Makassar (ANTARA) - Indonesia's Minister of Human Rights, Natalius Pigai, on Monday expressed support for West Java Governor Dedi Mulyadi’s plan to send students who frequently cause trouble or engage in brawls to military barracks for discipline training.

“This is not military education. Students are being educated in barracks—educational barracks,” Pigai said, adding that the initiative aims to improve discipline, mentality, responsibility, and morals.

He emphasized that sending misbehaving students to military-style boot camps would not violate human rights, as the program would not involve any physical mistreatment. Instead, the focus would be on discipline-oriented training delivered by the military.

“Why not? In fact, the education will be even better. So where is the human rights violation?” he asked. “I’ve cross-checked it. The governor came to my office. I asked whether there would be any physical mistreatment—he said no.”

Pigai explained that punishments such as pinching ears or hitting with a rattan cane—common in the past—constitute corporal punishment and are not part of the current plan.

“That’s corporal punishment, and that’s what we disagree with. But I’ve already checked: Mr. Dedi Mulyadi has stated such practices are not involved. The focus is on improving abilities, skills, and productivity,” he said.

Pigai, a former member of the National Commission on Human Rights (Komnas HAM), stated that the governor’s initiative is designed to build discipline and character, foster mental resilience, and instill a sense of responsibility in students.

In response to criticism that the program might violate human rights and has been reported to Komnas HAM, Pigai argued that the commission misunderstood the program’s context.

“If they truly understood the Beijing Declaration or the Riyadh Guidelines on the juvenile justice system, they would know this is not part of the juvenile criminal justice process,” he said.

Related news: Rights commission opposes governor's vasectomy-for-aid plan
Related news: Circus worker exploitation: Legislator calls for fair case resolution

Translator: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat terdapat 20 warga negara Indonesia yang terdampak kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, menyampaikan jumlah warga RI yang terdampak saat konferensi pers di Gedung Pancasila, Kemlu, Jakarta, Kamis (24/4).

"Dari informasi terakhir yang kami terima per hari ini, tercatat ada 20 warga negara Indonesia yang terdampak dari kebijakan ini," kata Judha.

Dia lalu berujar, "Dari 20 [WNI] tersebut, lima sudah dideportasi. Dari 20 tersebut, enam adalah mahasiswa, setidaknya yang memiliki visa awalnya F1."

Judha memperoleh data tersebut setelah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di Amerika Serikat seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington, Konsul Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di San Fransisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, dan KJRI New York.

Sebelum info terbaru ini, jumlah WNI yang terdampak kebijakan ketat imigrasi Trump berjumlah 15 orang.

Lebih lanjut, Judha mengatakan saat ini pemerintah Indonesia melakukan akses kekonsuleran untuk memastikan para WNI mendapat perlakuan yang baik.

Selain itu, Kemlu juga melakukan pendampingan hukum dan terus berkoordinasi dengan komunitas masyarakat Indonesia di AS.

"Termasukk melakukan diseminasi melalui beberapa macam platform mengenai hak-hak para WNI kita. Jadi, diseminiasnya mengenai Know Your Rights," ungkap Judha.

Dia juga mengatakan saat WNI mengalami penahanan oleh otoritas imigrasi AS mereka tetap punya hak sesuai hukum yang berlaku di AS. Hak itu di antaranya, mereka berhak menghubungi perwakilan RI, berhak mendapat kekonsuleran RI, berhak didampingi pengacara, berhak tak memberi keterangan tanpa pendampingan pengacara.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.

Komnas HAM menegaskan teror dan intimidasi terhadap Tempo berupa pengiriman kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong hingga wartawan yang menjadi korban doxing dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama terhadap hak atas rasa aman.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan tindakan teror tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks ini, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM, serta dijelaskan dalam Pasal 18-21 UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan UU 40/1999 tentang Kebebasan Pers.

"Tindakan teror dimaksud merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadapHuman Rights Defender, di mana jurnalis merupakan salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai Pembela Hak Asasi Manusia," kata Haris dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Haris menegaskan setiap orang berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum. Untuk itu, lanjut dia, Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel oleh kepolisian.

Ia menambahkan tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat.

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," imbuhnya.

