Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan pengamalan nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Menurutnya, hal itu harus didukung dengan penguatan sikap kreatif dan nalar yang kritis dari generasi penerus bangsa.

Hal tersebut diungkapkan Lestari saat acara umat Motivasi bertema Profil Pelajar Pancasila Wujudkan Generasi Indonesia Emas, di SMA Negeri 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, hari ini.

"Para pelajar harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar hafal. Hal itu harus diimbangi dengan nalar yang kritis, kreatif, dan gotong-royong harus dipupuk sejak dini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan, Jumat (16/5/2025).

Menurutnya, nilai-nilai Pancasila seperti nilai ketuhanan, kebinekaan, dan gotong-royong merupakan landasan bersikap yang harus dimiliki para pemuda dan pelajar. Untuk itu, dia mendorong agar nilai-nilai Pancasila tersebut harus mampu dihidupkan dalam keseharian.

Dia pun mengajak para pelajar meniru semangat Cablaka yang dalam bahasa ngapak Banyumas bermakna jujur, terus terang, tegas, dan egaliter.

"Nilai-nilai tersebut sangat berguna bagi generasi penerus bangsa dalam upaya menjawab berbagai tantangan kehidupan berbangsa yang kita hadapi," ujarnya.

Menurut Rerie, cara menjawab tantangan yang dihadapi saat ini bukan dengan menolak modernitas yang hadir, tetapi dengan menyaringnya dengan kearifan lokal.

"Para pelajar bisa meniru sikap air yang mengalir membawa perubahan, dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki," tutupnya.

Tonton juga "Waka MPR-Hashim Djojohadikusumo Ketemu Tony Blair, Bahas Nuklir" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Untuk membuat paspor, pemohon harus mendaftar secara online lewat aplikasi M-Paspor. Setelah itu, baru mendatangi kantor Imigrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya sambil membawa dokumen yang dibutuhkan.

Lantas, perlukah membawa dokumen asli saat membuat paspor? Berikut informasinya.

Buat Paspor, Wajib Bawa Dokumen Asli

Pihak Imigrasi menyebutkan beberapa alasan penting mengapa harus membawa dokumen asli saat membuat paspor, yakni:

1. Verifikasi Keabsahan Dokumen
   Berkas asli digunakan untuk memastikan bahwa dokumen yang dilampirkan (misalnya KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran) benar-benar valid dan bukan palsu.
2. Konfirmasi Status Kewarganegaraan
   Berkas asli membantu petugas Imigrasi untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar berhak atas paspor dengan status kewarganegaraan yang sesuai.
3. Pencegahan Pemalsuan
   Dengan membawa berkas asli, pemohon dapat mencegah potensi pemalsuan dokumen yang dapat menyebabkan masalah di kemudian hari.
4. Validasi Data yang Akurat
   Berkas asli digunakan untuk memvalidasi data yang tertera di formulir permohonan paspor, sehingga data yang tercantum di paspor nanti benar-benar sesuai dengan data yang sah.
5. Kepatuhan Terhadap Standar Internasional
   Penerbitan paspor yang didukung oleh berkas asli merupakan bentuk kepatuhan terhadap standar internasional yang ditetapkan oleh negara lain.

3 Cara Buat Paspor Tanpa Daftar di M-Paspor

Mengutip dari Ditjen Imigrasi, pembuatan paspor bisa dilakukan tanpa perlu mendaftar di aplikasi M-Paspor. Ini ketentuannya.

1. Layanan Ramah HAM

Layanan prioritas menyediakan layanan keimigrasian di mana pemohon paspor tidak perlu mendaftar melalui aplikasi M-Paspor. Pemohon paspor layanan prioritas dapat secara langsung datang ke kantor imigrasi.

Kuota layanan prioritas menyesuaikan dengan kantor imigrasi masing-masing. Berikut ini yang termasuk layanan prioritas.

