SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

Haryanto juga menilai evaluasi kinerja program Satu Hati yang digaungkan Intyas tidak transparan.

"Secara keseluruhan, dari awal proses teguran pertama dan terakhir, evaluasi kinerja Satu Hati, bertentangan dengan idealisme dan Statuta UKSW serta peraturan kepegawaian," ujarnya.

Mengenai kinerja, kata dia, pimpinan FH yang diberhentikan telah menunjukan sejumlah prestasi. Mulai dari status akreditasi unggul hingga kerjasama dengan berbagai lembaga dalam aras nasional dan internasional.

"Prof Umbu selama menjabat juga tetap melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian," kata Haryanto.

Mengganggu perkuliahan

Dosen lain, Indirani Wauran mengungkapkan, kondisi yang ada saat ini tidak menganggu kegiatan belajar mengajar.

"Kami tetap memperhatikan hak dan kewajiban, bahkan setiap hari tetap datang di kampus memberi pengajaran. Kami mengajak mahasiswa untuk memperhatikan kondisi sekeliling dan kalau tidak sesuai hati nurani maka harus berani menyampaikan kebenaran," ungkapnya.

Duduk perkara demo UKSW

Sebelumnya diberitakan, hanya dalam waktu empat hari, Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga 'diguncang' dua kali demonstrasi. Tak hanya mahasiswa, aksi ini juga diikuti para dosen dan alumni.

Berawal pada Jumat (2/5/2025) saat mahasiswa dan dosen Fakultas Hukum (FH) UKSW melakukan aksi penolakan terhadap pencopotan Dekan FH dan jajarannya. Mereka menolak karena Surat Keputusan Rektor UKSW tentang pencopotan tersebut dinilai penuh kejanggalan, di antaranya email pemberitahuan pergantian pimpinan FH UKSW tersebut dikirimkan pada Rabu (30/4/2025) pukul 23.00 WIB.

Aksi yang dilakukan sivitas FH tersebut ternyata memantik fakultas lain untuk menyuarakan aspirasinya.

Pada Senin (5/5/2025), ada tiga fakultas yang menggelar aksi demonstrasi dengan masing-masing tuntutannya, meski muaranya sama, yakni menuding Rektor UKSW Prof. Intyas Utami bertindak arogan dalam mengambil keputusan.

Menanggapi aksi tersebut, Rektor Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga Prof. Intyas Utami menyampaikan pergantian pejabat di lingkungan UKSW termasuk kepemimpinan Fakultas Hukum sudah melalui proses evaluasi oleh pimpinan universitas.

SALATIGA, KOMPAS.com - Polemik yang terjadi di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga semakin memanas.

Pihak fakultas membantah pernyataan Rektor Prof. Intyas Utami yang dianggap tidak menjawab isu-isu penting yang dihadapi sivitas akademika.

Aksi demonstrasi oleh dosen dan mahasiswa pun kembali menggelora, menuntut adanya dialog terbuka dan pembahasan lebih mendalam mengenai kebijakan yang dinilai kontroversial.

FTI: Rektor Tidak Menjawab Persoalan Sivitas Akademika

Koordinator Bidang Kerjasama, Kemahasiswaandan Kealumnian (BK3) Fakultas Teknologi Informasi UKSW Evangs Mailoa menyampaikan, pernyatan Intyas tidak menjawab persoalan yang menjadi aspirasi sivitas akademika.

"Sama sekali tidak menyentuh subtansi persoalan yang diajukan. Bahkan permintaan untuk duduk bareng dan diskusi pun tidak ditanggapi. Pimpinan UKSW jangan bersikap birokratis dan mengabaikan fakultas," ujarnya, Selasa (6/5/2025) di Kampus FTI UKSW.

Evangs mengatakan, aspirasi sivitas akademika yakni menghentikan tindakan arogansi, membina komunikasi yang baik, melakukan pembaharuan dan revitalisasi di kampus FTI UKSW seperti akses internet dan perangkat komputer yang memadai, dan pemasangan kanopi di area parkiran.

