KPK menyerahkan aset yang merupakan rampasan dari kasus korupsi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Aset ini diserahkan melalui mekanisme hibah dan penetapan status penggunaan (PSP).

Serah terima aset dilakukan di Auditorium Kantor LPSK, Jakarta Timur, Selasa (25/3/2025). Penyerahan dilakukan dari Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto kepada Ketua LPSK Achmadi.

Dalam sambutannya, Fitroh mengatakan aset itu dapat dimanfaatkan serta dioptimalkan nilai ekonomisnya. Selain itu, kata dia, penyerahan aset juga bagian dari strategi pemberantasan korupsi.

"Pada dasarnya, para pelaku tidak takut pada hukuman penjara, tetapi lebih khawatir jika mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pemulihan aset menjadi bagian penting dalam penegakan hukum," kata Fitroh dalam keterangan, Rabu (26/3/2025).

Dia menyampaikan mekanisme hibah yang dilakukan ini sebagai upaya mitigasi risiko untuk menjaga nilai aset rampasan. Dia berharap aset hasil rampasan kasus korupsi dapat bermanfaat bagi kepentingan publik.

"Tujuannya agar aset yang telah disita dari tindak pidana korupsi dapat memberi manfaat bagi kepentingan publik," ujar Fitroh.

Ketua LPSK Achmadi mengapresiasi KPK atas penyerahan aset ini. Dia mengatakan aset itu akan dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan saksi dan korban tindak pidana.

"Terima kasih atas dukungan KPK dalam membantu pemenuhan sarana dan prasarana untuk kantor perwakilan LPSK di daerah. Dengan adanya kantor perwakilan di berbagai daerah, kami berharap dapat memberikan perlindungan lebih luas bagi masyarakat," kata Achmadi.

Adapun proses hibah ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.6/WKN.07/2024 tertanggal 16 Desember 2024. Berikut aset yang diserahkan oleh KPK ke LPSK:

- Dua bidang tanah dan bangunan seluas 320 meter persegi dengan nilai Rp 2,88 miliar
- Satu unit rumah susun seluas 53 meter persegi dengan nilai Rp 664,15 juta.
- Satu unit rumah susun seluas 36 meter persegi dengan nilai Rp 186,6 juta.

Bila ditotal, nilai aset yang diserahkan KPK kepada LPSK mencapai Rp 3,71 miliar.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan narapidana korupsi tak disediakan makanan. Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut usulan itu hanya sebatas ungkapan emosi.

"Boleh dipenjara paling terpencil dengan keamanan maksimum, tapi ya tetap harus dikasih makan, nanti melanggar HAM. Mungkin itu ungkapan kemarahan, kejengkelan terhadap koruptor, 'jangan dikasih makan!' itu gapapa," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (20/3/2025).

Boyamin menyebut usulan itu tentu tidak bisa dilakukan. Bahkan dia mengusulkan KPK agar memaksimalkan hukuman mati.

"Saya kira itu ungkapan kejengkelan, tapi kalau dipraktikkan nggak bisa karena itu melanggar HAM. Ya sudah dihukum mati aja, toh korupsi ada hukuman mati kalau dalam keadaan bencana, kalau seumur hidup ya harus dikasih makan, nanti kalau tidak malah dianggap kejam kita," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara untuk koruptor di pulau terpencil. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak sepakat dengan usulan Prabowo tersebut.

"Saya sependapat bila Presiden membuat penjara di pulau yang terpencil dan terluar yang ada di sekitar Pulau Buru untuk semua pelaku tindak pidana korupsi," kata Tanak ketika dihubungi, Selasa (18/3/2025).

Tanak menuturkan tak cukup para koruptor hanya ditempatkan di penjara terpencil. Dia menilai harus ada hukuman yang lebih berat, salah satunya ialah pemerintah tidak menyediakan makanan bagi para penjahat itu.

