JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.

KOMPAS.com - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan-RB) Purwadi Arianto menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.

Menurutnya, transparansi dalam informasi publik mengenai kinerja birokrasi memungkinkan masyarakat untuk memantau secara langsung apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah.

Purwadi menjelaskan bahwa empat unit kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memiliki peran krusial dalam merancang dan melaksanakan kebijakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

“Ini termasuk penguatan kualitas pelayanan, pengurangan birokrasi yang berbelit, manajemen aparatur sipil negara (ASN), penataan kelembagaan, serta penerapan prinsip-prinsip good governance,” ujarnya saat menerima Visitasi Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (28/11/2024).

Purwadi menjelaskan bahwa inovasi dalam keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB telah berkembang pesat, berkat percepatan penyampaian informasi yang memanfaatkan berbagai platform digital terbaru untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama kalangan milenial.

Selain itu, berbagai kolaborasi juga dilakukan untuk memperkuat kualitas informasi yang disampaikan.

“Keterbukaan informasi publik dapat (diperkuat) melalui digitalisasi, khususnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Informasi terkait birokrasi dapat lebih mudah diakses dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),” ucap Purwadi.

Mantan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri ini juga percaya bahwa tren keterbukaan informasi akan terus berkembang positif, seiring dengan semakin intensifnya penerapan SPBE.

“Dengan percepatan penerapan SPBE oleh Kemenpan-RB, saya yakin keterbukaan informasi akan semakin optimal di seluruh level pemerintahan,” tutur Purwadi.

Strategi keterbukaan informasi publik di Kemenpan-RB

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa strategi keterbukaan informasi publik dilakukan secara konsisten sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kemenpan-RB 2020-2024.

Melalui berbagai inisiatif dan program strategis, kata dia, Kemenpan-RB berkomitmen untuk memberikan layanan informasi yang terintegrasi dan transparan.

Kemenpan-RB juga meluncurkan program ‘Bisa Tanya’ sebagai salah satu saluran untuk memperkuat keterbukaan informasi publik.

‘Bisa Tanya’ berfungsi sebagai platform bagi para pemangku kepentingan Kemenpan-RB untuk memperdalam pemahaman mengenai kebijakan yang ada. Program ini dilengkapi dengan sesi tanya jawab interaktif, yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada publik.

“Sejak adanya program ‘Bisa Tanya’ terkait Kebijakan PANRB, jumlah kunjungan tamu langsung ke Kemenpan-RB telah berkurang hingga 17 kali lipat. Hal ini berpotensi menghemat anggaran perjalanan dinas kementerian atau lembaga, pemerintah daerah (pemda) provinsi, kabupaten, atau kota ke Kemenpan-RB,” jelas Erwan.

Penghematan tersebut, lanjut dia, dapat dialihkan untuk mendanai kegiatan lain yang lebih langsung berdampak pada pelayanan masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting.

Apresiasi dari Komisi Informasi Pusat

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyuda memberikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB dalam meningkatkan keterbukaan informasi.

Menurutnya, upaya Kemenpan-RB dalam memfasilitasi akses informasi publik bisa dijadikan contoh bagi kementerian dan lembaga lainnya.

“Kami selalu menekankan bahwa KIP bukan kompetisi. Kami berharap kementerian dan lembaga yang memiliki predikat informatif dapat menjadi role model bagi yang lainnya. Dengan begitu, pemenuhan keterbukaan informasi publik oleh seluruh penyelenggara negara dan badan publik akan lebih optimal,” kata Arya.

Senada dengan Arya, Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi KIP Rospita Vici Paulyn juga menyatakan bahwa Kemenpan-RB secara konsisten mendorong keterbukaan informasi publik, baik melalui kebijakan, sarana, maupun prasarana, termasuk layanan informasi baik secara langsung maupun online.

Ia berharap langkah strategis Kemenpan-RB bisa ditularkan kepada berbagai instansi dan stakeholder lainnya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor pemerintahan.

Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mengungkapkan bahwa kliennya tidak dapat menghadiri panggilan pemeriksaan penyidik Polri karena menghadiri pengajian.

