JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK mendakwa 15 orang eks petugas Rutan KPK melakukan pungutan liar kepada para tahanan KPK mencapai Rp 6,3 miliar.

Mereka adalah eks Kepala Rutan (Karutan) KPK Achmad Fauzi, eks Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Rutan KPK Deden Rohendi; dan eks Plt Kepala Cabang Rutan KPK Ristanta dan eks Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK, Hengki.

Kemudian eks petugas di rutan KPK, yaitu Erlangga Permana, Sopian Hadi, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Ricky Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, Ramadhan Ubaidillah A.

Berdasarkan surat dakwaan, para terdakwa disebut menagih pungli kepada tahanan dengan iming-iming mendapatkan berbagai fasilitas, seperti percepatan masa isolasi, layanan menggunakan ponsel dan powerbank, serta bocoran informasi soal inspeksi mendadak.

Tarif pungli itu dipatok dari kisaran Rp 300.000 sampai Rp 20 juta.

Uang itu disetorkan secara tunai dalam rekening bank penampung, serta dikendalikan oleh petugas Rutan yang ditunjuk sebagai “Lurah” dan koordinator di antara tahanan.

Uang yang terkumpul nantinya akan dibagi-bagikan ke kepala rutan dan petugas rutan. Jaksa KPK mengungkapkan, Fauzi dan Ristanta selaku kepala rutan memperoleh Rp 10 juta per bulan dari hasil pemerasan tersebut.

Sedangkan, para mantan kepala keamanan dan ketertiban mendapatkan jatah kisaran Rp 3-10 juta per bulan.

Para tahanan yang diperas antara lain, Yoory Corneles Pinontoan, Firjan Taufan, Sahat Tua P Simanjuntak, Nurhadi, Emirsyah Satar, Dodi Reza, Muhammad Aziz Syamsuddin, Adi Jumal Widodo, Apri Sujadi, Abdul Gafur Mas'ud, Dono Purwoko dan Rahmat Effendi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK), Ramadhan Ubaidillah, mengaku akan berpikir ulang setelah mengetahui bahwa tahanan kasus korupsi yang dijaganya mengetahui informasi pribadi, termasuk keluarga dan alamat rumahnya.

Pengakuan tersebut disampaikan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Rutan KPK pada Senin (18/11/2024).

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi kepada Ubaidillah mengenai penolakannya untuk menerima uang pungli pada awalnya.

"Belum disampaikan juga kenapa saudara mau menjadi "lurah" pada saat itu, awal-awal saudara masuk kan saudara sempat tidak mau terima terkait dengan uang-uang ini?" tanya Jaksa KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Izin Pak Jaksa di sini saya mau menyampaikan, jadi pada dasarnya kita ini yang dari ASN KPK yang saat ini statusnya ASN KPK pada dasarnya itu kita seorang satpam Pak," jawab Ubaidillah.

Adapun "lurah" merupakan istilah bagi orang yang bertugas untuk mengambil uang dari tahanan yang berperan sebagai "korting", yaitu pengepul uang pungli dari tahanan lainnya.

Ubaidillah menerangkan, saat pertama kali masuk ke KPK, ia belum menyandang status ASN dan tidak mendapatkan materi terkait rutan selama induksi.

Dia mengaku merasa asing ketika pertama kali masuk ke Rutan, menyadari bahwa para tahanan bukanlah orang-orang biasa.

Ubaidillah kemudian mengungkapkan bahwa ia diintervensi oleh tahanan agar menerima uang.

"Awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji tiga kali lipat juga, tiba-tiba di kemudian hari seorang tahanan tahu saya punya anak dua dan saya tinggal di mana," ujarnya.

Ubaidillah mempertanyakan informasi yang diketahui tahanan tersebut, lantaran ia telah berusaha menjaga jarak dan tidak menjawab pertanyaan terkait identitas pribadinya.

Ia pun melaporkan peristiwa tersebut kepada seniornya, yang memberikan peringatan bahwa para tahanan tersebut bukanlah orang sembarangan.

"Kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," tuturnya.

Dia pun menjadi berpikir ulang ketika identitas keluarganya diketahui oleh tahanan tersebut.

"Ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus mikir seribu kali untuk melawan," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah revolusioner dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Setyo menegaskan pentingnya agar RUU tersebut segera ditindaklanjuti.

"Ya, saya kira itu adalah revolusi, artinya revolusi hukum yang menurut saya sangat bagus. Menurut saya, kalau revolusi untuk perampasan aset itu segera ditindaklanjuti," ujar Setyo Budiyanto usai menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (18/11/2024).

Setyo menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR RI.

Ia menyatakan kesiapan untuk melaksanakan RUU tersebut jika terpilih menjadi pimpinan KPK.

"Kalau KPK kan tinggal kami ini pelaksana saja. Masalah nanti prosesnya kan tinggal dari DPR RI saja. Kalau ada, kami laksanakan, itu saja. Kalau tanggapan saya seperti itu," tambahnya.

Pernyataan Setyo ini disampaikan sebagai jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Herma, mengenai pendapatnya tentang RUU Perampasan Aset selama uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) capim KPK.

"Saudara setuju tidak dengan RUU Perampasan Aset? Kalau saudara setuju, diksi utamanya apa?" tanya Benny kepada Setyo.

Jakarta -

Cagub Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil (RK), menghadiri acara 'Pesta Rakyat Bersatu Pemuda Pancasila' di GOR Ciracas, Jakarta Timur. RK meyakini menang satu putaran.

"Ya rame (antusias) warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO. Kebetulan saya juga kader Pemuda Pancasila dan ini menunjukkan kekompakan Pemuda Pancasila Jakarta untuk membangun Jakarta bersama-sama," kata RK kepada wartawan di GOR Ciracas, Jaktim, Senin (18/11/2024).

RK mengatakan Jakarta tak bisa dibangun hanya dengan ide pemimpin. Dia mengatakan 50 persen membangun Jakarta dari ide masyarakat.

"Karena Jakarta itu tidak bisa dibangun hanya dengan ide pemimpin, harus ada ide dari masyarakat. Jadi 50% ide masyarakat, 50% ide dari warga sehingga inilah contohnya ya," tuturnya.

RK mengatakan kegiatan Pemuda Pancasila positif. Menurutnya, kader Pemuda Pancasila bergerak setiap hari dari pintu ke pintu untuk mendukung RIDO. RK yakin hal ini bisa membuatnya menang satu putaran.

"Dari wilayah ke wilayah untuk mempromosikan pasangan RIDO. Sehingga insyaallah pasangan RIDO bisa menang satu putaran," tutupnya.

Tonton juga Video RK Seusai Debat Pamungkas: Banyak Orang Semakin Yakin

[Gambas:Video 20detik]

(idn/idn)

Jakarta -

Perkembangan teknologi memudahkan manusia dalam beraktivitas, termasuk ibadah seperti mengaji. Sebagaimana diketahui, kini banyak muslim yang mengaji lewat platform online seperti YouTube. Begitu juga beberapa ustaz dan ulama yang menyiarkan dakwah lewat siaran langsung ataupun dokumentasi yang bisa diputar kapan pun dan di mana pun.

Mengaji atau belajar ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Terkait hal ini, para ulama berhujjah dengan hadits bahwa Rasulullah SAW bersabda,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: "Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim." (HR Ibnu Majah. Shahih Al-Jami')

Lalu, bagaimana hukum mengaji atau membaca Al-Qur'an lewat YouTube? Apakah muslim tetap mendapat keberkahan?

Mengaji Lewat YouTube Setara Mengaji Langsung

KH Abdul Matin Djawahir selaku Wakil Rais PWNU Jawa Timur menyebut mengaji lewat streaming YouTube setara dengan mengaji secara langsung. Hanya saja, yang membedakan adalah tempatnya.

Ia mengatakan mengaji secara online termasuk perintah Allah SWT. Sebab, Sang Khalik menciptakan gelombang elektronik bukan tanpa alasan.

