YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mendeportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX pada 5 Februari 2025.

Tindakan deportasi ini setelah MX mengganggu ketertiban umum di villa sekitar kawasan objek wisata Watu Paris, Kabupaten Gunungkidul.

"Sebelum dilakukan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, kami lakukan langkah pendalaman yang komprehensif terhadap laporan yang kami terima," ujar Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Tedy Riyandi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/02/2025).

WNA asal China inisial MX tiba di Indonesia pada 23 Januari 2025 dengan Visa Kunjungan. Saat menginap di villa sekitar objek wisata Watu Paris, Gunungkidul, MX menganggu ketertiban umum dengan mencopot pakaiannya, merusak meja dan merusak cendela.

Polsek Purwosari yang mendapat laporan dari masyarakat lantas mengamankan MX. Setelah itu Polsek Purwosari menyerahkan Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pada 30 Januari 2025.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta kemudian melakukan pemeriksaan terhadap MX.

Hasil pemeriksaan diputuskan MX dikenakan tindakan administratif Keimigrasian beupa deportasi dan masuk ke dalam daftar penangkalan sesuai Pasal 75 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tedy menuturkan, langkah-langkah pendalaman yang dilakukan antara lain pemeriksaan intensif para pihak, penyusunan berita acara dan koordinasi dengan aparat terkait serta Ditjen Imigrasi Pusat.

"Sehingga Kami memiliki cukup bukti dalam memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum," ucapnya.

Proses deportasi Warga Negara Asing (WNA) asal China berinisial MX berjalan dengan lancar. Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta membawa MX ke Bandara Soekarno-Hatta.

Setelah itu tim mendampingi MX dalam proses check-in dan penyelesaian administrasi deportasi di Kantor Riksa III Imigrasi Soekarno Hatta.

MX kemudian diterbangkan ke Xiamen, Tiongkok, sebelum melanjutkan penerbangan domestik ke Wuhan.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

"Pemeriksaan secara internal sudah kami lakukan baik di lapas, dari kantor wilayah, maupun dari Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan di medio Januari," ujar Kelik Sulistyanto dalam jumpa pers di Polresta Sleman.

Saat ini, MRP telah diberhentikan sementara.

Sanksi disiplin akan menunggu putusan pengadilan.

"Saat ini yang bersangkutan sudah diberhentikan sementara, nanti untuk sanksi disiplin menunggu pengadilan berketapan hukum tetap," pungkasnya.

Sebelumnya, Polresta Sleman menyelidiki dugaan pungutan liar di Lapas Kelas II B Sleman berdasarkan laporan dari keluarga warga binaan.

"Itu (dugaan pungutan liar) lagi dalam proses penyelidikan," ujar Kasat Reskrim Polresta Sleman, AKP Riski Adrian, pada Selasa (21/05/2024).

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta, Agung Aribawa, menambahkan bahwa pelanggaran kedisiplinan ini dilakukan oleh satu oknum pegawai yang merupakan pejabat struktural di Lapas Kelas II B Sleman.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," tandasnya.

Aribawa juga mengungkapkan bahwa modus pungutan liar ini melibatkan kesepakatan dengan warga binaan untuk mendapatkan layanan tertentu, seperti kamar yang lebih baik di lapas.

"Oknum inisial M melakukan pelanggaran kedisiplinan dalam bentuk pungutan liar," ungkapnya.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polresta Sleman telah menetapkan satu orang sebagai tersangka dalam dugaan pungutan liar (pungli) di Lapas Kelas IIB Sleman, yang dikenal sebagai Lapas Cebongan.

Dalam kasus ini, polisi menemukan adanya ancaman dan pemukulan yang dilakukan oleh pelaku.

Kasat Reskrim Polresta Sleman AKP Riski Adrian menjelaskan bahwa penyelidikan dimulai pada Desember 2023 setelah pihaknya menerima aduan terkait pungutan liar di Lapas Kelas IIB Sleman.

"Kita melakukan penyelidikan kurang lebih tujuh bulan. Pada 3 Juni 2024, kami memiliki keyakinan bahwa kami menjumpai suatu tindak pidana korupsi dari laporan tersebut," ungkapnya dalam jumpa pers pada Rabu (20/11/2024).

Riski Adrian menambahkan bahwa setelah ditingkatkan menjadi penyidikan, satu orang ditetapkan sebagai tersangka.

Tersangka berinisial MRP, yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) di Lapas Kelas IIB Sleman. Saat kejadian, pelaku menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP).

"Waktu melakukan kegiatan tersebut, pelaku memiliki jabatan sebagai Kepala KPLP di Lapas Kelas II Cebongan," ucapnya.

Sebanyak 53 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk satu orang ahli pidana.

Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkap modus operandi tersangka yang melibatkan pengancaman, pemukulan, dan permintaan uang dari tahanan dan narapidana.

"Modus yang dilakukan tersangka terhadap para tahanan dan narapidana yaitu melakukan pengancaman, melakukan pemukulan, meminta uang," jelas Riski Adrian.

Aksi pungli ini berlangsung dari 8 November 2022 hingga 16 November 2023, dengan total uang hasil pungutan liar mencapai lebih dari Rp 700 juta.

"Dari total uang yang dilakukan oleh tersangka terhitung dari 8 November 2022 sampai 16 November 2023, itu sebanyak Rp 730.250.000," kata Riski Adrian.

Riski Adrian juga menjelaskan bahwa tersangka mampu menekan tahanan dan narapidana dengan memanfaatkan jabatannya.

"Dia memiliki kewenangan. Jadi dengan menjabat sebagai kepala satuan pengamanan, dia memanfaatkan upaya-upaya ini," tuturnya.

Kepala Lapas Kelas II B Sleman, Kelik Sulistyanto, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan internal terkait pelanggaran tugas dan fungsi yang dilakukan oleh MRP.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kanwil Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Agung Rektono Seto, mengonfirmasi bahwa terpidana mati kasus narkoba, Mary Jane Fiesta Veloso, masih berada di Lapas Perempuan Yogyakarta.

"Saat ini yang bersangkutan masih menjadi tahanan di Lapas Perempuan Yogyakarta, dan tidak ataupun belum dibebaskan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kanwil DIY pada Rabu (20/11/2024).

Agung menjelaskan bahwa status Mary Jane adalah tahanan titipan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Yogyakarta.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," kata dia.

"Sepertinya kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane ini adalah titipan Kejaksaan," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemindahan Mary Jane.

"Belum ada, masih di sana. Masih di Lapas Perempuan," tegasnya.

Agung melanjutkan bahwa sampai saat ini, Mary Jane belum melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah Filipina, meskipun ia sempat beberapa kali berkomunikasi dengan keluarganya.

"Tidak ada, tidak ada. Kalau kunjungan keluarga ada pernah ya. Tapi kalau pemerintah setahu saya tidak ada pertemuan resmi terkait dengan pembebasan Mary Jane," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan bahwa Mary Jane Veloso akan segera pulang ke negaranya.

Merespons pengumuman tersebut, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIB Yogyakarta, Evi Loliancy menyatakan bahwa pihaknya belum mengetahui informasi tersebut.

Ia juga menekankan bahwa belum ada petunjuk atau arahan terkait pembebasan Mary Jane dari pemerintah pusat.

"Kami sampaikan kami tidak tahu pemberitaan tersebut, dan memang belum ada pemberitahuan petunjuk atau arahan," kata Evi saat dihubungi wartawan melalui telepon pada hari yang sama.