Musi Rawas -

Kerusuhan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, sudah kondusif. Diduga, kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini situasi di lapas tersebut sudah aman dan terkendali.

"Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Agung menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

Kronologi Kejadian

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan bermula saat pihaknya melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis.

Kemudian, sambungnya, setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas. Kerusuhan tersebut diduga akibat para tahanan tidak terima handphonenya dirazia.

Dilansir detikSumbagsel, Kamis (8/5/20250), kerusuhan itu terjadi pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB. Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," ujar Ronald.

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa. Selanjutnya di blok bangau terjadi kericuhan sehingga petugas menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak Polres, Kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut. Saat ini kericuhan telah selesai ditangani.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di Lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Simak selengkapnya di sini.

(yld/idh)

Musi Rawas -

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Diduga kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihaknya melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Kemudian, sambungnya, setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan saat ini situasi di lapas tersebut sudah aman dan terkendali. Pihaknya masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan itu.

"Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Agung menegaskan tidak ada petugas ataupun warga disandera akibat kerusuhan tersebut.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

(csb/csb)

Musi Rawas -

Kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti di Musi Rawas, Sumatera Selatan, diduga akibat para tahanan tidak terima HP mereka dirazia.

Kerusuhan di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengatakan kericuhan tersebut bermula saat pihak lapas melakukan razia HP pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal dari malam tadi sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau, kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Kemudian setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas merazia kembali di Blok Bangau di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

"Kemudian di blok sebelah (bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek blok bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak Polres, Kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil di selesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di Lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

(csb/csb)

Jakarta -

Jaksa menghadirkan ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, untuk menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur terkait kematian Dini Sera. Hibnu mengatakan pembuktian kasus gratifikasi di atas Rp 10 juta harus dibuktikan oleh penerimanya.

Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Raya, Jakpus, Senin (5/5/2025). Duduk sebagai terdakwa mantan Pejabat Mahkamah Agung atau yang dikenal makelar kasus Zarof Ricar, Ibu Ronald Tannur Meirizka Widjaja, dan pengacara Ronald Tannur Lisa Rachmat.

Mulanya, jaksa meminta Hibnu menjelaskan terkait pengertian gratifikasi. Hibnu pun lalu menguraikan pengertian gratifikasi di hadapan majelis hakim.

"Gratifikasi adalah setiap gratifikasi yang diberikan pada kepegawai negeri, penyelenggara negara, untuk bertindak, bertentangan hukum, atau bertindak tidak sesuai dengan kewajiban yang dilakukan pada si penerima gratifikasi," kata Hibnu.

Kemudian jaksa kembali menanyakan kepada Hibnu soal pembuktian yang ada dalam Pasal 12B UU Tipikor terkait gratifikasi. Hibnu menjelaskan bahwa untuk kasus gratifikasi, berlaku pembuktian terbalik artinya si penerima yang harus membuktikan gratifikasi.

"Bahwa kalau kita lihat (pasal) 12 B itu beban pembuktian kalau di atas Rp 10 juta itu adalah si penerima gratifikasi. jadi si penerima gratifikasi harus bisa menjelaskan apa dan di mana untuk apa," ucapnya.

Kemudian Hibnu menjelaskan bila gratifikasi yang diterima kurang dari Rp 10 juta, maka jaksa penuntut umum yang harus membuktikan. Hibnu juga menjelaskan ada aturan dalam jangka waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi harus dilaporkan.

"Tapi kalau kurang dari 10 juta, pembuktian ada pada penuntut umum. ini yang saya pahami dalam konteks gratifikasi pasal 12 B," ucapnya.

Dalam kasus ini, Zarof Ricar didakwa menerima gratifikasi Rp 915 miliar dan 51 kg emas selama 10 tahun menjadi pejabat MA. Selain itu, Zarof didakwa terlibat menjadi makelar perkara dalam vonis bebas Ronald Tannur.

Ronald telah dihukum 5 tahun penjara dalam tingkat kasasi. Dia sedang menjalani hukuman penjara.

(ial/whn)

JAKARTA - Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Kejaksaan Agung ( Kejagung ) perlu mengejar kasus-kasus yang perkaranya diatur oleh terdakwa kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Zarof Ricar . Zarof bisa dijerat dengan dengan tindak pidana korupsi (tipikor) jika ada alat bukti lain.

