Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengabulkan pengalihan penahanan yang diajukan terdakwa kasus skincare berbahan merkuri, Mira Hayati (29). Mira Hayati kini menjadi tahanan rumah dengan aturan atau larangan yang tidak boleh dilanggar.

Pengalihan status penahanan ini ditandai dengan keluarnya Mira Hayati dari Rutan Kelas I Makassar sejak 27 Maret 2025. PN Makassar memastikan Mira Hayati tetap dalam pengawasan meski terdakwa berstatus tahanan rumah.

"Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah, bukan penahanan kota. Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar," kata Humas PN Makassar Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sibali menegaskan status tahanan rumah membatasi pergerakan Mira Hayati hanya di lingkup kediamannya. Mira Hayati dilarang beraktivitas di luar rumah.

"Yang namanya tahanan rumah tidak bisa keluar rumah, pergi di mal, jalan-jalan. Namanya tahanan rumah harus di dalam rumah," tegasnya.

Dia mengungkapkan ada potensi status tahanan rumah untuk Mira Hayati dicabut kalau melanggar. Sibali kembali mengingatkan aktivitas terdakwa dalam pantauan.

"Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapat (keluar dari rumah) kan ada yang lihat, bisa dilapor kalau dia melanggar," ucap Sibali.

Warga juga bisa ikut mengawasi aktivitas tersangka. Jika terdakwa kedapatan beraktivitas di luar dari rumahnya, masyarakat bisa langsung melapor agar Mira Hayati segera diproses.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan, ada buktinya, pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," jelasnya.

Mira Hayati pun akan tetap mengikuti persidangan kasus peredaran skincare bermerkuri. Terdakwa akan dijemput oleh jaksa setiap kali Mira Hayati akan menjalani sidang di PN Makassar.

"Nanti kalau mau sidang nanti dijemput jaksa penuntut umumnya," beber Sibali.

Sibali tidak bisa memastikan sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati berlaku. Dia menuturkan, status terkait Mira Hayati akan diputuskan lebih lanjut oleh hakim.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuhnya.

Alasan Mira Hayati Jadi Tahanan Rumah

Sibali menuturkan ada sejumlah alasan yang menjadi dasar sehingga Mira Hayati ditetapkan menjadi tahanan rumah. Hakim PN Makassar mempertimbangkan kondisi Mira Hayati yang baru melahirkan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," tutur Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang jaminan demi pengalihan status penahanannya. Namun Sibali enggan merinci nominal uang yang menjadi jaminan.

"Ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida mengatakan kliennya melahirkan pada Rabu (5/3). Bayi Mira Hayati yang lahir secara prematur membutuhkan perawatan intensif dengan status tahanan rumah.

"Bayinya lahir prematur seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," ungkap Ida.

Ida menambahkan, pengalihan status penahanan ini sudah sesuai aturan. Dia bersyukur majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan penahanan yang diajukan beberapa kali.

"Intinya setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," jelasnya.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Terdakwa kasus peredaran skincare mengandung bahan merkuri, Mira Hayati (29) kini bebas dari Rutan Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), usai menjadi tahanan rumah. Owner skincare itu menjadi tahanan rumah dengan alasan ingin merawat bayi yang baru dilahirkannya.

Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo mengungkapkan, pengalihan status penahanan Mira Hayati berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Makassar. Mira Hayati keluar dari rutan sebelum Hari Raya Idulfitri 2025 lalu.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (Pengadilan Negeri Makassar) sejak 27 Maret 2025," kata Ahmad dalam keterangannya kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Sementara itu, kuasa hukum Mira Hayati, Ida Hamida menuturkan, pengalihan status penahanan kliennya sudah sesuai aturan. Pihaknya memang beberapa kali mengajukan permohonan itu kepada majelis hakim PN Makassar setiap sidang.

"Setiap sidang saya selalu bermohon kan, 4 kali surat permohonan kami ajukan. Selama ada alasan jelas dan tidak bertentangan dengan KUHAP sah-sah saja," ucap Ida.

Ida mengatakan, kliennya baru saja melahirkan pada Rabu (5/3) lalu. Kondisi itu membuat Mira Hayati mengajukan diri menjadi tahanan rumah agar fokus merawat bayinya yang lahir secara prematur.

