Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang yang dilaporkan ke KPK. Prasetyo Hadi menegaskan retret kepala daerah sudah berjalan sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.

Untuk diketahui, laporan itu dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil ke KPK pada Jumat (28/2). Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil yang juga pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengatakan kegiatan itu diduga melanggar aturan.

Pihaknya melakukan penelitian dan menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang menjadi pelaksana retret. Sebab, disebutnya, kalau PT tersebut memiliki korelasi dengan kekuasaan.

"Oleh teman-teman peneliti dilakukan penelusuran, penelitian yang memperlihatkan beberapa kejanggalan. Salah satunya penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia yang merupakan perusahaan yang punya korelasi dengan kekuasaan," kata Feri di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka," tambah dia.

Sementara, Peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Annisa Azahra menyebut kegiatan retret itu dilaporkan karena adanya dugaan konflik kepentingan. Sebab petinggi dari PT Lembah Tidar Indonesia diduga adalah anggota partai.

"Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan," kata dia.

Annisa mengatakan ada ketidaktransparanan dalam proses pemilihan tender. Menurutnya hal itu telah melanggar terkait aturan pengadaan barang dan jasa.

"Sehingga ini melalui penunjukan yang juga tidak terbuka dan juga secara tidak transparan dimana ini melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa," tuturnya.

Mensesneg Tegaskan Tak Ada yang Dilanggar

Prasetyo Hadi mempersilakan jika ada pihak yang melaporkan pelaksanaan retret kepala daerah ke KPK. Ia menekankan retret kepala daerah sudah sesuai prosedur dan tak ada yang dilanggar.

"Ya itu hak kalo melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Prasetyo memastikan penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret sudah sesuai prosedur. Ia menegaskan tahapan penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan agenda retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025 diselenggarakan sesuai aturan.

Hal ini ia sampaikan merespons laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK bahwa ada dugaan konflik kepentingan dalam retret kepala daerah baru-baru ini.

"Itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Pras di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/3).

Pras mengatakan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia adalah pengelola resmi acara tersebut. Ia memastikan penunjukan pihak yang mengelola acara ini sudah sesuai dengan prosedur.

"Ya, itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ucap dia.

Diberitakan, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat laporan ke KPK soal dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang. Laporan itu dilayangkan ke KPK pada Jumat (28/2).

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas Feri Amsari yang ikut melaporkan menemukan kejanggalan dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

Salah satunya, penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang mempersiapkan retrat diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.

Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang secara transparan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terlepas dari itu, Prasetyo mempersilakan masyarakat tetap melapor ke aparat penegak hukum manakala mereka menduga adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan retret kepala daerah.

"Ya, itu hak kalau melaporkan. Akan tetapi, saya pastikan semua berjalan semua berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas acara jumpa pers di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi pekan lalu (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21—28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor mencurigai itu PT Lembah Tidar Indonesia ditunjuk untuk mempersiapkan retret tanpa proses tender yang jelas.

Penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia, menurut pelapor, juga diyakini sarat dengan konflik kepentingan karena komisaris dan direktur utamanya adalah kader Partai Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait dengan kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Mensesneg pada bulan lalu (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Partai Gerindra.

Ia menjelaskan bahwa perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret, termasuk retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada tanggal 25—27 Oktober 2024.

Di Kantor Presiden, Senin, Mensesneg memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai dengan prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

"Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata Prasetyo Hadi.

Presiden RI Prabowo Subianto menginisiasi penyelenggaraan retret, baik untuk menteri-menteri Kabinet Merah Putih maupun seluruh kepala daerah, yang kegiatannya berupa orientasi untuk para pejabat publik.

Di Akademi Militer, Magelang, peserta retret mengikuti serangkaian kegiatan seperti apel pagi, olahraga bersama, dan sejumlah sesi pembekalan, Upacara Parade Senja dan Penurunan Bendera, makan bersama dengan para taruna, serta sesi pembekalan dan arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap HAM.

Saat menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), Yusril mengatakan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam karena mencakup hukum tata negara dan administrasi negara.

"Penyelesaian isu-isu ini menjadi tanggung jawab aparat struktural, termasuk kepolisian dan kejaksaan," jelas Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Yusril juga menyoroti persoalan hak asasi manusia (HAM) di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang kerap terjadi di banyak wilayah.

Ia menuturkan pemerintah harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah.

Pada kesempatan itu, Yusril menegaskan delapan aset penting terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, serta pembangunan di bidang HAM dan hukum.

Yusril menyampaikan materi yang lebih berfokus pada aspek kedaerahan dibandingkan pembekalan serupa di Sentul, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu sebelumnya.

Sebanyak 456 orang kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21–28 Februari 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

"Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan," kata Bima Arya.

Dia mengatakan kepala daerah yang diberikan gelang merah dipersilakan mengikuti retret, namun dengan atensi yang sangat serius dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Ia menyebutkan terdapat ada enam kepala daerah yang telah menyampaikan surat izin kepada panitia karena tidak bisa hadir, karena sakit.

Namun demikian, Bima menyampaikan karena kegiatan retret sangat penting untuk memastikan program-program pusat sinkron dengan program daerah maka harus ada pengganti dari kepala daerah yang tidak bisa hadir.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Status Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai ketua dewan pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) digugat,

Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto sarankan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melepas jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN menyusul keputusannya berada di luar Pemerintahan.

Mulyanto menilai konsistensi dan kejelasan pilihan politik PDIP tersebut sangat dinantikan publik, agar hadirnya kekuatan penyeimbang bagi demokrasi substansial dapat dilaksanakan secara optimal.

"Konsistensi dan kejelasan sikap Megawati dan PDIP untuk berada di luar pemerintahan, berarti secara langsung menjaga jarak terhadap pemerintah, seperti meninggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan BRIN," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis kepada Republika, Sabtu (22/2/2025).

Mulyanto menilai sekarang saat yang tepat bagi Megawati untuk mundur dari jabatan Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Dewan Pengarah BRIN.

Langkah ini bukan hanya menggambarkan komitmen PDIP pada idealisme politik, tetapi juga sekaligus mempertegas sikapnya sebagai kekuatan di luar Pemerintahan yang melaksanakan fungsi chek and balances dalam praktek demokrasi substansial di Indonesia.

Fungsi chek and balances PDIP ini, kata ia, sangat ditunggu publik. Hal itu lantaran akan memberikan warna yang lebih seimbang pada peta percaturan politik nasional untuk melengkapi pendekatan politik akomodatif yang dikembangkan Presiden Prabowo sekarang ini.

"Sikap tegas ini akan menjadi titik balik bagi perjalanan perpolitikan tanah air. Sekaligus memberikan kesempatan kepada PDIP untuk lebih fokus dan konsentrasi dalam menangani berbagai permasalahan yang menghadangnya di depan mata dan membutuhkan proses konsolidasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia bukanlah milik kader atau Partai Gerindra.

Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan terkait kepemilikan perusahaan tersebut, yang belakangan menjadi sorotan karena ditunjuk untuk mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

“Bukan, bukan,” ujar Prasetyo, di Gedung DPR RI, Jumat (14/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa PT Lembah Tidar hanya ditunjuk untuk mempersiapkan kegiatan retret oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Enggak, itu hanya yang mengelola. Jadi, waktu itu kan yang mengelola ya, atas perintah waktu itu Bapak Presiden Terpilih untuk persiapan (retret). Itu hanya pengelola saja,” lanjut dia.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai pemilik perusahaan tersebut, Prasetyo menyatakan bahwa pemilik lahan yang menjadi lokasi PT Lembah Tidar adalah Akademi Militer.

“Pemilik lahan itu akademi militer,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Partai Gerindra atau kader-kadernya tidak terlibat dalam pengelolaan lahan yang ditempati oleh PT Lembah Tidar.

“Itu lahan negara itu, sekarang dikerjasamakan itu untuk lapangan golf,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, Nama PT Lembah Tidar Indonesia menjadi sorotan setelah muncul dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tujuan setoran biaya akomodasi dan konsumsi bagi kepala daerah yang akan mengikuti retret atau pembekalan kepemimpinan di Akademi Militer Magelang.

PT Lembah Tidar Indonesia tercantum dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ yang mengatur Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025.

Meski SE itu belakangan dibatalkan, namun sejumlah pemerintah daerah pun sudah menyetorkan dana retret Rp 22 Juta ke PT Lembah Tidar.

PT Lembah Tidar diketahui beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 1 RT 001/RW 002, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Magelang, Saleh Apriyanto, membenarkan bahwa alamat PT Lembah Tidar Indonesia berada di lokasi tersebut.

Berada di Kompleks Golf Borobudur

Hasil penelusuran Kompas.com mendapati bahwa alamat yang disebutkan mengarah ke Borobudur International Golf & Country Club yang lokasinya tak jauh dari Akmil.

“Sepertinya iya (di) Golf," ujar Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/2/2025).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ketua RW 002 Kelurahan Magersari, Ahmad Syafei. Ia menyebut bahwa kompleks golf tersebut sebagian masuk wilayah Kelurahan Jurangombo Selatan, Kota Magelang.

"Jalan Gatot Subroto di Magersari sepertinya Borobudur Golf. Itu masuk RT 001," katanya.

Seorang pekerja di Borobudur International Golf & Country Club juga membenarkan bahwa PT Lembah Tidar Indonesia berada di kompleks tempat kerjanya.

Namun, General Manager Borobudur International Golf & Country Club, Haris Hudiyanto, mengaku tidak tahu menahu soal PT Lembah Tidar yang ada di SE Kemendagri itu.

“Nggak tahu, ya. Wong itu (urusan) negara," cetusnya saat ditemui Kompas.com, Kamis (13/2/2025). Haris juga membantah bahwa kompleks golfnya menjadi jalur distribusi logistik untuk retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang.

Rincian biaya Rp 22 juta

Dalam SE Kemendagri Nomor 200.5/628/SJ, pemerintah daerah diwajibkan membayar Rp 2.750.000 per peserta dikalikan 8 hari, dengan total Rp 22 juta per daerah, yang harus disetorkan ke PT Lembah Tidar Indonesia.

Dana tersebut digunakan untuk keperluan selama retret, meliputi:

• Akomodasi dan konsumsi transportasi dari daerah ke Magelang (PP)
• Pakaian dinas lapangan (PDL) Satpol PP satu setel
• Sepatu PDL, kaus dalam Satpol PP warna khaki, dan topi dengan logo daerah
• Pakaian olahraga (celana hitam, kaus lengan panjang putih, sepatu olahraga)
• Kemeja lengan panjang putih, celana panjang hitam, dasi biru muda, dan sepatu hitam
• Baju batik atau tenun
• Obat-obatan pribadi

Namun, belakangan terbit Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ per 13 Februari 2025.

Dengan SE terbaru itu, semua biaya tersebut tidak lagi dibebankan kepada APBD daerah, melainkan ditanggung sepenuhnya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Dana yang sudah terlanjur ditransfer oleh Pemda ke PT Lembah Tidar untuk keperluan retret juga sudah dikembalikan.

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut biaya retret kepala daerah tidak akan menggunakan kocek pribadi Presiden Prabowo Subianto. Saat retret Menteri di Akmil Magelang Oktober 2024 lalu, pembiayaannya berasal dari uang pribadi Prabowo.

Di tengah langkah efisiensi dan penghematan dana oleh pemerintah, Prasetyo menyebut bukan berarti kegiatan yang penting tidak akan dilaksanakan.

Retret, menurut Prasetyo, dipertimbangkan menjadi salah satu agenda yang penting.

"Kan begini, efisiensi bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan, kemudian tidak dilaksanakan, enggak begitu juga," ujar Prasetyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK," sambung Prasetyo.

Ia menjelaskan, retret bertujuan menyatukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Adapun terkait kebutuhan anggarannya ia menyebut pemerintah belum membahasnya. Namun Prasetyo memastikan dana untuk agenda itu akan tersedia.

"(Anggarannya) ada, ada," singkatnya.