“Pada saat yang bersamaan, pada setiap hari Kamis di rumah beliau itu ada pengajian rutin bersama anak yatim, dan kebetulan juga ada keponakan beliau meninggal dan dilakukan semacam sedekah tujuh hari. Jadi, pada saat yang bersamaan, ada kegiatan yang tidak bisa dia tinggalkan," kata Ian dalam konferensi pers di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan, Kamis.

Ia juga mengungkapkan bahwa kliennya telah diperiksa sebanyak kurang lebih tujuh kali, dan dua di antaranya adalah ketika Firli berstatus sebagai saksi.

"Dari mulai 9 Oktober 2023 pada saat surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya, kemudian tanggal 23 November 2023 beliau ditetapkan sebagai tersangka sampai hari ini, ada panggilan yang kesekian kali oleh pihak Polda Metro Jaya terhadap beliau," ujarnya.

Diketahui, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua KPK Firli Bahuri di Bareskrim Polri pada Kamis ini pukul 10.00 WIB.

Alasan Firli Bahuri diperiksa di Bareskrim Polri karena penanganan kasus ini ditangani oleh tim penyidik gabungan dari Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Polda Metro Jaya dan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Pemeriksaan Firli tersebut dilakukan guna melengkapi berkas perkara tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Akan tetapi, berdasarkan pantauan ANTARA di Gedung Bareskrim Polri, Firli tampak tidak hadir dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya, Ian Iskandar.

Adapun sebelum mendatangi Bareskrim Polri, Ian Iskandar juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa Firli tidak bisa diperiksa pada hari ini.

Sebelumnya, Firli tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Firli disangkakan melanggar ketentuan Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Firli juga dijerat dengan Pasal 36 pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK berisi tentang larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi.

Hukumannya terdapat dalam Pasal 36 juncto 65 UU KPK, yaitu setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Pemerintah Indonesia dan Filipina sepakat melakukan transfer of prisoner atau pemindahan tahanan. Pada perjanjian itu, pemerintah Indonesia akan memulangkan Hector Aldean Pantollana (HAP) buronan kasus operasi kasino dan scamming.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Untung mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dan pemerintah Filipina telah bernegosiasi untuk bertukar memulangkan tahanan WNI yang ada di Filipina terkait kasus judi daring, Handoyo Salman.

"Memang kami terus terang melakukan pertukaran tahanan atas pelaku-pelaku yang saat ini sedang menjadi hot issue, dari kita yaitu pelaku-pelaku judi online. Kemarin sudah kita informasikan di press release juga, ada HS atau Handoyo Salman," kata Untung.
Untung menjelaskan bahwa tersangka HAP telah melakukan tindak kejahatan berupa scamming kasino atau perjudian daring. Tersangka HAP diketahui telah menjadi dalang kejahatan atas penipuan kasino besar-besaran dan diduga menggelapkan dana Rp4 miliar dari 10.000 investor.

"Saudara Hector ini melakukan tindak pidana scamming kemudian kasino dan berbagai kejahatan yang lainnya yang semuanya daftarnya ada di pihak interpol Filipina, Kolonel Madamba. Tentunya yang bersangkutan harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya," jelasnya.

Untung mengatakan, HAP yang akan segera dipulangkan ke negeri asalnya itu lalu ditukar dengan buronan judi online Handoyo Salman (HS).

"Untuk secara teknis lengkapnya memang ada di polisi atase Filipina maupun atas kepolisian Republik Indonesia yang berada di Manila," ungkapnya.

Proses transfer tahanan melibatkan Imigrasi

Proses pertukaran narapidana antara Indonesia dan Filipina juga dilakukan dengan melibatkan pihak Imigrasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Hal ini sangat dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian sebagaimana diatur di pasal 75 ayat 3," jelas Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam.

Godam mengatakan Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk berperan aktif serta bersinergi dengan stakeholder dalam negeri dan luar negeri untuk menangani persoalan transfer tersangka antarnegara baik dengan status buronan atau terpidana kasus kejahatan internasional.

"Dalam Hal ini Kepolisian dan APH serta kepolisian internasional terus berkoordinasi untuk mendeteksi, baik itu WNI yang akan melarikan diri maupun WNA yang masuk ke wilayah Indonesia untuk bersembunyi dari proses penegakan hukum di negaranya, dengan status sebagai buronan atau red notice terutama pelaku kejahatan internasional,” tandasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(PRI)

Menteri Koordinator Bidang Hukum Ham Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut terpidana mati kasus narkotika asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dikembalikan ke negaranya, tetap dengan status sebagai terpidana.