"Pemerintah tidak perlu menyediakan makanan untuk mereka, cukup sediakan alat pertanian, supaya mereka berkebun, bercocok tanam di ladang atau di sawah untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri yang berasal dari hasil keringat mereka sendiri," sebutnya.

Simak juga Video: Tekad Prabowo Basmi Koruptor Demi Ciptakan Pemerintahan Bersih

Saksikan Live DetikPagi :

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah

Tolitoli (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Abcandra Muhammad Akbar Supratman mengunjungi Lapas Kelas IIB Tolitoli sekaligus memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada warga binaan pemasyarakatan (WBP) akibat banjir yang menerjang daerah itu beberapa waktu lalu.

"Bantuan ini harapannya dapat membantu meringankan beban para korban yang mengalami kesulitan akibat bencana alam banjir di Kabupaten Tolitoli," kata Akbar di Kecamatan Baolan, Kamis.

Ia mengemukakan, pascabanjir sejumlah fasilitas di Lapas Tolitoli tidak mengalami kerusakan parah.

"Kami juga berdialog dengan warga binaan pemasyarakatan untuk mendengar langsung berbagai permasalahan serta kondisi kehidupan di dalam Lapas," ucapnya.

Ia menuturkan pihaknya mengunjungi bengkel kerja warga binaan pemasyarakatan di Lapas Tolitoli tersebut.

"Di bengkel itu kami secara langsung menyaksikan proses pembuatan kerajinan tangan dari tempurung kelapa karena memang ini merupakan bagian dari pembinaan keterampilan bagi WBP agar dapat memiliki bekal saat kembali ke masyarakat," sebutnya.

Sementara itu Kepala Lapas Tolitoli Muhammad Ishak mengapresiasi kunjungan dan bantuan yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI tersebut.

"Kami sangat berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Wakil Ketua MPR RI dan rombongan. Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik dalam mendukung pemasyarakatan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai yang terdampak banjir," ujarnya.

Menurut dia, pentingnya membangun sinergitas dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kinerja organisasi.

"Jadi program ini juga untuk mendukung 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta sejalan dengan Sapta Cita Presiden Prabowo Subianto," katanya.

Ia menjelaskan, kunjungan ini dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga pemasyarakatan dalam meningkatkan kualitas pembinaan bagi warga binaan serta kesejahteraan pegawai yang terdampak bencana.

Pewarta: Moh Salam/Rangga Musabar
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang mencopot eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, dalam kasus narkoba dan asusila. Ia menilai langkah ini wajib dilakukan untuk menjaga integritas Polri.

"Kami mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mencopot dan memproses hukum eks Kapolres Ngada. Ini adalah langkah yang tidak hanya diperlukan, tapi juga wajib untuk menjaga integritas institusi Polri," kata Rano kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Rano mengatakan tindakan asusila terhadap anak di bawah umur bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya.

"Tapi sudah termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang secara universal dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap HAM. Makanya tidak cukup hanya dengan pencopotan jabatan, pelaku harus dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk kemungkinan penerapan hukuman maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak," ungkapnya.

Rano menyebutkan kasus ini telah menjadi perhatian luas di tingkat internasional. Ia mengatakan pengawasan terhadap personel perlu diperkuat.

"Kasus ini telah menjadi perhatian luas, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat internasional. Setiap kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku hanya akan memperburuk persepsi global terhadap kredibilitas aparat penegak hukum di Indonesia," ujar Rano.

"Selain itu, pengawasan terhadap personel juga perlu diperkuat agar potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini. Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang," sambungnya.

Rano mengatakan tak tak ada ruang bagi aparat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Rano memandang tak boleh ada kompromi terhadap pelaku asusila.

"Tidak ada ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindakan kriminal, apalagi terhadap kelompok paling rentan seperti anak-anak," ujar Rano.

