Makassar -

Rencana Wali Kota Makassar Munafri 'Appi' Arifuddin mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait larangan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) menimbulkan pro dan kontra. DPRD Makassar mendukung rencana perda anti-LGBT itu, namun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar justru menolak.

Diketahui, rencana penyusunan perda anti-LGBT kembali mengemuka usai viral 2 pria berciuman di tempat hiburan malam (THM) Helens Play Mart Makassar. Satgas Pengawasan Perizinan Kota Makassar pun turun menyegel sementara THM tersebut pada Rabu (23/4) malam.

"Kami akan mendorong adanya perda LGBT, supaya ini benar-benar, minta maaf yah bukan menyangkut ini itu, tapi kan ini sudah mempertontonkan di muka umum," kata Appi kepada wartawan di Balai Kota Makassar, Kamis (24/4/2025).

Appi mengatakan aksi pria sesama jenis saling berciuman tidak baik bagi generasi muda. Dia mengaku sudah banyak mendapat laporan adanya aksi tidak senonoh di THM yang mesti ditertibkan.

"Lalu ada lagi yang viral perempuan. Minta maaf, perempuan pakai jilbab dicekoki miras. Apa ini? Yang izin-izin (THM) seperti ini, harus ditertibkan," jelasnya.

Dia mengaku mempersilakan THM beroperasi asal sesuai izin dan tetap taat pada norma sosial. Hal ini harus sejalan dengan program Pemkot Makassar di bawah kepemimpinannya yang ingin menjadikan masyarakat Makassar berakhlak mulia.

"Kita selalu bilang dari awal, yang ingin kita bangun adalah akhlak. Ini harus ada pendidikan," imbuh Appi.

Perda Anti-LGBT Bogor Jadi Referensi

DPRD Makassar mendukung pembentukan perda anti-LGBT yang kembali digaungkan Appi. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Makassar Anwar Faruq mengaku Pemkot Makassar bisa mencontoh Pemkot Bogor yang telah menerbitkan perda tersebut.

"Di Bogor sudah ada (perda larangan LGBT), makanya kita mau pelajari juga biar sama-sama belajar, bagaimana bisa menelurkan perda itu," kata Anwar kepada detikSulsel, Jumat (21/4).

Anwar berharap rancangan perda (ranperda) terkait larangan LGBT tersebut bisa dibahas dalam waktu dekat. Pasalnya ranperda tersebut sedianya sempat dibahas di DPRD Makassar.

"Sudah pernah dimunculkan di DPRD cuma masih mendapatkan banyak tantangan, dan sekarang dimunculkan kembali dengan bantuan kerja sama eksekutif dalam hal ini Pak Wali," ucanya.

Ketua DPD PKS Makassar ini mengaku ranperda terkait larangan LGBT sempat masuk dalam program legislasi daerah (prolegda) 2023. Namun ranperda tersebut mandek dibahas setelah ada penolakan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Masih banyak LSM, yang baru aja direncanakan (perdanya) saja, mulai menyatakan perlawanannya atau penentangannya terhadap perda tersebut. Mereka yang pro LGBT," ujarnya.

Namun Anwar menegaskan ranperda larangan LGBT ini sudah urgen untuk dibahas dan diterbitkan regulasinya. Menurut dia, aktivitas LGBT semakin membuat resah masyarakat imbas viralnya 2 pria berciuman di THM.

"Memprihatinkan. Jadi pembentukan perda ini sangat perlu untuk diadakan di Kota Makassar untuk menghindari hal-hal yang melanggar tatanan susila dan norma agama," tutur Anwar.

Anwar menganggap penyimpangan seksual bisa mengakibatkan kesengsaraan. Dia menilai LGBT merupakan penyakit, sehingga yang perlu ditekankan dalam perda itu nantinya adalah fokus pada pencegahan dan pembinaan.

"Mereka ini (LGBT) kan penyakit jadi harus diobati. Jangan dikriminalkan, jangan dikucilkan tetapi harus dibina dengan baik. Sehingga mereka sadar bahwa perilaku tersebut tidak benar," bebernya.

Menurut Anwar, membatasi ruang gerak LGBT termasuk dalam bentuk pembinaan. Anwar khawatir perilaku LGBT yang secara bebas saat ini dikhawatirkan menimbulkan dampak yang lebih luas.

"Kita akan buat perdanya lebih bagus karena dampaknya kalau dibiarkan sangat banyak. Penderita HIV/AIDS didominasi penyuka sesama jenis ini, permintaan miras akan naik, perilaku KDRT akan naik dari perilaku tersebut," tutur Anwar.

