Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap peran penting Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra dalam proses pembaruan sistem peradilan di masa awal reformasi.

Mahfud menyebut, saat menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan (Menkumdang), Yusril mendorong pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 yang menjadi dasar peletakan sistem kekuasaan kehakiman yang independen.

“Dulu Pengadilan masih di bawah Menteri Hukum dan HAM, belum ada penyatuan. Waktu Pak Yusril jadi Menkumdang sudah terjadi, ada Undang-Undang Nomor 35 yang menyatakan hakim di bawah satu atap, tapi kan pemindahannya berproses, pelan-pelan. Nah, Pak Yusril masih ada di situ,” kata Mahfud dalam program Gaspol! Kompas.com, dikutip Selasa (13/5/2025).

Menurut Mahfud, dalam masa peralihan tersebut, Yusril mengambil langkah berani untuk membenahi dunia peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

“Dia mengocok hakim itu. Hakim yang bagus dimasukkan ke Jakarta. Yang bagus tuh dari daerah-daerah kucing beranak itu diambil, ini bagus nih, dipindahin ke Jakarta. Bagus pada waktu-waktu itu, awal reformasi,” ujarnya.

Namun, Mahfud menyayangkan kondisi yang memburuk setelah era itu.

Ia menyebut, praktik korupsi mulai merebak lagi pada pertengahan 2006 hingga seterusnya.

“Tapi kemudian korupsi merebak lagi, ini kira-kira pertengahan tahun 2006–2007 dan seterusnya lah. Banyak banget. Coba, di awal-awal reformasi mana ada kasus? Nggak. Dikocok sama Pak Yusril itu,” kata Mahfud.

Setelah masa kepemimpinan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses peralihan kekuasaan kehakiman sepenuhnya selesai dan pengadilan menjadi independen berdasarkan amanat konstitusi.

“Lalu kan hakim sepenuhnya pindah, sudah selesai proses peralihan. Lalu semboyannya berdasarkan konstitusi, hakim harus independen, ndak boleh dicampuri oleh siapa pun,” kata Mahfud.

KOMPAS.com - Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyoroti peran krusial Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dalam transformasi sistem peradilan di Indonesia di awal era reformasi.

Menurut Mahfud, saat Yusril menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, ia berupaya keras mendorong penerapan Undang-Undang Nomor 35, yang menjadi landasan bagi pembentukan sistem kekuasaan kehakiman yang mandiri.

"Sebelum ini, Pengadilan masih berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM dan belum ada integrasi. Ketika Pak Yusril menjabat sebagai Menkumdang, telah terjadi perubahan signifikan, di mana Undang-Undang Nomor 35 menetapkan bahwa hakim harus berada di bawah satu atap. Namun, proses pemindahan ini berlangsung secara bertahap," ungkap Mahfud dalam program Gaspol di Kompas.com, yang dikutip pada Selasa (13/5/2025).

Dalam fase transisi tersebut, Yusril berani mengambil langkah-langkah penting untuk memperbaiki sistem peradilan dengan memindahkan hakim-hakim berkualitas dari daerah ke Jakarta.

"Ia melakukan rotasi hakim, membawa hakim-hakim terbaik dari daerah ke Jakarta. Pada waktu itu, ini adalah langkah yang sangat baik, terutama di awal reformasi," tambah Mahfud.

Mahfud MD: Setelah Awal Reformasi, Korupsi Kembali Muncul

Namun, Mahfud menyatakan kekecewaannya terhadap situasi yang memburuk setelah periode tersebut.

Ia mencatat bahwa praktik korupsi mulai merajalela kembali sekitar pertengahan tahun 2006 dan seterusnya.

"Setelah masa awal reformasi, korupsi kembali muncul. Pada awal reformasi, tidak ada kasus korupsi yang menonjol. Namun, setelah Yusril, banyak kasus yang muncul," jelasnya.

Setelah masa jabatan Yusril berakhir, Mahfud menjelaskan bahwa proses transisi kekuasaan kehakiman telah selesai, dan pengadilan kini sepenuhnya independen sesuai dengan amanat konstitusi.

"Proses peralihan hakim telah selesai. Kini, hakim harus bertindak independen dan tidak boleh dicampuri oleh pihak manapun," tutup Mahfud.

Sumber: https://nasional.kompas.com

BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Anto Mukti (AM) Putranto yang sedang berulang tahun hari ini mencoba menjalani cek kesehatan gratis (CKG) di Puskesmas Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Ia didampingi oleh Menteri Pemuda Olahraga Dito Ariotedjo.

"Kebetulan hari ini hari bahagia saya sehingga saya coba mengikuti prosedurnya, bahwa dibutuhkan waktu secara konsisten sekitar 45 menit," kata AM Putranto saat ditemui wartawan di Puskesmas Kecamatan Menteng, Rabu (26/2/2025).

Selain Dito, ia juga didampingi oleh Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari. AM Putranto mengatakan pemeriksaan CKG pada dirinya dilakukan secara rinci dan detail.

"Karena screening nya betul-betul rinci dan menanyakan detail sehingga tidak ada keluhan yang lain untuk memeriksa pasien atau yang diperiksa itu merasa betul-betul tergali, kekurangannya apa dan sebagainya," ujarnya.

Tidak hanya itu ia mengatakan bahwa perawat yang memeriksanya bukan hanya melakukan pengecekan fisik melainkan juga psikologis. Ia mengaku ditanya berkaitan dengan suasana hati yang tengah dirasakan.

"Terus bagaimana masalah situasi, suasana hati ini sangat penting dan ini memberikan juga jaminan, bahwa semakin kita bahagia, itu semakin sehat, apapun itu," ujarnya.

AM Putranto mengatakan dirinya merasa nyaman saat menjalani CKG. Menurutnya dokter serta perawat memberikan pelayanan yang baik mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan.

"Berjalan dengan nyaman. Kemudian yang terpenting adalah menerima kita dengan baik. Saya perhatikan walaupun bukan saya pasiennya, tapi saya melihat di beberapa tempat cara menegurnya, menyapanya dokter maupun perawat ini sangat baik. Jadi membuat kita duduk nyaman dengan mereka," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berjanji akan selalu mendukung kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Supratman mengatakan kerja sama Kementerian Hukum dan Kementerian Pemuda dan Olahraga pasti berlanjut, terutama soal naturalisasi calon pemain tim nasional.

Hal itu disampaikan Supratman dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 29 kementerian/lembaga di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1/2025). Dito hadir langsung dalam acara tersebut.

"Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi," kata Supratman dalam pidatonya.

Supratman menyatakan komitmen Kementerian Hukum untuk terus memberikan dukungan kepada Kemenpora dalam kebijakan naturalisasi. Dia menuturkan hal itu dilakukan untuk mewujudkan cita-cita Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia bisa tampil dalam Piala Dunia 2026.

"Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis," ujarnya.

Sejumlah pejabat hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman itu. Mereka di antaranya Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono, dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar juga hadir. Selain itu turut hadir Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman Mokhammad Najih, Ketua LPSK Brigjen Purn Achmadi, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta, mengatakan penandatanganan Nota Kesepahaman ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam rangka mewujudkan visi Indonesia maju. Dia mengatakan kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan sinergi antar lembaga dengan Kementerian Hukum.

"Upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian dan mitra bersama," kata Nico dalam paparannya.

Nico mengatakan kegiatan ini juga dilakukan untuk menjamin kepastian hukum dalam kerja sama yang dilakukan. Menurutnya, kegiatan ini merupakan momen yang baik di awal tahun 2025.

"Untuk memastikan setiap kerja sama memiliki landasan hukum yamg kuat dan relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan saat ini," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Yerusalem (ANTARA) - Setelah lebih dari 16 bulan di penjara Israel, Rose Khwais, remaja Palestina berusia 17 tahun, tahanan wanita termuda yang pernah ditahan Israel, dibebaskan melalui kesepakatan gencatan senjata Gaza dan pertukaran tahanan.

Otoritas Israel membebaskan 90 tahanan Palestina, termasuk wanita dan anak-anak, pada Minggu malam (19/1) dari Penjara Ofer, di Ramallah barat, daerah pendudukan Tepi Barat, sebagai bagian fase pertama kesepakatan gencatan senjata.

Khwais, yang ditangkap pada Mei 2024 di Kota Tua Yerusalem Timur, sebelumnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Ini adalah pengalaman pertamanya sebagai tahanan.

"Saya masuk penjara dalam keadaan terguncang, bahkan tidak tahu apa itu penjara," ungkap Khwais kepada Anadolu saat kembali ke rumahnya di Yerusalem Timur.

Ditangkap pada usia 16 tahun, Khwais mengaku tidak memiliki pengetahuan tentang metode interogasi Israel maupun taktik keras mereka.

"Saya bahkan tidak tahu seperti apa sel penjara itu. Yang saya tahu dari cerita para tahanan lain hanyalah bahwa itu adalah ruangan kecil dengan kasur. Tapi saya tidak pernah membayangkan akan seburuk itu," tambahnya.

Menggambarkan pengalamannya, Khwais mengungkapkan bahwa "Penjara itu seperti kegelapan. Anda tidak melihat siapa pun. Itu hanya kuburan yang bercahaya."

Penindasan dan intimidasi

Khwais mengingat berbagai bentuk penderitaan yang dialaminya selama dalam tahanan Israel.

"Kami mengalami penindasan, termasuk penggunaan senjata, intimidasi, dan ancaman," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan pelanggaran privasi, termasuk penggeledahan tubuh, ancaman intimidasi, dan pelecehan terhadap perempuan.

"Ada pelecehan nyata," katanya, merujuk pada insiden seperti perempuan yang kembali dari sel isolasi tanpa mengenakan hijab mereka.

Karena kondisi sulit yang dialaminya, Khwais mengaku: "Penjara mengubah banyak hal dalam diri saya."

Kondisi keras dan metode interogasi yang berat menyebabkan Khwais menderita masalah kesehatan, menghadapi tantangan yang jauh melampaui usianya selama di penjara Israel.

"Penjara banyak mengubah saya. Setelah 37 hari interogasi di Al-Maskobiya (pusat penahanan Israel di Yerusalem Barat), saya tidak mampu bertahan lagi. Dalam perjalanan ke pengadilan, di bawah tekanan berat, saya tiba-tiba mendapati diri saya di rumah sakit," tuturnya.

Remaja putri Palestina itu menggambarkan rasa sakit yang dialaminya, termasuk tanda-tanda stroke, adanya cairan di sekitar jantung, dan masalah tekanan darah.

"Saya dirawat di rumah sakit, dan saat mencoba bergerak, saya menyadari bahwa saya diborgol. Saat itulah saya sadar bahwa saya masih di penjara."

Meskipun berjuang melawan penyakit dan belenggu, Khwais lebih khawatir dengan reaksi keluarganya terhadap kondisinya ketimbang penderitaannya sendiri.

"Saya takut mereka akan memberi tahu keluarga saya tentang penyakit saya, tapi saya tetap meminta mereka untuk mengabari keluarga saya," katanya.

Dilarang bertemu pengacara

Respons Israel sangat keras, otoritas melarangnya bertemu pengacara dengan alasan “terlarang.”

Khwais juga mengisahkan perlakuan buruk selama pemeriksaan medis.

"Saat saya harus dipindahkan ke bagian lain untuk tes, mereka menangani saya dengan kasar meskipun saya dalam keadaan diborgol. Seorang dokter bahkan meminta polisi memanggilnya segera jika kondisi saya memburuk," kenangnya.

Meski sudah mengeluh kepada seorang petugas polisi tentang rasa sakitnya, ia justru diancam: "Saya akan mematahkan mulutmu," kata petugas itu.

Khwais menjelaskan bahwa ia berniat melaporkan kejadian tersebut ke pengadilan dan meminta perawatan medis. Namun, petugas lain memerintahkan rekannya untuk "mendorongnya dengan tongkat."

"Penjara itu mengerikan. Penjara adalah penjara," tegasnya.

Keinginan terbesar para tahanan wanita Palestina, menurut Khwais, adalah "melihat langit."

"Para tahanan menginginkan kebebasan. Kami hanya bisa melihat langit melalui kotak-kotak kecil (langit-langit dengan kawat besi yang saling terhubung). Kami berdoa kepada Allah agar dapat melihat langit tanpa kotak-kotak itu," tuturnya.

Berbicara tentang momen pertamanya setelah dibebaskan pada Minggu, Khwais menambahkan: "Kami melihat Gunung Karmel (Haifa), langit, dan banyak hal lainnya."

Kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tahanan antara Israel dan Hamas mulai berlaku pada Minggu, menghentikan perang genosida Israel di Jalur Gaza.

Kesepakatan tiga tahap ini mencakup pertukaran tahanan dan kedamaian berkelanjutan, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.

Hampir 47.000 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas, dan lebih dari 110.700 lainnya terluka dalam perang genosida Israel di Gaza, menurut otoritas kesehatan setempat.

Perang Israel telah menyebabkan lebih dari 11.000 orang hilang, dengan kehancuran besar-besaran dan krisis kemanusiaan yang mengeklaim banyak korban jiwa dari kalangan lanjut usia dan anak-anak, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan global terburuk sepanjang masa.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perang mereka di wilayah tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Polisi mengungkap alasan dibalik penahanan ibu muda berinisial VUS (21) di Rutan Kelas IIB Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) usai baru saja bebas. Penahanan terhadap VUS guna mencegah terjadinya penyerangan terhadap korban.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," kata Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Dwi mengungkapkan VUS pernah mengeluarkan nada ancaman terhadap M ketika dimediasi. VUS mengeluarkan ancaman hendak membunuh M suatu saat nanti.

"Waktu itu VUS menyampaikan 'Keluar dari sini (mediasi) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuhnya.

Dwi memastikan dalam penanganan ini, polisi akan bersikap profesional. Ia berjanji pihaknya akan bekerja maksimal dalam menuntaskan kasus tersebut.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," tuturnya.

Sementara laporan VUS kepada M terus ditindaklanjuti. Dwi mengatakan saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk meningkatkan status dari laporan VUS.

"Untuk laporan VUS atas dugaan korban tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan sudah dalam proses penyidikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ibu muda berinisial VUS di Kolaka, yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Video: CCTV Detik-detik Gerbang Ponpes di Kolaka Roboh Ditabrak Truk, 1 Tewas

Markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung diserang sekelompok orang. Akibatnya 12 orang terluka.

"Korban itu yang luka kena sajam empat orang. Tapi yang kena lemparan batu dan sebagainya ada delapan orang, jadi semuanya ada 12 orang," kata Wakil Ketua MPW PP Jabar Yus Hermansyah dilansir detikJabar, Kamis (16/1/2025).

Dari 12 orang, 4 di antaranya harus dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Keempatnya terkena sabetan senjata tajam. Sementara 8 orang lainnya terkena lemparan batu.

Terkini, korban yang dirawat di RS sudah membaik. Mereka diperbolehkan pulang.

PP melaporkan kejadian ini ke polisi. Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi memastikan pihaknya akan mengawal kasus ini.

"Percayakan proses ini kepada kami pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut," imbuh Heri.

Simak selengkapnya di sini

Sekelompok orang menyerang markas Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, pukul 14.30 WIB tadi. Akibat peristiwa tersebut, 12 orang disebut mengalami luka-luka.

"Korban itu yang luka kena sajam empat orang. Tapi yang kena lemparan batu dan sebagainya ada delapan orang, jadi semuanya ada 12 orang," kata Wakil Ketua MPW PP Jabar Yus Hermansyah, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikJabar.

Dilansir detikJabar, korban yang dirawat di RS kondisinya sudah membaik dan diperbolehkan pulang. Selain menyebabkan korban luka, serangan itu juga mengakibatkan dua mobil dan satu motor hancur.

PP Jabar lalu melaporkan ormas GRIB yang diduga sebagai kelompok yang melakukan penyerangan tersebut.

"Tadi kami dengan kuasa hukum kita sudah menuju Polrestabes Bandung untuk memberikan keterangan. Kita laporkan kasus ini ke Polrestabes," ucap Yus Hermansyah.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan akan mengawal laporan yang dilayangkan Pemuda Pancasila.

"Percayakan proses ini kepada kami pihak kepolisian. Karena pihak kepolisian melalui Polrestabes Bandung sudah melaksanakan penyelidikan maupun penyidikan kasus tersebut," kata Heri.

Heri juga mengimbau agar seluruh pihak menjaga kondusivitas di Kota Bandung.

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Markas organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) di Jalan BKR, Kota Bandung, Jawa Barat diserang sekelompok orang. Dalam video yang beredar, terlihat kelompok yang menyerang memakai seragam loreng bertulisan GRIB.

Dilansir detikJabar, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (15/1). Dikabarkan ada 6 orang yang mengalami luka-luka dalam peristiwa itu. Dua unit mobil dan satu sepeda motor yang terparkir di lokasi juga mengalami kerusakan.

Saksi mata di lokasi kejadian, Abah Yadi, mengatakan kelompok penyerang itu langsung datang ke kantor organisasinya. Jumlah orang dalam kelompok itu disebut lebih banyak dibandingkan jumlah anggota PP yang berada di kantornya.

"Jadi dari pihak GRIB datang langsung nyerang. Saya enggak tahu masalahnya apa, tapi kebetulan dari kita cuma sedikit orangnya yang lagi di dalam," katanya Abah Yadi di lokasi, Rabu (15/1/2025), dikutip dari detikJabar.

Menurut Abah Yadi, ada enam orang yang mengalami luka-luka. Sebagian dari mereka sudah dilarikan ke rumah sakit. Selain itu kendaraan yang diparkir juga dirusak.

"Kerusakan motor, mobil. Terus pihak kita ada tangannya yang sobek, punggungnya sobek, telinganya. Semuanya ada enam orang," ujar dia.

Polisi langsung mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan TKP setelah kejadian. Tim Inafis juga datang untuk melakukan identifikasi di lokasi kejadian.

Kapolsek Regol Kompol Heri Suryadi mengatakan, bentrok tersebut melibatkan dua kelompok ormas. Kepolisian saat ini sudah diterjunkan untuk mencari penyebab maupun motif dugaan penyerangan tersebut.

"Bahwa tadi sekitar pukul 14.30 WIB, terjadi gesekan kelompok ormas. Saat ini tim kami menelusuri apa yang jadi penyebab gesekan," kata Heri.

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan

Video Seteru 2 Ormas di Blora: Berawal dari Penolakan Berujung Kericuhan