Solo -

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, turut menghadiri sidang eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa hari yang lalu. Kehadiran dirinya itu sebagai bentuk support untuk Hasto.
Rudy menyebut Hasto merupakan tahanan politik sejak ditetapkan menjadi tersangka Desember lalu.

"Kita memberi support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan dalam menghadapi politisasi kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. (Pakai rompi tahanan politik) Loh iya memang Hasto tahanan politik," katanya ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (28/3/2025).

Rudy juga mempertanyakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku tersebut. Ia menilai, bahwa Hasto tidak pernah korupsi dan merugikan negara.

"Karena merugikan negara tidak, korupsi tidak. Lantas besar suapnya dan sebagainya tidak pada tempatnya disidik oleh KPK," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan dalam sidang eksepsi yang dibacakan oleh para pengacara KPK yang bekerja merupakan bentukan dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Kemudian tentang KPK yang menurut eksepsi yang dibacakan pengacara adalah KPK bentukan Jokowi ini menurut Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tidak merugikan negara, keputusan sudah inkrah. BAP yang dipakai untuk memutuskan dipakai untuk bukti lagi, ini yang dijadikan perdebatan. Sehingga kondisi yang demikian sebagai kader partai," jelasnya.

Melihat hal itu, Rudy menyebut bahwa Hasto merupakan tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Dirinya juga menyoroti tersangka yang melakukan penyuapan hingga saat ini belum tertangkap.

"Peristiwa itu adalah tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Yang melakukan penyuapan belum ketangkap. Keputusan sudah inkrah yang diputuskan sudah keluar dari penjara tidak merugikan keuangan negara," ungkapnya.

"KPK kan mengurusi keuangan negara. Keuangan negara pun dibatasi di atas Rp 1 miliar. Kalau di bawah Rp 1 miliar kan bukan dari KPK. Putusan sela kita datang kita support nggak ada salahnya," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

(apl/apl)

Pendukung terdakwa kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang merupakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berbondong-bondong mendatangi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (21/3).

Dengan kostum seragam, mereka memakai rompi oranye khas tahanan KPK, namun ditambahi tulisan 'Hasto Tahanan Politik'.

Sidang hari ini adalah pembacaan nota keberatan atau eksepsi terdakwa dan tim penasihat hukum atas dakwaan jaksa KPK.

Sementara itu, di luar pengadilan, ada sejumlah orang yang menggelar unjuk rasa. Apa yang disuarakan sama yakni Hasto merupakan tahanan politik.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto diadili atas dakwaan telah menyuap mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan (sempat menjadi kader PDIP) terkait dengan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk kepentingan Harun Masiku (buron).

Selain itu, ia juga didakwa merintangi proses penyidikan yang membuat Harun berhasil melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini.

Ia didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Juga dengan Pasal 21 UU Tipikor jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyebut dirinya sebagai tahanan politik yang dijerat melalui kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan ini Hasto sampaikan saat baru tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang perdana pada Jumat (14/3/2025).

Hasto mengatakan, ia masih tetap yakin bahwa kasus yang menjeratnya merupakan kriminalisasi.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” kata Hasto di ruang sidang.

Hasto mengaku sudah membaca surat dakwaan jaksa penuntut umum KPK dengan cermat.

Ia menilai, materi dakwaan itu hanya didaur ulang dari kasus yang sudah berlalu dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurutnya, terdapat banyak manipulasi fakta hukum dalam surat dakwaan tersebut.

“Setidaknya minimum ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Sebelumnya, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan atau Obstruction of Justice dan suap pengurusan anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto disebut memerintahkan Harun merendam handphone dalam air dan lari dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya sebagai tahanan politik dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap pengurusan anggota DPR RI Pergantian Antar Waktu (PAW) 2019-2024.

Pernyataan itu disampaikan Hasto saat tiba di ruang sidang Hatta Ali, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025), untuk menjalani sidang perdana.

“Karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik,” ujar Hasto di ruang sidang.

Hasto menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya adalah bentuk kriminalisasi. Ia mengaku telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara cermat dan menilai isinya sebagai pengulangan dari kasus sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Setidaknya ada 20 keterangan yang sengaja dibuat berbeda antara dakwaan dengan keterangan saksi dan putusan pengadilan yang sudah inkrah,” tutur Hasto.