Perda Anti-LGBT Dinilai Diskriminatif

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menegaskan menolak pembahasan ranperda terkait larangan LGBT. Pihaknya menganggap regulasi itu diskriminatif dan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

"Inikan sebenarnya ranperda yang memang dulu di tahun 2023 pernah diusulkan untuk dijadikan perda tapi kita menolak, karena menurut kami akan meningkatkan kebencian," tegas Direktur LBH Makassar Abdul Azis Dumpa kepada detikSulsel, Jumat (25/4).

Azis mengatakan sebagian masyarakat keliru memahami orientasi seksual yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual. Kesalahpahaman ini rawan membuat posisi LGBT semakin terpinggirkan.

"Jadi tidak bisa sebenarnya (dibuatkan perda) karena pada faktanya yang terjadi adalah, karena menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual justru memperbanyak lagi peristiwa diskriminasi kepada LGBT," tuturnya.

Pihaknya menilai ranperda LGBT tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Regulasi itu dinilai akan bertentangan dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang justru menyebut LGBT bukan sebagai penyimpangan atau gangguan.

"Kalau (perda) ini dibuat maka akan ada misalnya kegiatan yang sifatnya pengamanan, rehabilitasi, karena dianggap sebagai penyimpangan, seringkali pendekatan pengamanan dan rehabilitasi dilakukan secara represif," ucap Azis.

"Kalau nanti ini kemudian ada perdanya, kelompok LGBT nanti akan sulit mengakses layanan dasar dan pendidikan. Kemudian sulit mendapat pekerjaan kalau misalnya dikatakan LGBT, dia bisa kehilangan pekerjaan dan seterusnya," sambungnya.

Menurut Azis, pemerintah atau aparat penegak hukum seharusnya fokus menegakkan undang-undang hukum pidana yang berlaku tanpa harus memandang orientasi seksual. Dia menegaskan, tindakan asusila bisa dilakukan siapa saja tanpa melihat orientasi seksualnya.

"Kan sudah ada undang-undang hukum pidana. Kalau misalnya mengatakan ada orang yang melakukan tindak pidana tertentu, silakan saja diproses. Artinya, ini tidak ada urgensi sebenarnya apa yang hendak diselesaikan perda ini sehingga mau digolkan lagi," terang Azis.

Dia kembali menegaskan bahwa ranperda anti-LGBT rawan memperburuk keadaan. Hal ini terjadi karena cara pandang keliru yang menganggap LGBT sebagai penyimpangan seksual.

"Jadi menurut kami tidak ada urgensi untuk mendorong perda LGBT ini, justru akan menambah banyaknya pelanggaran HAM terhadap mereka karena stigma diskriminasi," imbuh Azis.

(sar/sar)

JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia DK Jakarta (Kakanwil Kemenham DKJ) Mikael Azedo Harwito audiensi dengan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin di Kantor Wali Kota, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2025).

Dalam kesempatan itu, Mikael menjelaskan salah satu program dari Kementerian HAM, yaitu mainstreaming HAM atau pengarusutamaan hak asasi manusia.

Hal itu bertujuan memberikan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan masyarakat, maupun aparat pemerintah.

"Program mainstreaming HAM ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa hak asasi manusia menjadi prioritas dalam setiap kebijakan dan program pemerintah," kata Mikael.

Munjirin menyambut baik program ini dan menyatakan dukungannya.

"Kami berharap program ini dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Jakarta Selatan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak asasi manusia, saya juga akan mengundang kanwil HAM Jakarta pada rapat koordinasi pimpinan wilayah setiap minggu ketiga dalam bulan untuk menyampaikan materi mainstreaming HAM," kata Munjirin.

Audiensi itu diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan Pemkot Jakarta Selatan, dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta Selatan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Audiensi itu turut dihadiri oleh Kabid Instrumen dan Penguatan HAM Ratna Dumasari, dan Kabid Pelayanan dan Kepatuhan HAM Rulinawaty.

Bandung -

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

(mso/mso)

Jakarta - Puasa Syawal dan puasa Senin Kamis menjadi amalan sunnah yang dianjurkan Rasulullah SAW. Bagaimana hukum menggabungkan dua puasa ini?
(dvs/dvs)

Banda Aceh -

Enam pasangan non-muhrim yang diduga berbuat mesum diamankan tim gabungan yang dipimpin Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal di sebuah hotel. Illiza mengaku penertiban akan terus dilakukan untuk mencegah pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Illiza mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran syariat. Dia memastikan semua pelanggar akan diproses diproses hukum.