"Mengenai kelas tematik yang disampaikan Rektor dalam rilis itu keputusan top down dan bukan kebutuhan fakultas, karena lebih menonjolkan penampilan daripada fungsi," paparnya.

Selain itu, lanjutnya, tuntutan mengenai pengelolaan keuangan dan beasiswa yang akuntabel, juga tak ditanggapi.

Saat ini, di FTI tercatat ada 2.738 mahasiswa, belum yang termasuk berstatus lalai registrasi.

"Jumlah mahasiswa besar tentu pendapatan besar, tapi hanya 123 mahasiswa yang mendapat beasiswa, ini tidak adil dan tidak proposional," kata Evangs.

Evangs menegaskan bahwa FTI bukan sapi perah bagi pimpinan UKSW, karena itu harus mendapat perlakuan yang adil.

"UKSW adalah rumah kita bersama, mari Rektor berdiskusi luangkan waktu datang ke FTI dan melihat kondisi yang sebenarnya," ujarnya.

FH: Penyataan Rektor Mengaburkan Fakta

Sementara dari Fakultas Hukum (FH) UKSW, dosen senior Haryanto menyampaikan pernyataan Intyas Utami menciptakan kekaburan kondisi dan fakta yang senyatanya.

"Kami hanya minta berdiskusi dengan ibu Rektor selaku orangtua di universitas ini saja tidak ditanggapi. Proses pergantian dekan dan jajaran di FH ini tidak memenuhi due process of law atau tidak alamiah," ungkapnya.

"Rektor mengirim surat tentang teguran keras pertama dan terakhir pada 18 Desember 2024. Namun, pada 10 Januari 2025 ada surat tentang apresiasi kinerja Dekan FH, ini kan berarti menunjukkan soal kinerja tidak bermasalah," sambung dia.

Jakarta -

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono menegaskan isu hak asasi manusia (HAM) menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Sugiono menjelaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

"Pemerintah Indonesia menjadikan isu HAM sebagai salah satu isu prioritas," kata Menlu Sugiono dalam pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss (24/2/2025).

Sugiono mengatakan Indonesia teguh memajukan amanat konstitusi. Sugiono menegaskan pandangan Indonesia dalam menyampaikan agenda HAM di tengah berbagai persoalan, mulai dari kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina.

"Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," ujarnya.

Sugiono juga menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia. Termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat, dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," tuturnya.

Sugiono menegaskan Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM. Dia meminta Dewan HAM PBB tidak menjadi alat politik dalam hubungan antar negara.

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sugiono menegaskan pemerintah mendukung keadilan untuk negara Palestina. Dia meminta genosida dan peperangan di Palestina agar dihentikan.

"Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," jelasnya.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan, dan pembangunan kapasitas di bidang HAM.

Simak juga Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

(wnv/imk)

Jenewa (ANTARA) - Pemerintah Swiss berpotensi memberikan kekebalan hukum kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dari surat perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) jika pemimpin Rusia itu bertemu dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di wilayah Swiss.

Kepala Komunikasi Kementerian Luar Negeri Swiss Nicolas Bidault mengatakan kepada RIA Novosti bahwa Swiss siap menjadi tuan rumah pertemuan potensial antara Trump dan Putin, tetapi saat ini belum melakukan kontak dengan Rusia, Amerika Serikat atau Ukraina guna membahas masalah ini.

"Sebagai pihak Statuta Roma, Swiss bekerja sama dengan ICC. Dalam hal ini, Swiss pada prinsipnya harus menangkap orang-orang yang telah dikeluarkan surat perintah penangkapannya jika mereka kemungkinan besar akan tiba di Swiss," papar Bidault.

"Jika surat perintah penangkapan tersebut terkait seorang kepala negara atau pemerintahan yang menikmati kekebalan berdasarkan hukum internasional, Dewan Federal akan memutuskan mengenai masalah kekebalan yang timbul itu,” tambahnya.

Sebelumnya pada Maret 2023, ICC, yang yurisdiksinya tidak diakui oleh Rusia, mengeluarkan surat perintah “penangkapan” terhadap Putin dan ombudsman bidang anak-anak Maria Lvova-Belova sehubungan dengan “pemindahan anak-anak secara ilegal” dari Ukraina.