Hasto Sebut Kasusnya Dipaksakan

Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dan suap terkait pengurusan PAW Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merendam ponselnya dalam air serta melarikan diri dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020.

Saat tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Hasto kembali menegaskan bahwa kasusnya merupakan rekayasa hukum yang dipaksakan oleh KPK.

“Akhirnya momentum yang saya tunggu tiba, proses persidangan terhadap kasus hukum yang dipaksakan oleh KPK bisa dimulai pada hari ini,” ujar Hasto.

Meski demikian, ia mengaku tetap percaya pada independensi lembaga peradilan dan berharap persidangan berjalan adil.

“Dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan, sebab itulah mengapa hakim dalam mengambil keputusan selalu menyatakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” kata dia.

Pantauan Kompas.com di lokasi, Hasto tiba dengan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK. Ia langsung memberikan pernyataan kepada awak media sebelum memasuki ruang sidang. Di barisan pengunjung, sejumlah orang terlihat mengenakan baju hitam bertuliskan #HastoTahananPolitik.

Sejumlah elite PDI-P turut hadir dalam sidang perdana tersebut, antara lain Djarot Saiful Hidayat, Rokhmin Dahuri, My Esti Wijayanti, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Yuke Yurike, dan Guntur Romli. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan terhadap Hasto dalam menghadapi proses hukum ini.

Kasus yang menjerat Hasto bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 8 Januari 2020. Saat itu, tim penyidik KPK tengah memburu sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.

Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menangkap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, serta kader PDI-P Saeful Bahri. Ketiganya telah menjalani proses hukum dan dijatuhi hukuman dalam perkara suap tersebut.

Sementara itu, Harun Masiku hingga kini masih buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Syakirun Ni'am | Editor: Dani Prabowo, Jessi Carina)

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan dirinya merupakan tahanan politik . Ia menilai, perkara yang menjerat dirinya merupakan kriminalisasi hukum.

"Sikap saya tetap tidaklah berubah, hal-hal apa yang terjadi adalah suatu bentuk dari kriminalisasi hukum, karena kepentingan kekuasaan di luarnya, jadi saya adalah tahanan politik," kata Hasto jelang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Meski begitu, Hasto percaya Pengadilan akan berjalan dengan adil. Sebab, ia meyakini adanya independensi lembaga pengadilan.



"Saya percaya terhadap independen dari lembaga pengadilan ini, sehingga dari tempat ini diharapkan bisa menjadi lambang supremasi penegakan hukum yang berkeadilan," ujarnya.

Untuk diketahui, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Hasto Kristiyanto. Sekretaris Jenderal PDIP itu akan mendengarkan dakwaan JPU terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) dan perintangan penyidikannya.

Sebagai informasi, KPK menjerat Hasto Kristiyanto dengan dua jeratan pasal sekaligus. Pasal pertama yakni suap yang mana Hasto bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Kedua, Hasto dijerat dengan pasal perintangan penyidikan. Sekjen PDIP itu diduga menghalangi upaya pencarian KPK terhadap Harun Masiku yang saat ini masih buron.

Hasto sempat mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangkanya, namun gugatan itu tidak diterima hakim. Tak sampai disitu, Hasto kembali melawan dengan mengajukan gugatan praperadilan yang kedua dan saat ini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun, gugatan praperadilan Hasto di PN Jakarta Selatan kembali gugur dengan alasan perkara pokok yang menjeratnya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan, tahanan politik (tapol) Papua bisa mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan, amnesti tak akan diberikan kepada narapidana yang terafiliasi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Hal itu diungkapkan Pigai saat Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI, Rabu (5/2/2025). Ia menjelaskan, rencana Prabowo memberikan amnesti kepada sejumlah kelompok narapidana didasari atas nilai kemanusiaan, rekonsiliasi, dan perdamaian.

"Amnesti diberikan atas landasan kemanusiaan dan rekonsiliasi. Presiden ingin membangun bangsa yang lebih bermartabat, yang memuliakan manusia, serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia," ujar Pigai.

Saat ini, kata Pigai, pihaknya bersama Kementerian Hukum sedang melakukan asesmen terhadap sekitar 44 ribu narapidana yang berpotensi menerima amnesti. Jumlah ini masih bisa berubah tergantung hasil verifikasi.