"Nggak ada yang kebal hukum di Kota Banda Aceh baik itu pelanggaran syariat maupun pelanggaran lainnya," kata Illiza kepada wartawan di Balai Kota Banda Aceh, Selasa (15/4/2025).

Mantan anggota DPR RI asal Aceh itu menyebutkan pihaknya berencana kembali menghidupkan tim 'pageu gampong' untuk mencegah pelanggaran syariat di desa-desa. Penertiban disebut akan terus dilakukan untuk menjaga Kota Banda Aceh dari pelanggar syariat.

Dalam razia yang berlangsung dinihari tadi, Illiza mengaku sempat berbicara dengan perempuan yang diamankan di sebuah hotel di kawasan Peunayong. Saat itulah tangisnya pecah sehingga dia harus berhenti berbicara beberapa saat.

"Saya sebetulnya sebagai seorang ibu, sebagai perempuan saat saya diskusi dengan salah seorang di situ saya bilang nggak tega tapi saya bilang inilah yang terbaik dari Allah," jelasnya dengan suara terbata-bata.

"Artinya memang saya nggak terbayangkan begitu terlalu berat bagi saya untuk menjalankan hal yang sama seperti dulu, tapi memang nggak ada pilihan, nggak ada pilihan bagi saya kecuali menjalankan dengan sungguh-sungguh," lanjutnya sambil menangis.

Illiza mengaku harus berpikir untuk kembali berani melakukan penertiban pelanggar syariat. "Memang tidak mudah, siapapun itu saya berpikir hal ini tidak mudah. Saya berharap masyarakat kita ini betul-betul mau sadar karena kasusnya terlalu berat saya lihat dengan ekstasi, narkoba, pesta miras dengan musik. Ini sudah rusak sekali peradaban kita," ujar politikus PPP itu.

Sebelumnya, razia yang berlangsung Selasa (15/4/2025) dinihari menyasar eks Terminal Keudah dan hotel di kawasan Peunayong. Razia digelar setelah Pemko Banda Aceh menerima banyak laporan tentang dugaan pelanggaran syariat Islam di ibu kota Provinsi Aceh.

Saat mendatangi bekas Terminal Keudah, tim gabungan menemukan minuman keras serta satu pasangan yang diduga menikah siri. Keduanya dibawa ke kantor polisi syariah untuk dimintai keterangan.

Setelahnya, tim bergerak ke sebuah hotel yang diduga terdapat pasangan non-muhrim. Di sana Illiza menemukan enam pasangan yang diduga mesum.

"Kita mendapatkan banyak muda mudi berpasangan non muhrim yang khalwat, ikhtilat dan pesta ekstasi. Ada 6 pasangan yang kita amankan," kata Illiza kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Banda Aceh.

Dari 12 orang yang diamankan, enam di antaranya disebut positif menggunakan narkoba sehingga diserahkan ke BNN. Illiza menyebutkan pihaknya juga akan melakukan tes HIV-AIDS terhadap mereka yang diamankan.

(agse/nkm)

Jakarta -

Puasa Syawal adalah ibadah sunnah yang dianjurkan pada bulan Syawal. Banyak keutamaan yang terkandung dari amalan ini, salah satunya laksana puasa sepanjang tahun.

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya,

"Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan lalu dilanjutkan dengan enam hari di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun." (HR Muslim)

Menurut buku Puasa Bukan Hanya saat Ramadhan susunan Ahmad Sarwat, mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpandangan bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Cara pengerjaannya seperti puasa sunnah pada umumnya.

Puasa ini bisa dikerjakan pada 2 Syawal hingga akhir bulan Syawal. Artinya, muslim bisa mengerjakan puasa enam hari Syawal pada tanggal berapa saja selama masih dalam rentang bulan Syawal, kecuali pada hari raya Idulfitri.

Lalu, bolehkah muslim berpuasa Syawal pada hari Jumat? Sebagaimana diketahui, umat Islam dilarang berpuasa pada hari tersebut.

