Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan empat rekomendasi terkait kasus dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang terjadi sejak sekitar tahun 1970-an.

Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan rekomendasi terkait kasus mantan pemain OCI itu bersifat mengikat kepada kementerian/lembaga, seperti Polri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), tetapi tidak untuk lembaga independen, seperti Komisi Nasional HAM.

"Kementerian HAM itu memiliki kewenangan untuk memastikan kepatuhan HAM kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, agak beda relasinya dengan Komnas HAM," ujar Mugiyanto saat konferensi pers mengenai laporan tindak lanjut penanganan pengaduan HAM atas kasus mantan pemain OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Kementerian HAM Munafrizal Manan mengatakan rekomendasi pertama Kementerian HAM terkait kasus OCI ditujukan kepada Komnas HAM.

Kementerian HAM merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penyelidikan dimaksud untuk menyimpulkan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat pada masa lalu dan memastikan dapat atau tidaknya entitas korporasi dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini.

"Sekurang-kurangnya Komnas HAM melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yang berat masa lalu," jelas Munafrizal.

Kedua, rekomendasi ditujukan kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam hal ini, Kementerian HAM meminta kepolisian memeriksa dugaan tindak pidana dalam kasus ini dengan bertolak pada perlakuan yang dialami mantan pemain OCI generasi akhir.

Kementerian HAM juga merekomendasikan Bareskrim Polri untuk memastikan waktu pasti kelompok sirkus OCI berhenti beroperasi. Hal ini untuk memastikan waktu kejadian dan perbuatan (tempus delicti) pertanggungjawaban atas kasus ini.

Turut direkomendasikan oleh Kementerian HAM agar kepolisian meminta pihak pendiri dan pemilik OCI memberikan dokumen-dokumen terkait penyerahan atau pengambilalihan anak-anak yang mereka pekerjakan.

"Guna keperluan pengungkapan penelusuran identitas diri dan asal-usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI, (serta) melakukan ekspose perkara dalam penangan kasus ini dan menyampaikan hasilnya kepada publik," imbuh Munafrizal.

Ketiga, Kementerian HAM merekomendasikan Kementerian PPPA untuk memfasilitasi penyembuhan trauma terhadap mantan pemain OCI, sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan anak.

Keempat, direkomendasikan pula pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) atas dasar adanya permintaan resmi dari DPR RI untuk melakukan pendalaman lebih lanjut yang bersifat investigasi.

Berdasarkan hasil pendalaman kasus yang dilakukan Tim Tindak Lanjut Penanganan Aduan HAM atas pengaduan sembilan orang mantan pemain OCI, Kementerian HAM menemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus tersebut.

Salah satu bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus OCI, yaitu pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya.

Mantan pemain OCI juga diduga dilanggar haknya untuk terbebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, serta mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Selain itu, Kementerian HAM turut menduga para korban mengalami kekerasan fisik yang dapat mengarah pada penganiayaan, kekerasan seksual oleh salah satu pihak yang diadukan, serta terjebak dalam praktik perbudakan modern.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya

Jakarta (ANTARA) - Komnas HAM RI meminta Polri untuk menangani kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami merekomendasikan Mabes Polri agar melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan karena ini korbannya anak-anak. Mereka kelompok rentan,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Kamis.

Komnas HAM, kata dia, juga meminta agar Polri mengungkap peran seseorang yang menjadi perantara hubungan antara F dengan Fajar serta kemungkinan adanya perantara-perantara lainnya.

Sebagai informasi, F merupakan tersangka yang menjadi pemasok seorang anak berusia enam tahun kepada Fajar di salah satu hotel di Kota Kupang, NTT.

“Saudara Fajar pertama kali memesan jasa layanan kencan dengan F. Pemesanan kencan tersebut dilakukan melalui perantara seorang perempuan dewasa yang diduga telah beberapa kali menyediakan jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar di Kota Kupang,” katanya.

Selain itu, lanjut Uli, Komnas HAM meminta agar Polri memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarganya.

“Kenapa restitusi dan kompensasi ini penting? Untuk anak. Jadi, tiga orang anak ini punya masa depan. Itu harus ditanggung juga tidak hanya oleh pelaku, tapi juga oleh negara,” katanya.

Komnas HAM juga meminta agar Polri menetapkan Undang-undang Pelindungan Anak dalam materi tersangka Fajar dan F.

Lebih lanjut, Komnas HAM juga menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Melki Laka Lena dan Wali Kota Kupang Christian Widodo.

Uli menuturkan bahwa rekomendasi pertama adalah melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

Lalu, Komnas HAM meminta agar ketiga korban anak menjalani pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

Berikutnya, Komnas HAM meminta agar proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiganya korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat,” katanya.