Pigai mengungkapkan, penerima amnesti meliputi terpidana kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama yang berkaitan dengan penghinaan terhadap pejabat negara.

"Berikutnya mereka yang sakit berkepanjangan, kemudian lansia, disabilitas, ibu hamil, mereka yang merawat bayi kurang dari tiga tahun, narapidana di bawah umur, dan narapidana politik," tutur Pigai.

Pigai mengatakan, tahanan politik yang mendapat amnesti tidak hanya berlaku di Papua, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi nasional.

"Narapidana politik tidak hanya terjadi di Papua, tapi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu narapidana politik yang ada di penjara dari Sabang sampai Merauke. Ini kemungkinan setelah asesmen selesai kami akan, Presiden sudah mempertimbangkan untuk memberikan amnesti," ungkap Pigai.



Namun, Pigai memastikan bahwa amnesti tidak akan diberikan kepada narapidana politik di Papua yang terlibat dalam aksi penyerangan menggunakan senjata.

"Kalau mereka yang menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan, yang berbeda ideologi atau keberpihakan, itu bisa mendapat amnesti. Tapi kalau mereka yang bersenjata, tidak akan diberikan," tandas Pigai.

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat Joe Biden memutuskan mencabut negara Kuba dari daftar "negara pendukung terorisme" menyusul serangkaian kebijakan yang dikoordinasikan dengan Gereja Katolik dalam rangka kesepakatan pembebasan tahanan politik di Kuba, demikian Gedung Putih.

"Sejak awal kepemimpinan Presiden Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris, kebijakan AS terhadap Kuba berfokus pada pemberdayaan rakyat Kuba untuk menentukan masa depannya sendiri serta pemajuan HAM," ucap Juru Bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre, Selasa.

Dengan demikian, AS mengambil sejumlah langkah mendukung rakyat Kuba "melalui kesepahaman dengan Gereja Katolik di bawah kepemimpinan Paus Fransiskus" untuk memperbaiki nasib rakyat Kuba, kata dia.

Dalam sebuah memorandum yang dirilis Gedung Putih, Biden menyatakan bahwa pemerintah Kuba tak terbukti memberi bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam enam bulan terakhir.

Kuba juga telah memberi jaminan untuk tak lagi mendukung gerakan semacam itu di masa depan. Untuk itu, Presiden AS akan meneruskan informasi terkait perubahan status Kuba ini kepada Kongres AS.

Selain itu, Biden memutuskan memberi keringanan selama 6 bulan terhadap Kuba supaya tidak terdampak atas pemberlakuan sebagian dari sebuah UU terkait embargo AS terhadap Kuba yang disahkan pada 1995.

Ia juga membatalkan sebuah instruksi yang disahkan Donald Trump pada masa jabatan pertamanya sebagai Presiden AS pada 2017 untuk memperketat tekanan ekonomi terhadap pemerintah Kuba.

Meski demikian, Trump kemungkinan akan membatalkan pencabutan status terhadap Kuba ini begitu dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Terlebih, Trump adalah Presiden AS yang kembali menyematkan status "negara pendukung terorisme" terhadap Kuba di masa jabatan pertamanya sebagai presiden pada 2021, setelah status itu sempat dicabut beberapa tahun sebelumnya.

Sementara itu, Jean-Pierre menyebut bahwa Gereja Katolik telah mengabari Gedung Putih soal rencana Kuba untuk mulai "membebaskan sejumlah besar tahanan politik dengan segera".

"Melalui langkah yang ditempuh untuk menguatkan dialog antara Pemerintah Kuba dan Gereja Katolik ini, Presiden Biden juga menghormati kebijaksanaan dan nasihat dari para pemimpin dunia, khususnya pemimpin Amerika Latin, yang mendorongnya mengambil tindakan ini," ucap jubir Gedung Putih.

Ia turut menyatakan bahwa langkah ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha Gereja Katolik untuk mendorong Kuba supaya secara konstruktif "memulihkan kebebasan terhadap rakyatnya dan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat Kuba".

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyatakan pihaknya menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti atau pengampunan kepada 44.000 narapidana di Indonesia.

Menurut dia, rencana ini dapat menjadi salah satu solusi untuk menangani masalah kelebihan kapasitas (over capacity) di lembaga pemasyarakatan atau lapas, termasuk juga anggaran pemeliharannya.