Negara-negara Barat menyambut baik keputusan ini pada saat itu. Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pertanyaan ICC tentang "penangkapan" presiden Rusia tidak dapat diterima, Moskow tidak mengakui yurisdiksinya, dan keputusan apa pun tidak sah dari sudut pandang hukum.

Yurisdiksi ICC tidak diakui oleh negara-negara yang merupakan tempat tinggal bagi lebih dari separuh penduduk dunia, di antaranya adalah Rusia, Amerika Serikat, China, India, Turki, Azerbaijan, Belarus, Mesir, Indonesia, Iran, Kazakhstan, dan Arab Saudi.

Statuta Roma telah ditandatangani oleh 137 negara, tetapi dokumen tersebut hanya diratifikasi oleh 124 negara.

Sumber: Sputnik-OANA

Penerjemah: M Razi Rahman
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kementerian Pertanian (Kementan) sepakat laksanakan pilot project Brigade Swasembada Pangan di Sumatera Selatan (Sumsel). Mereka membina mantan teroris untuk membangun ketahanan dan swasembada pangan.

Berdasarkan keterangan BNPT, satu kelompok Brigade Pangan akan mengelola lahan seluas 200 hektar dengan menggunakan teknologi pertanian. Program ini bertujuan untuk mendorong peran generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pelaksanaan Deradikalisasi akan berkolaborasi dengan Kementan terkait ketahanan pangan. Kementan memiliki program Brigade Swasembada Pangan yang kita sepakati akan dilaksanakan di Sumatera Selatan dan melibatkan mitra deradikalisasi," kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono, dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Kepala BNPT menjelaskan skema pelibatan mitra deradikalisasi melalui asesmen berkolaborasi dengan Densus 88 AT dan Kementerian/Lembaga atau yang tergabung dalam Tim Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi di Luar Lapas. Mantan teroris yang terlibat merupakan mitra yang sudah dalam kondisi hijau, atau tak menganut ideologi kekerasan.

"BNPT akan melakukan penilaian (asesmen) terlebih dahulu pada mitra deradikalisasi berkolaborasi dengan Densus 88, kemudian direncanakan akan diadakan 3 periode program dengan masing-masing akan diikuti oleh mitra deradikalisasi yang memiliki minat untuk menekuni bidang pertanian," katanya.

"Program ini penting untuk menyejahterakan mitra sebagai wujud kehadiran negara dalam menyelesaikan akar masalah terorisme. Oleh karena itu, kita harus kolaboratif dalam penanggulangan terorisme yang tercerahkan dalam keikhlasan," ucapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa mitra deradikalisasi akan dirangkul dan dibina sebelum bergabung dalam program tersebut.

"Kita akan bina mereka karena mereka adalah saudara-saudara kita juga," katanya.

Guna pengoptimalan program ini, BNPT dan Kementan akan berkolaborasi dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri. Kolaborasi ini menjadi suatu yang krusial mengingat pentingnya peran seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan target swasembada.

"Target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak. Kami berharap program ini bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya mitra deradikalisasi," kata Kepala Densus 88 Irjen. Pol. Sentot Prasetyo.

(aik/aik)

Jakarta -

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

(prf/ega)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bekerjasama dengan Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri untuk memperkuat swasembada pangan dengan melibatkan mantan narapidana terorisme (napiter) dan mantan Jamaah Islamiyah (JI) dalam program pertanian.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Suliman mengatakan bahwa pihaknya bersama Densus 88 Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

“Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan seusai menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis.

Dia menuturkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja.

Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

“Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” ucap Mentan.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

Dia menjelaskan bahwa merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan. Sedangkan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat Pancasila.

"Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di provinsi,” katanya.

Sentot menambahkan bahwa target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

“Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter,” kata Santot.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Banda Aceh mendeportasi seorang warga negara (WN) Swiss karena kelebihan izin tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh Gindo Ginting di Banda Aceh, Kamis, mengatakan bahwa warga negara Swiss tersebut atas nama Pamela, yang bersangkutan merupakan wisatawan.