"Penegakan hukum yang tegas dan tanpa kompromi terhadap pelaku dalam kasus ini adalah ujian nyata bagi komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga terhadap anggotanya sendiri. Respons terhadap kasus ini harus dijadikan preseden bahwa tidak ada toleransi bagi aparat yang melakukan kejahatan," sambungnya.

Simak juga Video 'Kapolri Mau Kembangkan Dittipid PPA dan PPO ke Tingkat Polres-Polsek':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Putri menegaskan tidak ada rencana pembentukan panitia khusus (pansus) di Komisi XII terkait kasus tersebut.

"Kami mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada pansus di Komisi XII, karena ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang tidak jelas, biarkan hukum bekerja," ujar Putri Zulkifli Hasan di kompleks parlemen, Senayan, Jumat (7/3/2025).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI itu mengatakan DPR tidak akan mengintervensi proses hukum. Namun, menurut dia, DPR akan tetap mendorong Pertamina untuk diselamatkan dari oknum-oknum.

"Kami tidak ikut campur dalam proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum," ujarnya.

"Namun, yang perlu diingat adalah Pertamina harus tetap kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara," sambung dia.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini menjadi momentum perbaikan tata kelola energi nasional. Dia meminta semua pihak berbenah diri.

"Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih baik, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS, selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF, selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR, selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan pihaknya percaya akan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah. Bambang menyatakan tidak ada wacana pembentukan panitia khusus (pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menyikapi kasus ini.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3/2025).

Adapun Kejagung tengah mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Terbaru, Jaksa Agung menyatakan tengah bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Bambang menyatakan mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah. Dia menegaskan kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," imbuh dia.

Selain itu, Bambang mendukung Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam hal pelayanan masyarakat. Dia menyebutkan oknum nakal memang harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," ujarnya.

Saat ini, total ada sembilan orang yang dijerat sebagai tersangka dalam kasus itu.

Enam di antaranya petinggi subholding PT Pertamina, sementara tiga lainnya dari pihak swasta. Mereka adalah:

1.⁠ RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga;
2.⁠ ⁠SDS selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional;
3.⁠ ⁠YF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping;
4.⁠ ⁠AP, selaku selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International;
5.⁠ ⁠MKAR selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa;
6.⁠ ⁠DW, selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT. Jenggala Maritim;
7.⁠ ⁠GRJ, selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak;
8. MK, selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga;
9. EC, selaku VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga berinisial EC;

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono mendukung rencana penerbitan aturan hukum baru dalam penegakan dan pemberantasan judi dalam jaringan atau online oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita perlukan komitmen besar-besaran juga dari Presiden RI, Pak Prabowo Subianto. Katanya akan dikeluarkan atau menerbitkan peraturan presiden atau peraturan pemerintah tentang penindakan judi online sebagai salah satu langkah strategis. Semoga menjadi landasan bagi kita untuk melakukan tindakan dan penegakan," kata Ibas, sapaan akrab Edhie Baskoro, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Ibas saat membuka acara seminar bertajuk "Bangkitkan #SadarDigital: Lawan Judi Online dan Pinjaman Online Ilegal, Selamatkan Masa Depan Generasi Kita!" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Menurut Ibas, diperlukan tindakan tegas dan penertiban aturan dalam pemberantasan judi dan pinjaman online.

Ia juga menegaskan perang melawan judi daring atau online harus diwujudkan melalui langkah nyata serta sinergi antarlembaga terkait.

"Dengan hukuman yang lebih berat, pengawasan yang lebih ketat, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi DPR, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat," ucapnya.

Selain menegaskan penertiban dan penegakan hukum, Ibas juga menekankan pentingnya edukasi dan literasi keuangan bagi masyarakat dalam memerangi praktik perjudian dan pinjaman online ilegal.

"Ayo, bekerja keras demi mencapai kehidupan yang lebih baik! Ayo, menabung demi mengelola keuangan yang lebih sehat! Ayo, berinvestasi dalam sektor produktif yang menguntungkan!" katanya.