Tak hanya itu, Willy berpandangan bahwa dengan adanya rencana itu menunjukkan bahwa presiden berkomitmen dalam mempromosikan, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara.

“Selanjutnya nanti menteri sebagai kepanjangan tangan presiden bisa menyusulkan surat resminya yang berisi kriteria-kriteria, klaster-klaster, dan daftar nama yang layak,” tuturnya kepadaBisnismelalui pesan singkat, pada Rabu (18/12/2024).

Legislator NasDem ini mengaku Komisi XIII DPR RI akan segera menindaklanjuti rencana presiden tersebut bila pihaknya sudah menerima surat resmi dan setelah masuk masa sidang. Namun, tambahnya, tak menutup kemungkinan juga akan dibahas saat masa reses dengan izin dari pimpinan DPR.

Dikatakan Willy, pihaknya juga akan turut mempersiapkan kriteria, klaster, dan pertimbangan detail lainnya, semisal pemerintah mau memberi amnesti kepada aktivis, tahanan politik (tapol) Papua, narapidana ITE, narapidana yang sakit dan butuh perawatan, serta narapidana narkoba yang butuh rehabilitasi.

“Nanti DPR akan mengiringinya dengan detail klaster yang menurut pertimbangan anggota juga penting, seperti narapidana dengan masa tahanan tinggal sebentar, atau narapidana dengan catatan prilaku baik lainnya,” jelas Ketua DPP Partai NasDem itu.

Alumni UGM ini juga menyebut tak menutup kemungkinan jumlah 44.000 narapidana ini bisa jadi lebih besar atau malah sebaliknya, karena ini hanya baru perkiraan awal saja.

Akan tetapi, dia kembali menegaskan bahwa pada dasarnya rencana presiden ini baik lantaran bisa mengurangi over capacity lapas, anggaran, dan menghindari lapas menjadi “university of criminals”.

“University of criminals, di mana orang yang masuk lapas namun ketika keluar mereka justru bertambah keterampilan kejahatannya, atau malah meningkatkan kualitas kejahatannya,” pungkas Willy.

Rencana Prabowo Beri Pengampunan untuk Napi Penghina Presiden dan Tapol

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai kategori narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena penghinaan terhadap Presiden dan tahanan politik (tapol) yang terkait dengan isu Papua.

Supratman mengatakan bahwa rencana amnesti ini tengah disiapkan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Mengingat, respons dari lembaga legislatif itu sejauh ini cukup positif, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penghinaan kepada kepala negara melalui media sosial atau yang terkait dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

“Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44.000 narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika yang jumlahnya mencapai 39.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memberikan amnesti atau pengampunan kepada sekitar 44.000 narapidana di Indonesia.

Dia menjelaskan bahwa kebijakan ini mencakup berbagai kategori narapidana, termasuk mereka yang dihukum karena penghinaan terhadap Presiden dan tahanan politik (tapol) yang terkait dengan isu Papua.

Supratman mengatakan bahwa rencana amnesti ini tengah disiapkan dan akan dibahas lebih lanjut dengan DPR. Mengingat, respons dari lembaga legislatif itu sejauh ini cukup positif, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penghinaan kepada kepala negara melalui media sosial atau yang terkait dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Hal tersebut disampaikannya sebelum menghadiri pelantikan pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024—2029 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Saya rasa responsnya positif ya, terutama bagi kasus-kasus yang terkait ITE, yang terkait dengan penghinaan kepada kepala negara, begitu juga tahanan-tahanan yang kita anggap sebagai tahanan politik untuk Papua," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).

Lebih lanjut, Supratman menjelaskan sebagian besar dari 44.000 narapidana yang mendapat amnesti adalah pengguna narkotika yang jumlahnya mencapai 39.000 orang.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa hingga saat ini, para narapidana itu sedang menjalani asesmen di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas).

Nantinya, kata Supratman, narapidana harus memenuhi beberapa syarat, seperti sudah menjalani sebagian hukuman dan berperilaku baik sama di sel. Selanjutnya, setelah asesmen selesai, maka pemerintah akan bersurat ke DPR.

"Memang Akan kita umumkan. Justru saya menyambut baik. Pasti akan kita lakukan transparan. Akan kita umumkan orang-orangnya dan akan kita bagikan," tandas Supratman.