Allah SWT telah memberikan kesempatan dan wadah sejak dulu bagi manusia. Dengan demikian, adanya perkembangan teknologi ini harus dimanfaatkan sebagai wadah mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Nah, ini sebetulnya para kiai dalam memikirkan dan melaksanakan ngaji online ini tepat sesuai dengan apa yang difirmankan Allah SWT bahwa gelombang elektronik ini digunakan yang baik-baik, jangan sampai kalah dengan lainnya," kata KH Abdul Matin dalam Majalah AULA, dikutip Senin (18/11/2024).

Menurutnya, hal ini dikuatkan dengan firman Allah SWT pada surah Ar Rum ayat 8,

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّهِمْ لَكَٰفِرُونَ

Artinya: "Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya."

Allah SWT menciptakan bumi dan seisinya bukan untuk main-main, melainkan ada manfaat di baliknya. Penciptaan ini Allah SWT takdirkan agar manusia bisa berpikir untuk memanfaatkan apa yang ada di antara langit dan bumi, termasuk perkembangan teknologi.

Senada, Buya Yahya mengatakan bahwa mempelajari ilmu agama lewat YouTube boleh jika ada uzur, seperti jarak yang jauh atau tidak memungkinkan untuk hadir.

"Belajar itu memang paling utamanya adalah hadir, talaqqi. Karena ini adalah cara belajarnya nabi, sahabat, dari baginda Nabi SAW. Talaqqi. Itu adalah martabat tertinggi. Akan tetapi jika tidak bisa seperti itu karena uzur," kata Buya Yahya dalam tayangan YouTube Al-Bahjah TV, dikutip Senin (18/11/2024).

detikHikmah telah mendapat izin tim media Buya Yahya untuk mengutip kajian yang tayang dalam YouTube Al-Bahjah TV.

Dalam kajiannya yang lain, Buya Yahya juga menjelaskan mempelajari ilmu agama lewat YouTube atau media sosial lebih baik daripada tidak mempelajari sama sekali. Menurutnya, platform tersebut sama halnya seperti kitab di era sekarang.

"Melalui YouTube sekalipun atau melalui media sosial dengan ketulusan kita, kekaguman yang terus kita pupuk di hati maka menumbuhkan cinta (sehingga) meresap ilmunya. Sebab YouTube dan media sosial hari ini seperti halnya kitab," kata ulama asal Blitar, Jawa Timur itu.

Sementara itu, dalam buku Kitab Kehidupan yang disusun Much Khoiri dikatakan bahwa YouTube adalah sebuah wadah dan alat untuk belajar. Para ustaz atau ulama mengunggah materi dakwah yang diperkirakan ditonton oleh jutaan orang.

Meskipun tidak melalui tatap muka secara langsung, materi dakwah yang tersebar sangat cepat dan luas. Setiap waktu, muslim bisa menghayati pengajian tanpa harus mengeluarkan banyak energi dan biaya.

Lebih Afdal Mengaji Lewat YouTube atau Secara Langsung?

Meski sah-sah saja dan sama seperti mengaji pada umumnya, mengaji secara langsung lebih baik menurut KH Abdul Matin. Ini dikarenakan jika mengaji secara langsung atau tatap muka dengan guru dinilai lebih afdal.

Walau demikian, mengaji lewat YouTube atau platform online lainnya diibaratkan seperti mengaji jarak jauh. Muslim bisa mengaji sambil melakukan aktivitas lain dan tetap mendapat pahala.

"Kalau ngaji tatap muka maka di situ ada nur atau cahaya besar karena dekat dengan kiai. Semua sama, baik ngaji langsung ataupun online, apalagi sekarang dalam masa kesibukan yang luar biasa. Lebih baik ngaji online daripada tidak ngaji," terang KH Abdul Matin.

(aeb/kri)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur (Cagub) Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil (RK) disambut massa Pemuda Pancasila di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/1/2024).

Pengamatan di lokasi, RK tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WIB mengenakan kaus berwarna navy dengan rompi putih khas RIDO (Ridwan Kamil-Suswono).

Massa berpakaian seragam loreng jingga-hitam memenuhi ruangan GOR.

Tak hanya anggota Pemuda Pancasila, warga sekitar juga memadati area depan panggung.