Sebagai solusi, ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang telah disediakan pemerintah, seperti kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu membangun usaha sendiri tanpa harus terjebak dalam pinjaman ilegal.

Ibas mengatakan bahwa skema kredit tersebut telah disiapkan bagi kelas usaha kecil dan mikro dengan berbagai opsi pinjaman yang dapat diakses masyarakat secara legal dan bertanggung jawab.

"Manfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat untuk wirausaha! Gapai kemandirian ekonomi demi kesejahteraan masa depan," tambahnya.

Ibas mengingatkan pula pentingnya kebijaksanaan dalam mengelola keuangan agar terhindar dari jebakan finansial yang merugikan pada masa depan.

"Kita harus bedakan antara mana yang jadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Kita butuh karena kita butuhkan, tetapi kalau kita ingin, kita bisa mempermudah supaya investasi kita tidak menjadi salah," ujarnya.

Ia pun menegaskan bahwa upaya pemberantasan judi telah menjadi prioritas kepemimpinan nasional dari masa ke masa. Mulai dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga terus berlanjut pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ibas pun menggarisbawahi bahwa pemberantasan judi online dan pinjaman online ilegal pada akhirnya memerlukan keterlibatan seluruh masyarakat Indonesia.

"Mari jadikan #SadarDigital sebagai gerakan nasional! Bersama, kita lawan judi online dan pinjaman online ilegal demi masa depan generasi muda Indonesia," ajak Ibas.

Ia lantas melanjutkan, "Bersama kita ciptakan ruang digital yang lebih aman dan produktif!"

Selain mahasiswa, seminar itu juga dihadiri berbagai lembaga pemerintah dan institusi, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Reserse Kriminal Polri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

MAKASSAR, iNewsCelebes.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI,Sugiat Santoso bersama rombongan dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), Mashudi meninjau langsung pabrik garmen yang berada di dalam Lapas Kelas I Makassar.Kamis ( 06/02/25 ).

Didampingi Kepala Lapas Kelas I Makasaar, Sutarno dan Owner Amura Pratama, Andi Fahrul. Dalam peninjauannya Wakil ketua Komisi XIII DPR RI, Mengapreasiasi pabrik garmen di Lapas Makassar tersebut.

Menurut dia, program pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan sangat baik, bahkan pelatihan industri garmen di lapas makassar ini sudah seperti pabrik garmen.

Ia berharap pelatihan industri garmen di lapas makassar bisa menjadi contoh bagi lapas lapas lain di indonesia.

Komisi XIII bersama kementerian imigrasi dan pemasyarakatan akan terus mengembangkan program binaan bagi warga binaan pemasyarakatan, adapun bentuk dukungannya berupa regulasi, dan dukungan anggaran

Pabrik garmen dalam lapas merupakan pertama di indonesia, Lapas Makassar kini kebanjiran orderan dari berbagai daerah baik di sulawesi maupun di luar pulau sulawesi. 

Sejak beroperasi Tahun 2020, Pabrik garmen lapas makassar mengalami peningkatan pesanan jahitan mulai dari Pakaian APD Tenaga medis, Seragam sekolah, almamater kampus,berbagai universitas di Makassar, jaket, hingga pakaian kerja dari perusahaan.

Dalam sehari pabrik garmen lapas mampu memproduksi 400 sampai 500 lembar baju yang telah dijahit oleh kurang lebih 100 pekerja/Narapidana di pabrik garmen Lapas Makssar.

Menurut salah satu WBP Makassar, herman mengatakan telah bekerja hampir empat tahun. Dengan bekal pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal saat kembali kemasyarakat.

Pabrik garmen Lapas Makassar diharapkan mampu menunjang pembinaan kemandirian Warga Binaan agar lebih produktif, sehingga para narapidana selain mendapatkan upah dari hasil kerjanya mereka juga mendapatan skil/keahlian sebagai bekal setelah mereka keluar dari Lapas Makassar.