• Balita (lima tahun ke bawah)
• Lansia (60 tahun ke atas)
• Penyandang disabilitas
• Ibu hamil

2. Layanan BAP

Pengurusan paspor hilang atau rusak hingga perubahan data pada paspor (nama dan tempat tanggal lahir) dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor imigrasi dan tidak perlu menggunakan aplikasi M-Paspor. Dokumen yang harus disiapkan untuk pengurusan paspor hilang/rusak:

• Surat keterangan hilang dari kepolisian (untuk paspor hilang)
• Kartu tanda penduduk (KTP)
• Kartu keluarga (KK)
• Akta kelahiran/ijazah
• Paspor lama (untuk paspor yang rusak dan perubahan data)

3. Layanan Eazy Passport

Layanan Eazy Passport adalah layanan jemput bola dari Ditjen Imigrasi untuk pengurusan paspor secara kolektif. Cukup mengumpulkan 30-50 orang yang ingin membuat paspor.

Setelah terkumpul, silakan menghubungi kantor imigrasi terdekat untuk melalukan pengaturan jadwal pelayanan Eazy Paspport.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Perubahan zaman menuntut inovasi dalam setiap lini, termasuk di dunia penegakan hukum. Tak hanya mengandalkan ketegasan dan presisi, kini jaksa juga dituntut untuk mampu berinovasi demi sistem hukum yang lebih efektif dan efisien.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap terobosan tersebut, Adhyaksa Awards kembali menghadirkan nominasi Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum. Penghargaan ini diberikan kepada jaksa-jaksa yang mampu menciptakan inovasi dalam menangani perkara pidana maupun perdata.

Tahun lalu, nominasi ini diraih oleh Jaksa Saepul Uyun Sujati. Ia menciptakan terobosan berupa penerapan QR Code pada setiap barang bukti yang menjadi tanggung jawabnya. Lewat inovasi itu, informasi barang bukti bisa diakses secara digital hanya dengan satu kali pemindaian.

"Kalau sebelum ada (digitalisasi) kita masih konvensional. Memang ada aplikasi Kejaksaan, akan tetapi kan tidak bisa di-scan melalui handphone. Kalau ada barcode kita bisa scan dari mana pun. Jadi informasi soal identitas dari barang bukti, jadwal sidang, putusan, nama terdakwa, jenis barbuk, foto barang bukti ada semua," ucap Saepul kepada wartawan pada malam penghargaan Adhyaksa Awards 2024 Jumat, (5/7/2024).

Yang menarik, Saepul mengaku tak memiliki latar belakang teknologi informasi. Ia murni membuat inovasi tersebut karena ingin mempermudah pekerjaannya sebagai jaksa.

"Saya juga sarjana hukum, saya juga bukan ahli IT, sebisa saya saya membuat inovasi untuk mempermudah kerja saya dan membantu teman-teman lain," tucapnya.

Kreasi Saepul menjadi bukti bahwa inovasi bisa lahir dari kebutuhan nyata di lapangan, bahkan tanpa harus menunggu datangnya ahli teknologi.

Adhyaksa Awards 2025 membuka kesempatan bagi jaksa-jaksa berprestasi lainnya di seluruh Indonesia. Masyarakat dapat ikut serta mengusulkan nama jaksa yang dianggap layak mendapatkan penghargaan, dengan menyampaikan data pendukung yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum, Adhyaksa Awards 2025 juga menghadirkan total tujuh nominasi. Berikut nominasinya:

1. Jaksa Penegak Keadilan Restoratif

Penghargaan untuk sosok jaksa yang berhasil mengimplementasikan gagasan jaksa Agung tentang keadilan restoratif dengan baik dan tepat dalam menangani perkara hukum.

2. Jaksa Tangguh dalam Pemberantasan Korupsi

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai kinerja dan rekam jejak yang luar biasa dalam bidang pemberantasan korupsi.

3. Jaksa Teladan dalam Integritas

Penghargaan untuk sosok jaksa yang mempunyai integritas tinggi, jujur, profesional, selalu menjaga moral, etika, serta harkat-martabat diri berikut lembaga.

4. Jaksa Inspiratif Pemberdaya Masyarakat

Penghargaan untuk jaksa-jaksa yang berbuat lebih dari sekedar tupoksinya. Jaksa yang memberdayakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

5. Jaksa Inovatif dalam Penegakan Hukum

Penghargaan untuk sosok jaksa yang menciptakan inovasi untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Jaksa yang menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan perkara baik pidana maupun perdata

6. Jaksa Kreatif dalam Edukasi Hukum

Nominasi ini ditujukan kepada jaksa yang gencar dalam memberi edukasi hukum kepada masyarakat baik karena tugasnya maupun karena kesadaran sendiri melalui berbagai sarana komunikasi yang tersedia.

7. Jaksa Pengawal Daerah Tertinggal

Nominasi ini spesifik ditujukan kepada jaksa yang bertugas di daerah 3T (daerah tertinggal, terluar, dan terdepan). Jaksa yang bertugas di daerah tersebut memiliki tantangan tidak hanya secara geografis namun juga psikologis karena diharuskan berpisah dengan keluarga.

Masyarakat dapat mengisi form di sini.

Adhyaksa Awards 2025

Usulkan jaksa teladan di sekitarmu

USULKAN DI SINI

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan draf rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sedang difinalisasi. Kementerian Hukum mematangkan draf akhir RUU Perampasan Aset bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Pemerintah sekali lagi Presiden sudah sampaikan itu tentu menjadi perhatian bagi kabinet termasuk Kementerian Hukum untuk melakukan. Dan kami sudah lakukan. Tadi pagi saya bersama-sama dengan Ketua PPATK untuk mematangkan menyangkut soal draf terakhir," kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Di samping itu, dia mengatakan Pemerintah juga berkonsultasi dengan DPR untuk memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional (prolegnas).

"Kemudian juga kami akan berkonsultasi dengan DPR menyangkut soal kapan waktu yang tepat untuk kita rapat untuk menentukan prolegnas berikutnya," lanjutnya.

Sebelum dibahas bersama DPR, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas. Supratman menyebut RUU Perampasan Aset saat ini menjadi inisiatif pemerintah.

"Sampai sekarang masih tetap akan menjadi inisiatif pemerintah," ujarnya.

Supratman belum mengetahui apakah akan ada draf baru yang disampaikan ke DPR. Ia menekankan proses pematangan dalam internal pemerintah saat ini masih berjalan dengan kementerian terkait.

"Nanti kita lihat. Yang pasti kan kita lagi komunikasikan dengan teman-teman di DPR. Kemudian juga dengan lintas kementerian ya. Tadi pagi saya sudah ketemu dengan Ketua PPATK membicarakan juga," ujarnya.

Dia mengatakan saat ini juga menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kita, saya belum lihat apakah ada perubahan draf baru. Justru karena itu kita akan rapat lintas kementerian sambil menunggu arahan Bapak Presiden," lanjut Supratman.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Scott Bessent menyampaikan usulan perombakan besar-besaran terhadap Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dan juga Bank Dunia (World Bank).

Namun, Bessent menegaskan AS tetap berkomitmen untuk mempertahankan peran kepemimpinannya di lembaga-lembaga tersebut.

Dilansir dari New York Times, Jumat (25/4/2025), komentar tersebut diungkapkan Bessent dalam pidatonya di sela-sela pertemuan musim semi IMF dan World Bank. Komentar ini juga muncul pada saat para pembuat kebijakan khawatir AS akan menarik diri sepenuhnya dari dua lembaga tersebut.

Amerika Serikat seperti diketahui telah mengubah sistem perdagangan global dalam beberapa bulan terakhir, dan pandangan pemerintahan AS tentang perubahan iklim, pembangunan internasional, dan ekuitas ekonomi sering kali bertentangan dengan pandangan negara-negara lain yang menjadi pemegang saham di IMF maupun World Bank.

Pada hari Selasa, IMF juga menurunkan prospek pertumbuhannya secara global dan di Amerika Serikat sebagai akibat dari tarif tinggi yang ditetapkan Presiden Donald Trump.

Laporan ini nampaknya dilihat AS sebagai langkah yang kurang mengesankan, apalagi mengingat Negeri Paman Sam merupakan salah satu 'pemegang saham' besar di sana.

Seperti diketahui, kebijakan tarif impor itu memicu ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan China, dua negara dengan kapasitas ekonomi terbesar di dunia, mengancam akan membebani produksi tahun ini dan tahun depan.

Bessent sendiri membela tindakan perdagangan pemerintahan Trump dan meminta China untuk mengekang praktik ekonomi yang menurutnya mengganggu stabilitas perdagangan internasional. Dia mencatat Amerika Serikat terlibat dalam pembicaraan perdagangan dengan puluhan negara dan menyatakan optimisme bahwa negosiasi ini akan membantu menyeimbangkan kembali ekonomi dunia dan membuat sistem perdagangan global lebih adil.

Simak juga Video: Trump Setelah Naikkan Tarif Impor: Negara-negara Mulai Menjilat Saya

Perjuangan Raden Ajeng Kartini tidak padam hingga saat ini. Jika sebelumnya Kartini memperjuangkan emansipasi wanita, kini perjuangan itu dibawa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini untuk membuktikan kepemimpinan perempuan dalam memperkuat reformasi birokrasi pada pemerintahan.

"Pemikiran, idealisme, dan perjuangan R.A Kartini menginspirasi jalan hidup saya, terutama untuk membuktikan bahwa kepemimpinan Perempuan bisa membawa perubahan positif bagi negeri," ungkap Rini, Senin (21/4/2025).

Emansipasi yang diperjuangkan RA Kartini dimaknai lebih luas oleh Rini. Bukan sekadar kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun lebih dari itu.

"Emansipasi itu bagi saya bukan sekadar kesetaraan tetapi lebih kepada diberikan ruang yang luas supaya perempuan itu bisa memberikan suara untuk berkontribusi dan juga untuk Kontribusi. Berfikir, bertindak dan berkontribusi," ujarnya.

Diketahui, perjalanan karier rini sebagai birokrat dimulai dari posisi paling dasar sebagai CPNS pada tahun 1990. Sejumlah jabatan struktural pernah dipercayakan pada wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1965 ini. Tahun 2013 sampai dengan 2021, Rini mengemban amanah sebagai Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana di Kementerian PANRB. Kemudian ia dipercaya menjabat Sekretaris Kementerian PANRB.

Tidak mudah baginya mengurai benang kusut birokrasi di negeri ini, terlebih sebagai seorang pemimpin perempuan. Meski meja birokrasi kerap dianggap tak penting dan rumit, Rini meyakini kebijakan serta pelayanan publik yang dirasakan masyarakat dimulai dari birokrasi yang bersih. Termasuk dari gaya kepemimpinan para birokrat yang selayaknya tidak menciptakan iklim birokrasi yang rumit.

Rini mengungkapkan bekerja secara jujur dalam bidang yang ia lakoni adalah bentuk rasa syukur terhadap Sang Pencipta.

"Ini adalah ungkapan dan bentuk rasa terima kasih saya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang belum tentu semua orang bisa rasakan, terutama kesempatan untuk mengabdi dan memberikan pelayanan terbaik bagi negeri tercinta," ujarnya.

Kegigihan Rini lahir dari nilai-nilai yang ditanamkan keluarganya sejak dini. Nilai utama yang ditanamkan adalah ibadah. Baginya, ibadah adalah fondasi dalam langkahnya termasuk dalam pekerjaan.

Kejujuran, kedisiplinan, dan integritas tinggi juga salah satu nilai yang ditanamkan keluarganya. Rini mengamini bahwa integritas membentuk karakter yang kuat bagi setiap individu.

Pendidikan menjadi perhatian bagi kedua orang tua Rini. Sebelum merantau ke Jakarta menjadi seorang CPNS, ia mengenyam pendidikan di Kota Bandung. Rini mengisahkan, orang tuanya menginginkan agar Ia memiliki disiplin yang tinggi.

"Salah satu pilihan pendidikan yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter saya adalah di SMP dan SMA St. Angela Bandung, sebuah sekolah yang terkenal dengan kedisiplinan yang ketat," jelasnya.

Rini sempat bercita-cita melanjutkan pendidikan di UGM maupun IPB. Namun orang tuanya tidak mengizinkan ia kuliah di luar Bumi Parahyangan. Jalan hidupnya menuntun Rini melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.Sebuah keputusan yang ternyata membentuk jalur karier seorang Rini Widyantini.

"Saya tertarik dengan dunia hukum karena ingin memahami bagaimana aturan-aturan yang ada dapat membentuk masyarakat dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari," tuturnya.

Ia menjadi mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan lebih cepat daripada rekan angkatannya. Suatu Ketika ia bertemu seorang dari Sekretariat Negara yang tengah mencari calon-calon terbaik untuk bergabung dalam instansi tersebut.

Dengan perhitungan tepat, Rini menerima penawaran itu. Serangkaian tes dijalaninya hingga bekerja di Sekretariat Negara, dan kemudian ditugaskan di Kementerian PANRB. Beberapa tahun mengabdikan diri, ia mendapat beasiswa dari Pemerintah Australia untuk melanjutkan S-2. Pada 1997, Rini mulai berkuliah di The Flinders University of South Australia mengambil jurusan Public Management.

Dengan berbagai nilai dasar dalam diri, serta pendidikan yang mendukung kariernya, menjadikan Rini sebagai perempuan pertama dalam sejarah yang duduk sebagai Menteri PANRB. Rini menilai perjalanannya ini penuh tantangan sekaligus makna.

Posisi ini merupakan titik tertinggi dalam memegang komando reformasi birokrasi di Indonesia. Meski ia menyadari bahwa amanah ini adalah jabatan politik yang dinamis.

"Meraih posisi ini bukan hanya sebuah prestasi besar dalam dunia birokrasi, tetapi juga sebuah pencapaian luar biasa mengingat jabatan menteri merupakan bagian dari karier politik yang sangat dinamis," ungkapnya.

Rini berkisah, dalam pemerintahan, tentu perempuan kerap dipandang sebelah mata. Namun pandangan-pandangan itu bisa dipatahkan dengan etos kerja Rini. Dengan idealisme yang dimilikinya, Rini membuktikan bahwa ia bisa melakukan pekerjaannya dengan integritas tinggi.

Kementerian yang dipimpinnya ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Tentu dalam menerbitkan aturan, harus dilakukan dengan cermat, detail, hati-hati, dan tidak ada kepentingan sepihak.

"Terkadang ada yang menganggap saya terlalu idealis, saya sebenarnya berupaya mencurahkan seluruh kemampuan saya dengan sepenuh hati agar peran saya dapat memberikan manfaat," tambahnya.

Kepada timnya di Kementerian PANRB, Rini berpesan agar melakukan pekerjaan dengan ikhlas. Ada konsekuensi ketika seorang wanita sudah menentukan pilihan untuk menjadi pekerja.

Seringkali ia dipercaya memimpin sebuah tim yang anggotanya lebih tua atau lebih berpengalaman. Tentu itu bukan hal mudah. Rini memperbaiki pola komunikasi, menghormati mereka, tetapi tetap tegas dalam peran sebagai pimpinan tim.

Rini membagi perannya sebagai ibu, istri, sekaligus pejabat publik. Terkadang ia harus meninggalkan rumah saat harus bertugas. Namun bukan berarti peran ibu itu hilang. Berbagi peran dengan suami dan mengatur waktu dengan cermat adalah kuncinya.

Ia bersyukur dan berterima kasih atas keluarga, rekan kerja, dan relasi lainnya yang berhasil membentuknya hingga saat ini. Setiap langkah dan kesempatan yang Rini lalui, selalu ada ungkapan syukur yang terucap.

"Perjalanan ini tidaklah mudah dan membutuhkan perjuangan," tegas Rini.

Pada Hari Kartini ini, ia berpesan kepada seluruh perempuan untuk tidak ragu dalam bermimpi. Terutama bagi Perempuan yang memilih pekerjaan sebagai seorang birokrat, ia menyampaikan bahwa harus berpegang teguh pada idealisme, tanggung jawab, pengabdian, dan integritas.

Ia membuktikan perempuan dengan mimpi besar bisa membawa diri dari ruang keluarga ke ruang kabinet. Dari tangannya yang kini memimpin reformasi birokrasi, Rini meyakini bahwa birokrasi yang profesional dan berintegritas adalah kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Jika dahulu RA Kartini berjuang untuk kesetaraan gender terutama dalam pendidikan, kini Rini Widyantini bergerak dalam koridor memperbaiki pemerintah dari internal.

"Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus mendorong reformasi birokrasi yang lebih inovatif, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Jadilah perempuan birokrat yang tidak hanya cerdas dalam bekerja, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan," tutupnya.

Lihat juga Video Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan Komnas Perempuan di Hari Kartini

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrianto, mengajak masyarakat menghadiri Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025. Dia mengatakan festival ini adalah wujud nyata dari hasil pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia, yakni dengan memamerkan produk, karya seni, hingga pertunjukan dari para warga binaan.

IPPA Fest digelar pada 21 hingga 23 April 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat (Jakpus). Acara ini diselenggarakan secara terbuka.

Dalam keterangan tertulis pada Minggu (20/4/2025), Agus menjelaskan selama tiga hari, pengunjung dapat menyaksikan langsung kreativitas warga binaan dari Sabang sampai Merauke, baik dalam wujud kerajinan tangan, produk kuliner, fesyen, dan pertunjukan seni lainnya. Festival ini menjadi ruang ekspresi sekaligus bentuk apresiasi atas proses pembinaan dan perubahan positif yang dilakukan di balik tembok lapas dan rutan.

Agus menyampaikan salah satu momen istimewa yang akan hadir di IPPA Fest 2025 adalah peluncuran lagu terbaru Zivilia Band, berjudul 'Jangan Kamu, Biar Aku', yang berkolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi. Lagu ini diciptakan dan diproduksi di dalam Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur sebagai bagian dari program pembinaan musik.

Proses produksi lagu ini bekerja sama dengan label rekaman Kartamakala. Hal ini menjadi simbol bahwa kreativitas tidak terbatas, meskipun seseorang tengah menjalani masa pidana.

Agus menuturkan IPPA Fest adalah bentuk nyata dari misi pemasyarakatan untuk membina, dan mengembalikan warga binaan sebagai pribadi yang produktif dan berdaya guna.

"IPPA Fest ini bukan hanya soal pertunjukan atau pameran produk, tapi tentang harapan, kesempatan kedua, dan kemanusiaan. Kami ingin masyarakat melihat langsung bagaimana pembinaan dijalankan dan bagaimana warga binaan diberdayakan untuk berkarya, berproses, dan menjadi lebih baik," ujar Agus.

Agus menerangkan pihaknya membuka ruang kolaborasi. Banyak dari warga binaan yang punya talenta luar biasa dan butuh dukungan serta kepercayaan dari publik.

"Mari datang ke IPPA Fest, lihat sendiri dan beri mereka semangat," tambahnya.

Melalui IPPA Fest 2025, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) berharap dapat menjembatani warga binaan dengan masyarakat luas, membuka ruang dialog, serta memperkuat dukungan terhadap sistem pemasyarakatan yang humanis, produktif, dan inklusif.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Rancangan Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP) disebut telah mengakomodir masukan dari berbagai pihak. Dorongan pun muncul agar Rancangan KUHAP segera disahkan oleh DPR RI.

Harapan ini disampaikan sejumlah pakar hukum dalam Seminar Nasional (Semnas) bertajuk 'Implikasi RKUHAP Terhadap Optimalisasi Kinerja Lembaga Penegak Hukum (LPH) yang Bermartabat dan Berintegritas' yang digelar di Hotel Ijen Suites, Kota Malang, Kamis (17/4/2025).

"KUHAP sebagai hukum acara pidana harus selesai dan disahkan sebelum 1 Januari 2026. Seiring dengan berlakunya KUHP baru," kata guru besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya kepada wartawan usai seminar.

Nyoman mengatakan draf KUHAP yang baru dikatakan lebih akomodatif dikarenakan telah mengakomodir aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat.

"Dilihat dari perspektif perubahannya adalah perlindungan hak asasi manusianya baik untuk tersangka, terdakwa, saksi dan korban. Karena kita negara demokratis," bebernya.

"Selain menegaskan kewenangan dari masing-masing lembaga penegak hukum, pada proses peradilan hukum pidana. Poinnya di sana," sambungnya.

Dengan begitu, lanjut Nyoman, harapan berikutnya adalah mengawal rancangan KUHAP untuk dapat segera disahkan oleh DPR RI.

"Sehingga kemudian harapan kita semua dalam pembahasannya nanti ada wakil-wakil rakyat kita bersama pemerintah akan membahas itu. Jangan ada konflik kepentingan. Makanya kita harus mengawal," tegasnya.

Nyoman menambahkan bahwa KUHAP sebagai lex generalis perlu segera dituntaskan agar terjadi harmonisasi dengan undang-undang sektoral lainnya seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Kehakiman, dan Advokat bisa berjalan selaras.

"KUHAP ini merupakan lex generalis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Baru kemudian membahas lex spesialis seperti Undang-Undang Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Advokat," imbuhnya.

Sementara Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.H mengungkapkan, bahwa KUHAP menjadi tolak ukur sah dan tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum.

KUHAP bahkan diibaratkan sebagai 'buku putih' yang menjadi instrumen keabsahan seluruh proses hukum acara pidana.

"KUHAP menjadi buku putih KUHP. Jadi harus ada keselarasan. Makanya KUHAP harus segera disahkan, karena KUHP baru akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 nanti," ungkapnya.

Hal sama juga disampaikan oleh Prof Dr. Tongat, SH, M.Hum yang menyoroti hakikat hukum sebagai representasi kehendak masyarakat yang tak selalu bisa terumuskan secara utuh dalam undang-undang.

Kendati begitu, Tongat juga mendorong agar Rancangan KUHAP bisa segera disahkan.

"Perubahan KUHAP akan sempurna tidak mungkin. Tapi harus segera disahkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) akan berlaku mulai 1 Januari 2026," tandasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan Indonesia akan mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga multilateral lain. Dia mengatakan lembaga seperti PBB tidak mewakili kepentingan semua negara.

"Buat Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas 5 tahun ke depan," kata Arrmanatha dalam diskusi yang digelar The Yudhoyono Institute (TYI) di Grand Sahid, Jakarta, Mingggu (13/4/2025).

Arrmanatha mengatakan Indonesia meyakini lembaga multilateral harus inklusif dan adil. Namun, kata dia, tata kelola institusi global tidak menggambarkan keseimbangan.

"Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan maupun realitas dunia," ucapnya.

Dia mengatakan upaya diplomasi Indonesia akan melemah jika tidak ada perubahan global. Harusnya, organisasi multilateral membawa dunia lebih seimbang.

"Upaya diplomasi Indonesia yang akan melemah apabila tidak diiringi dengan perubahan tata kelola global. Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan," sebutnya.

Dia menegaskan Indonesia selalu memilih jalan kerja sama. Dia mengatakan pemerintah akan melakukan yang terbaik untuk masa depan bangsa.

"Di saat dunia yang sedang di tengah perubahan besar dan perubahan ini akan kita, perlu kita membuat pilihan terbaik untuk pembentukan masa depan bangsa. Indonesia memilih jalan kerja sama dan bukan konfrontasi," ucapnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 165 narapidana di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), diusulkan menerima remisi khusus Lebaran 2025. Enam orang di antaranya akan langsung bebas jika usulan tersebut diterima.

Kepala Rutan Kelas I Makassar, Jayadikusumah mengatakan usulan remisi ada dua kategori, yakni Remisi Khusus I dan II. Pada Remisi Khusus I, jumlah penerima remisi bervariasi tergantung lama masa hukuman yang dikurangi.

"Untuk Remisi Khusus I, sebanyak 67 orang diusulkan mendapat pengurangan masa hukuman 15 hari, 90 orang mendapat remisi 1 bulan, dan 1 orang mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari," kata Jayadikusumah dalam keterangannya, Selasa (25/3/2025).

"Pada Remisi Khusus II, terdapat 2 orang yang diusulkan mendapat pengurangan masa hukuman selama 15 hari dan 5 orang mendapatkan remisi 1 bulan. Dari total usulan tersebut, 6 orang di antaranya langsung menghirup udara bebas usai penyerahan remisi," lanjutnya.

Jayadikusumah menegaskan seluruh napi yang diusulkan telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Mereka dinilai layak mendapatkan remisi berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Rutan.

"Warga binaan yang diusulkan berstatus narapidana yang dibuktikan dengan surat putusan pengadilan, telah menjalani masa pidana minimal 6 bulan, tidak pernah melanggar aturan selama di dalam Rutan (Register F), serta aktif dalam program pembinaan," jelasnya.

Dia mengungkapkan kasus yang mendominasi daftar usulan remisi kali ini adalah narkotika, pencurian, dan senjata tajam. Dia menekankan bahwa remisi bukanlah pemberian cuma-cuma, melainkan penghargaan atas perilaku baik dan kepatuhan selama menjalani masa pidana.

"Kami berharap, baik yang mendapatkan remisi maupun yang belum, tetap menjadikan ini sebagai motivasi untuk menjadi lebih baik. Yang belum mendapatkan remisi, jangan patah semangat. Tetaplah berkelakuan baik, ikuti pembinaan dengan tekun, karena kesempatan itu akan selalu ada," imbuhnya.

Dia menuturkan penyerahan remisi akan dilakukan secara simbolis di lapangan olahraga Rutan Kelas I Makassar setelah Salat Idul Fitri 1446 H. Sejumlah warga binaan akan menerima remisi secara langsung dari pihak Rutan.

"Empat perwakilan warga binaan, terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan, akan menerima remisi langsung dari Kepala Rutan Kelas I Makassar," imbuhnya.

Dia menambahkan saat ini, Rutan Kelas I Makassar dihuni 2.174 orang yang terdiri dari 246 narapidana, 1.924 tahanan, serta 4 bayi yang mendampingi ibunya. Dia menyebut jumlah penerima remisi masih bisa bertambah jika ada perubahan status hukum narapidana dalam waktu dekat.

"Kalau ada putusan baru yang masuk dan memenuhi syarat, kami akan usulkan sebagai remisi susulan. Sehingga, insya Allah tidak ada hak warga binaan yang terlewatkan," tegasnya.

Video: Seputar Tren Hijab dan Baju Lebaran di 2025

Video: Seputar Tren Hijab dan Baju Lebaran di 2025

Sejumlah orang menggugat Undang-undang (UU) TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK) usai disahkan oleh DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebab hal itu merupakan hak setiap warga negara.

"TNI tetap menghormati setiap proses hukum yang berlangsung di negara ini, termasuk hak setiap warga negara atau kelompok masyarakat untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (23/3/2025).

Kristomei menuturkan proses pembentukan UU TNI telah melibatkan berbagai pihak. Dia menyebut perubahan dalam UU TNI yang baru tetap dalam kerangka supremasi sipil dan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

"Undang-Undang TNI yang baru disahkan oleh DPR tentunya telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan DPR, dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan negara serta profesionalisme TNI," ujarnya.

"Perubahan UU ini tetap menghormati dan dalam kerangka supremasi sipil, tetap berdasarkan nilai dan prinsip demokrasi serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kristomei menyampaikan TNI tetap akan menjalankan tugas pokok sesuai dengan aturan. Dia menyerahkan proses gugatan kepada MK sepenuhnya.

"TNI akan tetap fokus menjalankan tugas pokoknya sesuai konstitusi dan mendukung proses demokrasi serta supremasi hukum yang berlaku. Kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada di MK untuk menilai dan memutuskan gugatan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuhnya.

UU TNI Digugat ke MK

Dua hari setelah disahkan DPR atau pada Sabtu (22/3/2025), UU TNI itu langsung digugat ke MK. Ada 7 orang yang menggugat UU itu ke MK.

Dilihat di situs Mahkamah Konstitusi (MK), permohonan itu terdaftar dengan nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/03/2025.

"Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," bunyi pokok perkara gugatan tersebut.

Adapun para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan (Pemohon I), Namoradiarta Siaahan (Pemohon II), Kelvin Oktariano (Pemohon III), M. Nurrobby Fatih (Pemohon IV), Nicholas Indra Cyrill Kataren (Pemohon V), Mohammad Syaddad Sumartadinata (Pemohon VI), dan R. Yuniar A. Alpandi (Pemohon VII).

SimakVideo: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya