REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pakar pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, melihat perlunya penjatuhan hukuman berat terhadap aparat penegak hukum yang terlibat suap kasus korupsi. Mereka sudah merusak penegakan hukum perkara korupsi.

Hal ini disampaikan Muzakir menjawab pertanyaan tentang tuntutan hukuman berat yang harus dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangangi perkara suap Rp.60 miliar kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN). Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap MAN karena diduga menerima suap Rp.60 miliar saat menangani perkara CPO di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat.

“Saya setuju (dituntut hukuman mati atau hukuman berat). Bukan hanya hakimnya, tapi semua penegak hukum,” kata Muzakir, Senin (21/4/2025).

Hukuman berat ini harus dijatuhkan kepada mereka. Sebab sebagai penegak hukum malah mereka yang merusak tatanan hukum sendiri. Sebagai orang yang harusnya memberantas korupsi malahan mereka yang melakukan korupsi.

Muzakir melihat perlunya ada revolusi terhadap mental para hakim dan penegak hukum. Para penegak hukum harus disumpah dan diminta mengembalikan semua harta hasil suap atau korupsinya. “Kalau tidak bersih disingkirkan saja,” tegas dosen pengajar di UII Yogyakarta ini.

Dalam persoalan hukuman berat kasus korupsi, menurut Muzakir, harus dibedakan antara otak pelaku korupsi, dan orang-orang bawah yang hanya menjalankan tugas. Dikatakan Muzakir, orang yang masuk penjara karena korupsi memang belum tentu bersalah. Karena bisa saja kalangan bawah yang terjerat korupsi hanya menjalankan perintah dari atasannya. “Cuma ketiban sampur mereka harus menjalani hukuman. Sementara yang lain tidak diproses, karena penegakkan hukumnya yang diskriminatif,” kata Muzakir.

Karena banyak kasus korupsi yang para otak korupsinya justru tidak diproses karena mereka memiliki bargaining politik. “Jadi sekarang itu penegakan hukum diskriminatif. Pasti ada yang dikorbankan. Pertanyaan saya apakah orang-orang seperti ini (anak buah,Red) harus dihukum mati?” ungkapnya.

Menurut Muzakir, seharusnya mereka yang dihukum mati atau dihukum berat adalah para pengambil kebijakan. Persoalannya, justru otak kasus justru banyak yang tidak diproses hukum. “Untuk dilakukan hukuman mati syaratnya penegakan hukum harus objektif, tidak boleh diskriminatif. Kasian mereka, orang-orang kecil ini yang jadi korban,” kata dia.

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menunda persidangan praperadilan yang diajukan staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin.

Penundaan persidangan ini lantaran pihak KPK tidak hadir persidangan karena alasan sedang menghadiri persidangan praperadilan dalam perkara lain. KPK pun meminta sidang pada Senin (14/4).

Majelis hakim Samuel Ginting memutuskan persidangan kembali digelar pada Selasa (8/4) mendatang.

Kuasa hukum Kusnadi, Johannes O. Tobing, pun menyampaikan kekecewaannya terkait penundaan persidangan kali ini. Menurutnya, alasan KPK tidak hadir dalam persidangan kali ini tidak beralasan.

Hal itu disampaikan Johannes saat didampingi tim kuasa hukum lainnya, Army Mulyanto dan tim di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Senin.

“Yang pasti kami kecewa, itu dulu yang pertama. Kami kecewa karena apapun itu alasannya dengan hari ini mereka mengirimkan surat menunda meminta kepada majelis untuk 3 minggu, saya kira itu sangat tidak beralasan,” kata Johannes dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Padahal, Johannes menilai perkara yang diajukan Kusnadi ini bukanlah perkara baru. Sebab, perkara ini sudah bergulir satu tahun lamanya.

Dia pun meminta kepada KPK untuk menghormati lembaga persidangan yang ada. Johannes juga menduga, KPK sengaja tidak hadir dalam persidangan ini untuk mengulur-ulur waktu dan tidak memberikan keadilan bagi Kusnadi.

“Jadi, saya kira memang kami sebut menyesalkan itu. Tentu dengan harapan kemudian, kami berharap agar KPK ini juga menghormati lembaga persidangan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga mengatakan jika KPK tidak serius dalam mengikuti persidangan untuk memberikan keadilan bagi Kusnadi.

