Jakarta -

MensesnegPrasetyo Hadi mengatakan retret kepala daerah merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk dilakukan. Fungsi retret itu adalah menyatukan visi dan misi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

"Kan begini, efisiensi (anggaran) bukan berarti juga kegiatan yang memang itu penting, memang itu diperlukan kemudian tidak dilaksanakan, nggak begitu juga," kata Prasetyo di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2025).

"Nah kita merasa bahwa retreat menjadi sangat penting, ini Pilkada serentak, kita berharap pelantikannya serentak meskipun masih ada kemungkinan dua tahap ya, dua gelombang karena masih ada yang belum selesai di MK. Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," sambungnya.

Meski begitu, Prasetyo mengatakan saat ini anggaran untuk retret kepala daerah belum ditentukan. Dia mengatakan terkait anggaran masih dalam pembahasan.

Namun, Prasetyo memastikan anggaran retret kepala daerah tidak berasal dari kantong pribadi Presiden Prabowo Subianto. Prasetyo mengatakan anggaran retreat akan berasal dari pemerintah.

"Nggak (pribadi dari Prabowo) dong, dari pemerintah," ujarnya.

"Karena itu kan di awal-awal ya (anggaran dari Prabowo saat retreat kabinet), di awal-awal masa pemerintahnya," imbuh dia.

(amw/dnu)

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Pilkada 2024 harus dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak. Sedianya, sidang perdana PHP Pilkada 2024, akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 8 Januari 2025.

Yusril menyampaikan, Pemerintah menghargai dan menghormati segala putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap semua perkara. Yusril menilai, MK memiliki peran penting pada 2025 lantaran menangani PHP Pilkada 2024.

"Berharap di tahun yang sekarang ini, tahun 2025 Mahkamah akan terus memiliki peran pentingnya sebagai penjaga pengawal konstitusi sesuai dengan amanat di tahun 1945 dan amanat dari undang-undang di Mahkamah Konstitusi sendiri," kata Yusril.

Yusril menegaskan, pemerintah bakal meningkatkan peran untuk hadir ke MK yang menangani perkara pengujian terhadap Undang-Undang (UU). "Sudah beberapa kali kami bicarakan internal pemerintah agar pemerintah juga lebih fokus, lebih mempunyai perhatian yang tinggi terhadap setiap pengujian undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi," tutur Yusril.

Yusril berharap, MK bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945. Menurut Yusril, Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR yang juga kerap dipanggil oleh MK dalam proses pengujian UU.

"Hal terhadap perkara-perkara lain seperti perkara sengketa hasil pilkada yang kita ikuti dengan bersama karena pemerintah tidak terlibat secara langsung dalam proses ini, dan sangat sedikit sekali perkara mengenai sengketa kewenangan," kata Yusril.

"Apa pun putusan Mahkamah harus dihormati, harus kita patuhi karena memang putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final and binding," tegas Yusril.

MUARA BUNGO - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menyebut bahwa dokumen absensi atau daftar hadir pemilih di TPS bukanlah dokumen yang mesti dirahasiakan.

?Harusnya bisa diperlihatkan. Kan prinsip penyelenggaraan pilkada adalah keterbukaan,? ujar Feri, Jumat (6/12/2024).

Mengenai prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termuat dalam Pasal 3 UU No 7 Tahun 2017 (UU Pemilu). Disebutkan bahwa ada 11 prinsip penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang harus dipenuhi yakni mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Diberitakan sebelumnya, saksi paslon 01 Dedy-Dayat menyayangkan sikap KPU dan Bawaslu Bungo yang tidak kooperatif selama tiga hari rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Bungo 2024.

?Lempar bola terjadi antara KPU dan Bawaslu Bungo untuk dokumen yang tidak dikecualikan. Seharusnya saksi bisa menerima atau melihat dokumen daftar hadir pemilih, ini sangat sulit sekali kita mendapatkannya,? ujar salah satu saksi paslon 01 Akhmad Ramadhan, Rabu (4/12/2024).

Dia melihat ada suatu ketakutan antara KPU dan Bawaslu Bungo sehingga selama 3 hari pleno ini ngotot tidak mau mengeluarkan data absensi pemilih.

?Kami menduga kuat kecurangan di Pilkada Bungo ini terjadi di ratusan TPS yang ada dalam Kabupaten Bungo dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),? katanya.

Apalagi adanya video viral yang tersebar di media sosial memperlihatkan seorang pria mencoblos paslon 02 pada tumpukan surat suara di salah satu TPS. Namun, hingga kini kasus tersebut belum ada tindaklanjutnya.

Jakarta -

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Perguruan Tinggi Agama Islam se-Indonesia (BEM PTAI) Yayan Efendi mengkritik usulan Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, usulan tersebut merupakan pemikiran yang mundur bagi demokrasi dan mencederai reformasi.

"Usulan Deddy Sitorus soal Polri dikembalikan di bawah komando TNI atau Kemendagri benar-benar bentuk kemunduran demokrasi atau mencederai semangat reformasi," kata Yayan kepada wartawan pada Senin (2/12/2024).

Yayan berpendapat Polri telah bekerja dengan baik. Dan dalam hal pesta demokrasi, lanjutnya, Pilpres, Pileg hingga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman.

"Pimpinan BEM PTAI tolak ide anggota DPR (dari) PDIP (untuk) tempatkan Polri di bawah Kemendagri. Kepercayaan publik terhadap Polri yang terus meningkat dan berada di level atas. Rakyat merasakan kehadiran dan kerja Polri dalam melakukan pengamanan dan ketertiban sudah maksimal, bahkan terbukti dalam pengamanan pemilu Pilpres Pileg dan Pilkada 2024," ungkap dia.

Yayan menekankan lagi, pihaknya menolak usul tersebut. "Dalam hal ini kami dari BEM PTAI tegas menolak usulan dari Deddy Sitorus, itu usulannya ngawur dan tidak mendidik," sambung dia.

Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus pada tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

(aud/fjp)

Jakarta -

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]

(aik/knv)

Jakarta -

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

"Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

"Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini," ujarnya.

"Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan" tambahnya.

Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

"Sangat komitmen dalam mengaktualisasikan presisi. Terbukti dari kinerja beliau yang luar biasa. Pemberantasan judi online, penangkapan bandar narkoba sekala besar. Yang paling luar biasa penyelesaian kasus-kasus internal yang cepat tanggap, sigap dan berani," ujarnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," ucap anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(azh/taa)

Jakarta -

Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai langkah mundur dari cita-cita reformasi. Polri di bawah presiden seperti saat ini dianggap sudah paling pas.

"Pandangan kami bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan arah reformasi. Berbicara mundur kembali karena basic yang dimintakan itu kelihatannya kasuistis. Kita tidak melihat suatu konsep besar dalam bernegara," ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

Hibnu memandang posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini sudah cukup pas. Apabila dirasa ada yang kurang pas, menurutnya wajar meski tetap harus dievaluasi.

"Saya kira Polri di bawah Presiden itu suatu yang sudah cukup bagus. Kalau memang ada kekurangan, dievaluasi. Bukan penempatannya tapi bagaimana tupoksinya, bagaimana kewenangannya, itu harus dievaluasi," jelasnya.

Usulan PDIP

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai sebaiknya kepolisian berfokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, sebaiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(taa/dhn)

Jakarta -

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus mengusulkan agar Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menganggap usulan ini bisa mencederai semangat reformasi.

"Pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI merupakan produk reformasi yang berorientasi pada perbaikan lembaga Polri agar lebih profesional, modern dan independen dalam penegakan hukum. Gagasan pemisahan lembaga kepolisian dari ABRI atau TNI disampaikan pertama kali oleh presiden BJ Habibi pada tahun 1998, kemudian ditindaklanjuti dengan surat instruksi presiden pada tahun 1999 dan berujung diterbitkannya undang-undang mengenai Polri pada tahun 2002 pada era presiden Megawati," ujar Sekretaris Bidang Jam'iyyah PP. Persis, Erdian dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024). Rilis keterangan Erdian berjudul 'PP. Persis Respon Usulan Kepolisian dibawah TNI dan Kemendagri: Cara Pandang Parsial dan Kasuistik, Cederai Semangat Reformasi'.

Menurut Erdian, tugas pokok yang diamanatkan dalam UU Nomor 2 tahun 2002 sudah sangat ideal untuk memberikan keleluasaan bagi institusi Polri dalam memberikan pelayanan kepada rakyat dan khidmat kepada bangsa dan negara.

"Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 kan, posisi Polri menjadi lembaga di bawah instruksi Presiden dan memiliki tiga tugas pokok. Yaitu menjaga keamanan dan ketertiban. Kedua, menegakkan Hukum. Dan ketiga, mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat," lanjutnya.

Erdian menegaskan usulan mengembalikan Polri di bawah kendali Panglima TNI serta Kemendagri dengan alasan karena ada oknum polisi yang melakukan hal-hal yang dianggap mencederai institusi Polri adalah cara pandang yang parsial dan kasuistik. Erdian menganggap pandangan tersebut setback ke paradigma orde baru dan menciderai semangat reformasi.

"Terkait beberapa kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum polisi yang terjadi akhir-akhir ini tentu harus ditindak tegas dan segara diproses sesuai hukum yang berlaku dan dilakukan secara transparan. Kasus-kasus tersebut pun harus menjadi momentum bagi institusi Polri terutama Kapolri untuk senantiasa melakukan perbaikan di tubuh Polri dan juga menjadi evaluasi terhadap sistem pendidikan di kepolisian agar ke depan lebih bagus lagi," lanjutnya.

Erdian berpendapat di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, kinerja Polri sangat baik. Secara kelembagaan, kepolisian, kata Erdian, sudah on the track semakin berprestasi dan juga semakin diterima baik oleh segenap lapisan masyarakat.

"Hari ini, kami melihat di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Sigit, polisi mendapat kepercayaan masyarakat yang positif. Bahwa ada masalah yang menghinggapi institusi polisi oleh oknum-nya, namun selama ini, di bawah komando beliau, Polisi sudah on the track melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan kamtibnas. Pilpres, pileg dan pilkada serentak tahun ini berjalan tertib, lancar, damai dan aman. Bila ada kekurangan, ya diperbaiki. Dan kami yakin, Kapolri sangat terbuka akan hal itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang Pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Deddy menilai baiknya kepolisian fokus terhadap tugas pengamanan terhadap masyarakat. Di luar kewenangan itu, baiknya bukan menjadi ranah kepolisian.

"Tugas polisi mungkin jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui. Menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang," tutur anggota DPR RI ini.

"Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini," tambahnya.

(isa/jbr)

Sukabumi -

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi menang telak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dalam data yang diterima detikJabar, Dedi Mulyadi-Erwan unggul dengan 668 suara, menyusul pasangan nomor urut 1, H Acep Adang Ruhiyat-Gita dengan perolehan suara 276, lalu nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 69 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 3, H Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 65 suara.

Dari DPT awal 1.233, total pemilih sebanyak 1.129 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 51. Sementara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, suara pasangan Iyos Somantri-Zainul unggul dengan perolehan 627 suara, kemudian pasangan Asep Japar-Andreas dengan sebanyak 117 suara. Jumlah tersebut dari total pemilih 772, dan suara tidak sah sebanyak 28.

Kepala Lapas Kelas IIB Warungkiara, Irfan mengatakan pelaksanaan Pilkada di Lapas Warungkiara berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 1.129 warga binaan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, tercatat 772 pemilih.

"Alhamdulillah, pemungutan suara di Lapas Warungkiara berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam Pilkada tahun ini, prosesnya dipantau langsung oleh Dirbinmas Polda Jabar, Wadirkrimsus, Wakapolres Sukabumi, anggota Panwas Jawa Barat, Panwas Kabupaten Sukabumi, serta Forkopimcam, termasuk Camat, Kapolsek, Danramil, dan lainnya," ujar Irfan, kepada detikJabar, Senin (27/11/2024).

Irfan mengungkapkan proses perhitungan suara sudah selesai sore ini tanpa kendala berarti. "Semua berjalan lancar, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri pelaksanaannya tadi," tambahnya.

Pantauan detikJabar di lapangan, suasana pemungutan suara di Lapas Warungkiara terlihat kondusif. Para petugas memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan dari berbagai pihak untuk menjamin proses demokrasi tetap transparan.

(sya/sud)

Jakarta: Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 27 November 2024.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara. Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

"Penggunaan pakaian adat itu merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali," Kristyo Nugroho.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat. AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

Malang -

Polres Malang menunjukkan komitmen nyata mendukung inklusivitas demokrasi dengan memfasilitasi hak pilih para tahanan melalui Tempat Pemungutan Suara (TPS) Keliling.

Sebanyak 57 tahanan Rumah Tahanan (Rutan) Polres Malang turut berpartisipasi di Pilkada Serentak 2024. Pelaksanaan ini bekerja sama dengan TPS Keliling yang berada di Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Langkah tersebut menjadi bukti bahwa meskipun di balik jeruji besi, hak konstitusional para tahanan tetap dijamin.

"Kami memfasilitasi para tahanan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak 2024 melalui TPS keliling di Rutan Polres Malang," ujar Kasi Humas Polres Malang AKP Ponsen Dadang Martianto, Rabu (27/11/2024).

Dari total 135 tahanan yang berada di Rutan Polres Malang, sebanyak 57 orang memenuhi syarat sebagai pemilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk memilih Gubernur Jawa Timur dan Bupati Malang. Proses pemilihan ini juga didukung penuh oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang.

Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mendatangi rutan dengan membawa logistik pemilihan, seperti surat suara dan kotak suara, yang dikawal ketat oleh aparat kepolisian.

Sebelum pencoblosan dimulai, para tahanan menerima sosialisasi terkait tata cara pemilihan suara. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang pentingnya partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

"Dari total tahanan, yang dapat menggunakan hak pilih adalah mereka yang memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan KPU. Kami memastikan semua berjalan sesuai aturan," tambah Dadang.

Proses pemungutan suara di rutan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Para tahanan menunjukkan antusiasme yang tinggi untuk berpartisipasi dalam Pilkada Serentak.

Di bawah pengawasan ketat, mereka mencoblos surat suara dengan tertib dan mematuhi aturan yang berlaku.

Salah satu tahanan, yang enggan disebutkan namanya, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan ini.

"Kami sangat senang bisa tetap memilih meskipun berada di sini. Rasanya seperti masih dihargai sebagai bagian dari masyarakat," ujarnya.

Dadang menekankan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ini tidak hanya memastikan hak konstitusional para tahanan terpenuhi, tetapi juga menjadi bentuk edukasi demokrasi kepada mereka.

Partisipasi aktif para tahanan dalam Pemilu 2024 ini menjadi salah satu bentuk upaya Polres Malang untuk mewujudkan hak demokrasi bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang tengah menjalani masa tahanan.

"Alhamdulillah, proses berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Kami harap langkah ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara, termasuk tahanan, tetap memiliki hak untuk terlibat dalam pembangunan bangsa," pungkasnya.

(mua/fat)

Bisnis.com, CIREBON - Sebanyak 651 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon memanfaatkan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 pada Rabu (27/11/2024). Pencoblosan dilakukan di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disediakan di area lapas, yaitu TPS 902 dan TPS 903.

Pantauan di lokasi menunjukkan suasana antusias para narapidana. Mereka tampak tertib berbaris untuk memastikan nama mereka terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Setelah nama dikonfirmasi, mereka duduk menunggu giliran untuk menerima surat suara.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon, Yan Rusmanto, mengatakan pihaknya menargetkan partisipasi penuh dari warga binaan yang terdaftar dalam DPT.

"Kami menargetkan 100 persen hak suara tersalurkan. Kami berharap tidak ada yang golput, karena setiap suara sangat berarti dalam pesta demokrasi ini," ujar Yan.

Dari total 651 napi yang memiliki hak pilih, sebanyak 601 orang berhak memberikan suara dalam pemilihan gubernur Jawa Barat, sementara 50 lainnya memiliki hak suara ganda untuk memilih gubernur dan wali kota Cirebon.

Setiap TPS dilengkapi dengan empat bilik suara untuk mempercepat proses antrean. Setelah mencoblos, napi memasukkan surat suara ke kotak suara dan mencelupkan jari ke tinta biru sebagai tanda telah menggunakan hak pilih mereka.

"Kami telah memastikan semua logistik, mulai dari surat suara hingga kotak suara, tersedia sesuai kebutuhan," tambah Yan.

Proses pencoblosan berjalan lancar dengan waktu kurang dari lima menit untuk setiap napi. Pihak lapas bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan sosialisasi sebelumnya, memastikan para napi memahami proses pemilu.

Sebelumnya, pihak KPU memberikan sosialisasi terkait tahapan Pilkada dan visi-misi para calon. Langkah ini dinilai efektif meningkatkan kesadaran politik napi, meski mereka tidak mengenal kandidat secara langsung.

"Memang mereka tidak mengenal secara fisik para calon, tetapi melalui gambar dan informasi yang disampaikan saat sosialisasi, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik untuk menentukan pilihan," jelas Yan.

Hadi berharap, siapa pun yang terpilih dapat membawa perubahan positif, terutama dalam memperjuangkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat kecil.

Yan Rusmanto menegaskan, partisipasi warga binaan dalam Pilkada merupakan wujud nyata inklusivitas demokrasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan para warga binaan dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Ini adalah wujud nyata dari partisipasi mereka dalam demokrasi, meskipun sedang berada di dalam lapas," tuturnya.

Pihak lapas memastikan bahwa pemungutan suara berjalan transparan, tertib, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini menjadi bukti bahwa setiap warga negara memiliki hak politik, terlepas dari status hukum mereka.

Dengan antusiasme para narapidana, diharapkan partisipasi dalam Pilkada 2024 dapat memberikan dampak positif bagi masa depan kepemimpinan di Jawa Barat dan Kota Cirebon.