi dan kewaspadaan terhadap potensi radikalisme harus dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah.

“Tidak hanya Pemprov Jatim, semua pihak harus terlibat memperkuat pencegahan sejak dini. Koordinasi dan pemetaan wilayah yang berpotensi mengalami paparan radikalisme harus dilakukan tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BNPT RI Komjen Pol Eddy Hartono mengapresiasi respons positif yang ditunjukkan Pemprov Jatim dalam mendukung langkah-langkah pencegahan radikalisme.

“BNPT siap bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program deradikalisasi maupun pencegahan lainnya. Kami optimistis kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan,” ujarnya.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, iNEWSSURABAYA.ID - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, memulai langkah strategis sebagai pejabat baru dengan menggelar audiensi bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (9/1). Pertemuan ini bertujuan mempererat sinergi kedua lembaga dalam menangani isu hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan di Jawa Timur.

Haris Sukamto yang didampingi jajaran pimpinan tinggi pratama, termasuk Ishadi Maja Prayitno (Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim) dan Darori (Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim), memaparkan rencana kerja untuk meningkatkan kualitas layanan hukum di Jawa Timur. 

Mereka juga mengedepankan kolaborasi strategis dengan Pemprov Jatim, khususnya dalam program harmonisasi peraturan, penguatan desa sadar hukum, dan pemberdayaan UMKM.

Dalam audiensi tersebut, Haris menekankan pentingnya dukungan Pemprov Jatim untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan. 

"Langkah ini memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi UMKM sekaligus mendorong legalitas usaha kecil," ujar Haris. 

Ia juga menyoroti rencana pembentukan desa sadar hukum di tiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa.

Pj Gubernur Adhy Karyono menyambut positif inisiatif Kemenkumham Jatim. Ia menawarkan sinergi dalam pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan, termasuk pemanfaatan lahan untuk memberdayakan narapidana. 

"Kami siap mendukung dengan menyediakan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian," ungkap Adhy.

Adhy juga menyatakan dukungan penuh untuk pengembangan layanan keimigrasian, seperti peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya, yang diharapkan dapat meningkatkan kemudahan layanan bagi masyarakat.

Kolaborasi untuk Solusi Hukum dan Sosial
Audiensi ini menjadi langkah awal yang signifikan untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim. Kedua pihak sepakat bahwa kolaborasi merupakan kunci utama menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur.

"Kolaborasi ini akan menciptakan solusi nyata bagi permasalahan hukum, sosial, dan ekonomi di Jawa Timur," tegas Adhy.

Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan program-program strategis yang dirancang dapat memberikan dampak positif dan dirasakan langsung oleh masyarakat Jawa Timur.

Editor : Arif Ardliyanto