Yusril menyatakan, pemerintah Filipina sudah menyetujui pemerintah Indonesia tidak akan melakukan komutasi hukuman mati, atau perubahan hukuman terhadap terpidana mati kasus narkotika tersebut.

Ditemui dikantornya, Kamis siang, Yusril menyebut, rencananya, terpidana mati Mary Jane akan dikembalikan ke negaranya Filipina, untuk menjalani sisa hukuman, pada Desember 2024.

Usai dikembalikan ke Filipina, Mary Jane, sudah tidak dapat lagi masuk ke Indonesia, dengan alasan apapun.

BENGKULU, KOMPAS.com - Secarik kertas putih dikirimkan Gubernur Bengkulu yang juga calon gubernur petahana Bengkulu Rohidin Mersyah, dari balik Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui Rohidin dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Sabtu (23/11/2024).

Surat tersebut bertuliskan:

Tim Pemenangan/Simpatisan ROMER

Kita telah berjuang dengan segala kemampuan dan kondisi hari ini harus kita terima. Kita harus tetap semangat, kompak dan yakin bahwa niat baik kita untuk membangun Bengkulu akan terus ada.

Saya selalu ada untuk kalian semua.

Jakarta, 28-11-2024

Rohidin Mersyah

Juru bicara tim pemenangan Rohidin Mersyah-Meriani, Usin Abdisyah Sembiring, membenarkan surat itu merupakan tulisan tangan Rohidin yang dikirim dari sel tahanan KPK.

"Surat ditulis dari ruang tahanan KPK, lalu dititipkan ke pengacara, lalu kami terima dan kami sebar," ujar Usin saat dikonfirmasi melalui telepon, Kamis (28/11/2024).

Ia mengatakan, surat itu sebagai bentuk ketegaran Rohidin menjalani proses hukum di KPK.

Medan -

Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Sumatera Utara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Medan, dan Kepala Cabang BRI Gatot Subroto bersama-sama meresmikan ruang layanan publik pada Kantor Imigrasi Medan. Ruang layanan ini adalah hasil program Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Peresmian ini berlangsung pada hari Kamis (28/11/2024) di pelataran Rooftop Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Hadir dalam kegiatan yaitu perwakilan dari cabang BRI, pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan perwakilan masyarakat.

Program CSR yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan berupa fasilitas dan sarana ruang tunggu yang akan digunakan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pemohon paspor. Ruang tunggu ini memanfaatkan rooftop sebagai salah satu solusi keterbatasan ruang gerak publik pemohon sebagai dampak pembangunan jalan di depan wilayah kantor yang masih berlangsung.

Hasil CSR ini merupakan bagian dari komitmen BRI untuk mendukung program Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Wahyu Hidayat, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada BRI atas dukungan yang diberikan.

"Kami sangat mengapresiasi dukungan dari BRI yang telah menunjukkan kepedulian terhadap pelayanan publik di bidang keimigrasian. Dengan adanya CSR ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat, terutama dalam hal pengurusan dokumen imigrasi. Kami juga berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk kedua belah pihak," ujar Wahyu Hidayat saat kegiatan.

Kepala Cabang BRI Gatot Subroto, Wisnu Wirawan, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami percaya bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi Kantor Imigrasi, tetapi juga bagi masyarakat yang membutuhkan layanan keimigrasian. Kami berharap fasilitas baru ini dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi para pemohon paspor," ungkap Wisnu Wirawan.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Sumatera Utara, Yan Welly Wiguna, juga menyampaikan terimakasih kepada pihak BRI. Dia berharap ruang tunggu ini meningkatkan kenyamanan pengunjung di Kantor Imigrasi Medan.

"Kami berterimakasih sebesar-besarnya atas kepedulian BRI yang telah mewujudkan ruang tunggu yang sama-sama dapat kita nikmati saat ini dan kiranya dapat mengurangi kepadatan di area ruang tunggu utama," ucapnya.

