Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proses hukum terhadap seorang pengamat di bidang pertanian yang menyebar opini tanpa dasar dan terlibat proyek fiktif merugikan negara Rp5 miliar di Kementerian Pertanian sedang berlangsung.

Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan proses laporan pengaduan akan dipercepat dan saat ini telah masuk ke ranah penegak hukum.

“Kami sudah lakukan investigasi, dan penegak hukum telah menyimpulkan adanya kerugian negara. Proses hukum akan saya percepat karena banyak yang me-loby kepada saya untuk dimaafkan, saya tolak dan siap menghadapi risiko demi rakyat,” kata Mentan.

Menurutnya, pelaporan itu dilakukan atas dasar keresahan masyarakat, khususnya para petani yang merasa semangatnya dirusak oleh narasi-narasi negatif yang tidak berdasar. Pernyataan-pernyataan pengamat tersebut dinilai melemahkan upaya swasembada pangan yang saat ini mulai membuahkan hasil.

“Banyak yang sudah tahu siapa, proses ini sudah berjalan hingga ke penegak hukum,” ujar Mentan.

Mentan mengungkapkan pengamat yang dimaksud bukanlah sosok asing di lingkungan Kementan. Kendati demikian, dia tidak menyebutkan inisial pengamat tersebut.

Pengamat itu merupakan seorang guru besar dari perguruan tinggi ternama yang pernah memperoleh sejumlah proyek di Kementerian Pertanian. Namun, berdasarkan hasil audit internal, ditemukan 23 pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa.

“Barang yang diadakan tidak digunakan. Banyak proyek yang fiktif dan tidak sesuai kontrak. Setelah saya menjabat kembali, tidak ada lagi ruang untuk praktik korupsi. Karena itulah, dia mulai melancarkan kritik yang tendensius dan tidak berdasar,” ungkapnya.

Baginya, pengamat tersebut hanya bersuara lantang saat dirinya menjabat. Pada periode pertama kepemimpinannya (2014–2019), kritik-kritik tajam kerap dilontarkan.

Namun saat posisi Mentan dijabat oleh tokoh lain (2019–2023), suaranya nyaris tak terdengar. Kritik keras baru kembali mencuat pada akhir 2023, tepat setelah Presiden kembali melantik Amran sebagai Menteri Pertanian.

Mentan juga menyoroti bahwa sebagian besar kritik dari pengamat tersebut hanya didasarkan pada asumsi tanpa dukungan data yang valid. Kritik-kritik itu mencakup program cetak sawah, food estate, kebijakan wajib tanam bawang putih 5 persen bagi importir, hingga program pompanisasi.

“Pengamat ini juga mengkritik target swasembada pangan, menyebutnya tidak jelas. Bahkan terakhir, ia menuding program makan siang dan susu gratis rawan korupsi. Semua ini dilakukan bukan karena niat membangun, tapi karena kepentingan pribadi,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap kritik yang membangun dan berbasis data. Kritik yang konstruktif justru diperlukan untuk mendorong perbaikan dan kemajuan sektor pertanian.

Namun, jika kritik dilandasi motif pribadi, hal tersebut merupakan penyalahgunaan peran intelektual yang merugikan negara.

“Kami terbuka terhadap kritik. Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi jika kritik digunakan untuk menyamarkan konflik kepentingan, itu adalah bentuk penghianatan,” ucapnya.

Diketahui, pengamat yang kini tengah dilaporkan ke penegak hukum itu sempat tidak bersuara kritis pada periode 2019–2023 karena diduga menerima proyek besar dari Kementan. Namun, saat ruang penyimpangan ditutup, kritik dengan nada menyerang kembali bermunculan.

“Inspektorat Jenderal Kementan telah melakukan audit investigatif dan menemukan proyek-proyek yang tidak sesuai kontrak, bahkan terindikasi fiktif. Total pelanggaran kontrak mencapai 23 poin, dan negara dirugikan hingga miliaran rupiah,” tambah Mentan.

Ia menambahkan bahwa integritas di lingkungan Kementerian Pertanian adalah harga mati. Siapapun yang terbukti merugikan negara, baik pengamat, mitra kerja, maupun pegawai internal Kementan, akan ditindak tegas.

“Ini adalah musuh negara. Jangan karena dia pengamat lalu merasa tak bisa disentuh hukum. Tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pengamat bahkan pegawai Kementan sendiri. Kami tidak akan membiarkan koruptor berkeliaran di Kementan, dalam bentuk dan simbol apapun,” tegas Mentan Amran.