Terdapat sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dua di antaranya ialah mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

Komnas HAM turut meminta pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar ke empat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi sekaligus vokalis band GIGI, Armand Maulana, berharap persoalan royalti musik, khususnya terkait performing rights, segera menemui titik terang.

Sebagai penyanyi, ia meminta pemerintah untuk segera memberikan keputusan yang jelas mengenai aturan royalti.

Diketahui, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang diketuai oleh Piyu Padi Reborn dengan Ahmad Dhani sebagai dewan pembina, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Karena itu, mereka mengajukan sistem baru bernama direct license (DL).

Selain itu, muncul pula persoalan terkait izin yang harus diminta penyanyi kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

Armand mengungkap kebingungannya sebagai penyanyi dalam menghadapi polemik ini.

Ia menilai pemerintah harus segera mengambil keputusan agar tak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku industri musik.

“Sebagai ujung tombak yang menyanyikan sebuah karya, kami merasa bingung. Ini harus segera diberikan jawaban oleh pemerintah,” kata Armand saat ditemui di daerah Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Menurut Armand, ketidakpastian hukum ini membuat posisi penyanyi terkatung-katung.

“Pekerjaan performer, begitu pun pencipta lagu, itu kan dilakukan setiap hari. Kalau terus begini, semuanya jadi status quo. Sebenarnya kami hanya meminta kepada negara untuk segera memutuskan aturan mana yang harus dijalankan,” tambah Armand.

Lebih lanjut, Armand yang tergabung dalam wadah Vibrasi Suara Indonesia (VISI) telah mempertanyakan aturan hukum yang berlaku bagi penyanyi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Makanya, kemarin VISI sebagai wadah penyanyi memohon uji materi ke MK. Seperti yang saya bilang tadi, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya. Sekarang ada poin baru, makanya kami bertanya,” ungkap Armand.

Salah satu hal yang dipertanyakan juga adalah kewajiban penyanyi untuk meminta izin langsung kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

“Yang dipertanyakan, apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta? Sebenarnya bukan minta izin lagi, karena kita sudah punya izin melalui LMK. Jadi, bukan tiba-tiba serta merta kita nyanyiin tanpa adanya izin,” tutur Armand.

Badan hak asasi manusia (HAM) Eropa memutuskan bahwa telah terjadi bias gender dalam algoritma iklan lowongan kerja di Facebook. Akibat temuan ini, para aktivis meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan teknologi itu atas desain platform mereka.

Dikutip dari CNN, The Netherlands Institute for Human Rights pada 18 Februari lalu memutuskan bahwa algoritma yang digunakan Facebook memperkuat stereotip gender. Hal tersebut dapat ditemui pada iklan lowongan pekerjaan khusus untuk perempuan

Mestinya, META dapat melakukan pemantauan sesuai algoritma untuk mencegah bias gender tersebut. Keputusan Institut HAM Belanda juga menyusul laporan CNN As Equals yang mengungkap imbas bias gender pada pengguna Facebook di Eropa yang kehilangan kesempatan kerja.

Di tahun 2023, lembaga nirlaba internasional Global Witness menyelidiki iklan lowongan pekerjaan di Facebook dan menemukan bahwa di Belanda dan lima negara lainnya, sering kali menargetkan pengguna berdasarkan stereotip gender.

Misalnya, iklan untuk posisi mekanik sebagian besar ditayangkan kepada pria, sedangkan iklan untuk posisi guru prasekolah kepada perempuan. Global Witness mengatakan eksperimennya di Belanda, Prancis, India, Irlandia, Inggris Raya, dan Afrika Selatan menunjukkan bahwa algoritma tersebut melanggengkan bias serupa di seluruh dunia.

Investigasi lembaga nirlaba tersebut menghasilkan empat pengaduan dari kelompok HAM Belanda Bureau Clara Wichmann dan organisasi Prancis Fondation des Femmes.

Lembaga HAM Belanda dalam putusannya di Februari memutuskan bahwa Meta Platforms Ireland Ltd., sebagai pengelola iklan Facebook di Eropa, gagal membuktikan algoritma iklannya tidak terlibat dalam diskriminasi gender.

Lembaga tersebut mengatakan Facebook harus merevisi algoritma periklanannya untuk mencegah diskriminasi lebih lanjut. Di Uni Eropa sendiri, terdapat beberapa arahan yang melarang diskriminasi gender, termasuk dalam periklanan daring.

Putusan Institut HAM tersebut menambahkan bahwa Meta Ireland telah mengakui bahwa titik data gender dapat menjadi bagian dari algoritma. Meta Ireland tidak membantah bahwa titik data ini dapat mendorong stereotip melalui algoritma.

Juru bicara Meta, Ashley Settle sebelumnya mengatakan, Meta telah menerapkan pembatasan pada iklan lowongan pekerjaan, perumahan, dan kredit. Pembatasan audiens ini berlaku di Amerika Serikat, Kanada, dan lebih dari 40 negara dan wilayah Eropa, termasuk Prancis dan Belanda.

"Kami tidak mengizinkan pengiklan untuk menargetkan iklan ini berdasarkan jenis kelamin," kata Settle dalam pernyataan tahun 2023, sebagaimana dikutip dari CNN.

"Kami terus bekerja dengan para pemangku kepentingan dan pakar di seluruh dunia akademis, kelompok hak asasi manusia, dan disiplin ilmu lainnya tentang cara terbaik untuk mempelajari dan menangani keadilan algoritmik," tambahnya.

Sementara dalam unggahan di blog Meta pada tahun 2020 tentang sistem pengiriman iklannya, Facebook mengatakan iklan ditampilkan kepada pengguna berdasarkan berbagai faktor, termasuk perilaku di dalam dan di luar platform.

Biro Clara Wichmann, Berty Bannor mengatakan, keputusan lembaga HAM Belanda tersebut penting.

"Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi pengguna Facebook Belanda, yang memiliki mekanisme yang mudah diakses untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan teknologi multinasional seperti Meta dan memastikan hak-hak yang mereka nikmati secara offline ditegakkan di ruang digital," kata Bannor.

"Saya melihat ini sebagai langkah awal dalam menunjukkan bahwa undang-undang antidiskriminasi berlaku sama untuk perusahaan teknologi besar seperti halnya di dunia nyata," tambahnya.

Sementara itu, Juru Kampanye Senior Ancaman Digital di Global Witness, Rosie Sharpe mengatakan, putusan tersebut menandai langkah penting meminta pertanggungjawaban kepada Big Tech atas dampak diskriminatif yang dapat ditimbulkan algoritma mereka terhadap masyarakat.

"Kami berharap putusan ini dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk tindakan lebih lanjut, di Eropa dan sekitarnya," jelasnya.

Meskipun keputusan Institut HAM Belanda tidak mengikat secara hukum, para ahli mengatakan bahwa kasus ini dapat ditingkatkan lebih lanjut, pengadilan akan diminta untuk mempertimbangkan temuan Institut tersebut.

Pengacara Digital Belanda Anton Ekker mengatakan, putusan Institut tersebut dapat menyebabkan denda oleh regulator perlindungan data Belanda atau perintah untuk memodifikasi algoritma tertentu, khususnya yang memperkuat ketidaksetaraan dan secara tidak proporsional merugikan kelompok terpinggirkan berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, atau agama.

Jika Meta tidak mengambil tindakan terhadap algoritma iklan lowongan kerja, para penggugat mungkin memilih untuk menempuh tindakan hukum lebih lanjut guna menghentikan Facebook menggunakan algoritmanya yang diskriminatif.

"Keputusan Belanda itu muncul ketika perlindungan hak-hak digital telah sangat dirusak, khususnya bagi perempuan dan kelompok-kelompok terpinggirkan," kata Bannor.

KOMPAS.com - Para pemimpin, pembuat kebijakan, dan tokoh-tokoh penting di dunia menghadiri World Leaders Summit on Children's Rights di Kota Vatikan pada tanggal 2-3 Februari 2025.

Sejumlah tokoh penting itu antara lain Paus Fransiskus, Ratu Rania dari Yordania, mantan Presiden Bank Sentral Eropa Mario Draghi, Presiden FIFA Gianni Infantino, serta Pemenang Nobel Al Gore dan Kailash Satyarthi.

Diskusi dalam forum ini berfokus pada isu-isu mendesak yang memengaruhi anak-anak di seluruh dunia, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, hingga akses terhadap sumber daya esensial.

Salah satu perwakilan dari Indonesia, Arsjad Rasjid sebagai Co-founder dari 5P Global Movement, mengangkat topik tentang nilai-nilai Pancasila dalam perlindungan hak anak.

Saat menjadi pembicara dalam panel bertajuk "Hak Anak atas Keluarga", ia memperkenalkan nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka dalam memperkuat struktur keluarga dan memastikan perkembangan anak yang holistik.

“Ada beberapa poin utama, yaitu gotong royong sebagai dasar bagi solusi berbasis komunitas dalam mengatasi tantangan kesejahteraan anak,” ujar Arsjad Rasjid melalui keterangan tertulis, Selasa (4/2/2025).

Poin kedua adalah keadilan sosial untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi bagi semua anak.

“Poin ketiga yakni persatuan sebagai cara untuk mengatasi ketimpangan global yang membuat jutaan anak berada dalam kondisi rentan,” imbuhnya.

Pesan ini mendapat respons dari berbagai pemimpin dunia, termasuk Megawati Soekarnoputri, Wakil Perdana Menteri Italia Antonio Tajani, serta Menteri Pembangunan Sosial Afrika Selatan Nokuzola Gladys Tolashe.

Mereka pun menekankan pentingnya kebijakan inklusif dalam meningkatkan kesejahteraan anak secara global.

Pembukaan dan diskusi

World Leaders Summit on Children's Rights dimulai di Istana Apostolik, di mana Paus Fransiskus menyambut anak-anak dari berbagai benua sebagai simbol peran utama mereka dalam membentuk masa depan.

Dalam pidatonya, Paus menegaskan bahwa para pemimpin dunia memiliki tanggung jawab etis dan moral untuk melindungi hak-hak anak.

Sepanjang rangkaian acara, diskusi berfokus pada hak anak di era modern, akses terhadap sumber daya, pendidikan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan.

Para tokoh berpengaruh, seperti Presiden Interpol Ahmed Naser Al-Raisi, Kepala Ekonom FAO Máximo Torero, dan Pemenang Nobel Kailash Satyarthi, turut menyampaikan wawasan mereka tentang berbagai hal.

Contohnya, bagaimana pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil dapat berkolaborasi untuk menciptakan dunia yang lebih aman dan adil bagi anak-anak.

Dalam penutupan World Leaders Summit on Children's Rights, Paus Fransiskus menyerukan tentang persatuan, harapan, dan aksi kolektif.

Ia pun mendorong para pemimpin dunia agar tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga mengambil langkah nyata dalam menerapkan kebijakan yang melindungi hak anak.

Hal ini sebagai penegasan bahwa KTT ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan juga katalis bagi perubahan global.

Pertemuan para pemimpin dan pemikir dunia ini kembali menegaskan komitmen universal untuk memastikan setiap anak memiliki akses terhadap keamanan, pendidikan, dan lingkungan.

Semua hal itu untuk mendukung pertumbuhan mereka—sebuah visi yang melampaui batas negara, ideologi, dan kesenjangan ekonomi.

Islam dan Hak Asasi Manusia (human rights) adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).

Menurut Gus Yahya, dasar dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadits. Ia menegaskan dirinya percaya sebenarnya ada dasar yang sah dalam Islam untuk menerima piagam dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut.

"Alasan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an itu sendiri dan hadits, atau ucapan-ucapan yang dianggap berasal dari Nabi," kata Gus Yahya, dikutip dari laman NU Online, Sabtu (1/2/2025).

Hal tersebut ia sampaikan ketika memberikan pidato dalam acara 'The Future of the Universal Declaration of Human Rights: Toward a Global Consensus that the World Diverse Peoples, and Nations Should Strive to Fulfill' di Universitas Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Gus Yahya menekankan UDHR merupakan perwujudan visi peradaban yang harus diupayakan untuk dipenuhi oleh masyarakat, agama, dan negara di seluruh dunia.

Tak hanya Gus Yahya, tokoh NU lainnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga dikenal dengan sosoknya yang memperjuangkan HAM. Saat menjabat menjadi Presiden RI, Gus Dur menghapus pemberlakuan Inpres Nomor 14/1967 tentang pelarangan aktivitas agama dan kebudayaan etnis Tionghoa di Indonesia.

Sebagai gantinya, Presiden Keempat Republik Indonesia itu lalu menerbitkan Inpres Nomor 6/2000 pada 17 Januari 2000 yang mengizinkan dan memperbolehkan perayaan Imlek. Penghapusan pelarangan Imlek ini adalah upaya Presiden keempat RI itu dalam mengubah paradigma yang diproduksi rezim Orde Baru.

Upaya NU untuk memperjuangkan HAM dan demokrasi di Tanah Air tidak hanya sebatas itu saja. PBNU pun mengajak para ulama untuk berkumpul dalam rangka menguatkan visi misi kebangsaan melalui program Sarasehan Ulama bertema 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'.

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan kontribusi apa saja yang bisa diberikan untuk mewujudkan Asta Cita, khususnya poin pertama yaitu 'Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)'.

Adapun acara 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU' bakal diselenggarakan pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara tersebut juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Video: PBNU Pastikan Pengelolaan Tambang Penuhi Standar Dampak Lingkungan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pigai mengenang kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh NU.

"Hidup saya hidup di lingkaran NU, saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai datang ke PBNU juga untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan HAM. Menurut Pigai, NU telah menjadi pedoman hidupnya.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini," ujar Pigai.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan atas kepercayaannya pada kiprah PBNU memahami isu HAM selama ini. Menurutnya, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Menurut saya, saya tidak ragu, karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Kepercayaan Pigai pada PBNU semakin diperkuat karena PBNU memiliki nilai spiritual yang menghormati HAM. Pigai mengatakan PBNU memiliki nilai menghormati HAM, punya standar dan cara HAM, serta paham deklarasi HAM.

"Kalau kami sangat percaya dengan NU, karena dia dipayungi tiga, yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada," kata Pigai.

"Ketiga, PBNU sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menggelar puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut baru kali ini peringatan Hari HAM Sedunia digelar meriah di Indonesia.

"Dalam perjalanan kehidupan dan karier saya, baru kali ini saya melihat Hari Hak Asasi Manusia dimeriahkan dengan semangat gegap gempita," ungkap Pigai saat menyampaikan sambutan di acara yang digelar di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai menyebut kegiatan ini merupakan langkah serius Kementerian HAM dalam mengingatkan kepentingan HAM bagi masyarakat. Dia mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang berasal dari pihak yang membela kepentingan HAM.

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat serius dan pertama kali kita selenggarakan sebagai sebuah kementerian, jadi kita berdiri tegak. Saya datang dari pembelaan civil society, saya mampir di mana-mana, Komnas HAM, kembali lagi pembelaan, sekarang saya Menteri," sebut Pigai.

Dia pun merasa senang bahwa KemenHAM dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Dia turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menciptakan Kementerian HAM dalam kabinetnya.

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini dalam sejarah perjuangan saya sebagai Human Rights Defender. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih bangsa Indonesia, telah menghadirkan kementerian ini. Komunitas hak asasi manusia hari ini berdiri tegak, tidak lagi berada di pinggiran," ungkapnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintahan Prabowo Subianto berkomitmen penuh terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM.

Hal itu disampaikan Yusril dalam agenda Puncak Peringatan Hari HAM ke-76 dengan tema 'Harmoni dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045' di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/12) malam.

"Pemerintahan ini mempunyai komitmen yang kuat terhadap hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pembentukan Kementerian HAM sebagai Governmental Human Rights Focal Point," ujar Yusril dalam sambutannya.

Ia menuturkan Indonesia merupakan negara ke-4 yang memiliki Kementerian Hak Asasi Manusia yang diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban negara- terutama pemerintah- di bidang HAM sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28i ayat (4) 1945.

Kata dia, pemerintahan sebelumnya bahkan sudah memperlihatkan komitmen besar terhadap HAM yang akan diteruskan dan diperkuat oleh pemerintahan saat ini, baik menyangkut hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

"Pembenahan-pembenahan masih perlu terus kita lakukan, baik itu menyangkut peraturan perundang-undangan, perilaku aparat sipil maupun aparat pertahanan dan keamanan," ucap Yusril.

"Oleh karena itu, main streaming dan penguatan hak asasi manusia bagi aparat sipil, pertahanan dan keamanan menjadi keharusan dan keutamaan," sambungnya.

Yusril menambahkan indeks demokrasi Indonesia yang menurun membutuhkan perharian lebih pemerintah saat ini untuk memperbaiki dan menjamin kebebasan-kebebasan sipil.

Ia juga turut menyoroti angka kemiskinan yang tinggi mencapai 25,22 juta orang, gizi buruk, ketimpangan, yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintahan sekarang untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasarnya.

Kata dia, faktor-faktor penyebab kemiskinan perlu diatasi, termasuk judi online.

"Krisis lingkungan hidup, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian pemerintah melalui penguatan instrumen bisnis dan HAM yang berlaku bagi pelaku usaha dan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN). Tanggung jawab hak asasi manusia juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah," ungkap Yusril.

"Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia," sambungnya.

Denpasar (ANTARA) - Ketua mitra Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentarians for Humang Rights/APHR) Charles Santiago menilai bahwa saat ini isu terbesar di Asia Tenggara adalah soal Myanmar.

“Ini adalah masalah besar yang selalu kita coba hindari tetapi harus kita tangani,” kata Santiago dalam arahan pers APHR di Denpasar, Minggu.

Dia berpendapat bahwa satu hal yang dapat Indonesia usulkan kepada Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 adalah mengundang Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC), Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar dan kelompok etnis untuk berpartisipasi dalam diskusi mendatang.

Santiago mengatakan bahwa pembahasan selama empat tahun dengan junta tidak menghasilkan sesuatu, menambahkan bahwa situasi di Myanmar semakin memburuk dibandingkan sebelumnya.

Dia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah kehilangan legitimasi, mengatakan bahwa tidak ada dasar untuk bernegosiasi dengan pemerintah tanpa legitimasi, sementara NUG dan kelompok etnis dan kelompok perlawanan lainnya semakin kuat.

“Saya pikir sudah waktunya setelah empat tahun untuk memikirkan kembali dialog politik dan itu perlu diperluas ke pihak lain di wilayah tersebut,” kata Santiago.

Santiago mengatakan bahwa jika ASEAN tidak mengambil alih kepemimpinan di Myanmar, maka China yang akan melakukannya.

“China kini bergerak sangat agresif di Myanmar dan mereka telah mendesak pemerintah Myanmar untuk menyelenggarakan pemilu pada Oktober 2025,” katanya, seraya menambahkan bahwa hal itu akan menjadi tantangan besar untuk ASEAN dan masa depan ASEAN itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya juga mengomentari tentang posisi ASEAN dalam konflik Israel dan Palestina.

“Sudah saatnya presiden baru Indonesia menggalang seluruh sembilan negara ASEAN lainnya untuk bersatu dan berbicara satu suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa,” kata Piromya.

Sebagai negara anggota ASEAN paling penting, kata Piromya, negara dengan demokrasi terbesar dan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia harus mengambil alih kepemimpinan atas nama ASEAN mengenai konflik Israel dan Palestina.

Namun Piromya tidak menceritakan lebih lanjut mengenai mekanisme pengambilalihan kepemimpinan atas nama ASEAN oleh Indonesia terkait konflik Palestina dan Israel tersebut.

Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (ASEAN Parliamentary for Human Rights/APHR) mengadakan temu media mengenai "Anggota Parlemen yang Terancam dan Tantangan lain bagi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Asia Tenggara" di Denpasar, Bali.

Acara tersebut dilaksanakan untuk menginformasikan tantangan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di negara-negara Asia Tenggara, terutama Myanmar.

APHR juga terus menghimbau semua pemangku kepentingan dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya kolektif dalam melindungi para anggota parlemen yang menghadapi risiko di kawasan ASEAN.

Acara itu dihadiri oleh mantan menteri luar negeri Thailand Kasit Piromya, Ketua mitra APHR yang juga mantan anggota parlemen Malaysia Charles Santiago dan mantan anggota DPR RI Taufik Basari.

Acara itu juga dihadiri oleh anggota parlemen Filipina France Castro, anggota parlemen Thailand Chonthica "Lookkate" Jangrew dan anggota parlemen Malaysia Syerleena Abdul Rasyid.

Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024