"Warga negara Swiss tersebut dideportasi melalui Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, ke TPI di Bandara Soekarno Hatta di Cengkareng, Banten. Selanjutnya diberangkatkan ke negara asal," katanya.

Pamela masuk melalui pintu imigrasi di Bali. Warga negara Swiss tersebut sudah tinggal di wilayah Indonesia selama 90 hari. Padahal, izin tinggalnya hanya 30 hari. Yang bersangkutan juga tidak mampu membayar denda kelebihan izin tinggal atau over stay.

"Terhadap warga negara Swiss ini, kami mengajukan cekal dan masuk daftar hitam selama enam bulan tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Dan ini juga dilakukan terhadap warga negara Amerika yang sebelumnya sudah dideportasi," katanya.

Gindo menyebutkan warga negara Amerika Serikat atas nama Walter Paul dideportasi pada pekan lalu. Yang bersangkutan dideportasi karena merusak rumah dan mengancam warga di Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, menggunakan senjata tajam.

"Setelah ini, juga akan ada pendeportasian seorang warga negara Denmark. Saat ini, warga negara Denmark tersebut dalam proses pemeriksaan atau detensi karena melanggar izin tinggal," katanya.

Terkait pendeportasian, kata dia, Kantor Imigrasi Banda Aceh mendeportasi enam warna negara asing sepanjang 2024. Selain warga negara Swiss dan Amerika Serikat tersebut, ada juga pendeportasian warga negara Turki, Malaysia, Korea Selatan, dan India.

"Kami mengimbau masyarakat berperan aktif melaporkan keberadaan warga negara asing yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah," kata Gindo Ginting.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Jakarta sedang berada di persimpangan jalan. Di tengah transisi pemindahan ibu kota yang belum pasti, revisi Undang-Undang (UU) Nomor. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru saja ditandatangani Presiden Prabowo Subianto menambah ketegangan. Mengubah nomenklatur jabatan atau menyelesaikan masalah administrasi Jakarta? Apakah perubahan ini sekadar langkah kosmetik atau benar-benar menghadirkan solusi?

Perubahan Nama atau Solusi?

Perubahan nomenklatur dalam UU DKJ, meskipun dianggap penting, sering hanyalah langkah simbolis. Tanpa disertai kebijakan substantif, mengubah nama jabatan hanya akan menjadi perubahan kosmetik. Ini terlihat jelas dalam kasus Washington, D.C. dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di Washington, D.C., upaya mengubah sebutan resmi menjadi "New Columbia" tidak mengarah pada perbaikan sistem birokrasi atau peningkatan pelayanan publik, meskipun ada dorongan besar untuk perubahan nama dan status. Masalah inti seperti kekurangan anggaran dan efisiensi pelayanan publik tetap tidak teratasi.

Hal serupa terjadi di DIY pada 2014, ketika perubahan nama Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak disertai dengan reformasi mendalam dalam sistem dan prosedur birokrasi. Meskipun ada perubahan nama, masalah tumpang tindih birokrasi dan lambatnya respon terhadap kebutuhan infrastruktur tetap ada.

Kedua kasus tersebut menunjukkan bahwa perubahan nomenklatur tanpa reformasi mendalam hanya menghasilkan perubahan kosmetik, tanpa membawa dampak nyata dalam efisiensi dan efektivitas birokrasi. Reformasi yang lebih mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi masalah mendasar dalam sistem pemerintahan dan pelayanan publik.

Mengapa perubahan kosmetik sering gagal? Menurut teori perubahan organisasi, perubahan yang hanya menyentuh permukaan tanpa memperbaiki sistem dan prosedur yang ada tidak akan menghasilkan peningkatan efisiensi dan efektivitas. Reformasi birokrasi di Jepang pada era 1990-an menunjukkan bahwa tanpa perubahan mendalam dalam sistem pengelolaan dan budaya kerja, efisiensi birokrasi tidak meningkat signifikan.

