Solo -

Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, turut menghadiri sidang eksepsi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto beberapa hari yang lalu. Kehadiran dirinya itu sebagai bentuk support untuk Hasto.
Rudy menyebut Hasto merupakan tahanan politik sejak ditetapkan menjadi tersangka Desember lalu.

"Kita memberi support moral kepada Sekjen PDI Perjuangan dalam menghadapi politisasi kriminalisasi di negeri yang kita cintai ini. (Pakai rompi tahanan politik) Loh iya memang Hasto tahanan politik," katanya ditemui di Kantor DPC PDIP Solo, Jumat (28/3/2025).

Rudy juga mempertanyakan keterlibatan Hasto dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku tersebut. Ia menilai, bahwa Hasto tidak pernah korupsi dan merugikan negara.

"Karena merugikan negara tidak, korupsi tidak. Lantas besar suapnya dan sebagainya tidak pada tempatnya disidik oleh KPK," ungkapnya.

Mantan Wali Kota Solo itu mengungkapkan dalam sidang eksepsi yang dibacakan oleh para pengacara KPK yang bekerja merupakan bentukan dari Presiden ke-7, Joko Widodo.

"Kemudian tentang KPK yang menurut eksepsi yang dibacakan pengacara adalah KPK bentukan Jokowi ini menurut Mahkamah Konstitusi yang dipersoalkan tidak merugikan negara, keputusan sudah inkrah. BAP yang dipakai untuk memutuskan dipakai untuk bukti lagi, ini yang dijadikan perdebatan. Sehingga kondisi yang demikian sebagai kader partai," jelasnya.

Melihat hal itu, Rudy menyebut bahwa Hasto merupakan tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Dirinya juga menyoroti tersangka yang melakukan penyuapan hingga saat ini belum tertangkap.

"Peristiwa itu adalah tahanan politik bukan tahanan korupsi atau tahanan suap. Yang melakukan penyuapan belum ketangkap. Keputusan sudah inkrah yang diputuskan sudah keluar dari penjara tidak merugikan keuangan negara," ungkapnya.

"KPK kan mengurusi keuangan negara. Keuangan negara pun dibatasi di atas Rp 1 miliar. Kalau di bawah Rp 1 miliar kan bukan dari KPK. Putusan sela kita datang kita support nggak ada salahnya," pungkasnya.

Dilansir detikNews, Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu anggota (PAW) DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali digelar. Pendukung Hasto memakai rompi oranye bak tahanan bertulisan 'Hasto tahanan politik'.

Mereka mengenakan rompi berwarna oranye bertuliskan #Hastotahananpolitik. Ada sekitar 17 orang yang memakai rompi tersebut, di mana salah satunya ialah Ketua PDIP Solo Fx Rudy.

Sejumlah pengacara Hasto juga telah tiba di persidangan. Di antaranya Maqdir Ismail, Arman Hanis, Ronny Talapessy, Alvon Kurnia Palma, Johanes Tobing hingga Febri Diansyah.

(apl/apl)

Jakarta -

Jaksa penuntut umum (JPU) KPK menegaskan proses penanganan perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tak ada unsur politik. Jaksa mengatakan penanganan perkara Hasto murni sebagai bentuk penegakan umum.

Hal itu disampaikan jaksa saat membacakan jawaban eksepsi dalam sidang kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan dengan terdakwa Hasto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/3/2025). Jaksa membantah adanya motif di luar hukum dalam penahanan Hasto.

"Dalam eksepsi Terdakwa halaman 2 sampai 5 dan eksepsi penasihat hukum Terdakwa halaman 13 sampai 40, penasihat hukum dan Terdakwa berdalih bahwa dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa karena adanya motif politik dan unsur balas dendam sehingga untuk membungkamnya digunakan instrumen hukum," kata jaksa.

Jaksa menilai eksepsi adanya unsur politik tersebut merupakan tidak benar. Jaksa mengatakan dugaan tersebut tidak relevan dengan alasan yang dibolehkan untuk mengajukan eksepsi.

"Terkait dengan alasan keberatan tersebut, penuntut umum berpendapat materi yang disampaikan penasihat hukum dan Terdakwa tentang hal tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak relevan dengan alasan yang diperkenankan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi," sambungnya.

Jaksa menilai adanya dugaan unsur politik dalam penanganan perkara ini, merupakan asumsi Hasto dan penasihat hukumnya. Jaksa menegaskan penanganan perkara Hasto merupakan murni penegakan hukum.

"Melihat pendapat dari Terdakwa tersebut penuntut umum ingin menegaskan bahwa perkara terdakwa ini adalah murni penegakan hukum, dengan berdasarkan pada kecukupan alat bukti yang sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP," ujarnya.

"Oleh karena itu, dalih penasihat hukum dan Terdakwa tersebut di atas merupakan dalih yang tidak berdasar dan harus ditolak," imbuh dia.

KPK mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah jadi buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 (lima puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dolar Singapura) atau setara Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017-2022," kata jaksa.

Simak juga Video: KPK Tegaskan Tak Ada Politisasi dalam Penahanan Hasto

(amw/isa)

Jakarta -

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Septa Candra, mengapresiasi keberanian KPK di bawah pimpinan barunya.

"Saya patut mengapresiasi keberanian KPK di bawah kepemimpinan yang baru saja dilantik langsung menetapkan tersangka terhadap Sekjen PDIP tersebut," kata Septa kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

"Ini berarti penyidik KPK sudah mendapatkan bukti-bukti untuk menetapkan tersangka pada periode pimpinan KPK sebelumnya, hanya saja belum atau tidak berani menetapkan tersangka. Sehingga pimpinan baru cukup mendengarkan hasil penyidikan melalui gelar perkara dan langsung memutuskan untuk ditetapkan sebagai tersangka," tambahnya.

Septa menilai keberanian KPK ini menjadi angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air. Sekjen Criminal Law Institute ini berharap di bawah pimpinan baru KPK, kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah dapat kembali.

"Semoga ini menjadi angin segar dan ujian integritas KPK di bawah kepemimpinan yang baru ini. Mengingat pada periode pimpinan KPK sebelumnya kepercayaan publik dan integritas KPK sangat jatuh dan jauh dari harapan publik," ucapnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dhn)

Jakarta -

Ahli hukum pidana dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Aan Asphianto menyambut baik langkah KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Aan yakin penyidik KPK profesional.

"Saya menyambut baik penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, tentu penyidik KPK kan tidak sembarangan, saya yakin sebagai seorang akademisi melakukan langkah-langkah sesuai dengan KUHAP, di mana di sana dijelaskan dalam KUHAP untuk penetapan tersangka itu kan sudah dilakukan sesuai dengan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang valid, yang sah untuk seseorang bisa ditetapkan tersangka," kata Aan kepada wartawan, Jumat (27/12/2024).

Aan menilai langkah KPK ini sesuatu hal yang baik. Dia berharap ke depan KPK melakukan penegakan hukum tidak pandang bulu.

"Ini saya kira sebagai orang akademisi itu kan ya saya melihat ini hal yang baik, mudah-mudahan penegakan hukum ke depan tidak pandang bulu. Tapi tetap kan masih menggunakan asas praduga tak bersalah, tapi setiap orang apakah orang biasa, pejabat tinggi, ya equality before the law, setiap warga negara sama kedudukannya di mata hukum dan pemerintahan," ucapnya.

Aan yakin KPK bisa membuktikan bahwa anggapan penetapan Hasto tersangka politisasi itu tidak benar. Dia pun mendukung langkah-langkah KPK selama dalam aturan yang berlaku.

"Penetapan tersangka seseorang itu harus sangat hati-hati, harus profesional, harus proporsional, harus transparan. Karena masyarakat sekarang sudah kritis," imbuhnya.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak juga video: Pernyataan Lengkap Hasto Usai Jadi Tersangka Terkait Harun Masiku

[Gambas:Video 20detik]

(fas/dnu)

Jakarta -

Pengamat hukum dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Budiyono, mengatakan keputusan KPK menersangkakan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto justru menunjukkan lembaga antirasuah terbebas dari politisasi. Bagi Budiyono, sikap pimpinan KPK periode sebelumnya yang tak kunjung menersangkakan Hasto mengisyaratkan adanya faktor politik.

Untuk diketahui, PDIP mengaitkan penetapan Hasto sebagai tersangka di KPK dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menyebutkan Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas sikap politiknya yang menentang Jokowi di akhir masa jabatannya.

"Pendapat PDIP tersebut apabila dilihat dari aspek yuridis-empiris justru bertolak belakang. Justru karena sudah terbebas dari pengaruh politis, maka HK ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan tidak kunjung ditetapkannya HK sebagai tersangka dahulu karena ada tekanan faktor politis," ucap Budiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2024).

"Kenapa sejak tahun 2020 kasus suap tersebut diungkap dan masuk dalam proses peradilan pidana, yang kemudian menghasilkan putusan bahwa tindak pidana suap itu terbukti dengan dijatuhkan pidana terhadap salah komisioner KPU yang menerima suap, hal itu berarti si pemberi suap secara yuridis sudah teridentifikasi siapa saja tersangkanya," sambung Budiyono.

Dia yakin KPK sudah tahu identitas tiap orang yang terlibat kasus Harun Masiku ini. Namun Budiyono menyebutkan pemimpin KPK sebelumnya diduga berpolitik.

"Yang pasti sudah dimiliki bukti dan datanya oleh KPK waktu itu. Tapi kenapa KPK tidak segera menetapkan siapa saja pihak pelaku suap atas kasus Harun Masiku tersebut? Atas pertanyaan tersebut, maka jawaban yang paling mendekati kebenaran adalah adanya faktor politis yg membelenggu pimpinan KPK periode waktu itu, sehingga tidak berani menetapkan HK sebagai tersangka," ucap dia.

"Dengan demikian justru tidak ditetapkan HK sebagai tersangka pada waktu periode pimpinan KPK yang lalu disebabkan karena faktor politis. Namun, setelah pimpinan KPK yang baru terbentuk saat ini sudah terbebas dari faktor politis, maka KPK yang baru ini berani menegakkan hukum secara genuine dengan menetapkan HK sebagai tersangka," tambah dia.

PDIP Tuding Politisasi

Juru bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara. Chico menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP terkait penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

KPK Tepis PDIP

KPK menepis penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan bermuatan politis. KPK menyebutkan penetapan tersangka ini murni penegakan hukum.

"Kemudian tadi disampaikan apakah penetapan ini ada politisasi ini sama jawabannya, murni penegakan hukum," kata kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12).

Setyo juga merespons pernyataan PDIP yang menyebut ada pihak-pihak yang akan mengganggu kongres PDIP. Setyo mengaku tidak mengetahui informasi tersebut.

"Kemudian di kongres ada pihak-pihak yang mengganggu selama ini kami pimpinan tidak ada informasi masukan dan lain-lain terkait masalah kongres segala macam," ujar Setyo.

Setyo mengatakan ekspose penetapan tersangka terhadap Hasto ini dihadiri seluruh pimpinan lengkap, termasuk kedeputian. Setyo memastikan keputusan yang diambil dalam ekspose tersebut akurat hingga akhirnya terbit penetapan sprindik penetapan tersangka.

Simak Video 'Hasto soal Jadi Tersangka KPK: Kami Taat Hukum':

[Gambas:Video 20detik]

(aud/idh)

Palembang -

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap bersama Harun Masiku kepada Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan. PDIP menuding penetapan tersangka Hasto kental muatan politisasi hukum.

Berdasarkan informasi sumber detikcom, penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto itu tertera dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK. Dalam SPDP itu, tertulis surat perintah penyidikan atau sprindik penetapan tersangka Hasto bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW).

Sejauh ini, tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku, yaitu Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK dalam waktu dekat akan menjelaskan secara detail mengenai penetapan tersangka Hasto. Hal itu akan disampaikan lewat konferensi pers resmi.

"Akan disampaikan," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka, Selasa (24/12/2024).

PDIP Tuding Politisasi Hukum

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP lewat penetapan tersangka Hasto.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico.

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata politisasi hukum," ucapnya.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya Pak Sekjen," ujarnya.

(mud/mud)

Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap. PDI Perjuangan pun menuding penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan politisasi hukum.

Dilansir detikNews, Selasa (24/12/2024), penetapan tersangka Hasto berdasarkan surat perintah penyidikan atau sprindik nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto ditetapkan tersangka setelah ekspose perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Hasto dijerat sebagai tersangka bersama mantan Caleg PDIP Harun Masiku yang sudah menjadi tersangka lebih dulu sejak 2020. KPK menduga Hasto bersama Harun Masiku memberi suap ke Wahyu Setiawan yang saat suap terjadi menjabat Komisioner KPU RI.

Hasto dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor. Berikut isi pasal tersebut:

Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 dan paling banyak Rp 250.000.000 setiap orang yang:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000.

Suap dari Harun Masiku itu diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi Anggota DPR RI lewat proses pergantian antarwaktu (PAW). Sejauh ini, ada tiga orang yang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku.

Mereka yang telah divonis ialah Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

KPK sendiri belum memberi penjelasan detail soal konstruksi perkara dan peranan Hasto dalam kasus ini. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika hanya menyatakan hal itu akan disampaikan ke publik.

"Akan disampaikan," ujar Tessa saat ditanya mengenai penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

PDIP Tuding Politisasi

Juru Bicara PDIP Chico Hakim menuding ada upaya mengganggu dan menenggelamkan PDIP. Dia menuding ada politisasi hukum.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12).

Chico mengungkit ancaman sprindik yang disebutnya ditujukan kepada beberapa ketua umum partai lain. Dia menyebut memang kerap ada upaya politisasi hukum.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ucapnya.

Namun, dia menegaskan hanya PDIP yang tidak menyerah ketika muncul ancaman demikian. Dia menekankan ancaman penjara justru jadi energi untuk PDIP.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," ujarnya.

(hmw/sar)

Solo -

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, buka suara terkait penetapan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Menurut Chico, ada politisasi hukum yang sangat kuat dalam hal ini.

"Kami melihat bahwa politisasi hukum itu kuat sekali, buktinya yang tersangka di kasus CSR BI saja sebanyak 2 orang bisa diralat. Dan, kalau dugaan untuk mentersangkakan Sekjen sudah sejak lama. Sangat jelas ada upaya untuk mengganggu PDI Perjuangan dengan tujuan menenggelamkan atau mengambil alih," kata Chico saat dihubungi, Selasa (24/12/2024), dikutip dari detikNews.

Chico juga mengungkit soal ancaman sprindik kepada beberapa ketua umum partai lain.

"Ketika ada ancaman sprindik pada beberapa ketua umum partai lain, kemudian menyerah dan ikut arus kebijakan/pilihan/dukungan suatu kekuatan itu bukti nyata poltisasi hukum," ujar dia.

Chico menegaskan PDIP tidak menyerah meski ada ancaman seperti itu.

"Hanya PDIP yang selain tidak menyerah justru semakin keras melawan. Jadi berbagai tekanan termasuk ancaman penjara pun bagi kader PDIP itu malah menjadi energi bagi cita-cita yang lebih besar, menjaga kehidupan demokrasi di negeri ini," ucap dia.

Di sisi lain, Chico mengatakan PDIP belum mendengar informasi akurat terkait penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Sampai detik ini belum ada info akurat yang kami terima terkait apakah sudah dijadikan tersangkanya pak sekjen," kata Chico.

Sementara itu politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons singkat soal kabar penetapan tersangka Hasto Kristiyanto.

"Kami menunggu info lebih detail. Banyak berita berseliweran dengan sumber yang tidak jelas. Kita sering terkecoh dengan warta bermuatan sensasi," kata Hendrawan.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilansir detikNews, Hasto dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku. Adapun Harun saat ini masih buron.
Pada Selasa (24/12/2024), sumber detikcom menyebut nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dalam surat itu disebutkan, Surat Perintah

Penyidikan atau Sprindik penetapan tersangka Hasto yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Dalam surat itu juga disebutkan bahwa Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar-waktu atau PAW Anggota DPR.

Hasto ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan ekspose perkara pada 20 Desember 2024, atau setelah Pimpinan baru KPK mengucap sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu Pimpinan KPK dan Juru Bicara KPK belum merespons upaya konfirmasi dari detikcom.

(dil/apl)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan mengenai netralitas dan politisasiPolri dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 terus menjadi sorotan.

Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah Polri masih menjadi lembaga hukum yang netral, atau telah berubah menjadi alat politik kekuasaan?

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal dugaan pengerahan kekuatan kepolisian dalam operasi politik terselubung, di Pilkada 2024.

Bahkan dia melontarkan istilah Partai Coklat atau Parcok soal dugaan operasi politik itu, diduga merujuk kepada warna seragam polisi.

Sejak dicabutnya Dwi Fungsi ABRI dan pemisahan TNI-Polri, reformasi diharapkan mendorong Polri menjadi institusi profesional yang jauh dari arena politik. Namun, realitasnya tampak berbeda.

Ironi muncul ketika peran Polri dianggap semakin besar dalam politik kekuasaan. Pengamat dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menyebutkan adanya hubungan erat antara Polri dan politisi.

Hubungan ini memicu Polri ditarik-tarik ke dalam politik praktis, akibat lemahnya kontrol negara dan pengawasan legislatif.

"Upaya menarik-narik polisi dalam politik praktis kekuasaan, adalah dampak dari lemahnya negara membuat sistem kontrol dan lemahnya pengawasan legislatif pada kepolisian sehingga bisa ditarik-tarik dalam politik kekuasaan rejim yang berkuasa,” papar Bambang saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2024).

Dengan jumlah personel lebih dari 450.000 ditambah anggota keluarga, Polri memiliki struktur yang menjangkau seluruh pelosok negeri.

Kondisi ini, kata Bambang, menghadirkan potensi signifikan dalam memengaruhi suara politik di berbagai daerah.

Bahkan menurut Bambang, sejak pemilu langsung pertama pada 2004, keterlibatan Polri dalam politik semakin tampak.

Puncaknya terjadi pada 2019 dengan pembentukan Satgas Merah Putih, yang menurut Bambang, sangat efektif dalam mengarahkan dinamika politik.

“Mesin kepolisian tidak hanya dimanfaatkan pada Pemilu 2024, tetapi sudah menjadi pola sejak awal pemilihan langsung,” ujar Bambang.

Pemanfaatan Polri sebagai alat politik tidak hanya menggerus kepercayaan publik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam persaingan politik.

Dengan kewenangan penegakan hukum, Polri menjadi instrumen efektif untuk menekan lawan politik.

Keberadaan personel aktif dalam jabatan di luar Polri sering kali bertentangan dengan prinsip netralitas yang diatur dalam TAP VII/MPR/2000.

Lantas apakah penempatan Polri di bawah kementerian bisa menjadi solusi menekan potensi politisasi? Sebagian pihak menganggap penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri atau kementerian lain dapat membatasi politisasi.

Akan tetapi, kemungkinan resistensi dari internal Polri bakal menjadi persoalan tersendiri. Selain itu, solusi ini memerlukan kajian mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru.

Penguatan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dapat menjadi alternatif. Bambang menyarankan perlunya undang-undang khusus untuk Kompolnas, sehingga lembaga ini memiliki kewenangan lebih besar dalam mengawasi Polri.

Selain itu, penegakan aturan yang sudah ada, seperti larangan anggota aktif Polri menduduki jabatan di luar struktur, menjadi langkah mendesak yang sering diabaikan.

Menurut Bambang, konsistensi reformasi menjadi kunci jika menginginkan perubahan pada Polri.

Sebab menempatkan Polri sebagai lembaga hukum yang netral, bebas dari intervensi politik, adalah amanat reformasi 1998.

Pemerintah dan parlemen diharap konsisten menjalankan peran mereka dalam memastikan Polri kembali ke jalur profesionalisme. Jika tidak, maka Polri akan terus berada dalam pusaran politik praktis.

JAKARTA - Pilkada Serentak 2024 akan digelar, Rabu (27/11/2024) besok. Mirip dengan Pilpres 2024, berbagai dinamika demokrasi terjadi di masyarakat jelang Pilkada. Tak hanya perang kampanye positif, Pilkada juga diwarnai penyebaran narasi khilafah sebagai solusi alternatif bernegara di Indonesia.

Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai gaung narasi khilafah yang tersebar di media sosial tidak sebesar dulu. Namun sepatutnya langkah-langkah inkonstitusional itu tidak dilakukan karena jelas khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Penurunan sebaran dari narasi khilafah ini berarti masyarakat Indonesia sudah semakin memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang memang harus diimplementasikan, sementara khilafah memang tidak sesuai dengan apa yang ada di Indonesia atau kehidupan bernegara bangsa Indonesia," kata Hendri dikutip, Selasa (26/11/2024).

Hensat, panggilan karib Hendri Satrio mengungkapkan, narasi khilafah yang kembali bermunculan di media sosial bertepatan dengan penyelenggaraan pemilihan umum biasanya menyasar golongan masyarakat tertentu. Pria yang pernah menulis buku berjudul 'Momentum: Karir, Politik, dan Aktivitas Media Sosial' menilai golongan masyarakat yang rentan disusupi propaganda radikal semacam ini adalah mereka yang belum sepenuhnya memahami kehidupan bernegara dengan berlandaskan Pancasila.

"Oleh karena itu, memang pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk terus-menerus menggaungkan kehidupan berlandaskan Pancasila. Pemerintah juga perlu mengajak para tokoh agama, alim ulama untuk terus-menerus menyadarkan kelompok masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia sebagai hal yang harus diubah. Pelibatan alim ulama dalam penyadaran kehidupan berPancasila itu penting, sehingga yang masih terpengaruh oleh narasi khilafah menjadi berkurang dan akhirnya tidak ada," katanya.

Menurutnya, penggunaan instrumen agama pada perhelatan politik memang bukanlah hal baru. Di Indonesia, masih mendapatkan tempat di beberapa golongan masyarakat karena semangat agama yang kuat tapi tidak dibarengi dengan literasi agama yang mumpuni. Hal ini mengakibatkan pemahaman agama sebatas tekstual tanpa mampu mendalami maksud dan tujuan turunnya suatu dalil keagamaan.

Hensat menilai konsep moderasi beragama yang selama ini diusung oleh Pemerintah Indonesia adalah cara yang efektif dalam menjembatani berbagai perbedaan masyarakat Indonesia. Menurutnya, moderasi beragama artinya saling menghormati agama lain dan kemudian bertoleransi terhadap ajaran-ajarannya tapi tetap berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.

"Tanpa ada kesadaran untuk menjalankan moderasi beragama, Indonesia yang memang beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya ini menjadi sulit untuk dipertahankan. Maka dari itu moderasi beragama adalah hal utama yang harus dimengerti oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata akademisi Universitas Paramadina ini.

Ia menguraikan narasi dan propaganda ideologi transnasional seperti seruan khilafah bisa mendapatkan tempat karena masih ada ketimpangan sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Jika ingin benar-benar menghilangkan propaganda yang merusak stabilitas nasional, tidak ada cara yang lebih efektif dibandingkan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

"Cara paling efektif adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi sehingga masyarakat lebih sejahtera. Pada saat masyarakat sejahtera, ekonomi kebutuhannya terpenuhi atau kebutuhan ekonominya terpenuhi, maka tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar. Sehingga mereka tidak lagi perlu mencari ideologi-ideologi lain, ajaran-ajaran lain, dan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan Pancasila termasuk khilafah,? ungkapnya.

Ia menilai, bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat lagi-lagi menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama menghampiri kelas ekonomi menengah ke bawah.

Hensat berharap penyelenggaraan Pilkada 2024 bisa menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya pun diharapkan tidak berasal dari pengaruh eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.

"Harapannya adalah masing-masing kepala daerah atau calon-calon kepala daerah bisa menjalankan demokrasi dengan baik. KPU dan Bawaslu juga menjalankan demokrasi dengan baik, sehingga calon-calon yang terpilih memang benar adalah calon pilihan rakyat, bukan pilihan yang dipaksakan kelompok tertentu terhadap pilihan rakyat. Semoga calon-calon terbaiklah yang menang dan berhasil menjadi pemimpin di daerah itu," katanya.