Hukum Puasa Syawal pada Hari Jumat

Dinukil dari Taudhihul Adillah 5: Penjelasan tentang Dalil-dalil Zakat, Puasa, Haji & Jenazah karya Syafi'i Hadzami, sejatinya mengkhususkan puasa di hari Jumat adalah makruh. Dalilnya merujuk pada hadits berikut,

"Jangan sekali-kali salah seorang kalian berpuasa pada hari Jumat, kecuali jika berpuasa juga sehari sebelum atau setelahnya." (HR Bukhari dan Muslim)

Diterangkan dalam Catatan Fikih Puasa yang disusun Hari Ahadi, diperbolehkan berpuasa Syawal pada hari Jumat asalkan muslim juga berpuasa pada sehari sebelum atau sehari setelahnya.

Masih dari sumber yang sama, dikatakan dalam buku tersebut bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebut bahwa larangan puasa pada hari Jumat sifatnya makruh. Artinya, larangan ini tidak sampai haram.

Imam Nawawi melalui karyanya Al Majmu juga menyebut hal serupa,

"Para ulama Syafi'iyah berkata bahwa dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat saja. Namun hendaknya disambung dengan puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Apabila hari Jumat bertepatan dengan puasa nazar, semisal hari dia mendapatkan kesembuhan atau pas hari kedatangan si fulan, maka puasa pada hari Jumat itu tidaklah makruh."

Niat Puasa Syawal

Berikut niat puasa Syawal yang dikutip dari buku Kedahsyatan Puasa tulisan M Syukron Maksum.

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلهِ تَعَالَى

Arab latin: Nawaitu shauma ghadin 'an adâ'i sunnatis Syawwâli lillâhi ta'âlâ

Artinya: "Aku niat puasa besok pagi pada bulan Syawal, sunah karena Allah Ta'ala."

Puasa Syawal 2025 Sampai Kapan?

Mengacu pada Kalender Hijriah terbitan Kementerian Agama, bulan Syawal 1446 H dimulai pada 31 Maret 2025 hingga 28 April 2025. Artinya, muslim masih bisa melangsungkan puasa Syawal sampai Senin, 28 April 2025.

(aeb/inf)

Surabaya -

Puasa Syawal dan puasa Senin-Kamis merupakan dua amalan sunah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Keduanya memiliki keutamaan luar biasa dan menjadi peluang meraih pahala besar setelah Ramadan. Namun, bagaimana jika seseorang ingin menjalankan kedua puasa tersebut pada hari yang sama?

Apakah diperbolehkan menggabungkan niat puasa Syawal dengan puasa Senin atau Kamis? Pertanyaan ini sering muncul di tengah umat Islam yang ingin memaksimalkan ibadahnya, khususnya di bulan Syawal. Simak pandangan para ulama, dalil yang melandasinya, serta bagaimana praktik penggabungan niat tersebut.

Pengertian Puasa Syawal dan Senin-Kamis

Puasa enam hari di bulan Syawal merupakan ibadah sunah muakkadah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW. Puasa ini bertujuan menyempurnakan pahala Ramadan dan menunjukkan kelanjutan dari kebiasaan baik selama bulan suci.

Puasa ini tidak harus dilakukan secara berturut-turut, melainkan boleh dilaksanakan secara terpisah selama masih berada dalam bulan Syawal. Umat Islam yang melaksanakannya diyakini mendapatkan pahala seolah-olah berpuasa sepanjang tahun, karena Allah SWT membalas satu kebaikan sepuluh kali lipat.

Puasa Senin-Kamis adalah puasa sunah yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya puasa ini karena beberapa alasan, di antaranya hari Senin adalah hari kelahiran Rasulullah SAW.

Selain itu, pada hari Senin dan Kamis, amal-amal manusia diangkat dan diperlihatkan kepada Allah SWT. Puasa pada dua hari ini juga menjadi bentuk ketaatan dan penghambaan secara rutin kepada Allah SWT, sekaligus memberikan manfaat kesehatan dan melatih disiplin serta pengendalian diri.

Hukum Menggabungkan Niat Puasa Syawal dan Senin-Kamis

Dilansir dari laman Bimas Islam Kementerian Agama, puasa Syawal dan puasa Senin-Kamis sama seperti puasa pada umumnya, yang berpuasa dari terbit fajar hingga matahari terbenam, menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Puasa Syawal sering kali bertepatan dengan hari-hari istimewa lainnya, seperti Senin dan Kamis yang juga dianjurkan untuk berpuasa. Pertanyaannya kemudian, bolehkah seseorang niat puasa Syawal sekaligus puasa Senin atau Kamis?