Terutama saat melihat sosok penyanyi dangdut Dewi Perssik yang ikut meramaikan acara pesta rakyat ini.

“Ramai warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO,” ujar RK kepada wartawan, Senin.

Ia pun mengapresiasi komitmen dan konsistensi kader Pemuda Pancasila dalam mendukung pemenangan RK-Suswono di Pilkada tanggal 27 November 2024.

“Saya sudah monitor kader-kader pemuda pancasila di lapangan, bergerak setiap hari dari pintu ke pintu, dari wilayah ke wilayah untuk mempromosikan pasangan RIDO,” jelas RK.

“Sehingga Insya Allah, pasangan RIDO bisa menang satu putaran,” lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon gubernur (Cagub) Jakarta nomor 1 Ridwan Kamil (RK) disambut massa Pemuda Pancasila di Gelanggang Olahraga (GOR) Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/1/2024).

Pengamatan di lokasi, RK tiba di lokasi sekitar pukul 16.40 WIB mengenakan kaus berwarna navy dengan rompi putih khas RIDO (Ridwan Kamil-Suswono).

Massa berpakaian seragam loreng jingga-hitam memenuhi ruangan GOR.

Tak hanya anggota Pemuda Pancasila, warga sekitar juga memadati area depan panggung.

Terutama saat melihat sosok penyanyi dangdut Dewi Perssik yang ikut meramaikan acara pesta rakyat ini.

“Ramai warga karena Pemuda Pancasila kan sudah deklarasi ya mendukung pasangan RIDO,” ujar RK kepada wartawan, Senin.

Ia pun mengapresiasi komitmen dan konsistensi kader Pemuda Pancasila dalam mendukung pemenangan RK-Suswono di Pilkada tanggal 27 November 2024.

“Saya sudah monitor kader-kader pemuda pancasila di lapangan, bergerak setiap hari dari pintu ke pintu, dari wilayah ke wilayah untuk mempromosikan pasangan RIDO,” jelas RK.

“Sehingga Insya Allah, pasangan RIDO bisa menang satu putaran,” lanjut dia.

Pangkalpinang -

Sebuah kontrakan di Jalan Dok Kartini, Selindung Baru, Pangkalpinang digerebek polisi terkait narkotika. Polisi mengamankan 4 orang dan 11,65 gram narkotika jenis sabu dalam penggerebekan itu. Kepada polisi, salah satu pelaku menyebut sabu tersebut dikendalikan dari lembaga pemasyarakatan (Lapas).

"Yang ada barang bukti, satu orang tersangka. Sedangkan tiga orang dilakukan rehab di BNN Provinsi, selaku pemakai," jelas Kasat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang AKP Raden Hasir dikonfirmasi detikSumbagsel, Senin (18/11/2024).

Tersangka pemilik sabu, kata Raden, bernama Irwan Pratama alias Cakwin (37), warga Gedung Nasional, Taman Sari, Pangkalpinang. Sabu itu disimpan secara terpisah oleh Cakwin di rumah yang dikontraknya tersebut.

"Tersangka Cakwin ini residivis narkoba. Barang bukti 11,65 gram narkotika jenis sabu-sabu kita amankan di rumah kontrakannya," tegas Kasat.

Raden menjelaskan dalam penggerebekan itu istri Cakwin, Devi Indriani (29) ikut diamankan bersama dua rekannya, Aditya Fitriansyah (35) dan Apri Willianda (40), warga Batin Tikal dan Opas Indah. Polisi menyebut, karena tidak ditemukan barang bukti maka ketiganya direhab.

Raden menjelaskan, kontrakan di Jalan Dok Kartini tersebut digerebek atas laporan masyarakat yang resah. Kontrakan tersangka disebut-sebut dijadikan tempat menggunakan narkotika.

"Kemudian dilakukan penggeledahan didampingi Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti sabu-sabu di rumah kontrakan tersebut," tegasnya kembali.

Kepada polisi, tersangka Cakwin mengakui bahwa barang haram itu adalah milik dirinya. Polisi masih mendalami siapa pemasok sabu itu terhadap Cakwin. Namun dari keterangan Cakwin, sabu ini dikendalikan dari salah satu lapas.

"Pengakuan tersangka Cakwin, sabu ini dikendalikan dari lapas narkoba. (Lapas mana?) Belum (tahu) dia gak ngaku. (Komunikasi) lewat handphone barang diletakkan baru dia ambil," tambahnya.

Hingga saat ini, pihak Satresnarkoba Polresta Pangkalpianng masih terus mendalami pengakuan tersangka Cakwin mengenai asal usul sabu. Kini Cakwin sudah mendekam di sel tahanan sementara Polresta tersebut.

(dai/dai)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq meminta penindakan hukum diterapkan bagi pihak yang lalai dalam mengelola sampah di Kota Yogyakarta.

Hanif mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup akan menerjunkan tim penyidik dan pengawas lingkungan.

Tujuannya, adalah untuk menyelidiki masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Selain itu, ia memastikan langkah penegakan hukum akan diambil terhadap pihak yang terbukti lalai.

"Saya tidak akan mundur dari penegakan hukum. Ini harus ada tersangkanya agar masyarakat mendapat rasa keadilan," ucap Hanif dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).

Sebagai langkah konkret, Hanif meminta seluruh jajaran Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera mencari solusi permasalahan sampah di Yogyakarta.

"Saya minta direktur terkait segera mencarikan solusi. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi pendampingan teknis dan pendanaan juga harus dipikirkan,"

Hanif juga menyarankan agar pemerintah daerah belajar dari daerah lain yang sukses dalam pengelolaan sampah, seperti Surabaya dan Banyumas.

"Jika pengelolaan di hulu dilaksanakan dengan baik, sampah tidak akan menumpuk di TPA. Penanganan harus dimulai dari sumbernya," katanya.

Untuk diketahui Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq melakukan sidak di beberapa lokasi, salah satunya di depo sampah Mandala Krida, Kota Yogyakarta.

Dalam sidak tersebut ia menilai, situasi ini mencerminkan ketidakseriusan Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan sampah di Kota Pelajar tersebut.

"Ini mencemari lingkungan. Dengan kapasitas 300 ton per hari, sampah dari sini ke mana dibuangnya? Harus ada yang bertanggung jawab atas kondisi ini. Jika terbukti ada pelanggaran, saya akan menyeret pihak yang bersalah ke jalur hukum sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008," kata Hanif.

Permasalahan sampah di Yogyakarta terjadi setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Piyungan ditutup pada April lalu.

Dengan demikian, Hanif menyebut pemerintah daerah, baik tingkat kota/kabupaten maupun provinsi, harus segera mencari jalan keluar yang konkret untuk menangani masalah ini.

"Saya kecewa melihat situasi ini. Pemerintah Daerah tidak boleh membiarkan sampah menumpuk seperti ini. Saya akan memanggil Pemkot Yogyakarta untuk meminta penjelasan detail terkait pengelolaan sampah ini," ujarnya.

"Dengan anggaran cuma Rp 100 miliar, jelas tidak cukup untuk menangani sampah di kota ini. Jika pengelolaan di hulunya tidak serius, sampah pasti akan terus menumpuk di TPA," katanya.

Kata Pemkot Yogyakarta

Di sisi lain Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengaku siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh Kementerian Lingkungan Hidup, untuk melakukan klarifikasi.

"Ya engga apa-apa, kami kan nanti bisa klarifikasi. Kami sudah berbuat sudah berusaha cuma belum bisa mengklirkan, karena kalau kami punya tempat selesai. Tapi kan kota (Yogyakarta) enggak punya lokasi untuk leluasan untuk pengelolaan sampah," ujar Sugeng.

Menurut Sugeng kondisi di Kota Yogyakarta dengan kabupaten di DIY sangatlah berbeda. Di kabupaten-kabupaten masih memiliki lahan yang luas untuk mengolah sampah.

Berbeda di Kota Yogyakarta, dimana lahan untuk mengolah sampah sangat terbatas.

"Kalau kami di kabupaten mungkin enggak masalah karena lahannya masih luas, lah kota (Yogyakarta) itu kan tempatnya enggak ada ya. Jadi tempat yang ada aja ini kita kondisikan hati-hati supaya masyarakat ini tidak menolak. Karena itu ada di pemukiman masyarakat," kata dia.