“Memang, dari dulu emang gayanya KPK kan gitu. Kan kita kan bukan sekali saja mengajukan praperadilan. Gayanya kan, modelnya kan begitu, selalu minta 3 minggu,” jelas Johannes.

Ia mengatakan KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum. Johannes menyebut ketika ada kepentingan komisi antirasuah, mereka buru-buru menggelar sidang.

Sementara, saat pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

Lantaran KPK tidak hadir. Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting memutuskan untuk menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Dengan demikian. PN Jakarta Selatan bakal kembali memanggil KPK setelah lebaran.

“Baik kita tunda persidangan ini ke hari Selasa 8 April 2025 pukul 10.00 memanggil termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan panggilan ini, panggilan kedua dan terakhir,” tutur hakim.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Tim Kuasa Hukum Firli Bahuri mencabut gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (19/3/2025).  Alasan pencabutan gugatan tersebut karena materi permohonan butuh penyempurnaan. Kuasa Hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar menyampaikan hal ini usai sidang praperadilan di PN Jaksel.

"Dalam persidangan tadi kami sudah menyatakan mencabut permohonan pra-peradilan. Alasan kami mencabut terkait dengan permohonan itu tersebut adalah terkait alasan penyempurnaan materi dan perbaikan permohonan," ujar Ian kepada awak media. 

Ian menegaskan pencabutan praperadilan yang kedua kali ini, masih berlandaskan alasan yang sama, yakni, perbaikan materi. Dia menambahkan, waktu penyempurnaan materi tersebut sifatnya tentatif. Karenanya, dia tidak bisa memastikan berapa lama waktu dibutuhkan untuk perbaikan materi tersebut.

"Poinnya adalah tetap penyempurnaan, perbaikan dan materi permohonan itu saja. Saya kira tidak ada yang lain ya," katanya.

Ia menjelaskan, substansi menjadi kendala utama dalam materi yang hendak diberikan tim kuasa hukum kepada hakim. 

Sebagai informasi, Firli Bahuri terpantau tidak hadir dalam persidangan dan diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya. Padahal, Firli telah ditetapkan menjadi tersangka selama 1 tahun lebih.

Saat wartawan menanyakan tentang keberadaan Firli, Ian mengatakan ada di Jakarta.

"Beliau tetap ada di rumah beraktivitas seperti biasa. Itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak ya. Saya kira cukup," tutupnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, kembali berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat (14/3/2025).

Dalam sidang kali ini, agenda utama adalah pemanggilan terakhir termohon, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus perintangan penyidikan dalam perkara suap eks calon anggota legislatif PDI-P, Harun Masiku, di mana Hasto ditetapkan sebagai tersangka.

Sidang dipimpin oleh hakim tunggal, Rio Barten Pasaribu, yang dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Dari pantauan Kompas.com, tim hukum KPK yang hadir terdiri dari tujuh orang, sementara Hasto hanya diwakili oleh satu pengacara.

Pada awal sidang, Rio meminta kedua belah pihak untuk menyerahkan dokumen terkait.

Setelah menerima dokumen tersebut, hakim meminta waktu untuk mempelajari isi dokumen yang berisi materi praperadilan.

"Saya minta waktu 30 menit untuk mempelajari. Dengan demikian, sidang ini diskors sementara," ungkap Rio, di ruang Sidang Utama PN Jaksel.

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto menggugat sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan terkait perkara eks calon anggota legislatif (caleg) PDI-P, Harun Masiku.

Dua gugatan melawan Komisi Antirasuah itu didaftarkan kubu Hasto Kristiyanto pada Senin, 17 Februari 2025 lalu.

Gugatan pertama teregister dengan nomor 23/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL dengan hakim tunggal Afrizl Hady.

Gugatan ini mempersoalkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dugaan suap sebagaimana Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024.

Gugatan kedua teregister dengan nomor 24/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel dengan hakim tunggal Rio Barten Pasaribu.