"Bayinya lahir prematur, seharusnya kan pertengahan bulan ini lahir. Intinya alasan kemanusiaan terhadap bayi yang prematur dan beliau menyusui," imbuhnya.

Humas PN Makassar, Sibali memastikan status Mira Hayati adalah tahanan rumah. Dia menegaskan terdakwa kasus peredaran skincare berbahan berbahaya itu tetap dalam pengawasan.

"Beda (tahanan) kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam Kota Makassar. Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, (hanya) di dalam rumah," jelas Sibali.

Mira Hayati Beri Uang Jaminan

Sibali menuturkan, majelis hakim PN Makassar mengabulkan permohonan pengalihan terhadap Mira Hayati bukan tanpa alasan. Salah satunya karena alasan kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ungkap Sibali.

Mira Hayati juga memberikan uang sebagai jaminan. Namun Sibali tidak merinci nominal uang yang dijaminkan Mira Hayati.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian," tuturnya.

Sibali tidak mengetahui sampai kapan status tahanan rumah untuk Mira Hayati diberikan. Dia mengatakan Mira Hayati akan dijemput jaksa penuntut umum setiap kali akan menjalani persidangan.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan," imbuh Sibali.

Dakwaan Mira Hayati di Kasus Skincare

Diketahui, ada 3 terdakwa dalam kasus peredaran skincare mengandung bahan berbahaya. Selain Mira Hayati, dua terdakwa lainnya adalah owner produk Ratu Glow dan Raja Glow Agus Salim (40) dan Direktur CV Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (42).

Mira Hayati sendiri didakwa mengedarkan skincare bermerkuri dalam sidang yang berlangsung di PN Makassar, Selasa (11/3). Hasil laboratorium BPOM mengungkap dua produk terdakwa mengandung bahan berbahaya, yakni MH Cosmetic Lightening Skin dan MH Cosmetic Night Cream.

"Kedua produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Lightening Skin maupun MH Cosmetic Night Cream, yang keduanya positif mengandung merkuri/raksa/HG, sebagai bahan yang tidak diizinkan digunakan dalam kosmetik " ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan.

Salah satu produk Mira Hayati yakni MH Cosmetic Night Cream bahkan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Produk tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar untuk diedarkan kepada masyarakat.

"Produk kosmetik dengan nama MH Cosmetic Night Cream yang telah diproduksi dan diedarkan oleh terdakwa (Mira Hayati) tersebut, ternyata tidak memiliki notifikasi sebagai persyaratan izin edar yang secara resmi terdaftar di BPOM," kata JPU.

Atas perbuatannya, Mira Hayati dinilai melanggar Pasal 435 Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Owner skincare itu terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Pengadilan Negeri (PN) Makassar buka suara soal terdakwa kasus skincare bermerkuri Mira Hayati yang kini menjadi tahanan rumah. Pihaknya beralasan Mira Hayati dialihkan status penahannya dengan mempertimbangkan prinsip kemanusiaan.

"Alasannya karena prinsip kemanusiaan. Dia punya anak bayi yang perlu perawatan sementara orang tua. Itu alasan objektifnya," ujar Humas PN Makassar, Sibali kepada detikSulsel, Selasa (8/4/2025).

Permohonan Mira Hayati dikabulkan menjadi tahanan rumah dikabulkan hakim setelah ada uang jaminan. Namun pihaknya tidak membeberkan jaminan uang yang dimaksud.

"Terus ada juga jaminan berupa uang yang tidak bisa saya sebut untuk dijadikan jaminan. Jadi pada saat misalnya dia melarikan diri, itu dijadikan untuk biaya pencarian. Mudah-mudahan dia tidak lakukan itu karena semua dokumennya sudah disita," jelasnya.

Sibali menegaskan status penahanan Mira Hayati adalah tahanan rumah dan bukan tahanan kota. Selama menjadi tahanan rumah, Mira Hayati hanya boleh berada di kediamannya.

"Mira Hayati itu statusnya pengalihan ke penahanan rumah bukan penahanan kota. Beda kota dengan rumah, kalau kota kan dia bisa dalam kota Makassar," ujar Sibali.