Untuk diketahui Pemkot Yogyakarta saat ini memiliki 4 TPST, yakni Kranon, Karangmiri, Nitikan, dan meminjam lahan di area Piyungan untuk mengolah sampah.

Pemkot Yogyakarta juga sudah berusaha untuk menjalin kerja sama pengolahan sampah dengan daerah lain, namun belum ada daerah yang mau bekerja sama.

"Kita mau membuang keluar aja juga bingung karena di luar juga enggak ada yang mau bekerja sama dengan kita," ujarnya.

Penumpukan sampah terjadi pasca TPA Piyungan ditutup, namun dia tidak mempermasalahkan penutupan TPA Piyungan.

"Ya gapapa karena itu instruksi nasional bahwa sampah itu merupakan otonomi di kabupaten kota ya kita welcome dengan kebijakan itu. Cuma artinya kita enggak bisa lagi leluasa seperti dulu terus membuang. Jadi konsepnya kami tidak membuang sampah, mengelola sampah," pungkasnya.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Said Didu, Gufroni menilai, pelaporan terhadap kliennya karena mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebab, kritik yang dilontarkan Said Didu dianggap bentuk ekspresi dari warga yang dijamin oleh undang-undang.

"Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Gangguan atau intervensi terhadap pendapat individu, termasuk melalui proses hukum, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," ujar Gufroni saat dikonfirmasi, Senin (18/11/2024).

Gufroni menjelaskan, Said Didu dikenal sebagai sosok yang kerap mengkritisi proyek pembangunan nasional yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Selain PSN PIK-2, Said Didu juga pernah menyoroti proyek Rempang Eco City, Bandara Kertajati, dan Tol Becakayu. Kritik itu, adalah bentuk partisipasi warga dalam negara demokratis.

"Proses hukum terhadap Said Didu tidak bertujuan untuk menegakkan hukum, melainkan untuk membungkam kritik yang disampaikan terhadap proyek pembangunan," jelas dia.

Maka dari itu, dia mempertanyakan relevansi pihak pelapor, dalam hal ini adalah Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Maskota.

Menurutnya, pernyataan Said Didu tentang PSN PIK-2 sama sekali tidak pernah menyebut nama Maskota.

Diketahui, Said Didu, dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang, Selasa (19/11/2024) pukul 10.00 WIB.

Pemanggilan tersebut atas laporan dugaan penyebaran fitnah terkait kritiknya soal Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk 2 (PSN PIK-2).

"Benar, besok akan dilakukan proses pemeriksaan," ujar Kapolresta Tangerang Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono kepada Kompas.com, Senin (18/11/2024).

Said Didu dilaporkan melanggar Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik dan fitnah.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas belum bisa memastikan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN terbit dalam waktu dekat. Menurutnya, terbitnya keppres itu tergantung dari Presiden Prabowo Subianto dan kesiapan infrastruktur di IKN .

"Ya tergantung Presiden dan kesiapan infrastruktur yang terkait dengan kesiapan infrastruktur yang ada di IKN, ya, kan?" kata Supratman saat ditemui seusai raker bersama Baleg DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Supratman berkata, penerbitan keppres itu seperti pernyataan Prabowo yang akan merampungkan pembangunan di IKN selama 4 tahun. Dia pun menilai, keppres itu akan terbit bila gedung dan kantor lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif telah terbangun di IKN.

"Ya kalau itu kan sudah clear pernyataan Presiden, ya kan? Bahwa keppres itu akan ditandatangani setelah seluruh infrastruktur minimal, infrastruktur minimal dari tiga cabang kekuasaan itu sudah terbangun," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan Jakarta masih berstatus ibu kota negara sepanjang belum diterbitkannya keputusan presiden (keppres) terkait ibu kota negara.

Hal itu ditegaskan Tito seusai rapat kerja (raker) bersama Baleg DPR RI, Senin (18/11/2024). Dalam forum itu, pemerintah sepakat RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang diusulkan oleh DPR RI.