?Saya kira perlu. Karena selain TPPU, jika ada didapatkan alat bukti lain, baik saksi, surat atau petunjuk, Zarof aktif ketika masih aktif sebagai pegawai MA juga bisa dijerat dengan Tipikor,? kata Abdul Fickar, Selasa (29/4/2025).

Hal ini dikatakan Fickar menanggapi desakan publik agar Kejagung membongkar mafia peradilan, atas kelanjutan pengusutan temuan uang suap dan 51 kg emas saat penggeledahan di rumah Zarof Ricar.



Dari temuan ini, Kejagung telah menemukan dugaan suap Rp.60 miliar kepada hakim tipikor PN Jakarta Pusat, yang memberi vonis lepas korporasi yang menjadi terdakwa di kasus impor CPO.

Dari besarnya uang yang dan emas yang hampir mencapai Rp1 triliun, publik menduga Zarof mengatur banyak perkara hukum. Abdul Fickar mengatakan penting untuk terus mengejar kasus-kasus yang terkena suap Zarof ini.

?Penting untuk memberi alasan (rasionalisasi) dari jumlah barang bukti uang yang begitu banyak, yang tidak mungkin hanya diberikan oleh seorang saja,? ungkapnya.

Untuk mengejar pengungkapan secara tuntas kasus-kasus yang terkait Zarof, menurut Abdul Fickar, Kejagung harus memanggil dan memeriksa semua pihak yang berhubungan dengan Zarof untuk urusan perkara, termasuk jika memang ada diinternal kejaksaan yang berhubungan dengan Zarof.

Selain itu, kata Fickar, mengingat diduga banyak kasus yang diatur dan melibatkan Zarof, Kejagung disarankan bekerja sama dengan penegak hukum lain, di antaranya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diketahui sebelumnya, Kejagung menetapkan Zarof Ricar sebagai tersangka kasus TPPU yang terkait dengan penemuan uang Rp.951 miliar dan 50 kg emas saat penggeledahan di rumahnya. Awalnya, pengeledahan ini terkait dengan suap hakim PN Surabaya yang memvonis bebas kasus pembunuhan, dengan terdakwa Ronald Tannur.

Saat penggeledahan penyidik Kejagung menemukan uang dalam berbagai jenis mata uang, yang diperkirakan senilai Rp951 miliar. Penyidik juga menemukan emas 51 kg, serta sejumlah dokumen, yang diduga merupakan dokumen kasus yang akan diatur putusannya.

Salah satunya adalah dokumen perkara impor CPO dengan terdakwa tiga korporasi. Dari temuan dokumen ini, penyelidik Kejagung menemukan dugaan suap senilai Rp60 miliar, yang melibatkan hakim tipikor, pengacara, dan panitera pengadilan.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk menemani pagi Anda.

1. KPK geledah rumah senator DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Penyidik sedang melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada jurnalis di Jakarta, Senin.

Tessa menjelaskan bahwa penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022.

Selengkapnya klik di sini.

2. Ketua KPK tegaskan takkan ambil honor usai jadi pengurus BPI Danantara

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan tidak akan mengambil honor atau gaji usai menjadi pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kami juga tidak akan menerima honor, pembayaran, dalam bentuk apa pun," kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sesuai dengan aturan yang berlaku di internal KPK.

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPK akan bersifat profesional usai bergabung dalam kepengurusan Danantara.

Selengkapnya klik di sini.

3. Pengacara Ronald Tannur disebut kirim uang Rp2 miliar ke adiknya

Adik kandung penasihat hukum Lisa Rachmat, David Rachmat, mengungkapkan bahwa kakaknya pernah mengirimkan uang kepada dirinya sebanyak Rp2 miliar melalui transfer rekening pada rentang waktu bulan Mei 2024.

David mengungkapkan uang tersebut dikirimkan oleh sang kakak, yang merupakan pengacara terpidana pembunuhan, Ronald Tannur itu, untuk berinvestasi.

"Bu Lisa tertarik untuk melakukan investasi saham melalui saya agar mendapatkan dividen. Setelah dapat, dividennya saya kembalikan," ujar David saat menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

4. Febri Diansyah sebut ditanya penyidik soal menjadi kuasa hukum Hasto

Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengemukakan bahwa dirinya ditanya penyidik KPK mengenai proses menjadi kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hasto merupakan tersangka dalam kasus dugaan pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024, dan perintangan penyidikan.

“Tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum, dan bagaimana prosesnya,” ujar Febri usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

5. KY telusuri pelanggaran kode etik hakim soal putusan lepas kasus CPO

Komisi Yudisial berinisiatif menerjunkan tim untuk menelusuri dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap hakim yang menjatuhkan putusan lepas pada kasus korupsi ekspor minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan hal itu merespons penetapan tersangka terhadap Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta dan tiga orang hakim lainnya karena diduga menerima suap dan/atau gratifikasi atas putusan lepas dimaksud.

"KY sangat menyayangkan dan prihatin sekali terhadap peristiwa itu. Oleh karena itu, KY menggunakan hak inisiatifnya untuk menerjunkan tim dalam menelusuri dugaan pelanggaran KEPPH," ucap Mukti dalam keterangan video yang diterima di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono sebagai tersangka kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi ditahan di Rutan Salemba.

"Terhadap tersangka RS dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Abdul Qohar kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Rudi Suparmono ditangkap di Palembang. Selanjutnya, penyidik Kejagung menggiringnya ke Jakarta.

"Setelah melakukan penangkapan tadi pagi dibawa ke Jakarta dari Palembang dan mendarat di Halim selanjutnya RS karena ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, maka RS ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Tersangka RS diduga melanggar ketentuan pasal 12 huruf c juncto Pasal 12B juncto pasal 6 ayat 2 juncto pasal 12 huruf a juncto pasal 12 huruf b juncto pasal 5 ayat 2 juncto pasal 11 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebelumnya, Kejagung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono terkait kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur. Rudi telah tiba di Jakarta untuk diperiksa.

Pantauan detikcom di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/1), pukul 16.46 WIB, dia mengenakan polo berwarna navy dan membawa ransel.

Dia berjalan keluar dari bandara bersama sejumlah jaksa pada Jampidsus Kejagung. Rudi mengenakan masker putih.

Dia tak menjawab pertanyaan wartawan. Rudi bergegas masuk ke Hiace untuk menghindari sorotan awak media.

Selanjutnya Rudi dibawa ke Kejaksaan Agung untuk diperiksa. Adapun saat ini dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara itu.

Diberitakan sebelumnya, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat, yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus itu, sempat bertemu dengan Ketua PN Surabaya sebelum menyuap tiga hakim. Lisa Rahmat menanyakan kepada Ketua PN Surabaya soal nama hakim yang akan menyidangkan kasus pembunuhan yang menjerat Ronald Tannur.

Lihat Video: Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

(taa/idn)

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa hukum kemarin (7/1) menjadi sorotan, mulai dari penggeledahan rumah tersangka kasus korupsi Hasto Kristiyanto oleh KPK sampai dengan mutasi Kapolsek Cinangka setelah adanya kasus polisi tolak laporan warga yang kemudian berujung pada kasus penembakan bos rental mobil oleh anggota TNI.

Berikut lima berita pilihan ANTARA yang dapat kembali dibaca:

KPK geledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menggeledah rumah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK).

Informasi soal penggeledahan tersebut dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Selengkapnya baca di sini.

Kapolsek Cinangka dimutasi buntut tolak laporan korban penembakan tol

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Didik Hariyanto membenarkan bahwa Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memutasi Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan, buntut menolak laporan dari korban penembakan yang akan menarik mobilnya di rest area KM 45, Tol Tangerang-Merak.

Asep bersama dua anggotanya Brigadir DA dan Bripka DI, dimutasi dalam rangka Pemeriksaan Bidpropam Polda Banten terkait dugaan ketidakprofesionalan dalam melaksanakan tugas, ke bagian Pelayanan Markas (Yanma) Polda Banten.

Selengkapnya baca di sini.

Istri hakim "vonis bebas" Ronald Tannur sedih lihat saldo ATM Rp0

Istri hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Erintuah Damanik, Rita Sidauruk, mengaku sedih saat melihat saldo ATM yang menunjukkan nol rupiah (Rp0) karena seluruh uangnya disita terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi atas pemberian vonis bebas kepada terpidana pembunuhan Ronald Tannur pada 2024.

Rita, saat menjadi saksi dalam persidangan perkara tersebut, mengaku sampai memarahi sang suami karena telah terjerat dalam kasus itu sehingga menyebabkan seluruh uangnya disita.

Selengkapnya baca di sini.

Kejagung periksa eks Kasubdit Kemendag terkait kasus impor gula

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa mantan Kasubdit di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada tahun 2015–2016.

“Tim jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa MY selaku Kasubdit 2 Importasi Produk Pertanian Kehutanan dan Perikanan pada Kementerian Perdagangan tahun 2014–2016,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Dua WN Ukraina dituntut penjara seumur hidup atas kasus lab narkoba

Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Badung, Bali menuntut dua warga negara Ukraina Ivan Volovod dan Mykyta Volovod dipenjara seumur hidup terkait kasus laboratorium dan pabrik narkoba di Tibubeneng, Kuta Utara, Badung.

"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primer," kata Ramdhoni pada persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Mahkamah Agung (MA) menerima kasasi yang diajukan jaksa terhadap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Ronald dihukum 5 tahun penjara meski ketua majelis kasasi, Soesilo, sepakat Ronald divonis bebas.

Putusan lengkap, termasuk perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari Soesilo, terdapat dalam dokumen putusan kasasi Ronald Tannur nomor 1466 K/Pid/2024 yang diunggah oleh MA ke situsnya pada Senin (9/12/2024).

"Menyatakan bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak Edward Tannur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan mengakibatkan mati'. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun," demikian amar putusan tersebut sebagaimana dilihat detikcom, Kamis (12/12/2024).

Hal yang memberatkan ialah Ronald Tannur berusaha menghindari tanggung jawab, padahal korban adalah
pacar terdakwa yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa. Berikutnya, majelis hakim kasasi menganggap Ronald tidak mengakui perbuatannya dan mempersulit persidangan.

"Keadaan yang meringankan, Terdakwa belum pernah dipidana," demikian tertulis dalam putusan itu.

Dalam pertimbangannya, hakim mengatakan Ronald telah mengakui melakukan pemukulan dan penendangan terhadap Dini di dalam lift Lenmarc Surabaya. Selain itu, hakim juga menyatakan Ronald dengan sengaja atau sadar menyeret tubuh Dini Sera yang bersandar di samping kiri depan mobilnya dan selanjutnya melindas tubuh korban.

"Menyeret tubuh korban yang bersandar di samping kiri depan mobil Terdakwa dan selanjutnya dengan melindas tubuh korban dengan roda belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa di TKP serta membiarkan korban yang sedang terkapar merintih kesakitan sekitar 30 menit antara pukul 00.25 WIB sampai dengan pukul 01.05 WIB di basement akibat terseret dan terlindas roda mobil Terdakwa, dan selanjutnya menaikkan korban yang masih terkapar ke dalam bagasi barang di belakang mobil Terdakwa dan Terdakwa ternyata tidak langsung menolongnya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari tempat kejadian perkara," ujar hakim.

Hakim menyatakan perbuatan Ronald Tannur itulah yang membuat Dini Sera tewas. Hakim juga mengatakan hasil visum telah menunjukkan luka majemuk yang menyebabkan Dini Sera tewas.

"Perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diperoleh hasil visum et repertum Nomor KF 23.0465 dari RSUD Dr Soetomo atas hasil autopsi terhadap korban Dini Sera Afrianti oleh dr Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. bahwa kematian korban adalah akibat luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, yang berhubungan dengan terlindasnya dan terseretnya bagian tubuh korban oleh roda mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, apalagi dengan diketemukannya jejak ban mobil di lengan atas korban polanya sama dengan pola ban mobil yang dikemudikan Terdakwa," demikian pertimbangan hakim.

Meski demikian, hukuman 5 tahun penjara itu tak dibuat dengan suara bulat oleh tiga hakim yang tergabung dalam majelis kasasi pengadil Ronald Tannur. Ketua majelis hakim, Soesilo, menyampaikan dissenting opinion.

Soesilo mengatakan alasan kasasi dari jaksa pada pokoknya menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Soesilo menganggap alasan itu tidak dapat dibenarkan karena majelis hakim PN Surabaya yang mengadili Ronald Tannur, yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, tidak salah dalam menerapkan hukum dan mengadili Ronald Tannur sebagaimana hukum acara pidana.

"Bahwa putusan judex facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang," ujar Soesilo.

Soesilo mengatakan rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil bergerak ke kanan sementara tubuh Dini Sera ada di sisi kiri mobil. Dia menyebut Dini Sera masih bernyawa saat tiba di apartemen, lalu dibawa ke rumah sakit. Dini Sera kemudian dinyatakan meninggal di rumah sakit.

Dia juga menyebut ada hasil visum yang menunjukkan Dini Sera meninggal dunia dengan sebab kematian, yaitu luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan serta pemeriksaan tambahan yang menemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas. Soesilo mengatakan hasil visum tak dengan jelas menunjukkan Ronald Tannur sebagai pelaku yang menyebabkan tewasnya Dini Sera.

"Meskipun terdapat visum et repertum yang menjelaskan kematian Dini Sera Afrianti, namun hasil visum et repertum tersebut tidak serta-merta menyatakan Terdakwa-lah sebagai pelaku perbuatan terhadap Dini Sera Afrianti, apalagi sampai adanya dugaan Terdakwa melindas tubuh Dini Sera Afrianti sebagai penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti karena tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan dugaan tersebut," ujarnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

Dia mempertimbangkan keterangan saksi-saksi. Atas dasar itu, Soesilo menyatakan putusan bebas dari hakim PN Surabaya terhadap Ronald Tannur sudah tepat.

"Selain itu pula, konstruksi fakta yang dibangun dalam surat dakwaan penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti dan maka muncul konklusi ataupun kesimpulan bahwa Terdakwa tidak mempunyai mens rea untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum sehingga Putusan judex facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan penuntut umum sudah tepat," ujarnya.

Dissenting opinion itu tidak memengaruhi putusan 5 tahun penjara terhadap Ronald Tannur. Sebab, dua hakim lainnya, yakni Ainal Mardiah dan Sutarjo, menyatakan Ronald Tannur bersalah melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas.

Kasus Suap Vonis Bebas Ronald Tannur

Sebagai informasi, vonis bebas dari hakim PN Surabaya ke Ronald Tannur itu diduga diberikan karena ada suap dari ibu Ronald Tannur. Kini, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tannur, yakni:

1. Erintuah Damanik (hakim PN Surabaya)
2. Mangapul (hakim PN Surabaya)
3. Heru Hanindyo (hakim PN Surabaya)
4. Lisa Rahmat (pengacara)
5. Zarof Ricar (eks Pejabat MA)
6. Meirizka Widjaja (Ibu Ronald Tannur)

Meirizka diduga meminta bantuan Lisa agar anaknya, Ronald Tannur, divonis bebas. Lisa lantas berkomunikasi dengan Zarof, yang kemudian dihubungkan ke tiga hakim yang mengadili Ronald Tannur di PN Surabaya hingga terjadilah dugaan suap-menyuap tersebut.

Selain itu, Kejagung menyebutkan ada uang Rp 5 miliar yang disiapkan untuk Hakim Agung. Namun Kejagung belum menjelaskan apakah uang itu sudah diberikan oleh Zarof selaku makelar kasus atau belum.

Dalam perkembangannya, MA juga melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang menangani kasasi Gregorius Ronald Tannur. MA menyatakan ketiga Hakim Agung yang menjadi majelis kasasi tidak melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Meski demikian, MA mengatakan Zarof Ricar pernah bertemu dengan Hakim Agung Soesilo, yang memberikan pendapat berbeda dalam vonis ini. Jubir MA Yanto menyatakan keduanya bertemu dalam acara pengukuhan guru besar di Universitas Negeri UNM, Makassar, pada 27 September 2024, atau sebelum vonis kasasi diketok pada 22 Oktober 2024. Dia juga menyatakan Zarof pernah menyinggung kasus Ronald Tannur ke Soesilo, namun tak ditanggapi.

"Yang mana keduanya merupakan tamu undangan dalam acara tersebut. Pada pertemuan esidentil dan berlangsung singkat tersebut, ZR sempat menyinggung masalah kasus Ronald Tannur, tetapi tidak ditanggapi oleh Hakim Agung S," jelas dia.

Dia mengatakan keduanya tidak pernah bertemu kembali tempat lain. Yanto mengatakan Zarof, yang juga telah diperiksa, tidak mengenal kedua hakim lainnya.

Simak Video MA Bentuk Tim Pemeriksa Kasus Suap Kasasi Vonis Bebas Ronald Tannur

[Gambas:Video 20detik]

(haf/imk)

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita ANTARA, berikut kami rangkum berita terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

Korlantas siapkan strategi hadapi Natal-Tahun Baru di kawasan wisata

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Aan Suhanan memaparkan pihaknya menyiapkan sejumlah strategi menghadapi tingginya gelombang masyarakat yang akan melakukan perjalanan liburan selama momen Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, terutama di kawasan wisata.

Hal itu disampaikannya menanggapi prediksi tingginya pergerakan masyarakat selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 untuk melaksanakan liburan, sebagaimana hasil survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Ini saya sudah meng-inventarisasi tempat-tempat wisata yang menjadi favorit, baik itu di Jawa maupun di Sumatera, di tempat lain," kata Aan setelah rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

LPSK telusuri kasus pengeroyokan oleh oknum TNI di Deli Serdang

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ikut menelusuri kasus penganiayaan yang dilakukan oknum prajurit TNI Yonarmed 2/KS di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (3/12).

Dalam siaran pers resmi LPSK yang diterima ANTARA, Rabu, dijelaskan penelusuran tersebut merupakan upaya LPSK dalam mendorong terungkapnya kasus pengeroyokan yang menyebabkan satu orang meninggal itu.

"Kami menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, terutama karena dampaknya yang luas dan melibatkan aparat negara," ujar Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati dalam siaran persnya, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung periksa saudara kandung Ronald Tannur

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa saudara kandung terpidana Ronald Tannur sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan korupsi berupa suap dalam putusan bebas Ronald atas kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar di Jakarta, Rabu, mengonfirmasi bahwa tim jaksa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Fabrizio Revand Tannur (FRT) selaku anak dari tersangka Meirizka Widjaja (MW) yang merupakan ibu kandung dari Ronald Tannur.

Selengkapnya klik di sini.

KPK dalami legalitas pembelian LNG Pertamina

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Chief Legal Counsel di PT Pertamina Persero periode 2011–2015 Alan Frederick sebagai saksi perkara dugaan korupsi dalam pengadaan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di PT Pertamina.

"Saksi hadir didalami terkait proses legalitas keputusan direksi dalam pembelian LNG," kata kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Wamen: RUU Narkotika utamakan rehabilitasi, namun tak tinggalkan hukum

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 mengutamakan aspek rehabilitasi, namun tidak meninggalkan aspek penegakan hukum.

Menurut ia, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika akan tetap diberikan untuk memberi efek jera.

"Bahwa apakah dua-duanya akan diterapkan, yakni penegakan hukum dan rehabilitasi dalam RUU Narkotika, ini tergantung dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) Narkotika dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai focal point-nya," kata Eddy, sapaan akrab Wamenkum, saat media gathering di Jakarta, Rabu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sukabumi -

Calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Dedi Mulyadi menang telak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Warungkiara, Kabupaten Sukabumi.

Dalam data yang diterima detikJabar, Dedi Mulyadi-Erwan unggul dengan 668 suara, menyusul pasangan nomor urut 1, H Acep Adang Ruhiyat-Gita dengan perolehan suara 276, lalu nomor urut 2 Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja dengan perolehan 69 suara, dan terakhir pasangan nomor urut 3, H Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie dengan 65 suara.

Dari DPT awal 1.233, total pemilih sebanyak 1.129 dan jumlah suara tidak sah sebanyak 51. Sementara untuk pemilihan Bupati-Wakil Bupati Sukabumi, suara pasangan Iyos Somantri-Zainul unggul dengan perolehan 627 suara, kemudian pasangan Asep Japar-Andreas dengan sebanyak 117 suara. Jumlah tersebut dari total pemilih 772, dan suara tidak sah sebanyak 28.

Kepala Lapas Kelas IIB Warungkiara, Irfan mengatakan pelaksanaan Pilkada di Lapas Warungkiara berjalan dengan aman dan lancar. Sebanyak 1.129 warga binaan berpartisipasi dalam pemilihan gubernur, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, tercatat 772 pemilih.

"Alhamdulillah, pemungutan suara di Lapas Warungkiara berjalan aman, tertib, dan lancar. Dalam Pilkada tahun ini, prosesnya dipantau langsung oleh Dirbinmas Polda Jabar, Wadirkrimsus, Wakapolres Sukabumi, anggota Panwas Jawa Barat, Panwas Kabupaten Sukabumi, serta Forkopimcam, termasuk Camat, Kapolsek, Danramil, dan lainnya," ujar Irfan, kepada detikJabar, Senin (27/11/2024).

Irfan mengungkapkan proses perhitungan suara sudah selesai sore ini tanpa kendala berarti. "Semua berjalan lancar, dan teman-teman juga bisa melihat sendiri pelaksanaannya tadi," tambahnya.

Pantauan detikJabar di lapangan, suasana pemungutan suara di Lapas Warungkiara terlihat kondusif. Para petugas memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan, termasuk pengawasan dari berbagai pihak untuk menjamin proses demokrasi tetap transparan.

(sya/sud)