Selanjutnya, diminta pula hak atas pendidikan terhadap ketiga korban terpenuhi, baik melalui program pendidikan penyetaraan maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

Terakhir, yakni pemerintah daerah (pemda) setempat diminta memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi.

Pada akhir paparannya, Uli mengatakan bahwa Komnas HAM juga menyampaikan rekomendasi bagi Kemenkomdigi, yakni terkait perlu adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial yang dilakukan oleh anak-anak secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi itu ditujukan kepada sejumlah pihak seperti Polri hingga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, mengatakan terdapat tiga rekomendasi Komnas HAM kepada Polri untuk pengungkapan kasus itu. Rekomendasi itu di antaranya mendorong penyidikan kasus dilakukan secara transparan dan akuntabel dan mengungkap pelaku perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh eks Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Di antaranya dengan mengungkap peran penyedia jasa layanan kencan terhadap Saudara Fajar dan perantara lainnya yang belum terungkap," ucapnya.

Pihaknya juga memberikan rekomendasi kepada Polri untuk memberikan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi korban dan keluarga korban. Komnas HAM juga merekomendasikan Polri menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pemeriksaan kasus itu.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi juga ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM merekomendasikan adanya evaluasi dan pengawasan penggunaan media sosial yang dilakukan anak.

"Kemudian, rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Dia juga menyampaikan sejumlah rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi itu berkaitan dengan memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan korban anak hingga memastikan pendidikan korban anak terpenuhi di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apa pun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Komnas HAM menilai adanya pelanggaran HAM dari teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus ke kantor media Tempo. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan setidaknya ada lima pelanggaran HAM dari peristiwa teror itu.

"Yang pertama adalah peristiwa teror dan intimidasi kepada Tempo dapat dikategorisasi sebagai bagian dari pelanggaran asasi manusia. Terutama yang pertama atas perasaan aman, di mana setiap orang dilindungi secara fisik maupun psikis baik atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan miliknya," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

"Yang kedua, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM terhadap kebebasan pers, yang merupakan salah satu esensi asasi manusia, yaitu hak berpendapat dan berekspresi," imbuhnya.

Anis juga menyampaikan aksi teror itu juga bentuk pelanggaran terhadap pembela HAM. Dia mengatakan kerja-kerja jurnalistik adalah kerja pembela HAM.

"Yang ketiga, tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM, karena jurnalis juga merupakan pembela HAM, yang seharusnya diakui dan dilindungi oleh negara," katanya.

Dia juga menyampaikan, jika tidak diusut secara serius, kasus itu berpotensi melanggar hak untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, teror kepada media Tempo yang berdampak pada gangguan informasi publik juga berpotensi melanggar hak atas informasi publik.

"Yang keempat adalah terkait dengan hak atas keadilan di mana setiap orang juga berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum, jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan secara sebaik dan memberikan keputusan yang adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan bisa dilanggar," katanya.

"Yang kelima, tindakan teror terhadap jurnalis dan media Tempo ini memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat, yang merupakan hak asasi manusia, di mana itu juga dijamin di dalam konstitusi dan Undang-Undang HAM," ujarnya.

Lebih lanjut Anis menjelaskan pihaknya memberikan empat rekomendasi atas kasus teror kepada media Tempo. Rekomendasi itu meliputi percepatan penyidikan dan proses hukum hingga pemulihan terhadap saksi dan korban.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM atas kasus teror kepada media Tempo:

1. Mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut termasuk memberikan perlindungan kepada korban dan keluarga.

2. Mendorong lembaga perlindungan saksi dan korban untuk memberikan perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang berkaitan dengan peristiwa teror tersebut.

3. Mendorong adanya pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

4. Mendorong pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dan sekaligus sebagai pilar keempat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang di kemudian hari.

Simak Video 'Kabareskrim Bakal Usut Tuntas Kasus Teror ke Kantor Tempo!':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--Sejumlah rekomendasi diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Pansus 2 DPRD Kota Bandung. Salah satunya, perubahan judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dari Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi Pembinaan Ideologi Pencasila dan Wawasan Kebangsaan

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Erick Darmadjaya. Erick mengatakan, secara pribadi ia berinisiatif menyampaikan naskah akademik terkait Raperda kepada BPIP dan respon mereka pun cukup baik.

Erick menjelaskan, BPIP memberikan beberapa catatan terhadap Raperda Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Selain merekomendasikan perubahan judul, ada beberapa poin yang perlu penyelarasan.

"Untuk judul harus ada penyelarasan karena nomenklatur untuk pengangggarannya harus sesuai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)," ujar Erick.