Editor : Thamrin Hamid

KPK menangkap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, di Singapura. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan pihaknya telah menerima permohonan ektradisi Tannos dari Kejaksaan Agung (Kajagung).

"Permohonan dari Kejaksaan Agung kami sudah terima, karena itu lagi diproses oleh otoritas pusat dalam hal ini adalah Direktorat OPHI di Dirjen AHU," kata Supratman Andi Agtas di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025).

Supratman mengatakan proses pelengkapan dokumen untuk proses ekstradisi itu masih dilakukan. Supratman menugaskan Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) untuk mempercepat memproses ektradisi tersebut.

"Bahwa masih ada dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik dari Kejaksaan Agung maupun dari Mabes Polri terutama yang Interpol ya. Jadi masih ada 2 atau 3 dokumen yang dibutuhkan, karena itu Direktur OPHI saya sudah tugaskan untuk secepatnya berkoordinasi dan saya pikir sudah berjalan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan proses ekstradisi untuk memulangkan Tannos dapat selesai dalam satu hari. Namun, dia menuturkan dokumen ektradisi itu harus diajukan lebih dulu ke pengadilan di Singapura.

"Semua bisa sehari, bisa dua hari tergantung kelengkapan dokumennya, karena itu kan permohonan harus diajukan ke pihak pengadilan di Singapura. Kalau mereka anggap dokumen kita sudah lengkap ya pasti akan diproses," ujarnya.

KPK diketahui menangkap buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan Paulus ditangkap di Singapura.

"Benar bahwa Paulus Tannos tertangkap di Singapura dan saat ini sedang ditahan," kata Fitroh saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/1).

Dia mengatakan KPK berkoordinasi dengan Polri, Kejaksaan Agung dan Menteri Hukum untuk proses ekstradisi Paulus. Dia mengatakan ada sejumlah persyaratan yang harus diurus.

"KPK saat ini telah berkoordinasi Polri, Kejagung dan Kementerian Hukum sekaligus melengkapi persyaratan yang diperlukan guna dapat mengekstradisi yang bersangkutan ke Indonesia untuk secepatnya dibawa ke persidangan," ujar Fitroh.

Paulus Tannos telah ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak 2019. KPK saat itu menyebut Paulus Tannos sebagai Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

lus Tannos melakukan kongkalikong demi proyek pengadaan e-KTP. Pertemuan-pertemuan itu, diduga KPK, menghasilkan peraturan yang bersifat teknis, bahkan sebelum proyek dilelang.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pelaksanaan eksekusi lahan di Kampung Cangehgar, Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan. Pengadilan Negeri (PN) Cibadak memastikan eksekusi lahan sesuai putusan hukum berkekuatan tetap atau inkracht.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua PN Cibadak Maruli Tumpal Sirait. Menurut Maruli, lahan yang dieksekusi memiliki luas sekitar satu hektare, namun terdiri dari beberapa bidang karena sebelumnya telah dijual kepada pihak-pihak tertentu.

"Luas lahan itu lebih kurang satu hektare dalam satu hamparan. Namun, karena pembeliannya dilakukan oleh beberapa pihak dengan ukuran berbeda-beda, akhirnya menjadi beberapa bidang," jelasnya, Rabu (22/1/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pengadilan tetap melaksanakan eksekusi karena hingga putusan inkracht, tidak ada keberatan resmi dari pihak-pihak terkait, termasuk dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meskipun ada klaim bahwa sebagian lahan merupakan tanah PUPR. Diikeahui ada pemilik warung bernama Baden yang memprotes ekskusi warungnya.

"Jika benar ada tanah milik PUPR, seharusnya pihak PUPR yang mengajukan keberatan sebelum eksekusi dilaksanakan. Sampai hari ini, kami tidak menerima surat keberatan atau dokumen lain dari PUPR, baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi," tambah Maruli.