Gugatan kedua menguji sah tidaknya penetapan tersangka dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice sebagaimana Sprindik nomor Sprin.Dik/152/DIK/DIK.01/12/2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pelaksanaan penyidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan tersangka Hasto Kristiyanto sudah sesuai lini masa atau timeline.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk membantah tudingan tim hukum Hasto yang menyebut ada tindakan buru-buru dari penyidik guna menghindari proses Praperadilan yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Ya, mungkin perlu ditanya yang memberikan pernyataan terlalu cepat ya, indikator terlalu cepatnya itu apa? Kalau dari KPK sendiri, dalam hal ini penyidik, pelaksanaan proses penyidikannya berjalan sesuai dengan timeline yang sudah direncanakan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3).

Tessa justru menyindir apabila penyidik ingin buru-buru, maka pelimpahan berkas perkara bisa dilakukan pada saat proses Praperadilan pertama berjalan.

"Kalau dibilang KPK dalam hal ini penyidik terburu-buru, seandainya mau diburu-buru, kami bisa melakukan itu pada saat Praperadilan yang pertama. Tapi tidak [dilakukan], Praperadilan yang pertama itu tetap berjalan sesuai dengan hak tersangka," ucap dia.

Adapun alasan pelimpahan berkas dilakukan pada hari ini (Kamis), terang dia, karena itu merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.

"Dan pelimpahan tersangka serta barang bukti hari ini adalah merupakan hasil akhir proses penyidikan tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan berkas tersebut lengkap," tutur Tessa.

"Sehingga sudah tidak ada lagi langkah berikutnya selain melimpahkan tersangka dan barang-barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum," katanya.

Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum itu berbuntut protes dari Hasto.

Maqdir Ismail, tim penasihat hukum Hasto, mengungkapkan kliennya menolak saat diberi tahu perkara masuk tahap II.

"Satu hal yang perlu kami sampaikan tadi, Mas Hasto membuat satu pernyataan menolak tindakan kegiatan ini," kata Maqdir di Kantor KPK, Jakarta, Kamis.

Alasannya, terdapat hak-hak Hasto yang tidak dipenuhi penyidik. Satu di antaranya tiga ahli sebagai saksi meringankan atau a de charge yang diajukan tim hukum tidak diperiksa penyidik dalam tahap penyidikan.

"Itu diabaikan oleh pihak penyidik karena menurut penyidik surat permohonan kami itu belum sampai kepada penyidik, sementara antara penyidik dan penuntut umum sudah bersepakat bahwa bekas perkara dianggap lengkap dan terhadap ini kami sampaikan keberatan Mas Hasto," ucap Maqdir.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah (belum ditahan) diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah.

Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Tim hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melayangkan protes keras ke KPK karena akan melimpahkan berkas perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan ke jaksa penuntut umum (tahap II) besok, Kamis (6/3).

Protes tersebut bukan tanpa alasan. Pengacara Hasto, Ronny Talapessy, mengatakan KPK tidak menghormati hak tersangka di mana pada Selasa (4/3) telah mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge untuk dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan.

"Kami tadi siang mendapatkan WA [WhatsApp] dari bagian informasi KPK yang menyampaikan bahwa besok hari Kamis akan ada tahap 2 untuk klien kami, Mas Hasto Kristiyanto," ujar Ronny di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3) petang.

"Ini yang perlu kami sampaikan bahwa sebelumnya, kemarin kami sudah mengajukan permohonan untuk diperiksanya saksi yang meringankan. Kami menghadirkan ahli yang meringankan sesuai dengan Pasal 65 KUHAP yaitu tersangka berhak untuk menghadirkan saksi a de charge," imbuhnya.

Ronny menyatakan informasi yang diberikan KPK siang ini membuat marah tim hukum sehingga memutuskan membuat surat protes atas tindakan sewenang-wenang penyidik KPK.

"Nah, karena mendapatkan informasi tersebut, maka kami mengajukan surat protes keras terhadap kesewenang-wenangan KPK, yang kami menilai bahwa KPK tidak punya komitmen terhadap KUHAP maupun Undang-undang KPK itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tutur Ronny.

Dia menambahkan tindakan yang dilakukan penyidik KPK menguatkan dugaan lembaga antirasuah menghindari Praperadilan yang tengah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

"Kami melihat bahwa apa yang dilakukan oleh KPK hari ini, ini yang kami sudah melihat kecurigaan kami bahwa ingin mempercepat perkara ini untuk menghindari Praperadilan," ucap Ronny.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto untuk mengonfirmasi tahap II dan keberatan tersebut, namun dia akan menanyakannya ke penyidik terlebih dahulu.

Sebelumnya, pada Selasa (4/3), tim hukum Hasto mengajukan tiga ahli hukum sebagai saksi meringankan atau a de charge ke penyidik KPK.

Mereka ialah Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Negeri Surabaya Aditya Wiguna Sanjaya; Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa; dan Ahli Hukum Tata Negara FH Universitas Islam Indonesia Idul Rishan.

Rencananya, ahli hukum tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Kata Ronny, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut, terang dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto sebagai pelaku.

Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung (MA) dan fatwa MA.

Hasto bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari.

Selebgram Isa Zega telah melewati masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) di Lapas Perempuan Klaa IIA Malang. Isa kini menghuni sel tahanan bersama warga binaan lainnya.

"Tahanan Isa Zega sudah selesai melaksanakan admisi orientasi atau masa pengenalan lingkungan," ujar Kalapas Perempuan Klas IIA Malang Yunengsih saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).

Yunengsih mengaku, pihaknya terus memberikan pengawasan terhadap Isa Zega, selepas menjalani masa pengenalan lingkungan dan mulai berbaur dengan warga binaan lain.

"Terhadap yang bersangkutan (Isa Zega) tetap dalam pantauan dan pengawasan petugas lapas," tandasnya.

Yunengsih memastikan bahwa Isa Zega dalam kondisi sehat setelah melalui masa pengenalan lingkungan yang menjadi syarat bagi warga binaan pada umumnya.

Ketika pertama kali menjadi bagian dari warga binaan Lapas Perempuan Klas IIA Malang. Isa juga disebut aktif dalam mengikuti kegiatan di dalam lapas.

"Kondisi yang bersangkutan sehat dan tiap harinya mengikuti kegiatan pembinaan Lapas Perempuan Malang," terangnya.

Lapas Perempuan Klas IIA Malang mengaku tak memiliki kesulitan dalam menjalankan program pembinaan terhadap Isa Zega yang berstatus transgender. Hal itu mengacu kepada surat penetapan PN Jakarta Selatan soal perubahan jenis kelamin dari Isa Zega.

"Kalau kesulitan atau tidak sebetulnya tidak. Karena kita melihat dari penetapan perubahan jenis kelamin yang diberikan oleh PN Jakarta Selatan," tegasnya.

Isa Zega akan berada di Lapas Perempuan Klas IIA Malang sambil menunggu perkara yang menjerat dirinya dibawa ke persidangan.

Menurut sumber detikJatim, Isa Zega akan menjalani sidang perdana di PN Kepanjen awal pekan depan.

Seperti diberitakan, penahanan Isa Zega merupakan tindak lanjut dari kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Shandy Purnamasari.

Isa dibawa jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang ke Lapas Perempuan Klas IIA Malang, setelah menerima pelimpahan dari penyidik Polda Jawa Timur, Selasa (11/2/2025) lalu

Isa Zega sebelumnya ditahan oleh Polda Jawa Timur pada 23 Januari 2025 sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang.

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Video: Heboh Isa Zega Umrah Pakai Hijab Berujung Dipolisikan

Gugatan praperadilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Setelah kandasnya gugatan praperadilan itu, Hasto ternyata secara diam-diam atau slintutan kembali menggugat status tersangkanya ke pengadilan.

Salah satu tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy membenarkan hal itu. Dia mengakui bahwa tim pengacara Hasto telah mengajukan kembali gugatan praperadilan itu pada Jumat (14/2).

"Pada hari Jumat kami telah mengajukan praperadilan kembali," kata tim pengacara Hasto, Ronny Talapessy dilansir dari detikNews, Minggu (16/2/2025).

KPK diketahui menjerat Hasto dengan 2 pasal sekaligus. Yakni pasal suap dan perintangan penyidikan kasus suap Harun Masiku. Status hukum itu lalu dilawan Hasto dengan mengajukan gugatan ke PN Jakarta Selatan.

Dalam sidang putusan Kamis (13/2), hakim memutuskan tidak menerima gugatan dari Hasto. Saat itu, hakim menilai gugatan Hasto harusnya diajukan dalam 2 permohonan praperadilan.

Dihubungi terpisah, tim pengacara Hasto lainnya, Maqdir Ismail mengatakan pertimbangan hakim itu kini dipenuhi tim hukum Hasto. Sekjen PDIP itu mengajukan 2 permohonan praperadilan atas 2 jeratan pasal yang disangkakan KPK.

"Ya, permohonan kami pisah perkara suap dan perkara obstruction of justice," ujar Maqdir.

KPK sedianya memeriksa Hasto sebagai tersangka pada Senin (17/2) besok. Kubu Hasto meminta penundaan pemeriksaan karena telah mengajukan gugatan praperadilan.

Artikel ini sudah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini.

Video: Hasto dan KPK Serahkan Kesimpulan Praperadilan, Besok Putusan

Video: Hasto dan KPK Serahkan Kesimpulan Praperadilan, Besok Putusan

JAKARTA, investor.id - Tim kuasa hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengeklaim penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah. Kesimpulan tersebut telah diserahkan dalam sidang lanjutan praperadilan di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025).

"Kita sudah menyampaikan kesimpulan 81 halaman yang pada pokoknya menyatakan penetapan tersangka Pak Hasto tidak sah, melanggar hukum, melanggar prosedur," kata kuasa hukum Hasto, Patra M Zen seusai sidang di PN Jaksel, Rabu (12/2/2025). 

Patra beralasan, penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan terlebih dahulu, baru dikumpulkan alat-alat buktinya. Menurutnya, hal itu tak semestinya dilakukan.

"Yang kedua, dalam pemeriksaan praperadilan kemarin, terbukti alat-alat bukti yang disampaikan oleh termohon in cassu KPK adalah bukti-bukti yang dipergunakan untuk orang lain. Bukti-bukti yang digunakan berdasarkan sprindik orang lain. Bukti-bukti yang bahkan sudah diuji dalam persidangan tahun 2020," ungkap Patra.

Patra optimistis permohonan praperadilan pihaknya akan dikabulkan. Dia menyebut KPK menggunakan alat bukti yang telah dipakai untuk pihak beperkara lainnya. 

"Ketiga, alasan dan dasar hukumnya mengapa permohonan praperadilan ini harus dikabulkan, karena penyidik tidak pernah melakukan sprindik dan proses penyelidikan penyidikan sebelum menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka," ujar Patra.

"Ini perjuangan bukan hanya untuk Pak Hasto. Ahli sampaikan bahwa KUHAP dan juga pasal 44 KPK harus dibaca bukan memberikan kewenangan kepada penyidik, bukan hanya itu. Tapi juga mengandung perlindungan terhadap hak asasi manusia. Maka tentu kalau ditanya apakah kami optimis, tentu saja kami berharap besok kita sama-sama dengarkan putusan," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terlibat debat panas dengan tim biro hukum KPK di sidang praperadilan. Hakim tunggal Djuyamto menganggap perdebatan itu wajar sebagai sesama sarjana hukum.

Sidang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (11/2/2025). Mulanya, kuasa hukum Hasto, Alvon Kurnia Palma, menanyakan soal penggeledahan ke ahli hukum pidana dari Universitas Riau, Erdianto Effendi, yang dihadirkan pihak KPK.

"(Penggeledahan) boleh dilakukan tapi dengan persyaratan-persyaratan begitu kan? Itu yang saya tanya. Apabila tidak ada surat, apakah itu diperbolehkan oleh undang-undang?" tanya Alvon.

"Ya kalau orang keberatan dia mengajukan keberatan, kalau dia sukarela, nggak masalah," jawab ahli.

"Dia kan tidak berkenan. Boleh, dong?" tanya Alvon.

"Ya kalau dia tidak berkenan, dia berhak mengajukan perlawanan," jawab ahli.

Alvon lalu menanyakan soal penyitaan yang sah. Dia menanyakan apakah diperbolehkan penyitaan terhadap barang yang tak berkaitan dengan perkara.

"Apakah penyitaan terhadap barang yang tidak berkaitan dengan atau tidak dicurigai itu juga boleh dilakukan?" tanya Alvon.

"Itu menjadi salah satu objek penyitaan, objek pembuktian terhadap sah atau tidak sahnya penyitaan," jawab ahli.

Alvon tidak puas dengan jawaban ahli. Dia kembali menanyakan apakah penyitaan terhadap barang yang tak berkaitan dengan perkara boleh dilakukan.

"Saya tanya itu boleh atau tidak?" tanya Alvon.

"Boleh," jawab ahli.

"Boleh. Itu sah dilakukan? Itu sah dilakukan atau tidak?" tanya Alvon.

Kemudian, perdebatan di antara keduanya terjadi. Tim hukum biro KPK menyela perdebatan tersebut.

"Kalimatnya nggak enak didengar," ujar salah satu anggota tim biro hukum KPK.

Hakim tunggal Djuyamto lalu mengambil alih persidangan. Hakim menganggap wajar perdebatan tersebut sebagai antarsarjana hukum.

"Kok yang nggak enak Saudara, ahlinya tenang aja," ujar hakim.

"Intinya begini, ini perdebatannya masih, yang penting tidak menjerumus ke arah apa, berbagai. Ini masih, namanya sarjana hukum ya harus begini. Yang kemarin lebih keras daripada ini nggak apa-apa, kok," imbuh hakim yang disambut tawa peserta sidang.

Sebagai informasi, praperadilan ini diajukan oleh Hasto setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama Harun Masiku dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto meminta agar status tersangkanya dinyatakan tidak sah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, investor.id - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak menerima gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI). Gugatan tersebut terkait pengusutan kasus dugaan pemerasan mantan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Subdit Bankum Bidkum Polda Metro Jaya Ipda Mansyur mengatakan, Polda Metro Jaya berjanji akan memberikan kepastian hukum terkait kasus tersebut. 

Mansyur menjelaskan, kepastian hukum yang dimaksud yakni segera menuntaskan kasus tersebut.

Kendati demikian, dia tak membeberkan kapan berkas kasus Firli bakal dinyatakan P21 atau lengkap. Mansyur mengaku bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta

"Kalo sampai kapan, nanti pengadilan yang jawab tergantung kendalanya seperti apa tapi mungkin karena sudah ada petunjuk dari jaksa tinggal memenuhi p19 aja," kata Mansyur kepada wartawan Rabu (18/12/2024).

Mansyur menambahkan, kendati praperadilan yang diajukan MAKI ditolak, pihaknya membuka diri bagi semua pihak yang hendak menggugat kasus tersebut. 

Alasannya, PN Jakarta Selatan memutuskan tidak menerima gugatan kasus tersebut, bukan menolaknya.

"Kami siap, kami tuh bukan masalah gugat menggugat. Yang perlu dicatat bahwa kasus ini belum dihentikan, masih berproses," ungkap dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sidang putusan praperadilan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong digelar siang nanti. Pengacara mengungkap harapan Tom Lembong agar gugatan diterima sehingga status tersangka gugur.

"Beliau (Tom Lembong, red) berharap hukum di Indonesia dapat ditegakkan, beliau yakin masih banyak penegak hukum yang baik," kata tim kuasa hukum Tol Lembong, Ari Yusuf Amir, kepada wartawan, Senin (25/11/2024).

Ari berharap hakim praperadilan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Dia kemudian mempertanyakan alat bukti yang dijadikan Kejagung untuk menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus impor gula.

"Harapan kami, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang sudah membuktikan bahwa sampai saat ini penyidik belum mendapatkan dua alat bukti untuk menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka. Selain itu banyak sekali kesalahan prosedur yang telah dilanggar oleh penyidik, yang harus dinyatakan tidak sah," jelansya.

"Jika hakim berani dan bijak dalam mengambil keputusan, hal ini akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum yang berkeadilan, tidak boleh lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Sebelumnya hakim mengatakan sidang putusan praperadilan digelar hari ini. Sidang bakal dimulai pukul 14.00 WIB.

"Putusannya besok ya, jam 2," ujar hakim di ruang sidang utama, PN Jakarta Selatan, Senin (25/11).

Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula yang merugikan negara Rp 400 miliar. Kejagung mengatakan penetapan tersangka sudah sesuai prosedur.