"Kami juga berharap, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan sebagai satu-satunya satuan kerja imigrasi yang sudah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) agar ke depannya dapat memanfaatkan dan memelihara fasilitas ruang tunggu ini dengan sebaik-baiknya, dan kiranya ruang ini bisa menjadi ruang multifungsi bagi para staf dan pengunjung," imbuhnya.

Dengan adanya kolaborasi antara Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan dan BRI Peduli melalui program CSR ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keimigrasian.

Pihak BRI juga memberikan bantuan sembako kepada perwakilan masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian BRI terhadap warga lingkungan.

"Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua pihak," jelasnya.

(afb/afb)

AMBON, iNewsAmbon.id - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku menggandeng Universitas Pattimura (Unpatti) dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah Maluku.

“Kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT Maluku,” ungkap Ketua FKPT Maluku, Abd Rauf, di Ambon, Selasa (26/11/2024).

Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan inisiatif Direktorat Pencegahan dalam rangka pelaksanaan program kerja Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi. Tema yang diusung adalah "Bersama Kita Tingkatkan Kinerja Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Maluku."

Abd Rauf menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam memutus rantai radikalisme dan terorisme. 

Menurutnya, masyarakat memiliki peran besar dalam membangun “imunitas” terhadap paham radikal dengan pendekatan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pattimura, Nur Aida Kubangun, menyoroti peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran radikalisme.

Ia menyatakan, mahasiswa adalah agen perubahan yang memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat dari pengaruh paham radikal.

"Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kerja sama antara berbagai pihak dalam mewujudkan Maluku yang aman dan bebas dari ancaman terorisme," ujarnya. 

Editor : Nevy Hetharia

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyayangkan masih adanya stigma terhadap perempuan yang bekerja membela hak asasi manusia.

"Ada semacam stigma terhadap perempuan pembela HAM yang tidak dikenakan pada laki-laki pembela HAM," kata Anggota Komnas Perempuan Theresia Iswarini dalam acara diskusi publik bertajuk "Perempuan Pembela HAM: Meneguhkan Solidaritas dan Gerakan Perempuan di ASEAN", di Jakarta, Kamis.

Pihaknya mencontohkan adanya anggapan perempuan seharusnya bekerja di rumah saja, sehingga perempuan pembela HAM dianggap bukan perempuan baik-baik karena mereka bekerja di luar rumah.

"Padahal perempuan pembela HAM di desa seringkali dia melakukan pertemuan dengan komunitas, mendatangi pelosok. Perempuan yang sering keluar rumah dianggap bukan perempuan baik," kata Theresia Iswarini.

Dia menambahkan, dalam melakukan kerja-kerja membela HAM, baik perempuan dan laki-laki kerap mendapatkan kekerasan maupun intimidasi.

Namun bedanya, perempuan pembela HAM juga mendapatkan kekerasan seksual, selain kekerasan fisik.

"Ada keunikan serangan terhadap perempuan pembela HAM dibanding laki-laki pembela HAM. Mereka sama-sama dapat kekerasan fisik, tapi laki-laki tidak mendapat serangan seksual. Perempuan dapat serangan seksual, atau serangan terhadap identitas gendernya sebagai perempuan," kata Theresia Iswarini.

Terkait hal ini, Komnas Perempuan memandang perlunya perlindungan terhadap kerja-kerja perempuan pembela HAM.

"Berharap ke depan kita makin memperkuat perempuan pembela HAM, mengingat di Indonesia sendiri kebijakan untuk perlindungan perempuan pembela HAM itu masih belum kuat," kata dia.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang melindungi keberadaan perempuan pembela HAM.*

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

WASHINGTON - Seorang hakim federal di Washington, DC, telah membatalkan kasus pidana yang diajukan terhadap Presiden terpilih Donald Trump pada tahun 2023 terkait dengan campur tangan dalam hasil pemilu 2020.

Menang Pemilu, 5 Alasan Jaksa AS Batalkan Tuntutan Hukum Trump

1. Konstitusi Melarang Penuntutan Presiden yang Menjabat

Kasus terhadap Trump berakhir setelah Jaksa Khusus AS Jack Smith meminta agar kasus tersebut dibatalkan atas dasar kebijakan Departemen Kehakiman AS yang melarang penuntutan presiden saat masih menjabat.