Menurut mayoritas ulama, puasa Syawal adalah sunah muakkadah. Artinya, tidak wajib tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Lebih utama jika dilaksanakan berturut-turut, namun sah dan tetap berpahala walau dilaksanakan tidak berurutan selama masih di bulan Syawal.

Para ulama sepakat bahwa menggabungkan niat puasa Syawal dengan Senin-Kamis adalah sah dan diperbolehkan. Hal ini karena keduanya merupakan puasa sunah yang tergolong sama, dan tidak terdapat larangan untuk menggabungkan dua ibadah sunah yang jenisnya sama.

Jadi, seseorang yang ingin mendapatkan keutamaan dari dua ibadah sekaligus dalam satu hari diperbolehkan menyatukan niatnya. Sebagai contoh, jika seseorang ingin puasa Syawal dan kebetulan hari itu adalah Senin, maka ia boleh meniatkan puasa Syawal dan Senin dalam satu niat, sehingga memperoleh pahala dari kedua ibadah tersebut.

Hukum ini tidak hanya berlaku untuk puasa Syawal, tetapi juga mencakup puasa sunah lainnya seperti puasa Arafah dan Asyura. Bila puasa Arafah atau Asyura bertepatan hari Senin atau Kamis, seseorang pun diperbolehkan menggabungkan niatnya untuk kedua puasa tersebut.

Menggabungkan niat dua puasa sunah diperbolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi dan niatnya jelas. Prinsip yang digunakan adalah adanya dua sebab yang sah dalam satu ibadah, dan apabila niat mencakup keduanya, maka pahalanya juga akan mengikuti masing-masing sebab tersebut.

Hal ini mirip seseorang yang bersedekah kepada kerabat, di mana ia mendapatkan dua keutamaan sekaligus, keutamaan sedekah dan menyambung tali silaturahmi. Seperti yang dikatakan Syaikh Abu Bakar Syatha dalam kitab l'anatut Thalibin berikut ini.

"Ketahuilah terkadang ditemukan dua sebab dalam puasa, seperti puasa Arafah atau Asyura bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, atau hari Senin atau Kamis bertepatan dengan puasa enam hari Syawal. Dalam keadaan ini, sangat dianjurkan berpuasa untuk menjaga dua sebab tersebut. Jika seseorang berniat melakukan keduanya, maka dia mendapatkan keduanya. Ini seperti bersedekah kepada famili yang niat sedekah dan silaturrahmi."

(hil/irb)

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sebulan penuh menjalankan puasa Ramadan, umat muslim bisa langsung melanjutkan puasa syawal untuk mendapat syafaat yang lebih besar dari Allah SWT.

Melansir dari NU Online, puasa Syawal bisa dilakukan pada tangal 2-7 Syawal. Meskipun beberapa menyebutkan puasa ini juga bisa dilakukan selama 6 hari dalam ketentuan masih dalam bulan Syawal.

Keutamaan melakukan puasa Syawal yakni mendapatkan pahala yang melimpah, diampuni dosanya, hingga mendapat syafaat seperti berpuasa seperti satu tahun penuh.

"Barangsiapa berpuasa selama bulan ramadhan dan kemudian mengikutinya dengan enam hari syawal akan (pahala) seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun" (HR Muslim).

Niat Puasa Syawal

نَوَيْتُ صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ سُنَّةِ الشَّوَّالِ لِلّهِ تَعَالَى

Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatis Syawwali lillahi ta‘âlâ

Artinya, “Aku berniat puasa sunnah Syawal esok hari karena Allah.”

Tata Cara Puasa Syawal

Tata cara melakukan puasa syawal yakni dengan melakukannya di bulan Syawal.

Namun sebelum melakukan puasa Syawal, ada baiknya seseorang mengganti puasa Ramadan atau meng-qadha. Kemudian muncul pertanyaan lanjutan tentang puasa sunnah ini.

Bolehkah seorang muslim melakukan puasa syawal tidak berurutan 6 hari?

Umat muslim diperbolehkan untuk melakukan puasa syawal selama 6 hari tanpa harus berurutan.

Sayyid Abdullah al-Hadrami pernah ditanya mengenai puasa syawal yang dikerjakan secara terpisah.

Kemudian beliau menjawab bahwa puasa Syawal tidak harus dilakukan dengan cara terus-menerus, dan boleh dilakukan dengan cara terpisah-pisah, yang penting semuanya dilakukan pada bulan Syawal.