"Kalau (tahanan) rumah, tidak bisa keluar, di dalam rumah. Dia tidak bisa pergi di mal, pergi di kafe, tidak bisa. Kalau dia didapatkan dan ada yang lihat bisa dilapor kalau dia melanggar," sambungnya.

Jika Mira Hayati kedapatan melanggar, maka bisa kembali dijebloskan ke dalam sel tahanan. Mira Hayati juga akan dijemput pihak kejaksaan setiap akan melaksanakan sidang.

"Kalau dia didapat berjalan-jalan, ada yang laporkan ada buktinya pasti ditarik kembali, pengalihan penahanannya dibatalkan, kembali masuk ke ruang tahanan," tegas Sibali.

Sibali menyebut Mira Hayati keluar dari rutan Makassar sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025 lalu. Pihaknya tidak bisa memastikan sampai kapan jangka waktu status tahanan rumah untuk terdakwa kasus skincare tersebut.

"Saya tidak tahu apakah setelah putus nanti hakim memerintahkan masuk, tergantung nanti putusan. Dan penangguhan penahanan rumah itu dilakukan sebelum Idul Fitri," tegas Sibali.

Sebelumnya diberitakan, Mira Hayati kini menjadi tahanan kota berdasarkan penetapan PN Makassar. Mira Hayati sudah meninggalkan Rutan Kelas I Makassar sebelum Lebaran.

"Mira Hayati keluar dari Rutan Kelas I Makassar dengan status Tahanan Rumah oleh pihak Penahan (PN Makassar)," ujar Kepala Sub Seksi Administrasi dan Perawatan Rutan Kelas I Makassar Ahmad Sutoyo dalam keterangannya.

Mira Hayati meninggalkan Rutan Kelas I Makassar pada 27 Maret atau 4 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H/2025 M. Ahmad tidak merinci alasan Mira Hayati menjadi tahanan kota karena hanya mengikuti keputusan pengadilan.

"Sejak 27 Maret 2025, dasar penetapan Pengadilan Negeri Makassar," imbuh Ahmad Sutoyo.

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

Video: Mira Hayati Didakwa Edarkan Skincare Bermerkuri

MATARAM, KOMPAS.com - IWAS alias Agus disabilitas, terdakwa kasus pelecehan seksual, mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

Pengajuan permohonan pengalihan status penahanan telah disampaikan kepada majelis hakim pada saat sidang perdana perkara kasus dugaan pelecehan seksual fisik yang digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (16/1/2025).

"Kami minta supaya dipertimbangkan majelis hakim, ya mudah-mudahan," kata Aminuddin, penasihat hukum terdakwa Agus, Kamis.

Aminuddin mengatakan, pengalihan status tahanan diperlukan karena fasilitas di Lapas dinilai tidak memadai untuk disabilitas.

Ditambah lagi, pendamping yang bukan dari profesional melainkan dari warga binaan yang menjadi tenaga pendamping juga menjadi hal yang dikeluhkan terdakwa Agus.

Menurut Aminuddin, semestinya pemerintah memberikan pendamping profesional untuk membantu terdakwa penyandang disabilitas daksa dalam aktivitas pribadi seperti mandi dan BAB.

"Disampaikan waktu awal difasilitasi yang bagus untuk seorang disabilitas ternyata tidak. Sampai sekarang si Agus ini sudah mulai gatal-gatal," kata Aminuddin.

Pihaknya akan terus memantau perkembangan kondisi Agus.

"Inikan dia mempunyai hak menjadi seorang manusia yang sama dengan kita tetapi ada kekurangannya, dia disabilitas. Maka kepentingan-kepentingan pribadinya dalam konteks ini tidak bisa terlaksana semuanya seperti kita yang normal. Untuk itu, perlu kita junjung tinggi masalah hak disabilitas," kata Aminuddin.

Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Nusa Tenggara Barat (NTB), Joko Jumadi, mengatakan bahwa pengajuan permohonan pengalihan status tahanan merupakan hak dari terdakwa Agus.

"Penahanan itu kewenangannya ada di majelis hakim. Apapun keputusan majelis hakim, Komisi Disabilitas Daerah akan mendukung," kata Joko.

Juru Bicara PN Mataram, Lalu Muhamad Sandi, mengatakan bahwa dalam sidang, terdakwa mengajukan permohonan pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah.

"Jadi permohonan ini hak dari terdakwa. Dikabulkan atau tidak, itu wewenang dari majelis hakim," kata Lalu Muhamad Sandi.

Ketika nanti dikabulkan, status tahanan bisa beralih ke tahanan rumah, tahanan kota, atau tetap jadi tahanan rutan jika majelis hakim menolak.

"Kan kita belum tahu apakah akan dikabulkan atau tidak," kata Sandi.

Sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan pelecehan seksual terdakwa IWAS alias Agus disabilitas digelar secara tertutup di PN Mataram, Kamis (16/1/2025).

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh penasehat hukum Aminuddin Cs dan keluarganya.

Agus terancam dijerat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Ancaman pidana untuk perkara yang disangkakan adalah 12 tahun kurungan penjara maksimal dan denda paling banyak Rp 300 juta.

KOMPAS.com - Kuasa hukum I Wayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas yang saat ini berada dalam tahanan Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan pengalihan status penahanan menjadi tahanan rumah.

Permohonan ini diajukan oleh pengacara Agus, Ainuddin, dengan alasan ketidaknyamanan kliennya di dalam lapas.

Ainuddin menyatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan tersebut kepada pihak berwenang.

"Secara materil kami akan mengajukan beberapa surat terkait pengalihan status penahanan, agar hak-hak Agus bisa terpenuhi," ujar Ainuddin pada Kamis (16/1/2025).

Ia menambahkan bahwa selain pengalihan menjadi tahanan rumah, pihaknya juga membuka opsi untuk mengajukan permohonan tahanan kota demi kondisi yang lebih baik bagi Agus.

Komisi Disabilitas: Tak ada Lapas yang nyaman

Dalam proses hukum ini, Kejaksaan Negeri Mataram meminta agar kedua orang tua Agus hadir dalam persidangan.

Sementara itu, Komisi Disabilitas Daerah (KDD) Provinsi Nusa Tenggara Barat turut memberikan tanggapan terkait permohonan ini.

Perwakilan KDD, Jokop, menyebutkan bahwa kondisi lapas di Kuripan sudah memenuhi standar untuk penyandang disabilitas.

"Kalau masalah nyaman tidak nyaman, tidak ada satupun Lapas yang nyaman. Tenaga pendamping itu dari narapidana di Lapas," kata Jokop.

Permohonan untuk menjadikan Agus tahanan rumah sebelumnya juga telah diajukan oleh kuasa hukum kepada Kejaksaan Tinggi NTB, namun belum mendapatkan persetujuan.

Agenda Sidang dan Dakwaan

Agus dijadwalkan menjalani sidang lanjutan pekan depan dengan agenda pembuktian. Kuasa hukum berencana menghadirkan lima orang saksi untuk memperkuat pembelaan.

Agus didakwa dengan Pasal 6A dan/atau Pasal 6C juncto Pasal 15 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun hukuman penjara serta denda sebesar Rp 300 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kkasus ini juga menjadi sorotan publik mengingat status Agus sebagai penyandang disabilitas dan adanya pertimbangan khusus terkait hak-haknya selama proses hukum berlangsung.

Kuasa hukum Agus berharap permohonan ini dapat dikabulkan demi memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada klien mereka.

Artikel ini telah tayang di TribunLombok.com dengan judul: Kuasa Hukum Ajukan Alih Status Penahanan Agus Difabel Jadi Tahanan Rumah

MATARAM, KOMPAS.com - Pengacara IWAS alias Agus (22), seorang pria disabilitas yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengajukan permohonan agar kliennya ditahan di rumah.

Permohonan tersebut disampaikan menjelang pelimpahan kasus ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

"Sebelum pelimpahan, kami sudah mengajukan permohonan untuk dilakukan tahanan rumah ke Kejati NTB, dan tembusan ke Kejari juga sudah kami lakukan."

"Namun sepertinya permohonan kami belum dibaca dan saat ini sudah disampaikan bahwa tersangka akan ditahan di rutan," ungkap pengacara Kurniadi di Mataram, Kamis (9/1/2025).

Kurniadi memberikan apresiasi terhadap langkah Polda NTB yang sebelumnya telah melakukan tahanan rumah terhadap Agus.

Ia menekankan bahwa selama menjalani tahanan rumah, Agus selalu kooperatif dan bahkan datang memenuhi panggilan sebelum waktu yang ditentukan.

"Kami khawatir, karena pelaku ini adalah penyandang disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Jangan sampai penahanan rutan dilakukan tanpa dasar yang jelas."

"Tadi Agus sempat berteriak, itu menunjukkan dampak psikologis yang dialaminya," kata Kurniadi.

Pantauan Kompas.com menunjukkan bahwa Agus sempat berteriak dan menangis histeris setelah Penuntut Umum menetapkan penahanan rutan.

Kurniadi menjelaskan bahwa Agus merasa cemas membayangkan kondisi di Lapas tanpa kehadiran ibunya, yang selama ini membantunya dalam berbagai kebutuhan sehari-hari.

"Agus membayangkan bagaimana dia akan hidup di sana, sementara ibunya adalah satu-satunya orang yang selalu memenuhi kebutuhannya, mulai dari makan, minum, hingga buang air besar," ujar Kurniadi.

Ia menegaskan bahwa seharusnya ada asesmen yang dilakukan sebelum penahanan di Lapas Lombok Barat, mengingat Agus adalah penyandang disabilitas yang hak-haknya harus diperhatikan.

"Saya melihat tidak ada asesmen yang spesifik, komprehensif, dan terbuka terhadap Agus atau IWAS sebelum isu penahanan rutan ini muncul," tambahnya.

Kurniadi juga menekankan pentingnya perhatian terhadap aspek psikologis tersangka disabilitas, serta kesiapan sarana dan prasarana di Lapas.

Ia memperingatkan bahwa isu hak asasi manusia harus menjadi perhatian serius bagi Kejaksaan.

Sebelumnya, IWAS alias Agus diserahkan ke Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis (9/1/2025).

Ia terancam dijerat dengan Pasal 6 Huruf A dan Pasal 6 Huruf C Jo Pasal 15 Ayat 1 Huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 300 juta.

Mataram (ANTARA) - Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat Joko Jumadi menerangkan bahwa kewenangan penahanan tersangka tunadaksa berinisial IWAS alias Agus dalam kasus pelecehan seksual usai jaksa peneliti menyatakan berkas perkara lengkap atau P-21 kini berada di tangan jaksa penuntut umum.

"Jadi, kami menyerahkan sepenuhnya ke jaksa penuntut umum," kata Joko di Mataram, Rabu.

KDD NTB tidak mempermasalahkan apabila jaksa penuntut umum mengalihkan status tahanan Agus dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan usai menerima penyerahan tahap dua atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepolisian.

"Kalau pun jaksa menetapkan tahanan rutan, kami sudah sampaikan dan pastikan bahwa Lapas Kelas II A Lombok Barat sudah siap dengan sarana kebutuhan penyandang disabilitas," ujarnya.

Lebih lanjut, Joko mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa jaksa peneliti telah menyatakan berkas perkara Agus lengkap dan penyidik kepolisian berencana akan melakukan pelimpahan tahap dua pada Kamis (9/1).

"Iya, besok tahap duanya, tindak lanjut P-21 dari jaksa peneliti. Jadi, besok kita lihat apakah tahanan rutan atau tetap tahanan rumah," ucap dia.

Perihal P-21 berkas perkara Agus ini juga sudah secara resmi disampaikan Juru Bicara Kejati NTB Efrien Saputera, Rabu (8/1).

Efrien mengatakan bahwa jaksa peneliti telah menyatakan bahwa kelengkapan berkas perkara Agus sudah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai sangkaan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sungai Penuh Don Fitri Jaya dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan usai penyidikan di Kejari Sungai Penuh, Jambi. Don yang baru ditetapkan tersangka itu diketahui memiliki penyakit jantung.

"Tersangka memiliki penyakit jantung. Saat ini masih dirawat," ujar Kasi Intelijen Kejari Sungai Penuh Andi Sunda, Rabu (18/12/2024).

Don Fitri Jaya diperiksa Kejari Sungai Penuh pada Senin (16/12) dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Desa Sungai Akar tahun anggaran 2022. Pembangunan stadion mini itu kini mangkrak atau tidak dilanjutkan. Akibatnya, timbul kerugian negara mencapai Rp 779.954.308 menurut hasil penghitungan BPKP.