Ia menjelaskan bahwa status ibu kota negara dari Jakarta akan pindah ke IKN bila sudah ada keppres. Dalam klausul itu, Tito menilai, perlunya payung hukum untuk menegaskan nomenklatur jabatan di Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu kota (DKI).

"Nah, maka ini kan mau ada pilgub nih, 27 November, ini Pilgub DKI apa Pilgub DKJ gitu. Kemudian kan ada DPRD-nya dari DKI atau DPRD DKJ. Dulu DPRD DKI kan. Nah sama, ada DPD RI, DPR RI Dapil DKI atau DKJ. Nah, sekarang statusnya itu sebelum pindah IKN ya dengan Keppres, gubernurnya namanya Gubernur DKI, DPRD-nya DPRD DKI, kemudian yang lain juga," tutur Tito.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota hingga saat ini. Apalagi, kata Tito, UU IKN mengatur bahwa pemindahan ibu kota akan berlaku setelah ada Keppres.

"(Ibu kota) masih di Jakarta. Kan di situ ada satu pasal di Undang-Undang IKN, bahwa status ibu kota dari Jakarta IKN akan ditetapkan dengan keppres," kata Tito.



Diketahui, pada 25 April 2024 Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Namun, dalam bagian Ketentuan Peralihan, tepatnya Pasal 63, disebutkan bahwa Provinsi DKJ tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keppres mengenai pemindahan ibu kota.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bekas pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Muhammad Abduh mengaku pernah diancam status kepegawaiannya tidak diperpanjang jika tidak mengikuti "aturan main" terkait praktik pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) KPK.

Keterangan itu Abduh sampaikan ketika diperiksa sebagai terdakwa dugaan pungli di Rutan KPK, Senin (18/11/2024).

Awalnya, jaksa penuntut umum KPK mengkonfirmasi bahwa Abduh diterima di KPK sebagai pegawati tidak tetap (PTT). Berbeda dengan pegawai lain, PTT dinilai level paling bawah.

"Sebelumnya saya outsourcing di luar kemudian saya lamar di KPK sebagai PTT," kata Abduh di Pengadilan Tipikor Jalarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Abduh kemudian menjelaskan, sebagai PTT ia harus menjalani evaluasi setiap setahun sekali untuk memperpanjang status kepegawaian yang sementara itu.

Evaluasi diberikan oleh rekan kerja dan atasannya sebanyak dua tingkat. Dalam hal ini, Abduh dievaluasi oleh Hengki Tobing yang menjabat Kepala Keamanan dan Ketertiban (Kamtib) KPK.

Abduh mengaku terus bekerja sesuai dengan prosedur sejak bergabung ke KPK pada 2018 hingga 2019.

Pada 2019, ia pun sempat menyita banyak telepon seluler (ponsel) karena ada banyak tahanna yang kedapatan membawa ponsel saat KPK menggelar inspeksi mendadak.

Namun, beberapa hari kemudian ia justru dipanggil oleh Abduh yang mencecarnya terkait sidak tersebut. Ia ditegur atasannya itu lantaran mengambil handphone dari para tahanan.

"Pak Hengki negur saya. Kemarin sidak? Iya, saya bilang sidak. Banyak? Banyak. Kamu ambil HP? Saya ambil HP," kata Abduh menceritakan percakapanjya dengan Hengki.

Dalam pertemuan itu, Hengki yang berwenang mengevaluasi Abduh mengancam anak buahnya itu untuk tidak terlalu mengikuti aturan.

"Saya ditegur (Hengki), lu kerja di rutan di sini, disampaikan pada saya saat itu, di sini enggak usah keras-keras. Teman-teman lu itu sama semua sudah terima," ujar Abduh mengutip pesan Hengki.

"Lah lu belum terima, enggak usah keras-keras. Kalau mau diperpanjang ikuti aturan yang main," kata Abduh lagi menirukan Hengki.

Jaksa lantas menanyakan kenapa ia masih saja menerma uang hasil pungli ketika sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di KPK.

Menurut Abduh, ia menerima uang itu karena sudah terlanjur dan hanya menempati posisi paling bawah di struktur petugas Rutan KPK.