Kasus pidana federal terpisah yang terkait dengan kesalahan penanganan dokumen rahasia, yang juga diajukan oleh Smith, sebelumnya dibatalkan pada tanggal 15 Juli oleh Hakim Distrik AS Aileen Cannon di Florida. Ia mengutip alasan konstitusional. Dalam keputusannya, Hakim Cannon menyatakan bahwa penunjukan penasihat khusus Jack Smith melanggar Konstitusi.

Smith telah mengajukan banding ini ke Pengadilan Banding untuk Sirkuit ke-11, tetapi sekarang juga meminta agar kasus terhadap Trump dibatalkan. Banding terkait dengan para terdakwa lainnya akan terus berlanjut.

Dalam pengajuan enam halaman ke pengadilan pada hari Senin, pernyataan Smith berbunyi: "Sudah lama menjadi posisi Departemen Kehakiman bahwa Konstitusi Amerika Serikat melarang dakwaan federal dan penuntutan pidana berikutnya terhadap Presiden yang sedang menjabat."

2. Trump Terjerat Skandal Intervensi dalam Pemilu 2020

Pada tahun 2022, Smith ditugaskan oleh komite DPR AS untuk menyelidiki dugaan upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilihan 2020 sebelum serangan berdarah di US Capitol oleh para pendukungnya pada tanggal 6 Januari 2021.

Tahun berikutnya, Smith mendakwa Trump dengan empat tuduhan kejahatan, termasuk konspirasi untuk menipu AS dan konspirasi untuk menghalangi proses resmi.

Hakim Federal Tanya Chutkan menjadwalkan persidangan di Washington, DC, pada bulan Maret, yang ditunda setelah Trump mengatakan bahwa ia berhak atas kekebalan sebagai mantan presiden.

Pada bulan Juli, Mahkamah Agung berpihak pada argumen Trump, memberikan presiden kekebalan yang luas dari tuntutan hukum, bahkan untuk kejahatan yang bersifat pribadi yang dapat dibuktikan kaitannya dengan pekerjaan tersebut.

Smith mengajukan kembali kasus tersebut pada bulan Agustus, dengan alasan bahwa kejahatan yang dituduhkan tidak ada hubungannya dengan tugas resmi mantan presiden tersebut.

3. Kasus Dokumen Rahasia

Dalam kasus yang diajukan di Florida pada tahun 2022, Smith juga mendakwa Trump dengan menimbun dokumen rahasia di perkebunannya di Mar-a-Lago di Florida dan menghalangi upaya FBI untuk memulihkannya.

Agen FBI berhasil memulihkan lebih dari 100 catatan rahasia, dan pengacara Trump akhirnya menyerahkan empat dokumen lagi yang ditemukan di kamar tidurnya.

Pada bulan Juli, Hakim Federal Aileen Cannon yang berkantor di Florida, yang dinominasikan untuk menjadi hakim oleh Trump pada tahun 2020, menolak tuduhan tersebut, dengan memutuskan bahwa penunjukan Smith sebagai jaksa belum disetujui oleh Kongres dan, oleh karena itu, tidak konstitusional.

4. Kasus Uang Tutup Mulut Stormy Daniels

Setelah dinyatakan bersalah oleh juri Manhattan pada bulan Mei atas semua 34 tuduhan yang ditujukan kepadanya terkait dengan pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels sebelum pemilihan presiden 2016, Trump akan menjadi presiden pertama yang memasuki Gedung Putih dengan catatan kriminal. Secara teori, Trump dapat dijatuhi hukuman penjara empat tahun tetapi, yang terpenting, ia belum dijatuhi hukuman.

Pada tanggal 19 November, Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan memberi tahu Hakim Juan Merchan bahwa mereka akan menunda hukuman Trump, yang awalnya dijadwalkan pada tanggal 26 November.

Hakim Juan Merchan kemudian menunda hukuman Trump tanpa batas waktu pada tanggal 22 November dan mengizinkan presiden terpilih untuk mengajukan mosi yang meminta pembatalan kasus tersebut.

5. Kasus Georgia

Trump juga menghadapi tuntutan pidana atas upayanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 di negara bagian medan pertempuran Georgia.

Joe Biden menang tipis di negara bagian dan kursi kepresidenan, tetapi Trump dan sekutunya diduga menyebarkan informasi yang salah tentang kecurangan pemilih, menekan pejabat dan anggota parlemen Georgia untuk membalikkan hasil.

Tahun lalu, Jaksa Wilayah Fulton County Fani Willis menuduh Trump dan 18 terdakwa lainnya meluncurkan "usaha kriminal" untuk mempertahankan mantan presiden itu tetap berkuasa, mendasarkan tuntutan pada undang-undang pemerasan negara bagian yang dirancang untuk menangani mafia.

Tetapi persidangan berubah menjadi seperti sinetron setelah terungkapnya bahwa Willis memiliki hubungan romantis dengan jaksa khusus Nathan Wade, seorang pria yang disewanya. Pada bulan Januari, Michael Roman, salah satu terdakwa Trump, mengajukan mosi yang menuduhnya melakukan pelanggaran.

Pada bulan Maret, Hakim Pengadilan Tinggi Fulton County Scott McAfee memutuskan bahwa Willis dapat tetap tinggal jika Wade pergi. Wade segera mengajukan pengunduran dirinya, yang memungkinkan Willis ? yang ditegur oleh hakim karena kesalahannya yang "luar biasa" dalam pengambilan keputusan ? untuk terus menuntut kasus tersebut.

Awal bulan itu, McAfee telah membatalkan enam dari 41 dakwaan dalam dakwaan Georgia. Keenamnya berfokus pada apakah Trump dan terdakwa lainnya meminta pejabat terpilih untuk melanggar sumpah jabatan mereka dalam upaya mereka untuk membatalkan hasil pemilu.

Trump dan delapan terdakwa lainnya dalam kasus tersebut kemudian mengajukan mosi kepada Georgia pengadilan banding untuk mendiskualifikasi Willis atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Argumen lisan dijadwalkan pada tanggal 5 Desember.

Tidak jelas apakah sidang akan dilanjutkan. Namun, meskipun Willis tetap menangani kasus tersebut, para ahli hukum mengatakan kecil kemungkinan dia akan dapat mengajukan kasus terhadap Trump saat dia menjabat.

Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan narapidana (napi) warga negara Indonesia yang dipenjara di luar negeri paling banyak terdapat di Malaysia dan Arab Saudi.

"Paling tidak di dua negara ini yang cukup lumayan jumlah WNI yang dipenjara," ucap Yusril dalam acara media gathering di Jakarta, Kamis.

Kendati demikian, Menko Kumham Imipas mengaku belum mengetahui jumlah pasti napi WNI di kedua negara tersebut sehingga pihaknya akan mendata lebih lanjut jumlah WNI yang menjadi napi di negara lain.

Pasalnya, kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Kumham Imipas saat ini belum memiliki data jumlah WNI yang dipenjara di negara lain.

Dengan demikian, kata Yusril, pembahasan permintaan pemindahan napi WNA dengan beberapa negara, seperti Filipina, Australia, hingga Prancis, akan menjadi momentum untuk mendata para napi WNI di negara-negara tersebut.

"Jadi, ini kami juga sambil mendata karena data narapidana asing di sini kami sudah punya. Berapa yang dihukum 20 tahun, berapa dihukum seumur hidup, berapa dihukum mati, kami sudah tahu, hanya WNI di sana kami belum ada datanya," ungkapnya.

Menurut dia, terdapat pula WNI yang dipenjara di Australia. Akan tetapi, di Filipina belum mengetahui apakah ada WNI yang dipenjara di negara tersebut.

Sejauh pengetahuannya, dia menyebutkan hanya mengetahui terdapat WNI dalam daftar pencarian orang (DPO) yang melarikan diri ke Filipina, bukan napi.

Yusril menegaskan bahwa status DPO berbeda dengan napi karena DPO merupakan tersangka dan napi merupakan terpidana yang sudah diputus hukumannya.

Selain itu, sambung dia, DPO merupakan tanggung jawab Kejaksaan Agung serta kepolisian, sedangkan napi berada di bawah tanggung jawab Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Ini dua hal yang berbeda," kata Yusril menegaskan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024