Sebelum Don, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka itu yakni HND (rekanan pelaksana), WLY (Ketua Tim Teknis), ADR (Konsultan Pengawas), dan SFD (PPK).

Don yang menjalani pemeriksaan di Kejari dengan masih mengenakan pakaian dinas itu pun syok saat ditetapkan tersangka. Kemudian dia pingsan dan sempat ditangani petugas medis Kejari.

Akan tetapi, karena kondisinya tak kunjung membaik, Don diangkut ke ambulans dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Diketahui setelah itu dia dirujuk ke rumah sakit di Padang, Sumatera Barat.

"(Tersangka) Dirawat rujuk ke RSU M. Djamil, Padang, malam itu juga (Senin). Berangkat tengah malam dengan ambulans RSU Sungai Penuh," kata Andi.

Mempertimbangkan kondisi kesehatannya, Don berstatus tahanan rumah sampai 4 Januari 2025 mendatang. Kejari juga memasang alat pendeteksi untuk memantau pergerakan korban.

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Video: Polda Jambi Sita Mobil Pelat Merah di Kasus Perusakan Kotak Suara

Polda NTB memperpanjang status tahanan rumah terhadap IWAS (21), pria difabel yang menjadi tersangka pelecehan mahasiswi di Mataram. Masa tahanan diperpanjang 20 hari.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat dalam keterangan yang diterima detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, proses hukum kasus pelecehan yang menyeret IWAS sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, korban dugaan pelecehan seksual IWAS, bertambah. Total yang melapor sudah 13 orang.

"Total kalau dari yang sudah masuk BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidikan kepolisian itu kan tiga orang, sekarang ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang," kata Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi kepada detikBali, Rabu.

Joko merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak. Perihal korban anak, dia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru, ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda," terang Joko.

Dia menambahkan berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi psikis.

"Untuk yang anak-anak tiga orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak, kami belum tahu," ujar Joko.

Kasus ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Soal Kemungkinan Adanya Lingkaran Setan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Soal Kemungkinan Adanya Lingkaran Setan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual

Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperpanjang status tahanan rumah IWAS (21), seorang pria difabel yang menjadi tersangka pelecehan seksual terhadap MA, mahasiswi di Mataram. Perpanjangan tahanan rumah IWAS terhitung sejak Selasa (3/12/2024) hingga 20 hari ke depan.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat dalam keterangan yang diterima detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, saat ini, proses hukum terhadap kasus yang dimaksud yang menyeret IWAS sebagai tersangka sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, korban dugaan pelecehan seksual IWAS, bertambah. Total yang melapor sudah 13 orang.

"Total kalau dari yang sudah masuk BAP (berita acara pemeriksaan) di penyidikan kepolisian itu kan tiga orang, sekarang ditambah yang baru sampaikan ke kami itu 10 orang, jadi totalnya 13 orang," kata Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi kepada detikBali, Rabu.

Joko merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak. Perihal korban anak, dia menyebut pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

"Apakah nanti ini akan masuk satu perkara atau laporan baru, ini yang masih jadi persoalan. Kalau yang berstatus anak-anak, kemungkinan akan ada laporan baru karena pasal yang diancamkan berbeda," terang Joko.

"Kalau memang nantinya (korban usia anak) sudah siap (melaporkan), kami akan bantu koordinasikan dengan Polda NTB," sambungnya.

Dia menambahkan berdasarkan keterangan korban, IWAS melakukan kekerasan seksual dengan modus komunikasi verbal yang dapat memengaruhi psikis.

"Untuk yang anak-anak tiga orang, itu modusnya dipacarin. Apakah sudah disetubuhi atau tidak, kami belum tahu," ujar Joko.

Kasus ini mencuat tatkala salah seorang mahasiswi berinisial MA melaporkan IWAS ke Polda NTB. Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual ke Polda NTB dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/166.a/X/2024/SPKT/POLDA NTB. Setelah laporan tersebut ditindaklanjuti, sejumlah korban IWAS lain mulai bersuara.

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas

Video: Beda Polisi, Ortu IWAS, dan Korban soal Kasus Pria Disabilitas