Namun demikian, Mentan juga menekankan bahwa kritik yang tidak berdasar justru berpotensi menimbulkan keresahan, terutama di kalangan petani yang tengah berjuang di lapangan.

“Yang kami tolak adalah kritik yang tidak sesuai data, manipulatif, dan punya agenda terselubung. Apalagi kalau terbukti punya rekam jejak korupsi,” ujarnya.

Ia meminta publik untuk bersabar menanti proses hukum yang sedang berjalan. Pemerintah berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu.

“Mohon bersabar, proses ini segera tuntas. Yang bersangkutan akan segera mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum,” kata Mentan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visi Law di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, terkait perkara TPPU eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). KPK menduga SYL melakukan pencucian uang, salah satunya untuk membayar jasa hukum dari kantor Visi Law Office.

"Jadi begini, kami sedang menangani perkara TPPU-nya SYL. Di perkara TPPU itu tentu kita akan melacak ke mana saja uang hasil yang diduga hasil tindak pidana korupsi itu mengalir," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

"Nah salah satunya karena Visi Office ini di-hire oleh SYL sebagai konsultan hukumnya waktu itu ya, penasihat hukumnya. Nah kami menduga bahwa uang hasilnya tindak pidana korupsi SYL itu, itu digunakan untuk membayar," tambahnya.

Asep mengatakan KPK juga menelusuri apakah proses kontrak SYL dengan kuasa hukumnya sudah benar.

"Jadi kita cek di situ. Ya nanti setelah itu kita akan lihat apakah proses kontrak antara mereka itu benar atau tidak. Apakah ada hal-hal lain yang misalkan dititipkan lah dan lain-lainnya gitu," sebutnya.

Asep belum bisa memastikan apakah Febri Diansyah dan Donal Fariz bakal diperiksa. Dia mengatakan perlu didalami terkait asal usul Visi Law di-hire oleh SYL.

"Yang dua lagi kita tanyakan ke penyidiknya apakah saudara DF atau F yang akan kita mintai keterangannya bagaimana Visi Law office ini di-hire oleh SYL untuk jadi kuasa hukumnya, di situ," sebutnya.

KPK telah melakukan penggeledahan di kantor pengacara Visi Law di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. KPK menyita dokumen hingga barang bukti elektronik (BBE) dari penggeledahan tersebut.

"Hasil geledah kantor Visi Law (disita) dokumen dan BBE," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya, Kamis (20/3).

Adapun penyidik KPK kemarin, Rabu (19/3), melakukan penggeledahan di kantor Visi Law Office sejak pukul 14.00 WIB. Penggeledahan terkait dengan kasus TPPU untuk tersangka eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Benar. Terkait sprindiknya TPPU tersangka SYL," kata jubir KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (19/3).

Tessa mengatakan salah satu pengacara perusahaan tersebut, Rasamala Aritonang, ikut dalam penggeledahan. Rasamala saat itu memang diperiksa oleh KPK.

Penggeledahan selesai pada pukul 17.54 WIB. Sebanyak 12 penyidik KPK keluar dari gedung tersebut.

Tampak dua koper berwarna abu-abu dan cokelat berukuran sedang dibawa keluar dari gedung itu. Koper langsung dimasukkan ke bagasi belakang mobil Toyota Innova.

Lihat juga Video 'Polri Buka Peluang Jemput Paksa Firli Bahuri Jika Mangkir Lagi':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan tidak ada satu pun orang yang kebal hukum di Indonesia jika telah merugikan rakyat.

Pesan Prabowo ini disampaikan ulang oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengenai polemik isi MinyaKita yang disunat dari seharusnya 1 liter (1.000 mililiter) menjadi hanya 700-900 mililiter.

"Intinya enggak ada, tidak ada, siapapun itu enggak terkecuali, tidak ada orang kebal hukum di Indonesia. Menurut Presiden, siapapun yang melanggar, apalagi merugikan rakyat banyak, ya kita harus dengan tegas, lah," kata Sudaryono, usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/4/2025).

Ia mengungkapkan, Prabowo marah saat mendengar insiden tersebut.

Menurut dia, dengan ketegasan lewat jerat hukum, pihak yang tidak bertanggung jawab akan jera.

"Karena dengan ketegasan kita, maka kan ini ada juga efek jera, terus kemudian orang juga enggak akan mengulangi atau tidak. Yang mau niat juga dia berhenti juga, dan seterusnya, lah," tutur Sudaryono.

Ia menyebut, Prabowo turut menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi menari-nari di atas kepentingan dan penderitaan rakyat.

Kepala Negara tidak ingin ada sejumlah pihak yang ingin untung sesaat dengan mengorbankan rakyat.

Ia lantas mengutip salah satu ayat Al-Quran, yakni Surat Al-Mutaffifin (Orang-orang yang curang).

Ayat tersebut menyiratkan bahwa orang-orang yang curang akan mendapat balasan masuk neraka.

"Kayak ngurangi timbangan, ngurangi kualitas, ngurangi volume, itu kan sudah jelas kejahatan, lah ya. Kalau kita ngomong agama, itu sudah ada di Al-Quran tuh, ngurangi timbangan itu neraka ancamannya. Tapi selain ancaman neraka, juga akan ditindak tegas (di dunia)," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman menemukan tiga perusahaan produsen MinyaKita yang melanggar karena isi minyak goreng tidak sesuai takaran.

Pelanggaran itu ditemukan saat Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ketersediaan sembilan bahan pokok di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025).

"Ini merupakan pelanggaran serius, MinyaKita kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata hanya memiliki volume 750 hingga 800 mililiter," ujar Amran, dalam keterangan resminya, Sabtu.

Minyak tersebut diproduksi oleh tiga badan usaha, yakni PT AEGA, koperasi KTN, dan PT TI.

Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri....

Jakarta (ANTARA) - Detasemen Khusus 88 Anti Teror Kepolisian Negara Republik Indonesia (Densus 88 AT Polri) dan PT Sang Hyang Seri (PT SHS) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang pemberdayaan eks narapidana terorisme (eks napiter) dalam peningkatan produksi komoditas pertanian.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Kepala Densu 88 Anti Teror Sentot Prasetyo dan Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono, di Subang, Jawa Barat, Jumat.

Sentot Prasetyo dalam pernyataan di Jakarta, Jumat, mengatakan kerja sama ini bertujuan untuk memberdayakan eks napiter melalui pelatihan dan pendampingan dalam budi daya padi dan peternakan, sehingga mereka dapat memiliki keterampilan dan daya saing.

Menurut dia, program ini merupakan langkah strategis dalam proses reintegrasi sosial bagi mantan napi terorisme.

“Eks napiter yang telah selesai menjalani hukuman dan lolos skrining oleh Densus 88 AT Polri akan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam program ini. Dengan pembelajaran, stimulasi, motivasi, serta pemberian kuasa dalam pengelolaan pertanian dan peternakan, diharapkan mereka dapat lebih berdaya dan mandiri dalam kehidupan bermasyarakat,” ujarnya.

Direktur Utama PT SHS Adhi Cahyono Nugroho menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus pemberdayaan sosial.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, PT SHS siap memberikan pelatihan, pendampingan teknis, serta akses terhadap sarana dan prasarana pertanian bagi para peserta program ini. Kami berharap langkah ini dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi mereka,” katanya pula.

Selain sektor pertanian, mulai tahun ini kerja sama diperluas ke bidang peternakan domba untuk menambah nilai ekonomi sekaligus memperkaya wawasan budi daya bagi para peserta program.

Hal itu karena peternakan domba tidak hanya berkontribusi dalam aspek ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang lebih berkelanjutan.

Nantinya dalam kerja sama itu, kotoran hewan akan diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan kembali untuk meningkatkan kesuburan lahan pertanian. Dengan demikian, program ini tak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga mendorong praktik pertanian ramah lingkungan.

Lebih lanjut, dia mengatakan, program ini diharapkan dapat menjadi model dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi eks napiter dan membuka peluang bagi mereka untuk memiliki kehidupan yang lebih produktif melalui sektor pertanian dan peternakan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Tingginya tembok penjara bukan berarti menjadi batasan untuk terus belajar dan berbuat kebaikan, seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banyuwangi, Jawa Timur.

Petugas Lapas bersama warga binaan memanfaatkan lahan untuk menanam beberapa jenis sayuran yang hasilnya dinikmati bersama.

Kepala Lapas BanyuwangiMochamad Mukaffi menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan warga binaan agar memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan ketika telah selesai menjalani pidana.

“Selain menghasilkan sayuran segar, kegiatan ini juga melatih warga binaan agar memiliki bekal keterampilan yang bermanfaat setelah mereka kembali ke masyarakat," kata Mukaffi, Kamis (30/1/2025).

Mukaffi berharap, meski dilakukan di lahan yang terbatas, ilmunya tetap dapat diserap dengan baik oleh warga binaan serta hasil sayurannya optimal.

Petugas Lapas Banyuwangi kemudian membagikan sayuran segar tersebut kepada keluarga binaan yang tengah melakukan kunjungan tatap muka.

“Penyaluran hasil panen sayur kepada keluarga warga binaan juga kami lakukan untuk memotivasi warga binaan agar fokus memperbaiki diri dan mengikuti kegiatan pembinaan dengan baik,” kata Mukaffi.

Selain disalurkan kepada keluarga warga binaan, kata Mukaffi, sebagian sayuran juga disetorkan kepada penyedia bahan makanan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan makanan warga binaan.

“Sayuran juga akan diolah untuk memenuhi tingkat kebutuhan gizi bagi warga binaan,” ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pertanian perkotaan (urban farming) untuk mewujudkan ketahanan pangan dikembangkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih.

"Hari ini, Lapas Salemba memberikan sebuah inspirasi bahwa ketahanan pangan juga bisa dilakukan di lingkungan Lapas Salemba. Tadi bisa panen sayuran yang dibudidaya dengan hidroponik," kata Wali Kota Jakarta Pusat Arifin.

Arifin di Lapas Kelas II A Salemba, Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis, menyebutkan, inisiasi ini dilakukan pihak Lapas Salemba dengan memanfaatkan lahan terbatas untuk menggiatkan pertanian perkotaan.

Hal ini dapat menjadi inspirasi bagi perkantoran dan masyarakat di Jakarta Pusat (Jakpus).

"Medianya cukup pipa paralon dan sirkulasi air, mudah dan hasilnya dapat meningkatkan kadar gizi dalam tubuh. Selain itu juga mendukung program pemerintah pusat terkait swasembada pangan," ujar Arifin.

Arifin juga menginstruksikan kantor camat dan lurah yang berada di tiap wilayah Jakarta Pusat untuk dapat menghadirkan "urban farming".

Dengan "urban farming" yang memiliki manfaat sangat besar ini membuat masyarakat tidak bergantung pada pasar karena punya kebun sendiri.

"Saya mendorong untuk kantor-kantor pemerintah, ada kantor camat, lurah maupun suku dinas akan kita upayakan untuk menghadirkan 'urban farming'," katanya.

Bahkan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga perlu mengadopsinyai. Di gang-gang kecil bagus juga menerapkan model "urban farming" hidroponik ini.

Arifin mengapresiasi peluncuran teh yang berasal dari daun kelor dan bunga telon yang berada di Rutan Salemba dan mengandung gizi yang baik. Pemkot Jakarta Pusat juga berkomitmen terus mendukung pemasaran setiap produk yang dihasilkan oleh warga binaan Lapas Salemba.

Kepala Lapas Kelas IIA Salemba, Beni Hidayat menjelaskan, "urban farming" di lingkungan lapas ini menindaklanjuti program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Hasil dari panen ini akan dimanfaatkan bagi warga binaan dan keluarga warga binaan yang membutuhkan.

"Karena lokasi kami di perkotaan, jadi kami kembangkan 'urban farming' dengan hidroponik. Saat ini kami telah punya 30 rak hidroponik dengan sayuran yang ditanam antara lain ada samhong, selada, kale, pakcoy, kangkung dan lain sebagainya," katanya.

Beni menyebutkan, pihaknya telah mengembangkan "urban farming" sejak berapa bulan terakhir. Hingga Januari 2025 ini, panen telah dilakukan sebanyak empat kali.

Pada pelaksanaan panen keempat ini, pihaknya berhasil memanen sebanyak 60 kilogram sayur-mayur jenis sawi samhong, selada air dan kailan. Pihaknya akan terus mengembangkan "urban farming" di area 1.100 meter persegi (m2) dengan melibatkan para warga binaan.

"Harapannya tentu setiap lapas bisa berswasembada pangan, warga binaan semakin sejahtera dan bisa menikmati apa yang mereka lakukan dari hasil kegiatan ini," katanya.

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Detasemen Khusus 88 Anti-teror Polri melatih 2.285 mantan narapidana terorisme (napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu program swasembada pangan.

Mereka dibina untuk bergabung dengan brigade pangan bentukan Kementan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pembinaan itu meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian.

PIXABAY/DEZALB Ilustrasi petani. Program Brigade Pangan juga mengembangkan pola kemitraan dengan kelembagaan petani lokal.

“Kami akan bina, karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) yang akan melakukan pendampingan,” ujar Mentan saat menggelar perjanjian kerja sama di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2025).

Amran mengatakan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

“Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan,” kata Amran.

Sebelumnya, Kementan juga telah bekerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mengajak narapidana bebas bersyarat gabung brigade swasembada pangan.

“Dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada,” tutur Amran.

Sementara itu, Kepala Densus 88 Anti-teror Polri Irjen Sentot Prasetyo mengatakan bahwa pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu.

Untuk itu, pihaknya juga membagi zona klaster, dari klaster merah, kuning hingga hijau.

“Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi,” kata Sentot.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan Jamaah Islamiyah (JI).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran dalam keterangannya, Jumat (3/1/2025).

Hal ini disampaikannya saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1/2025).

Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa. Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," jelasnya.

Sementara itu Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi, Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa Barat dan Jawa Timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," katanya.

Sentot menambahkan, target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran Kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Video: Kata Polisi soal Densus 88 Tangkap 4 Terduga Teroris di Majalengka

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Agus Andrianto, memimpin kegiatan panen raya di Lapas Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Kegiatan itu sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

Agus menyatakan, panen raya ini merupakan langkah nyata untuk berkontribusi terhadap ketahanan pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup bakti sosial bagi warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas.

"Hari ini kita melaksanakan panen raya, dalam rangka membangun ketahanan pangan di lingkungan Lapas, sejalan dengan kebijakan Bapak Presiden. Paling tidak, ini berkontribusi untuk lingkungan Lapas masing-masing. Kami juga mengadakan bakti sosial untuk warga binaan, tahanan, dan masyarakat sekitar Lapas agar terjalin komunikasi yang baik," ujar Agus kepada awak media, Selasa (24/12/2024).

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Lapas dan masyarakat setempat, khususnya dalam mendukung kesejahteraan bersama. "Selama ini hubungan dengan masyarakat sekitar Lapas belum terbangun dengan baik. Harapannya, dengan berbagai upaya dan kerja sama, kegiatan ini tidak hanya berhenti sekali, tetapi terus berlanjut ke depan," tambahnya.

Plt Dirjen Permasyarakatan Y. Ambeg Paramarta menambahkan, program akselerasi termasuk kegiatan pembinaan kemandirian dan pembimbingan ini secara khusus mendorong WBP untuk lebih profuktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan pemberian upah atau premi bagi WBP.

"Kegiatan panen raya perkebunan singkong seluas 3,8 hektare yang dikelola oleh WBP Lapas Kelas IIA Warkir, bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan mitra menjadi bukti keberhasilan pembinaan kemandirian WBP pada lapas Warungkiara," kata Ambeg.

Panen raya ini juga bukan hanya sekedar di sektor pertanian tetapi juga di sektor peternakan. Setidaknya terdapat 1.000 ekor ayam dan 450 ekor sapi yang dikelola oleh warga binaan.

"Hasil dari peternakan tersebut akan disalurkan kepada pihak ketiga untuk dijual kembali," ujarnya.

Peluncuran Koperasi Induk Pemasyarakatan

Selain panen raya, Menteri Agus juga meresmikan pembentukan Koperasi Induk Pemasyarakatan dan memberikan bantuan sosial bagi keluarga WBP secara serentak di seluruh lapas se-Indonesia. Koperasi ini akan menjadi payung bagi koperasi primer yang dikelola oleh lapas dan rutan di seluruh Indonesia.

"Harapan kami, koperasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai. Keuntungannya nanti bisa digunakan untuk bakti sosial, membantu warga binaan, dan masyarakat sekitar," kata Agus.

Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi Lapas sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekitar. "Dengan langkah ini, diharapkan Lapas dapat menjadi bagian yang produktif dalam pembangunan nasional," tutupnya.

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di tengah kebahagiaan menyambut cucu pertama menyempatkan diri untuk melayat ke kediaman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Ngawi, Jawa Timur bersama Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono.

Amran dan Sudaryono bersama-sama memberikan penghormatan kepada Sadiran Bau Kuntjoro, ayahanda dari Prasetyo Hadi yang berpulang pada Senin (16/12).

Biasanya, Amran dan Sudaryono kerap berbagi tugas dalam kunjungan-kunjungan kerja ke berbagai daerah. Namun kali ini, keduanya sama-sama berempati terhadap Prasetyo Hadi dan menunjukkan kedekatan antarpejabat dengan kedatangan langsung ke Ngawi.

Kehadiran Amran dan Sudaryono di Ngawi sekaligus menjadi bentuk penghormatan atas jasa dan dedikasi dari mendiang Sadiran Bau Kuntjoro kepada Indonesia. Saat itu, Amran menyampaikan harapan agar Prasetyo Hadi beserta keluarga diberikan ketabahan.

"Saya bersama Pak Wamen bersama berangkat karena duka ini juga menjadi bagian dari kita semua. Semoga almarhum ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan," ujar Amran.

Wamentan Sudaryono menambahkan, kedatangannya bersama Amran ke kediaman Prasetyo Hadi di Ngawi merupakan wujud dukungan moral.

"Kita datang untuk mendoakan almarhum dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Pak Mensesneg di momen ini," katanya.

Rombongan Amran dan Sudaryono bertolak ke Ngawi pada Selasa (17/12) pagi, langsung menuju rumah duka. Usai memberikan penghormatan, Amran pun kembali ke Jakarta untuk memenuhi agenda lain sesuai jadwal, memperlihatkan komitmen menjaga keseimbangan antara tugas kedinasan dengan nilai kemanusiaan.

TANAH LAUT, iNews Depok.id - Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengintensifkan berbagai upaya untuk mencapai target swasembada pangan nasional pada 2027, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pencapaian swasembada pangan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak termasuk sumber daya manusia (SDM) pertanian, khususnya petani.

"Kita harus bekerja keras dan berkolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin, karena ini merupakan kunci ketahanan pangan nasional," ujar Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/12/2024).

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk fokus mendukung swasembada pangan melalui pencetakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi.

Mendukung hal di atas, Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni, meninjau dan memantau lahan Brigade Pangan, program unggulan yang bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian di Kabupaten Tanah Laut.

Program ini dirancang melalui kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas).

Kolaborasi tersebut melibatkan sumber daya manusia dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tengah menjalani program reintegrasi sosial di sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah Kalimantan Selatan.

Nantinya, warga binaan ini akan tergabung dalam Brigade Pangan untuk menggarap lahan pertanian seluas 100 hektare. Program ini bertujuan memberikan pelatihan sekaligus memberdayakan warga binaan agar siap kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru.

Dari hasil peninjauan, diketahui bahwa lahan yang digunakan merupakan milik rakyat yang telah diserahkan kepada pemerintah untuk dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, generasi milenial, dan warga binaan.

Di kesempatan ini Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Yudi Astoni menyampaikan bahwa Kementan siap mendukung upaya optimalisasi lahan, sejumlah langkah strategis telah direncanakan, termasuk pendalaman irigasi, pencetakan sawah baru, serta penggunaan alat-alat pertanian lokal.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan memberikan arahan agar pendampingan dan pelatihan intensif diberikan kepada WBP. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan para warga binaan mampu mengelola lahan secara produktif, meskipun beberapa di antara mereka sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian.

Awal persiapan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, melalui Divisi Pemasyarakatan, akan melakukan asesmen terhadap 17 Lapas pada minggu kedua Desember 2024. Asesmen ini bertujuan memilih 100 warga binaan untuk bergabung dalam Brigade Pangan.

Hadir di kesempatan ini, Penjabat (Pj.) Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman menyampaikan bahwa akan mengagendakan penanaman perdana, yang direncanakan pada minggu kedua Januari 2025.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yang menyampaikan dukungannya terhadap program ini. Ia menilai bahwa keterlibatan lintas sektor, termasuk lembaga pendidikan, dapat memperkuat keberhasilan program Brigade Pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberdayakan masyarakat.

Editor : Mahfud

Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memproses hukum empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar karena merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran di Jakarta, Selasa menjelaskan, perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan karena pihaknya telah menerima laporan, serta segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan bahwa perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," kata dia.

Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu, dikatakan Mentan, dirinya juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Menteri Amran menjelaskan, angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yakni sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," katanya.

Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Presiden RI Prabowo Subianto meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Keyakinan itu, kata Prabowo, muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024