Selain itu, dampak perubahan nama semata dapat dilihat dari sudut pandang psikologis. Ketika perubahan yang diharapkan tidak terjadi, ketidakpuasan dan frustrasi di kalangan pegawai serta masyarakat meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Melaku & Winkler, (2022) menemukan bahwa perubahan yang tidak substantif dapat menyebabkan demoralisasi, mengurangi produktivitas, dan kualitas pelayanan publik.

Dari contoh-contoh di atas, jelas bahwa perubahan nomenklatur memerlukan kebijakan substantif dan reformasi mendalam untuk menghasilkan dampak nyata.
.
Pemindahan Ibu Kota yang Tertunda

Sementara itu, meskipun Jakarta tidak lagi berstatus sebagai ibu kota negara, pemindahan resmi ibu kota ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih menunggu keputusan Presiden. Ketidakpastian ini menambah kebingungan di kalangan masyarakat dan investor yang menantikan kepastian untuk merencanakan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Sejarah memberikan pelajaran penting. Pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasília pada 1960, misalnya, berhasil karena didukung dengan perencanaan matang dan kebijakan yang jelas. Tanpa kepastian, pemindahan ibu kota hanya akan menjadi simbol tanpa dampak nyata terhadap pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta.

Brasil merencanakan pemindahan ibu kota selama lebih dari satu dekade, memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas pendukung siap sebelum melakukan transisi. Sebaliknya, ketidakpastian mengenai pemindahan ibu kota di Indonesia menimbulkan keraguan di kalangan investor. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing sebesar Rp 5,13 triliun keluar (capital outflow) dari pasar keuangan dalam negeri sepanjang pekan pertama Desember 2024. Hal ini dapat disebabkan oleh ketidakpastian terkait pemindahan ibu kota.

Mengatasi ketidakpastian ini memerlukan komitmen kuat dari pemerintah. Pemerintah perlu memberikan kejelasan dan kepastian mengenai rencana pemindahan ibu kota agar tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan yang pada akhirnya bisa merugikan pembangunan dan kepercayaan publik. Dalam konteks ini, pemerintah Brasil menyediakan contoh bagaimana perencanaan yang baik dan komunikasi yang jelas dapat membuat proses pemindahan ibu kota berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak.

Pentingnya Partisipasi Publik

Tidak kalah penting, revisi UU DKJ ini menyentuh isu partisipasi publik dalam proses legislasi. Keputusan yang diambil tanpa konsultasi publik yang memadai berisiko menghadirkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Cipta Kerja menuai banyak kontroversi, masyarakat yang terlibat dalam diskusi dan evaluasi cenderung lebih menerima kebijakan tersebut karena merasa suaranya didengar.

Partisipasi publik dalam proses legislasi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Menurut teori partisipasi publik, kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih efektif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Tanpa partisipasi publik yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dan hanya akan menambah ketidakpuasan.

Pengalaman dari negara lain menunjukkan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi. Di Swedia, misalnya, proses legislasi selalu melibatkan partisipasi publik melalui konsultasi dan diskusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hasilnya, kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendapatkan dukungan luas. Ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia dalam proses revisi UU DKJ agar lebih melibatkan partisipasi publik secara aktif.

Menuju Solusi Nyata

Secara keseluruhan, meskipun revisi UU DKJ ini membawa perubahan dalam nomenklatur jabatan, penting untuk memastikan bahwa perubahan ini disertai dengan langkah-langkah konkret yang dapat meningkatkan tata kelola dan kualitas hidup masyarakat Jakarta. Pemerintah harus menghindari membuat perubahan yang hanya mengubah nama tanpa menyentuh substansi kebijakan yang lebih mendalam. Perubahan yang terkesan hanya simbolis tanpa diimbangi dengan kebijakan yang jelas berisiko menghambat kemajuan.

Pemerintah harus fokus pada solusi nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Jakarta dan memastikan bahwa perubahan nomenklatur ini tidak hanya sekadar kosmetik tetapi membawa perubahan substansial.Perubahan yang substansial harus mencakup reformasi dalam berbagai aspek, termasuk sistem birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Reformasi ini harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Hanya dengan cara ini, perubahan yang diharapkan dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta.

Langkah Maju untuk Jakarta

Revisi UU DKJ ini membuka ruang untuk diskusi tentang bagaimana seharusnya tata kelola pemerintahan di Jakarta dilakukan, terutama dengan mempertimbangkan pemindahan ibu kota dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem administrasi. Jika perubahan ini hanya sebatas kosmetik tanpa mengatasi akar masalah, maka langkah ini hanya akan menambah kebingungan di kalangan publik dan tidak membawa perubahan berarti. Oleh karena itu, partisipasi publik dalam setiap kebijakan dan transparansi dalam proses legislasi sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Jakarta.

Pemerintah harus melakukan lebih dari sekadar perubahan administratif. Reformasi mendalam yang melibatkan masyarakat secara langsung adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang nyata. Jakarta, dan Indonesia secara keseluruhan, membutuhkan kebijakan yang tidak hanya terdengar bagus di atas kertas, tetapi yang benar-benar mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Reformasi yang substansial dan partisipasi publik yang aktif adalah kunci untuk mewujudkan visi Jakarta yang lebih baik dan lebih efisien.

Junet Hariyo Setiawanaktivis literasi hukum

(mmu/mmu)

JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menghadiri resepsi pernikahan Ali Reza Mahendra dan Elma Meniar di Gandaria City Hotel, Jakarta, Minggu (8/12/2024) malam.

Ali Reza diketahui adalah putera keempat dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Setibanya di lokasi sekira pukul 20.15, Gus Imin langsung menyapa Yusril dan menyalami pasangan pengantin baru. Tak lupa dia juga berswafoto dengan keluarga Yusril dan besannya.

"Selamat untuk ananda Ali Reza dan ananda Elma. Selamat menempuh hidup baru. Doa saya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, amin," kata Gus Imin di lokasi acara.

Selesai berswafoto, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat itu lantas berpamitan dan menuju meja prasmanan untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan penyelenggara.

Tak berselang lama, sejumlah tamu undangan lainnya pun mengerubungi Gus Imin. Satu persatu tamu meminta swafoto dengan tokoh yang kerap pula dipanggil Cha I Min oleh netizen. "Izin foto Pak," seru seorang tamu sembari menyodorkan smartphone.

Berkali-kali langkah Gus Imin saat hendak meninggalkan lokasi acara tersendat karena melayani permintaan warga yang mengajaknya berfoto. Mereka seolah enggan kehilangan momen berjumpa dengan Gus Imin.

Namun dengan sabar, Gus Imin melayani permintaan warga untuk berswafoto. Sesekali ia pun menanyakan asal warga tersebut sembari bersalaman.

Deli Serdang -

Kasus guru SMPN 1 STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) yang menghukum siswanya bernama Rindu Syahputra Sinaga (14) squat jump sebanyak 100 kali hingga tewas memasuki babak baru. Kini guru berinisial SW itu berstatus tersangka.

Penetapan SW menjadi tersangka usai polisi melakukan gelar perkara.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (30/11/2024).

Raphael mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan sejak 19 November 2024. Pihaknya masih akan menjadwalkan pemeriksaan guru tersebut usai berstatus tersangka.

"Hasil gelar tanggal 19 (November)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rindu diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang. Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir.

Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

Ekshumasi dan Autopsi

Sebelumnya, polisi dan dokter forensik melakukan ekshumasi dan autopsi terhadap jasad Rindu Syahputra Sinaga (14), siswa SMPN 1 STM Hilir yang diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali. Kala itu, tim dokter mengambil sejumlah jaringan jasad korban untuk diteliti.

"Organ tak ada (yang dibawa), cuma jaringan, kita ambil sedikit, ada beberapa jaringan, yang ada kaitannya saja, biasanya kita ambil jaringan paru sedikit, jaringan ginjal," kata Ketua Tim Dokter Forensik RS Bhayangkara TK II Medan dr Surjit Singh usai ekshumasi, Selasa (1/10/2024).

Surjit tidak memerinci jumlah sampel jaringan yang diambil oleh tim dokter. Namun, dia menjelaskan bahwa sampel jaringan itu akan dibawa ke laboratorium patologi anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU).

Dia sendiri belum bisa memastikan kapan hasil autopsi tersebut akan keluar. Surjit mengatakan hal itu ditentukan dari hasil pemeriksaan sampel jaringan tersebut.

"Kalau tanya hasil, itu menunggu hasil pemeriksaan jaringan atau hasil PA (patologi anatomi). Kalau mereka sudah melakukan pemeriksaan, dikirim hasil PA-nya ke kami, ya tentu kami akan menyerahkan visum et repertum ke bapak penyidik Polresta Deli Serdang," sebutnya.

"Masalah itu (hasil) itu ya tergantung oleh mereka. Kadang-kadang mereka harus memproses jaringannya, kadang sampai-sampai tiga minggu, bisa sampai empat minggu, kalau tulang bisa lebih lama lagi," sambung Surjit.

Soal dugaan adanya penyakit penyerta yang diderita korban, Surjit belum bisa memastikan hal itu. Dia mengatakan pihaknya masih menunggu hasil patologi anatomi tersebut.

"Belum bisa diungkapkan karena masih terlalu awal, terlalu dini untuk membicarakan itu, tentu menunggu hasil dari PA," pungkasnya.

Untuk diketahui, pihak kepolisian bersama tim dokter forensik melakukan ekshumasi terhadap jasad korban Rindu yang terletak di perladangan di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir. Keluarga korban didampingi kuasa hukum turut menyaksikan ekshumasi itu.

(mjy/mjy)

Deli Serdang -

Siswa SMPN 1 STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang bernama Rindu Syahputra Sinaga (14) diduga tewas usai dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW. Saat ini, guru tersebut telah ditetapkan menjadi tersangka.

"Ya, hasil gelar (perkara) statusnya sudah naik jadi tersangka," kata Kapolresta Deli Serdang Kombes Raphael Sandhy Cahya Priambodo saat dikonfirmasi detikSumut, Sabtu (30/11/2024).

Raphael mengatakan penetapan tersangka itu dilakukan sejak 19 November 2024. Pihaknya masih akan menjadwalkan pemeriksaan guru tersebut usai berstatus tersangka.

"Hasil gelar tanggal 19 (November)," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Rindu diduga tewas usai dihukum gurunya squat jump sebanyak 100 kali.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan peristiwa itu berawal pada Jumat (20/9) siang. Saat itu, ibu korban, yakni Yuliana Padang melihat korban dalam keadaan demam dan tengah berbaring di ruang tengah rumah mereka di Desa Negara Beringin, Kecamatan STM Hilir.

Sehari sebelumnya, kata Hadi, korban sempat bercerita bahwa dirinya dihukum squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya inisial SW.

"Kamis, 19 September 2024, korban sempat menceritakan mendapat hukuman dari gurunya, yang mana saat itu korban dihukum karena tidak menghafal nama nabi yang ada di Alkitab, sehingga setelahnya korban dihukum squat jump 100 kali," kata Hadi, Senin (30/9).

Kemudian, pada Senin (23/9), korban dibawa berobat ke Puskesmas Talun Kenas sekira pukul 08.30 WIB. Lalu, sekira pukul 18.30 WIB, korban dibawa lagi ke salah satu bidan di Desa Limau Mungkur Kecamatan STM Hilir.

Pada Rabu (25/9) malam korban dibawa orang tuanya berobat ke Klinik Pratama Mayen di Limau Mungkur. Namun, pihak klinik merujuk korban agar dibawa ke RSU Sembiring Deli Tua karena kondisinya yang semakin parah.

Lalu, pada sekira pukul 00.00 WIB, korban sampai di RSU Sembiring. Nahas, pada Kamis (26/9) pagi, korban dinyatakan meninggal dunia. Atas kejadian ini, petugas telah melakukan ekshumasi terhadap kuburan korban.

(nkm/nkm)