Rekomendasi lainnya, kata dia, untuk Pasal 8 yang menyebutkan bahwa Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ditujukan kepada siswa/mahasiswa/peserta didik lain, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya, aparatur sipil negara, guru/pendidik, tokoh agama/adat dan masyarakat/kelompok lainnya. Di naskah akademik tidak tercantum masyarakat atau kelompok lainnya, sehingga perlu adanya penyempurnaan.

Kemudian Pasal 9, direkomendasikan menjadi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dan advokasi. Pada naskah akademik tertulis Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan diselenggarakan melalui Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, sehingga perlu penyelarasan.

"Raperda ini sudah masuk dalam tahap finaslisasi, hanya perlu ada beberapa penyelarasan," katanya.

Erick mengatakan, Raperda ini merupakan inisiatif dari PSI terutama dirinya. Namun karena terjadi penambahan anggota dewan dari Farksi PSI, maka inisiatif pun sempat tertunda untuk diajukan. "Inisiatif ini didukung bersama, dan ada masukan dari teman-teman agar lebih cepat dibahas maka dititipkan ke organisasi perangkat daerah. Karena itulah, raperda ini masuk ke Kesbangpol," katanya.

Erick menilai, keberadaan perda ini sangat penting mengingat saat ini banyak pengikisan ideologi di tengah masyarakat. "Ada keresahan yang muncul dari diri saya karena sekarang masyarakat terutama kalangan muda sudah lupa akan jasa-jasa pahlawan atau veteran. Mereka lupa bagaimana para pahlawan merebut kemerdekaan hingga akhirnya Indonesia merdeka," katanya.

Selain itu, kata dia, saat reses kerap pihaknya kerap memberilan pertanyaan ke masyarakat terkait apa ideologi negara. Menurutnya, banyak di antara mereka menjawabnya agamanya masing masing dan itu berlaku di segala agama. "Saya sangat prihatin, ini sudah menjadi bahaya laten," katanya.

Melihat kondisi ini, maka perlu adanya penguatan ideologi Pancasila pada masyarakat. Sehingga dibuatlah Raperda ini.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memandang bahwa manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) diperlukan.

“Jika tiba-tiba ada satu petugas pemilu yang tiba-tiba megap-megap, lalu merasa itu (sakit, red.), petugas pemilu enggak ada yang siap, ini harus diapakan?” kata Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Pramono menjelaskan bahwa manajemen krisis tersebut dapat dilakukan dengan cara menerapkan batas usia petugas pemilu, dan memperbaiki catatan pelanggaran rekrutmen pada Pemilu 2024 agar tidak terjadi secara berulang pada penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Selain itu, kata dia, manajemen krisis bisa dilakukan melalui pembangunan kapasitas petugas pemilu dengan memberikan materi bantuan hidup dasar dalam bimbingan teknis, sehingga bukan sebatas teknis kepemiluan.

“Sehingga tadi ketika ada kejadian di tempat setidak-tidaknya bantuan pertama bagi mereka itu bisa dilakukan oleh petugas pemilu,” jelasnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa melibatkan infrastruktur kesehatan menjadi bagian penting lainnya dalam manajemen krisis kesehatan pemilu.

“Apakah ambulans sudah sedia misalnya di rumah, di puskesmas terdekat? Misalnya, selalu siap tenaga kesehatan, itu penanganannya agak jauh lebih mudah,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan juga diperlukan seiring dibutuhkannya manajemen krisis kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu, dan anggarannya berasal dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Menurut dia, pelibatan Kemenkes perlu untuk menunjang manajemen krisis kesehatan ke depannya. Terlebih, lanjut dia, pelibatan Kemenkes selama ini dalam penyelenggaraan pemilu belum didesain secara baik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan ....

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan lima rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menyikapi terjadinya praktik pelanggaran HAM selama penyelenggaraan Pemilu 2024 terhadap tiga hak, yakni hak hidup, hak atas kesehatan, dan hak atas pekerjaan terhadap petugas pemilu.

"Rekomendasi Komnas HAM yang pertama adalah mendorong adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi," kata Anis dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu.

Anis menjelaskan bahwa desain ulang tersebut dengan memisahkan pemilu nasional dan daerah, menggunakan sistem proporsional terbuka, dan menambah jumlah petugas pemilu.

Kedua, kata dia, perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan batas usia maksimum 55 tahun, menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan manajemen waktu dan penguatan psikologi, serta memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

Ketiga, lanjut dia, adalah penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan, yang terdiri atas kesiapsiagaan petugas kesehatan, pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit yang tidak hanya terdekat tetapi juga layak, dan penyediaan obat-obatan dasar.

Keempat, adanya peningkatan jaminan pelindungan sosial bagi petugas pemilu, termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

"Dan yang terakhir, memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas pemilu. Jadi, petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Internal Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan hasil kerja sama institusinya dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam melihat permasalahan seperti kematian petugas pemilu, pada aspek sosial politik, kesehatan, dan psikologi.

"Lalu dari Komnas HAM mendekatinya dengan pendekatan hak asasi manusia, kira-kira begitu ya. Jadi, makanya rekomendasinya juga meliputi beberapa aspek tadi," kata Pramono.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat, sepanjang Januari-Desember 2024, terdapat 113 peristiwa hak asasi manusia di Papua, dengan 85 di antaranya berdimensi konflik bersenjata dan kekerasan. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan situasi itu menyebabkan berbagai persoalan, mulai korban jiwa hingga masalah pengungsian.

"Dampak dari konflik bersenjata dan kekerasan ini menimbulkan berbagai persoalan, baik korban jiwa maupun luka-luka, terjadinya pengungsi internal, dan terhentinya berbagai layanan publik," kata Atnike di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2024).

Menurut Atnike, dari 85 peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan, korban jiwa yang ditimbulkan mencapai 61 orang, dengan 39 orang mengalami luka-luka dan 17 orang menjadi korban penyanderaan. Dia mengatakan Provinsi Papua Tengah merupakan wilayah dengan jumlah konflik terbanyak dibanding provinsi lain di Papua.

"Dari segi persebaran wilayah, sepanjang tahun 2024, peristiwa konflik bersenjata dan kekerasan yang tertinggi terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, sebanyak 22 peristiwa, diikuti Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebanyak 13 peristiwa, Paniai, Papua Tengah, 12 peristiwa," katanya.

"Yahukimo, Papua Pegunungan 10 peristiwa, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan 7 peristiwa, dan Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 7 peristiwa. Jadi daerah yang rentan, jadi konflik dan kekerasan adalah di Provinsi Papua Tengah," ujarnya.

Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo mengatakan, selain konflik bersenjata, konflik agraria yang berkaitan dengan rencana pembangunan proyek strategis nasional (PSN) juga ditemui di Papua. Dia mengatakan salah satu proyek tersebut adalah PSN pangan di Merauke, Papua Selatan.

Menurut Prabianto, pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan dan pelibatan masyarakat lokal Papua.

"Kita tahu semua bahwa pemerintah telah mencanangkan akan membangun PSN pangan di Merauke dengan menggunakan lahan kurang lebih 2 juta hektare. Nah, hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat dari setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka," ucapnya.

"Tentunya dalam hal ini, sepanjang proses perencanaannya ini tidak, artinya dari tidak dari awal melibatkan masyarakat setempat, tidak melakukan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent), harus ada informasi awal dan persetujuan awal dari masyarakat setempat, tentunya ini sangat berpotensi untuk terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat adat setempat," katanya.

Lebih jauh, Prabianto mengatakan, Komnas HAM memiliki 12 rekomendasi terkait penanganan konflik di Papua. Rekomendasi itu meliputi penghentian kontak senjata hingga mengevaluasi pembangunan PSN dan mengutamakan pembangunan bagi warga lokal atau orang asli Papua (OAP).

Berikut ini 12 rekomendasi Komnas HAM soal penanganan konflik di Papua:

1. Komnas HAM menyerukan agar para pihak menghentikan kontak senjata dan tindakan kekerasan lainnya yang menyebabkan eskalasi konflik dan mengancam keselamatan warga sipil.
2. Meminta aparat keamanan agar senantiasa menggunakan penanganan terukur dan proporsional untuk menghindari jatuhnya korban.
3. Meminta Kelompok Sipil Bersenjata (KSB) dan maupun aparat agar tidak menempatkan warga sipil dan fasilitas layanan publik sebagai target sasaran dalam konflik.
4. Meminta Pemda agar memulihkan fasilitas layanan publik pasca terjadinya konflik bersenjata agar masyarakat dapat mendapat pelayanan dan dapat beraktivitas kembali.
5. Meminta pemerintah pusat untuk mendukung Pemda dalam memulihkan fasilitas layanan publik di wilayah-wilayah pasca terjadinya konflik.
6. Meminta Pemda agar lebih responsif dan memprioritaskan penanganan pengungsi internal di wilayahnya.
7. Meminta aparat penegak hukum untuk memastikan proses penegakan hukum yang efektif terhadap kasus kekerasan, termasuk kekerasan terhadap pembela HAM.
8. Meminta seluruh Pemda yang telah terbentuk pasca pilkada agar memberikan perhatian khusus terhadap persoalan dan/atau sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk proyek strategis nasional (PSN), untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menghormati HAM.
9. Mendesak Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan penerapan prinsip FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk bagi proyek-proyek strategis nasional.
10. Meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, dan mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi khususnya bagi masyarakat terdampak;
11. Meminta Presiden agar mengedepankan pendekatan HAM dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan keamanan di Papua.
12. Meminta Presiden untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan di Papua memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP).