Jakarta -

PT Telkom Indonesia (Persero) buka suara soal pengusutan kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom periode 2016-2018 yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Telkom Indonesia memastikan mendukung segala proses penyidikan yang dilakukan oleh jaksa.

"Kami sampaikan kami sangat mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kami percaya seluruhnya dilakukan secara transparansi juga prudent," kata Senior Vice Presiden Sustainability and Corporate Communication Telkom, Ahmad Reza dalam jumpa pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).

Reza menyebut dugaan pelanggaran tata kelola itu mulanya diketahui oleh direksi. Sehingga direksi memutuskan untuk melakukan audit internal, lalu melaporkan hasilnya kepada aparat penegak hukum (APH).

"Kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Tinggi DKI atas respons cepat terkait dengan hal tersebut," ucap Reza.

"Ini merupakan bagian juga dari program bersih-bersih BUMN, dimana kami meningkatkan GCG (good corporate governance), sehingga saat kami bisa melakukan terkait GCG dengan jauh lebih baik lagi," terangnya.

Reza menyayangkan adanya pelanggaran tata kelola di tubuh Telkom. Dia berharap praktik serupa tidak terjadi kembali di kemudian hari.

"Telkom terus bertransformasi, ini yang harus kami highlight. Hal ini sebenarnya lebih menyakinkan buat kita, Telkom sampai saat ini tetap tumbuh dengan baik," lanjut Reza memastikan.

Pada kesempatan yang sama Kuasa Hukum PT Telkom Indonesia, Juniver Girsang menegaskan bahwa apa yang sedang bergulir di kejaksaan saat ini merupakan tindak lanjut dari laporan direksi Telkom sendiri.

"Penegasan kami adalah bahwa proses yang ditangani oleh APH sekarang, sebenarnya adalah hasil dari apa yang dilakukan oleh audit internal dari Telkom," tegas Juniver.

Berdasarkan audit, jelasnya, ditemukan adanya penyimpangan dalam hal dalam pengadaan. Karena itu, direksi tak tinggal diam dan melaporkan hal itu kepada APH.

"Direksi mempunyai tanggung jawab kepada program maupun yang namanya dari BUMN bersih-bersih. Lantas sikap tegas dari direksi mengikuti perintah tersebut, dilakukanlah audit internal di Telkom," ungkap dia.

"Hasil audit internal ini kami bersyukur kemudian saat ini kejaksaan tinggi sudah memfokuskan diri memproses penyimpangan tersebut dan atas proses yang berjalan sekarang Telkom mengucapkan terima kasih ternyata hasil internal audit tersebut sudah semakin terang di tindaklanjutin APH," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati DKI Jakarta menjerat sembilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Telkom Indonesia (Persero). Ada sejumlah proyek fiktif yang nilai totalnya Rp 431 miliar.

Awalnya pada 2016-2018, Telkom bersepakat dengan sembilan orang pemilik perusahaan untuk kerja sama bisnis menggunakan anggaran Telkom. Kemudian Telkom menunjuk empat anak perusahaan, yaitu PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta.

Setelah itu, empat anak perusahaan Telkom itu menunjuk sejumlah vendor yang berafiliasi dengan sembilan perusahaan swasta yang sudah diatur sebelumnya. Mereka kemudian bekerja sama melaksanakan pengadaan yang ternyata fiktif.

Kejati DKI lantas menjerat sembilan tersangka dalam perkara ini, yaitu:

1. AHMP selaku GM Enterprise Segmen Financial Management Service PT Telkom tahun 2017-2020
2. HM selaku Account Manager Tourism Hospitality Service PT Telkom tahun 2015-2017
3. AH selaku Executive Account Manager PT Infomedia Nusantara tahun 2016-2018
4. NH selaku Direktur Utama PT ATA Energi
5. DT selaku Direktur Utama PT International Vista Quanta
6. KMR selaku Pengendali PT Fortuna Aneka Sarana dan PT Bika Pratama Adisentosa
7. AIM selaku Direktur Utama PT Forthen Catar Nusantara
8. DP selaku Direktur Keuangan dan Administrasi PT Cantya Anzhana Mandiri
9. RI selaku Direktur Utama PT Batavia Prima Jaya

Para tersangka ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3junctoPasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(ygs/fjp)

Tim penasihat hukum terdakwa sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keberatan tiga orang yang berlatar belakang penyidik dan mantan penyidik KPK memberikan kesaksian di persidangan.

Tiga saksi dimaksud ialah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mulanya mempertanyakan kapasitas tiga orang saksi tersebut.

"Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka akan menjadi (saksi) verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat," kata Maqdir.

Dia mengatakan keterangan yang akan disampaikan tiga orang penyidik tersebut adalah testimonium de auditu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tetapi bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

"Jadi, menurut hemat kami, kami keberatan karena ini tidak diatur sedemikian rupa di dalam KUHAP. Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto mempersilakan jaksa penuntut umum KPK memberi penjelasan.

Jaksa beralasan perlu menghadirkan tiga orang yang merupakan penyidik dan mantan penyidik karena ingin membuktikan dakwaan perintangan penyidikan yang disematkan kepada Hasto.

"Ketiga orang ini adalah saksi fakta karena dalam dakwaan kami, kami mendakwakan Pasal 21 (UU Tipikor) sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku," ucap jaksa.

Penjelasan jaksa tersebut tidak diterima penasihat hukum Hasto. Mereka menilai tiga orang saksi tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena akan membenarkan proses penyidikan yang dikerjakannya.

"Menurut hemat kami, ketika penuntut umum menyampaikan ini adalah saksi fakta, kami melihat bahwa ini seperti sudah membenarkan hasil penyidikan dari para penyidik. Karena apa? Persidangan ini kan untuk menguji penyidikan yang sudah (dilakukan) untuk menemukan kebenaran materiel yang ada dalam berkas dan alat bukti," ucap Ronny.

"Jadi, menurut kami, ini masukan saja Yang Mulia, mohon dicatat, tidak perlu hadirnya penyidik ini, kan sebenarnya penyidik ini sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa, bukti-bukti yang mereka periksa," sambungnya.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut, namun tetap memberi kesempatan kepada tiga orang saksi dimaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

"Kami memahami permintaan penasihat hukum terdakwa dan kami catat keberatan saudara, karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan, kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yang akan disampaikan nanti. Nanti kita simpulkan masing-masing dalam pleidoi, tuntutan dan putusan," ucap hakim Rios.

Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan direksi dan komisaris BUMN yang melakukan korupsi tetap bisa diproses hukum.

Hal itu disampaikan Herman terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Herman menegaskan tidak ada satupun warga negara yang kebal hukum.

"Dipastikan undang-undang tidak mengunci, meskipun status pegawai BUMN itu bukan penyelenggaraan negara, tetapi jika melakukan hal-hal yang ini melanggar hukum, melakukan korupsi, tentu undang-undang lainnya berlaku untuk bisa menangkap, memperkarakan terhadap yang melanggar hukum tersebut," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (7/5).

Menurut Herman, KPK dan aparat penegak hukum lain tetap bisa memproses direksi-komisaris BUMN yang korupsi.

Meski statusnya bukan penyelenggara negara, objek yang dikerjakan adalah Badan Usaha Milik Negara.

"KPK bisa menindak, karena siapapun meskipun status bukan penyelenggaran negara, tetapi objek yang dia kerjakan itu adalah badan usaha milik negara. Artinya tidak terlepas dari institusi tempat dia bekerja," kata Herman.

"Kecuali kalau dia mau pakai uangnya sendiri ya silakan. Tapi selama bahwa dia mempergunakan keuangan negara secara tidak benar, institusi negara apapun bisa untuk memperkarakannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN menimbulkan pertanyaan soal kemungkinan direksi BUMN dijerat hukum bila melakukan korupsi. Pertanyaan muncul karena dua pasal, yaitu 3X ayat (1) dan 9G. Pasal 3X ayat (1) menyebut organ dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.

"Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara" bunyi pasal 9G UU BUMN.

Sejumlah pihak mengaitkan dengan aturan UU KPK. KPK hanya berwenang mengusut penyelenggara negara yang melakukan korupsi.

Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan kajian mendalam setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN dari kategori penyelenggara negara.

Hal itu berdampak pada penanganan kasus, seperti mereka tak memiliki kewajiban lagi untuk melaporkan harta kekayaannya. Padahal, KPK acap kali menemukan dan menyidik kasus korupsi bermula dari pemeriksaan harta kekayaan.

"KPK saat ini sedang melakukan kajian terkait dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2025 yang terkait dengan BUMN. Bagaimana kaitannya dengan tugas, fungsi dan kewenangan KPK," ujar Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Kantornya, Jakarta, Senin (5/5).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menilai, direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap bisa ditangkap bila melakukan korupsi, meski tidak lagi masuk kategori penyelenggara negara seperti yang tercantum dalam Undang-Undang tentang BUMN.

Johanis secara pribadi berpendapat, jika perbuatan mereka terindikasi korupsi, tetap bisa diproses berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Dapat tidaknya direksi dan komisaris BUMN diproses dalam tipikor, tentunya tergantung pada konteks perbuatannya. Kalau perbuatannya terindikasi sebagai koruptor, tentunya dapat diproses menurut UU Tipikor," kata Johanis, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/5/2025).

"Masyarakat non-pegawai penyelenggara negara pun dapat diproses menurut ketentuan UU Tipikor sepanjang perbuatannya memenuhi unsur perbuatan tipikor," sambung dia.

Johanis juga mengatakan, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, secara yuridis, direksi, komisaris, dan dewan pengawas perusahaan pelat merah itu tidak termasuk sebagai penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor.

Meski demikian, kata dia, peristiwa hukum yang berkaitan dengan korupsi yang terjadi sebelum UU BUMN berlaku masih bisa diproses.

"Peristiwa hukum yang terkait dengan Tipikor yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2025, masih bisa diproses sesuai ketentuan UU Tipikor," ujar dia.

Johanis menyebut, UU BUMN tidak melarang aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap direksi dan komisaris.

Dia mengatakan, aturan dalam UU BUMN hanya mengatur bahwa direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

"Keberadaan UU Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN itu tidak menghalangi/tidak melarang Aparat Penegak Hukum (APH) dalam upaya melakukan pemberantasan tipikor karena tidak ada satu pasal pun dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 yang melarang APH untuk melakukan proses hukum terhadap Organ BUMN yang melakukan tipikor. UU BUMN hanya mengatur bahwa organ BUMN bukan merupakan penyelenggara negara," ucap dia.

Sebagai informasi, UU BUMN saat ini tengah menjadi sorotan karena membuat KPK tidak bisa menangkap pimpinan perusahaan pelat merah.

Pasal 3X Ayat (1) UU itu menyatakan, "Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara".

Kemudian, Pasal 9G berbunyi, "Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara".

Sementara itu, UU KPK mengatur bahwa subyek hukum yang ditindak dalam korupsi adalah penyelenggara negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Biro Hukum Kemendag berinisial FA dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan FA berkapasitas sebagai saksi saat diperiksa dalam kasus vonis lepas perkara minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) korporasi.

"Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Namun, Harli tidak memperinci lebih jauh mengenai pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) Cs.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," katanya.

Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng.

Namun, Djuyamto kemudian dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar.

Uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan.

Syafei sejatinya telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para hakim tersebut memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa grup korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Erin dan Mangapul adalah dua dari tiga terdakwa kasus suap penanganan perkara pembunuhan Ronald Tannur di PN Surabaya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.

Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Semarang -

Kuasa Hukum Universitas Diponegoro (Undip), Kaerul Anwar, buka suara soal proses hukum kasus perundungan dr Aulia, mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Fakultas Kedokteran (FK). Ia menyatakan selama ini mengikuti proses hukum dari kepolisian.

"Semuanya kan kita mengikuti proses yang berjalan. Kami melakukan pendampingan di kepolisian, apakah berkas perkara ini sudah sampai kejaksaan atau belum, belum terkonfirmasi ke kami," kata Kaerul di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (28/4/2025).

Soal tiga tersangka dalam kasus tersebut belum ditahan hingga kini, Kaerul mengatakan hal itu merupakan kewenangan kepolisian.

"Intinya prosesnya seperti apa di kepolisian, tanyakan kepada kepolisian. Kita menunggu prosesnya, kalau sudah cukup bukti lengkap, bisa dilimpahkan ke kejaksaan, segera dilimpahkan ke kejaksaan," tuturnya.

"Kalau kejaksaan menyatakan sudah lengkap, P21, segera dilimpahkan ke pengadilan. Kita ngikutin tahapan itu sampai sekarang, jadi kita pasif sifatnya," lanjutnya.

Kaerul juga tak berkenan menjawab permasalahan soal tersangka kasus pemerasan yang menewaskan dr Aulia, inisial ZYA, yang disebut lulus sertifikat kompetensi peserta PPDS prodi anestesi di FK Undip, meski kelulusannya sudah ditangguhkan.

"Kami fokus hanya terkait pokok perkara yang sedang kita tangani sebagai kuasanya, di luar itu saya tidak statement," tegasnya.

Untuk diketahui, ZYA merupakan senior korban dan sudah berstatus tersangka. Dia sempat dikabarkan lulus ujian komprehensif lisan nasional pada 12 April 2025.

Pengumuman kelulusan diunggah di akun Instagram Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif. Namun setelah itu Kolegium Anestesiologi merilis surat pemberitahuan penundaan tersebut.

"Dengan ini memutuskan bahwasanya peserta didik atas nama dr Zara Yupita Azra dinyatakan ditunda untuk diberikan sertifikat kompetensi," beber Ketua Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif, Kolegium Kesehatan Indonesia, Dr dr Reza Widianto Sujud, SpAn-Ti, Subsp, An, Kv(K), Subsp, T, I(K) dalam keterangan yang diterima dan dikutip dari detikHealth, Minggu (20/4).

"Sehubungan dengan kasus tindak pidana yang disangkakan kepadanya hingga proses hukum yang dijalani memiliki kekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Kabid Humas Polda Jateng mengatakan, berkas kasus PPDS telah diserahkan ke kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara. Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," kata Artanto saat dihubungi awak media, Rabu (23/4).

Ketiga tersangka belum juga ditahan hingga kini dengan alasan ketiganya selalu kooperatif dengan menghadiri pemanggilan pemeriksaan dari Polda Jateng.

(dil/apl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) harus memiliki bukti yang bisa menunjukkan adanya gangguan terhadap proses penegakan hukum karena menggunakan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjerat Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).

Sebab, dalam pandangannya, pengunaan Pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kurang tepat.

"Yang menjadi perdebatan adalah apakah ketika seorang tersangka itu berusaha untuk memengaruhi pendapat publik dengan melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan informasi kasus yang sedang dialaminya, itu kemudian bisa berujung pada obstruction of justice? Saya lihat belum tentu,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Bahkan, menurut Zaenur, belum tentu Pasal 21 UU Tipikor tepat dipakai jika ada tersangka menggunakan uangnya untuk membuat media memuat berita dengan tujuan menguntungkan dirinya dan mendeskriditkan proses penegakan hukum.

Pasalnya, Zaenur mengatakan, perbuatan bisa dikatakan obstruction of justice jika disengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penegakan hukum di tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

“Saya masih bertanya-tanya, apakah kalau sebuah berita negatif itu bisa berdampak misalnya, pada gagalnya atau terganggungnya, atau tercegahnya upaya penyidikan itu hingga tuntas? Saya melihat ini masih debatable ya. Saya melihat ini kok agak jauh ketika yang seperti ini kemudian dijerat menggunakan (pasal) obstruction of justice,” ujarnya.

Zanur lantas mencontohkan kasus yang mungkin bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, yakni jika seorang tersangka membayar media atau jurnalis untuk terus menerus menyudutkan seorang saksi. Padahal, sanksi itu merupakan saksi yang memberatkan untuk tersangka.

Kemudian, akibat pemberitaan masif tersebut, saksi yang memberatkan itu menjadi enggan bahkan takut untuk memberikan kesaksian.

“Sehingga, saksi itu menjadi tidak kooperatif dan kemudian penyidik mengalami hambatan karena saksinya dibunuh karakternya oleh media dengan sedemikian rupa hasil bayaran oleh tersangka. Menurut saya, mungkin itu bisa masuk pada obstruction of justice,” katanya.

“Untuk kasus ini, saya katakan, kecuali kejaksaan punya bukti yang menunjukkan adanya gangguan terhadap aspek penegakan hukumnya melalui jalur pemberitaan,” ujar Zaenur.

“Seharusnya kan yang menjadi poin obstruction of justice adalah merusak alat bukti, kemudian membantu melarikan diri, membantu merusak alat bukti. Tapi, kalau membangun opini media dengan cara membeli awak media atau pejabat media, menurut saya itu belum tentu merupakan obstruction of justice,” katanya lagi.

Menurut Zaenur, penting bagi Kejagung memperlihatkan bukti tersebut karena bukan hanya mengacam kebebasan pers tetapi juga kebebasan berpendapat.

“Nanti bagaimana dengan kritik yang bersifat murni terhadap penegakan hukum. Bagaimana dengan gugatan-gugatan para pakar, para ahli, atau LSM terhadap proses penegakan hukum yang misalnya dipertanyakan. Berisiko kalau Pasal 21 itu tidak digunakan dengan ketat,” ujarnya.

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 33 denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyebut, Tian diduga membuat berita-berita berdasarkan pesanan dari Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat para tersangka maupun terdakwa kasus-kasus yang diusut oleh Kejagung.

“Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo, baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan,” ujar Qohar di Kantor Kejagung, Selasa (22/4/2025) dini hari.

Untuk hal itu, Tian diduga menerima uang sebesar Rp 478.500.000 yang masuk kantong pribadi setelah memuat konten-konten negatif terkait Kejagung. Perbuatan Tian itu dilakukan tanpa sepengetahuan jajaran JAK TV.

“Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB,” kata Qohar.

Perbuatan Personal dan Pemufakatan Jahat

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa perbuatan pidana yang disangkakan kepada Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar, murni merupakan tindakan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas jurnalistik maupun institusi media tempatnya bekerja.

“Perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal, yang tidak terkait dengan media. Itu tegas,” ujar Harli di Kejagung Jakarta, Selasa.

Harli juga menegaskan bahwa yang menjadi perhatian Kejagung bukan soal pemberitaan, melainkan tindakan permufakatan jahat untuk merintangi proses hukum yang sedang berjalan.

“Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik,” kata Harli.

“Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupatatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Harli memastikan bahwa Kejagung menghormati otoritas Dewan Pers dalam menilai dan menangani persoalan etik atau dugaan pelanggaran dalam karya jurnalistik.

“Ada rekayasa disitu, dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu,” katanya.

JAKARTA - Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) mendesak hakim dan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak melakukan pembatasan kegiatan peliputan media dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto .

"Kami memahami sidang bersifat terbuka untuk umum, namun kapasitas yang terbatas semestinya diantisipasi dengan menyediakan fasilitas pemantauan yang memadai, minimal melalui layar atau siaran langsung untuk jurnalis," ujar Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil, Kamis (17/4/2025).

Menurut Irfan, keterbukaan informasi dan akses terhadap proses peradilan merupakan bagian penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas sistem hukum. Maka itu, Iwakum mendesak agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan pihak terkait lebih responsif terhadap kebutuhan peliputan media.

Irfan menerangkan, pihaknya berharap pengadilan dan aparat keamanan lebih memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan keamanan, kapasitas ruang, dan hak publik untuk mendapatkan informasi. Utamanya dalam perkara yang menjadi perhatian luas masyarakat.

"Kehadiran jurnalis di ruang sidang bukan hanya untuk mencari berita, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol publik atas proses peradilan. Jangan sampai pengadilan justru menutup ruang bagi fungsi tersebut," tuturnya.

Pada sidang lanjutan Hasto Kristiyanto di PN Tipikor pada Kamis (17/4/2025) ini, majelis hakim yang dipimpin Rios Rahmanto melarang siarang langsung atau live streaming proses persidangan. Hakim juga melarang para pengunjung merekam jalannya persidangan.

Bahkan, ruang sidang yang digunakan dalam perkara tersebut dipenuhi oleh massa pendukung hingga membuat banyak awak media tak bisa masuk meliput persidangan secara langsung. Parahnya, tidak tersedia fasilitas alternatif, seperti layar monitor di luar ruang sidang untuk memantau jalannya proses persidangan.

Advokat Febri Diansyah mengatakan penyidik KPK mendalami pelaksanaan tugas dirinya sebagai tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dalam pemeriksaan kemarin, Senin (14/4). Ia mengaku tak ada konfirmasi yang ditanyakan penyidik perihal buron Harun Masiku.

"Dari keseluruhan poin yang dibahas dalam proses pemeriksaan, posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4) petang.

"Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya. Saya tadi juga bawa copy surat kuasa khusus untuk proses persidangan pada perkara nomor 36 yang sekarang sedang berjalan dan kemudian itu saya perlihatkan," imbuhnya.

Penyidik, lanjut dia, juga banyak membahas tentang pelaksanaan tugas advokat. Tidak semua jawaban diketik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

"Jadi, tentu saya menjelaskan beberapa aspek misalnya tugas advokat itu bukan berarti membela secara membabi buta, membenarkan yang salah atau sejenisnya, tapi tugas advokat di sini adalah untuk membela hak dari klien, apakah dia tersangka ataupun terdakwa secara profesional menurut hukum," tuturnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri menyampaikan satu klausul penting yang ada di dalam Undang-undang tentang Advokat.

Klausul itu berbunyi advokat dilarang menolak perkara atau menolak memberikan pendampingan atau jasa hukum sepanjang itu merupakan tanggung jawab profesionalnya.

"Jadi, ada sumpah advokat yang sangat jelas dan kami para advokat dilarang untuk melanggar sumpah tersebut. Itu juga salah satu poin yang saya sampaikan," ucap Febri.

Sebelum memutuskan bergabung ke dalam tim penasihat hukum Hasto, Febri mengaku melaksanakan proses penilaian diri atau self assessment. Hal itu dilakukan untuk melihat apakah ada benturan kepentingan ketika mendampingi Hasto mengingat dirinya saat kasus terjadi menjadi pegawai KPK.

"Saya mempertimbangkan lima aspek untuk menentukan apakah ada benturan kepentingan atau tidak. Di antaranya dari lima aspek itu adalah yang pertama saya tidak pernah menangani perkara ini," ungkap Febri.

"Baik di tahapan dumas [pengaduan masyarakat], penyelidikan, penyidikan, penuntutan ataupun persidangan selama saya berada di KPK. Yang kedua, pada saat OTT terjadi pada tanggal 8 atau 9 Januari 2020, saya bukan lagi menjadi Juru Bicara KPK," kata dia.

Pada saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal Januari 2020 silam, Febri menyatakan sedang tidak aktif sebagai advokat. Selama bekerja di KPK, ia menonaktifkan izin beracara.

"Poin yang keempat adalah, saya tidak pernah menguasai informasi-informasi yang bersifat rahasia terkait dengan perkara ini setelah saya tidak lagi berada di KPK," aku dia.

Febri mengatakan mendapat informasi hanya yang bersifat publik dan telah dipublikasikan oleh media secara luas.

Poin kelima, Febri mengaku juga sudah mencari tahu perihal mekanisme yang disebut cooling off period.

"Saya melihat apakah ada aturan atau mekanisme yang disebut dengan cooling off period atau tenggat waktu ketika seseorang tidak lagi menjadi pegawai di sebuah instansi. Apakah ada aturan tersebut?" tuturnya.

Febri menjelaskan aturan tersebut memberikan batas waktu sampai kapan seseorang pegawai atau seorang pejabat tidak boleh melaksanakan pekerjaan terkait dengan mantan kantornya.

Di KPK, menurut dia, tidak ada aturan mengenai hal tersebut. Waktu itu baru sebatas wacana saja.

"Namun, sebagai bentuk kehati-hatian, iktikad baik saya dan kemudian kesungguhan saya melihat aturan itu, saya mencoba menggunakan metode komparasi dan melihat aturan di instansi lain," ucap Febri.

"Saya menemukan ada Permenpan RB yang mengatur soal cooling off period itu dalam waktu 2 tahun," sambungnya.

Kemudian standar internasional, rekomendasi Basel Institute, menyebut cooling of period selama 18 bulan.

"Sementara kalau dibandingkan dengan perkara ini, saya sudah pamit dari KPK sekitar Oktober 2020 dan baru menangani perkara ini di tahap persidangan yang sedang berjalan ini pada bulan Maret tahun 2025. Jadi, sesungguhnya jarak jauh sekali lebih dari 4 tahun," ucap Febri.

Belum ada informasi terkini dari KPK mengenai hasil pemeriksaan terhadap Febri. Hanya saja, berdasarkan agenda pemeriksaan, Febri dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara tersangka Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah.

KPK hingga kini belum berhasil menangkap Harun Masiku selaku mantan calon legislatif PDIP. Sejak OTT Januari 2020 lalu, keberadaan Harun Masiku masih jadi misteri.

Di kasus ini juga, Advokat PDI Perjuangan (PDIP) Donny Tri Istiqomah belum dilakukan penahanan.

Sedangkan Hasto Kristiyanto saat ini tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Tiga orang lain yakni mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri telah diproses hukum dan sudah keluar dari penjara.

Jakarta -

Uskup Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mengunjungi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang ditahan di Rutan KPK pekan depan. Suharyo menyebut kunjungan ke rutan merupakan hal biasa.

"Pelayanan ini sudah biasa saya lakukan. Kunjungan ke Pak Hasto adalah dalam rangka tugas pelayanan itu," kata Suharyo kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).

Dia mengatakan salah satu tugas Uskup adalah mengunjungi rutan dan lapas. Dia mengatakan Hasto saat ini berada di rutan yang masuk wilayah pelayanannya.

"Salah satu tugas pelayanan saya sebagai Uskup adalah kunjungan ke rutan dan lapas yang ada di wilayah pelayanan saya di Jakarta dan Tangerang," ujarnya.

Suharyo mengatakan dirinya akan datang jika diberikan izin. Hakim yang mengadili Hasto telah memberi izin tersebut.

"Kalau diizinkan oleh yang berwenang," katanya.

Sebelumnya, Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Hasto di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

Hasto merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi. Dia didakwa merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang menjadi buron sejak tahun 2020.

Selain itu, Hasto juga didakwa ikut menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku. Donny sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Simak Video: Kardinal Ignatius Suharyo Akan Kunjungi Hasto di Rutan KPK 14 April

(azh/haf)