Dalam kitabnya disebutkan:

هَلْ يُشْتَرَطُ فَي صِيَامِ السِّتِّ مِنْ شَوَّالٍ اَلتَّوَالِي؟ اَلْجَوَابُ: اِنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيْهَا التَّوَالِي، وَيَكْفِيْكَ أَنْ تَصُوْمَ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ وَاِنْ كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً، طَالَمَا وَقَعَتْ كُلُّهَا فِي الشَّهْرِ

Artinya, “Apakah disyaratkan dalam puasa Syawal untuk terus-menerus? Jawaban: sesungguhnya tidak disyaratkan dalam puasa Syawal untuk terus-menerus, dan cukup bagimu untuk puasa enam hari dari bulan Syawal sekalipun terpisah-pisah, sepanjang semua puasa tersebut dilakukan di dalam bulan ini (Syawal).” (Sayyid Abdullah al-Hadrami, al-Wajiz fi Ahkamis Shiyam wa Ma’ahu Fatawa Ramadhan, [Daru Hadramaut: 2011], halaman 139).

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melakukan puasa sunnah Syawal dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

1. Terus-menerus, misal dari tanggal 2 hingga tanggal 7 Syawal tanpa henti

2. Terpisah, misal tanggal 2 Syawal puasa, esoknya tidak, dan di tanggal 4 Syawal kembali puasa, begitu juga seterusnya

Solo -

Umat Islam di seluruh dunia selalu berpatokan dengan tanggalan Hijriah dalam rangka menjalankan ibadah, seperti puasa sunnah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tanggalnya dengan tepat. Nah, berikut konversi kalender Hijriah hari ini, 5 April 2025.

Disadur dari NU Online, kalender Hijriah didasarkan atas peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Sistem ini mengikuti siklus sinodik Bulan yang berlangsung sekitar 29 hari 12 jam 44 menit atau dibulatkan menjadi 29,5 hari. Dengan demikian, lama 1 tahun Hijriah minimal 354 hari.

Lain halnya dengan kalender Masehi yang mematok hitungannya berdasar peredaran Bumi mengelilingi Matahari. Kalender yang juga dikenal dengan nama Gregorian ini memakai siklus tropis Matahari. Setiap siklusnya berdurasi sekitar 365 hari 5 jam 48 menit.

Perbedaan lain dari kalender Hijriah dan Masehi adalah waktu pergantian hari. Disadur dari laman Djuanda University, pergantian hari kalender Hijriah terjadi saat Matahari terbenam/waktu maghrib. Sementara itu, kalender Masehi berganti hari setiap pukul 00.00 malam.

Waktu pergantian hari yang berbeda antara kalender Hijriah dan Masehi ini kadang kala mengecoh. Alasan inilah yang melatarbelakangi pentingnya pengetahuan seputar kalender Hijriah hari ini. Langsung saja, simak kalender Hijriah 5 April 2025 menurut NU-Muhammadiyah via uraian berikut!

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut NU

Dikutip dari situs resmi NU Jawa Barat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi menetapkan Senin Pahing, 31 Maret 2025, sebagai 1 Syawal 1446 Hijriah. Hal ini didapat setelah hasil pemantauan pada Sabtu, 29 Maret 2025 tidak menunjukkan hilal di berbagai lokasi.

Sesuai petunjuk Rasulullah SAW, bila pada tanggal 29 bulan berjalan hilal tak terlihat, maka bulan tersebut digenapkan harinya menjadi 30. Penggenapan ini disebut dengan metode istikmal atau penyempurnaan.

Akhir kata, dengan digenapkannya Ramadan menjadi 30 hari, maka 1 Syawal 1446 H menurut NU jatuh pada Senin, 31 Maret 2025. Meski begitu, perlu dicatat bahwasanya hari pertama Syawal tersebut sudah dimulai sejak Minggu malam, 30 Maret 2025.

Dengan demikian, maka 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut Muhammadiyah

Berdasar Maklumat Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 1/MLM/I.0/E/2025 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah, Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal 1446 H pada 31 Maret 2025.

Hal ini dikarenakan pada saat Matahari terbenam, Sabtu, 29 Maret 2025, bulan masih berada di bawah ufuk alias hilal belum wujud di seluruh wilayah Indonesia. Alhasil, Ramadan 1446 H digenapkan menjadi 30 hari dan keesokan harinya, 31 Maret 2025, ditetapkan sebagai awal Syawal.

"Di wilayah Indonesia tanggal 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing, 31 Maret 2025 M," bunyi keterangan dalam maklumat tersebut.

Dengan dasar hitungan tersebut, maka, menurut Muhammadiyah, 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Tanggal Hijriah Hari Ini 5 April 2025 Menurut Pemerintah

Dilansir laman Kementerian Agama, Pemerintah telah melakukan sidang isbat untuk menetapkan awal Syawal pada Sabtu (29/3/2025) di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No 6 Jakarta. Hasil sidang menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada Senin, 31 Maret 2025.

"Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin, 31 Maret 2025," ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam konferensi pers hasil sidang isbat.

Keterangan senada juga bisa detikers temukan dalam Kalender Hijriah Tahun 2025 yang dirilis Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama. Dalam kalender tersebut, tertulis bahwasanya 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal 1446 H. Oleh karena itu, maka 5 April 2025 bertepatan dengan 6 Syawal 1446 H.

Akhir kata, baik NU, Muhammadiyah, maupun pemerintah sama-sama mengonversi Sabtu, 5 April 2025 menjadi 6 Syawal 1446 H.

Hukum Menikah Bulan Syawal

Dahulu, masyarakat Jahiliyah menganggap Syawal sebagai bulan pantangan untuk menikah. Namun, Rasulullah SAW membuang jauh-jauh keyakinan tersebut dengan justru melangsungkan pernikahan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Agama, berikut dasar hadits shahihnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَوَّالٍ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي.... متفق عليه

Artinya: "Dari Aisyah RA ia berkata, 'Rasulullah SAW menikahi aku pada bulan Syawal dan menggauliku (pertama kali juga) pada bulan Syawal. Lalu manakah istri-istri beliau SAW yang lebih beruntung dan dekat di hatinya dibanding aku?'" (Muttafaq 'Alaih).

Apakah hadits tersebut justru menunjukkan anjuran untuk menikah pada bulan Syawal? Dirujuk dari NU Online, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf atau biasa dikenal dengan nama Imam Nawawi, menjelaskan:

فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال وقد نص أصحابنا على استحبابه واستدلوا بهذا الحديث

Artinya: "Hadits tersebut mengandung anjuran untuk menikahkan, menikahi, dan berhubungan suami-istri pada bulan Syawal. Para ulama Syafi'iyyah menjadikan hadits ini sebagai dalil terkait anjuran tersebut."

Dari penjelasan singkat ini, dapat dipahami bahwasanya menikah pada bulan Syawal diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan menurut ulama-ulama Syafi'iyyah. Hanya saja, perlu dicatat bahwa menikah pada bulan-bulan lain juga tidak diharamkan.

Pasalnya, Nabi Muhammad SAW sendiri menikahkan putri tercintanya, Fatimah, dengan Ali bin Abi Thalib pada bulan Safar. Dalam kitab Hasyiyatus Syirwani, tertulis keterangan:

وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ أَيْ حَيْثُ كَانَ يُمْكِنُهُ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ عَلَى السَّوَاءِ فَإِنْ وُجِدَ سَبَبٌ لِلنِّكَاحِ فِي غَيْرِهِ فَعَلَهُ وَصَحَّ التَّرْغِيبُ فِي الصَّفَرِ أَيْضًا رَوَى الزُّهْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ عَلَى رَأْسِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ - الْهِجْرَةِ ا هـ

Artinya: "Pernyataan, 'Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawal', maksudnya adalah sekiranya memungkinkan untuk dilaksanakan pada bulan tersebut, sedangkan pada bulan yang lain juga sama. Apabila ditemukan sebab untuk menikah di bulan selain Syawal, laksanakanlah. Begitu juga anjuran untuk menikah pada bulan Shafar adalah sahih, dan dalam hal ini Az-Zuhri meriwayatkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah saw menikahkan putrinya yaitu Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib RA pada bulan Shafar pada penghujung bulan ke dua belas dari hijrah."

Nah, itulah informasi mengenai kalender Hijriah hari ini, Sabtu, 5 April 2025, beserta hukum menikah pada bulan Syawal yang perlu detikers pahami. Semoga bermanfaat, Lur!

(sto/sto)

Jakarta -

Selama Ramadhan, umat Islam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh serta dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, seperti shalat tarawih, membaca Al-Qur'an, menunaikan zakat fitrah, dan bersedekah.

Semua ibadah ini berperan dalam memperkuat keimanan seseorang. Setelah melewati bulan penuh berkah ini, diharapkan ketakwaan seorang Muslim semakin bertambah.

Oleh karena itu, ketika memasuki bulan Syawal, ibadah sebaiknya tetap dijaga dan bahkan lebih ditingkatkan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berakhirnya Ramadhan bukan berarti berhentinya amal kebaikan, justru menjadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, salah satunya dengan menjalankan puasa sunah di bulan Syawal.

Pengertian Puasa Syawal

Berdasarkan buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah/SD Kelas 3, yang disusun oleh H. Muhaemin Nur Idris, M.Ag, H. A. Nurzaman, M.A., dan Hendri Kuswanto, puasa Syawal merupakan ibadah sunah yang dikerjakan selama enam hari di bulan Syawal setelah perayaan Idul Fitri. Amalan ini dianjurkan untuk dilakukan mulai tanggal 2 hingga 7 Syawal secara berturut-turut.

Meskipun demikian, puasa ini tetap sah jika dikerjakan secara tidak berurutan, asalkan masih dalam rentang bulan Syawal.

Hukum Puasa Syawal

Menurut buku Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan yang ditulis Ahmad Sarwat Lc., MA, puasa enam hari di bulan Syawal merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Rasulullah SAW:

"Barang siapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun." (HR. Muslim)

Selain itu, dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Siapa yang berpuasa selama bulan Ramadhan, lalu menambah enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat." (HR. Ibnu Majah)

Mayoritas ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaannya, apakah harus dilakukan berturut-turut atau boleh terpisah.

Sementara itu, di kalangan Mazhab Hanafi terdapat pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa enam hari Syawal hukumnya makruh, baik dilakukan berturut-turut maupun terpisah. Namun, Abu Yusuf, salah satu muridnya, menyatakan bahwa puasa ini hanya makruh jika dilakukan berturut-turut. Jika dilakukan terpisah, maka tidak dianggap makruh.

Meski ada perbedaan pandangan, ulama dari berbagai mazhab yang datang setelahnya cenderung mengikuti pendapat bahwa puasa Syawal adalah sunnah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalankannya sebagai amalan tambahan setelah Ramadhan.

(lus/lus)

Jakarta -

Puasa adalah salah satu bentuk ibadah, terutama selama bulan Ramadan. Penentuan awal Ramadan dan bulan Syawal atau hari Lebaran di Indonesia bisa saja berbeda antara pemerintah, dan organisasi besar keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

Perbedaan bisa terjadi karena penggunaan metode dalam menentukan awal bulan Syawal. Di Indonesia sendiri, penetapan awal Syawal ditetapkan pemerintah melalui sidang isbat.

Jika satu Syawal telah diumumkan, maka melanjutkan puasa Ramadan di hari yang ditetapkan hukumnya haram. Namun, perbedaan hari Lebaran sering terjadi di antara beberapa golongan tadi. Lalu, bagaimana hukum berpuasa Ramadan jika sudah ada yang Lebaran?

Hukum Puasa jika Sudah Ada yang Lebaran

Menurut dosen UIN Surakarta, Abd. Halim, puasa Ramadan menjadi haram jika telah mengetahui dan meyakini kapan jatuhnya tanggal satu Syawal.

"Diharamkan puasa kalau sudah mengetahui dan meyakini jatuhnya tanggal satu Syawal," kata Halim kepada tim detikJateng beberapa waktu lalu.

Menjawab hukum puasa jika sudah ada yang lebaran, Halim mengatakan bahwa ketetapan itu berlaku bagi orang yang meyakini dan mengikuti penentuan awal Syawal tersebut.

Jika ia yakin bahwa satu Syawal jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, maka dirinya diharamkan berpuasa. Sementara jika ia tidak meyakininnya, maka ia bisa meneruskan puasa Ramadan meski telah ada golongan lain yang Lebaran.

"Dalam hal ini, sebaiknya dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Jika ada yang ikut salah satu ormas, misalnya NU atau Muhammadiyah, yang menetapkan 1 Syawal mendahului atau berbeda dengan pemerintah, maka kewajiban ada pada yang meyakininya," ujarnya yang juga sebagai pengurus harian Masjid Raya Sheikh Zayed.

Artinya, jika seseorang ikut suatu golongan maka ia wajib meyakini dan mengikuti ketetapan yang sudah ditentukan. Ini berlaku baik perihal waktu awal puasa dan hari Lebarannya.

Satu hal yang penting adalah hendaknya masyarakat saling menghargai dan menghormati keyakinan pilihan masing-masing hal tersebut.

(khq/fds)

Medan -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

(nkm/nkm)