Pelaksanaan eksekusi tidak lepas dari dinamika lapangan. Sebagian warga memilih sukarela mengosongkan lahan, namun ada juga yang bertahan. Maruli mengungkapkan bahwa teknis eksekusi diatur oleh Panitera yang memimpin proses tersebut, termasuk penggunaan alat berat jika diperlukan.

"Kami memahami bahwa ada tiga kelompok warga, yakni yang sukarela mengosongkan, yang berdialog dengan pemohon, dan yang masih bertahan. Untuk yang sukarela, kami pastikan akan dibantu, termasuk penyimpanan barang-barang mereka. Namun, bagi yang bertahan, proses eksekusi tetap akan berjalan sesuai aturan," ujarnya.

Maruli kembali menjelaskan bahwa klaim tanah milik PUPR menjadi salah satu perdebatan di lapangan. Salah satu bangunan berupa warung nasi milik warga disebut berada di atas tanah PUPR, tetapi hal ini tidak dapat dihentikan tanpa dokumen resmi yang menyatakan keberatan.

"Jika memang itu tanah PUPR, mereka seharusnya mengajukan keberatan sebelum pelaksanaan eksekusi. Sampai hari ini, tidak ada satu pun keberatan resmi dari PUPR," jelasnya.

Dalam pelaksanaan eksekusi, Maruli juga menegaskan bahwa proses perdata tidak dapat terhambat oleh laporan pidana yang belum memiliki kepastian hukum.

"Tidak ada aturan yang menyatakan proses pidana dalam tahap penyelidikan dapat menghambat eksekusi. Kami bekerja berdasarkan putusan yang sudah pasti," ujarnya.

Saat dimintai keterangan terkait adanya keterlibatan Ormas dalam proses esekusi tersebut, Maruli membantah adanya keterlibatan ormas dalam proses eksekusi. Maruli menjelaskan bahwa pekerja yang dilibatkan untuk membongkar bangunan hanya merupakan kuli lepas, bukan anggota ormas.

"PN tidak pernah meminta bantuan dari ormas mana pun. Petugas yang terlibat terdiri dari personel PN, Polres, Kodim, Satpol PP, dan kuli untuk membantu angkut barang. Kalau ada pihak lain yang tidak berseragam resmi, itu di luar kendali kami," tegasnya.

Maruli menegaskan bahwa nyawa dalam perkara perdata adalah perdamaian. Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, eksekusi dapat dihentikan. Namun, dalam kasus ini, proses perdamaian belum terjadi hingga hari eksekusi dilaksanakan.

"Ketika termohon dan pemohon setuju untuk berdamai, maka semua proses selesai. Namun, jika tidak ada perdamaian, kami akan melanjutkan eksekusi sesuai putusan yang ada," pungkasnya.

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Video Protes Warga Saat Eksekusi Lahan di Cangehgar Palabuhanratu

Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menemui pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir, mengungkapkan isi pertemuan dengan Raffi Ahmad.

Dasco menyebutkan diskusi yang turut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas itu membahas ide-ide seputar pembinaan generasi muda. Nantinya, ide itu akan dituangkan dalam bentuk regulasi.

"Pembahasan seputar pembinaan generasi muda, itu kan utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda. Ada beberapa ide yang tadi disampaikan untuk dibikin regulasinya. Ada menteri hukum juga tadi," kata Dasco, Senin (13/1/2025).

Raffi Ahmad juga mengunggah momen pertemuan tersebut. Turut hadir Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dalam diskusi tersebut.

Raffi, dalam unggahannya di Instagram, menyebut pertemuan itu membahas peningkatan peran generasi muda. Hal ini meliputi urusan UMKM dan koperasi.

"Berdiskusi terkait peningkatan peran serta Generasi Muda dalam penguatan ekonomi kreatif melalui UMKM dan Koperasi," kata Raffi dalam unggahannya.

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata