Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, memenuhi undangan KPK terkait koordinasi pencegahan korupsi di daerah. Bobby mengaku membahas pencegahan korupsi hingga penegakan hukum.

"Saya diundang sama KPK untuk koordinasi, kolaborasi, perkuatan antara KPK, pemerintah daerah dan DPRD," kata Bobby di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (28/4/2025).

Bobby tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.14 WIB. Rombongan Bobby baru keluar dari KPK sekitar pukul 16.00 WIB. Itu artinya diskusi Bobby dengan pihak KPK berlangsung kurang lebih selama tujuh jam.

Bobby mengaku tidak datang seorang diri saat diskusi potensi korupsi dengan KPK. Dia datang bersama jajaran DPRD Sumut.

"Jadi tadi kami diundang ada delapan daerah, termasuk provinsi dan tujuh kabupaten kota. Dan seluruh provinsi dan kabupaten kota nanti di Sumatera akan diundang semua. Cuma ini jadwalnya kami, delapan daerah," ujar Bobby.

Mantan Wali Kota Medan itu mengaku sejumlah topik potensi korupsi di Sumut dibahas bersama KPK. Isu mulai dari penyusunan anggaran hingga optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu topik yang dibahas.

"Ya yang dibahas penegakan, pencegahan, antikorupsi, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, penyusunan anggaran, optimalisasi pendapatan," katanya.

Bobby menambahkan, pembahasan potensi korupsi di Sumut juga dibahas dari banyak sisi dalam diskusinya dengan KPK hari ini.

"Ya dari segala sisi tadi dibahas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan," jelas Bobby.

Terpisah, Tim Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan koordinasi dan supervisi KPK bersama kepala daerah menjadi salah satu upaya KPK dalam mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintah daerah. Dia mengatakan hari ini KPK fokus membahas upaya pencegahan korupsi di Sumut.

"Pertemuan ini di antaranya membahas dan memetakan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pemberantasan korupsi, sehingga nantinya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi bisa memberikan pendampingan secara lebih terukur dan terarah," jelas Budi.

Budi menjelaskan KPK tidak hanya berdiskusi dengan Bobby selaku Gubernur Sumut hari ini. KPK juga mengundang sejumlah anggota DPRD Sumut.

"Pertemuan ini juga dihadiri jajaran DPRD, mengingat keduanya merupakan stakeholder kunci dalam pemerintahan daerah. Sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pertanggungjawaban setiap program-program pemerintah daerah dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan," pungkas Budi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mendeportasi sembilan warga negara asing (WNA). Para WNA itu dideportasi diduga karena menyalahgunakan izin tinggal selama melakukan kegiatan syuting film di Batam.

"Telah dilaksanakan tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi terhadap 8 WN Singapura dan 1 satu WN Malaysia yang diduga melakukan penyalahgunaan izin tinggal. Mereka dideportasi pada Jumat (18/4), melalui pelabuhan internasional Batam Center," kata Kepala Seksi Penindakan Keimigrasian Muhammad Faris Pabittei, Sabtu (26/4/2025).

Para WNA yang dideportasi itu diperiksa oleh imigrasi sejak Jumat (11/4). Para WNA itu diduga melakukan kegiatan pembuatan film di salah satu hotel di Batam Center, Kota Batam.

"Sedangkan WNA tersebut menggunakan Visa on Arrival (VOA) atau izin tinggal kunjungan yang tidak diperbolehkan melakukan kegiatan tersebut," ujarnya.

Faris menjelaskan dari hasil pemeriksaan, para WNA tersebut telah mengantongi izin lokasi dari Kementerian Kebudayaan. Namun, mereka tetap melanggar aturan keimigrasian karena tidak menggunakan jenis visa yang sesuai.

"Untuk kegiatan produksi film, seharusnya menggunakan visa dengan indeks C14, D14, atau E23K," ujar Faris.

Dari penindakan tersebut, Faris menyampaikan bahwa Kantor Imigrasi Batam komitmen dalam menegakkan hukum keimigrasian guna memastikan seluruh kegiatan orang asing di wilayah Indonesia berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam terus berkomitmen dalam penegakan hukum Keimigrasian di wilayah Batam guna memastikan keberadaan dan kegiatan Orang Asing mematuhi hukum di Wilayah Indonesia dan tidak mengganggu ketertiban umum," ujarnya.

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Video: WNA di Bali Berulah Lagi, Kini Terlibat Pencurian hingga Penipuan

Warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV ditangkap polisi usai mengamuk di dalam supermarket di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pihak Imigrasi menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada KUV.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," bunyi keterangan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima detikcom, Rabu (23/4/2025).

Kasus kekerasan yang dilakukan KUV saat ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan jeratan hukum setimpal kepada pelaku.

"Saat ini Kantor Imigrasi Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai pertangungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya. WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,' tulis Imigrasi Jakarta Selatan.

Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga telah berkoordinasi dengan tim pengamanan Kalibata City terkait evaluasi keamanan di lokasi. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengatakan akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

"Sebagai langkah ke depan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pihak pengelola apartemen Kalibata City dalam hal menciptakan rasa aman utuk Masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari," katanya.

Aksi pria WNA ngamuk ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, tampak pria WNA telanjang dada dan mengenakan celana pendek mengamuk di area supermarket. Pelaku berteriak sambil menghancurkan barang-barang di rak.

Petugas keamanan mencoba mengamankan pelaku. Tapi pelaku malah lari dan menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Polisi mengungkap KUV juga sempat melakukan kekerasan di apartemen Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan pelaku diduga mengamuk dan melempar anaknya karena ada masalah keluarga. Saat ngamuk, pelaku dalam kondisi mabuk berat.

"Sebetulnya itu ada masalah keluarga saja, karena posisi mabuk, ya hilang kendali," ungkap Mansur, Selasa (22/4).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) melakukan kunjungan ke Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Nicholay Aprilindo menemui ratusan pengungsi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

Nicholay melakukan kunjungan ini ditemani Wakil Bupati Nduga Yoas Beon, kemudian ada juga Tokoh Muda sekaligus intelektual Papua asal Nduga Samuel Tabuni. Mereka meminta masalah mengenai sejumlah aksi kekerasan yang terjadi di wilayah Papua.

Dalam hal ini, Nicholay mengatakan KemenHAM mendorong solusi terbaik masalah Papua saat ini adalah rekonsiliasi dan upaya-upaya perdamaian. Dia meminta semua pihak menyetop aksi kekerasan.

"Tentu saja kekerasan yang seakan tak pernah berakhir menjadi keprihatinan kita bersama. Banyak korban berjatuhan, nyawa melayang sia-sia. Atas dasar apa pun kami mengajak untuk stop kekerasan. Kita akhiri sudah. Kita sama-sama mendorong upaya rekonsiliatif yang menjadi pintu menuju perdamaian. Kita bangun Papua dalam semangat ini yaitu rekonsiliasi dan perdamaian," kata Nicholay di sela-sela pertemuan dengan pengungsi di Kenyam seperti keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (19/4/2025).

Nicholay mengatakan kehadirannya di Nduga kali ini utamanya adalah misi kemanusiaan. Dia ingin memastikan masalah di tanah Papua ini bisa diselesaikan dengan rekonsiliasi dan perdamaian.

"Itu semangat utamanya kami hadir di Kabupaten Nduga ini untuk menemui pengungsi yang sudah sejak lama tidak kembali ke rumahnya masing-masing akibat konflik. Kita berharap dari Nduga ini lahir semangat rekonsiliasi dan perdamaian itu," kata Nicholay.

Dia menilai masalah Papua sangat kompleks sehingga harus diurai satu per satu yang dimulai dari aspek kemanusiaan. Dia meyakini dengan kemanusiaan atau semangat rekonsiliasi dan perdamaian diharapkan masalah Papua bisa perlahan membaik sehingga tercipta kondisi yang aman dan damai.

"Sebagaimana perhatian Pak Menteri HAM agar kemanusiaan dalam konteks rekonsiliasi dan perdamaian harus menjadi senjata utama penyelesaian sehingga semua pihak yang berkepentingan bisa bertemu dan tidak boleh ada lagi kekerasan, peperangan, penindasan, saling curiga yang bahkan berujung pada kematian termasuk korban masyarakat sipil, perempuan dan anak-anak," jelasnya.

Dalam pertemuannya dengan pengungsi di Kabupaten Nduga, Nicholay mengaku mendapat banyak temuan yang akan menjadi bahan dalam upaya penanganan masyarakat akibat konflik termasuk menyelesaikan konflik itu sendiri. Hal yang paling banyak disampaikan adalah kepastian 'rasa aman' bagi masyarakat dan sesegera mungkin bisa kembali ke rumah masing-masing.

"Apalagi ditemukan banyak anak-anak yang masih sekolah harus hidup di pengungsian tentu akan menjadi perhatian," ucap Nicholay.

Lebih lanjut, dia juga memastikan negara benar-benar hadir secara nyata di Nduga untuk menyelesaikan masalah dengan kehendak politik yang tinggi dan niat tulus untuk membantu masyarakat. Dia meyakini pemerintah bisa menjadi jembatan perdamaian di Papua.

"Makanya kami hadir dengan misi kemanusiaan karena itulah yang menjadi payung untuk semua sebab tidak ada kepentingan lain selain agenda rekonsiliasi dan perdamaian, karena kami yakin hal ini akan bisa menjadi jembatan untuk semua menghadirkan keamanan dan kedamaian di tanah Papua," katanya.

"Kita tidak ingin masyarakat terus menjadi korban karena buruknya tata kelola penanganan yang dilakukan. Ini harus segera dicarikan jalan keluarnya," sambungnya.

Terakhir, Nicholay memastikan temuan kunjungan kali ini akan menjadi bahan untuk Kementerian HAM mencarikan solusi untuk masalah aksi kekerasan di Papua. Dia menginginkan keadilan bagi Tanah Papua.

"Buat saya konflik kemanusiaan yang mengakibatkan ribuan pengungsi Nduga bukan hanya soal keamanan, tetapi lebih dari itu, yakni soal tata kelola resolusi konflik secara nasional, tata kelola daerah dan soal hak konstitusional warga negara, dan soal kemanusiaan yang adil dan beradab serta soal keadilan sosial di tanah Papua. Ini akan jadi catatan penting," pungkas Nicholay.

Nicholay mengatakan saat ini pengungsi dari Kabupaten Nduga yang tersebar di banyak wilayah seperti Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua menantikan kebijakan negara yang holistik agar mereka bisa kembali dan menjalankan hidup dengan normal kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Masyarakat mengharapkan agar hak mendapatkan pendidikan bagi Anak-anak, kesehatan, ekonomi dan pelayanan publik lainnya bagi warga pengungsi Nduga yang selama ini terabaikan bisa dipenuhi kembali

Kabupaten Lany Jaya, Jayawijaya, Timika, Yahukimo, Jayapura bahkan sejumlah tempat lainnya di Papua pada umumnya.

Simak juga Video: Polisi Klaim Kuasai Nduga Pegunungan, Dipastikan Sudah Aman

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Tangis wanita berinisial HA (52) pecah usai ditangkap terkait kasus penipuan modus calo penerimaan anggota Polri sebesar Rp 750 juta. Polisi juga mengamankan pria inisial MR (53) dalam kasus ini.

Polres Luwu menghadirkan HA dan MR dalam konferensi pers di Mapolres Luwu pada Rabu (16/4/2025). Keduanya tampak mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring polisi ke hadapan awak media, pelaku HA yang mengenakan jilbab abu-abu hitam langsung menangis histeris. Dia mengaku melakukan aksi penipuan karena disuruh oleh seseorang.

"Disuruh jeka juga saya, Pak," kata HA dengan tersedu-sedu.

Kasi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung mengatakan pelaku ditangkap setelah polisi menerima empat laporan terkait dugaan penipuan tersebut. Kedu pelaku menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri.

"Sudah 4 laporan yang masuk, pelakunya perempuan berinisial HA dan lelaki MR, dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi penerimaan Bintara Polri dengan membayar sejumlah uang," ujar Yakobus kepada detikSulsel, Rabu (16/4).

Yakobus menuturkan HA yang bertugas mencari target calon siswa (casis) Bintara Polri. Sementara MR mengaku sebagai anggota Polri untuk meyakinkan orang tua para korban.

"Modus mereka adalah menawarkan bantuan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. HA merekrut para casis dan meminta sejumlah uang, sedangkan MR berperan meyakinkan orang tua korban dengan mengaku sebagai jenderal berpangkat Irjen," bebernya.

"Mereka meyakinkan orang tua dari calon siswa Polri, bahwa anak mereka akan dijamin lulus seleksi jika membayar mahar sebesar Rp 300 juta hingga Rp 400 juta. Total kerugian yang dialami para korban mencapai Rp 750 juta," sambungnya.

Yakobus mengungkapkan empat casis yang jadi korban masing-masing inisial SC, EP, AD dan ZM. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan korban dari aksi tipu-tipu kedua pelaku bertambah.

"Kami membuka ruang bagi masyarakat yang mungkin juga menjadi korban namun belum melapor. Tidak menutup kemungkinan juga terdapat pelaku lain di balik kasus ini," bebernya.

Kedua pelaku saat ini ditahan di Mako Polres Luwu guna penyelidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat dengan Pasal 378 jo Pasal 55 dan 56 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

"Dengan ancaman hukuman penjara maksimal empat tahun," tutupnya.

Video: Komplotan Pencuri Gasak Emas Warga Pandeglang, Modus Pengobatan

Video: Komplotan Pencuri Gasak Emas Warga Pandeglang, Modus Pengobatan

Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menahan dua terpidana penistaan agama saat Nyepi di Desa Sumberkelampok, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, Bali, Senin (14/4/2025). Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Singaraja.

Kasi Intelijen Kejari Buleleng I Dewa Gede Baskara Haryana membenarkan hal tersebut. Ia menyebut Kejari Buleleng sebelumnya melakukan rapat bersama dengan Polres Buleleng pada Minggu (13/4/2025).

"Dalam rapat itu membahas strategi dan cara yang digunakan eksekusi," kata Baskara, Senin.

Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad terbukti melakukan penistaan agama saat Hari Raya Nyepi 2023 karena membuka portal masuk menuju Taman Nasional Bali Barat.

Baskara mengatakan eksekusi dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: PRINT-23A/N.1.11/Eku.3/01/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng tanggal 06 Januari 2025 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1664 K/Pid/2024 tanggal 16 Desember 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 55/PID/2024/PT. Dps tanggal 31 Juli 2024 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 2/Pid.B/2024/PN. Sgr tanggal 13 Juni 2024.

Saat ini Ahmad Zaini dan Muhammad Rasad ditahan di Lapas Kelas II B Singaraja untuk menjalani hukuman penjara masing-masing selama 4 bulan.

Sebelumnya, Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad, dijatuhi hukuman percobaan. Keduanya divonis pidana selama enam bulan penjara dengan masa percobaan selama satu tahun.

Vonis hukuman percobaan terhadap Ahmad Zaini dan Muhammad Rasyad dijatuhkan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Kedua terdakwa diputus bersalah karena telah ngotot rekreasi ke Pantai Prapat Agung, Taman Nasional Bali Barat (TNBB) saat Nyepi.

"Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena para terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan masing-masing selama satu tahun berakhir," kata majelis hakim pimpinan I Made Bagiarta di PN Singaraja, Kamis (13/6/2024).

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Video: Isa Zega Kembali Dilaporkan ke Polisi Terkait Penistaan Agama

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Istanbul (ANTARA) - Israel telah menahan sedikitnya 1.200 anak Palestina dari wilayah pendudukan Tepi Barat sejak 7 Oktober 2023, menurut data yang dirilis bersama oleh sejumlah organisasi hak asasi manusia Palestina.

Data tersebut dipublikasikan dalam pernyataan bersama oleh Komisi Urusan Tahanan Palestina, Masyarakat Tahanan Palestina, serta Asosiasi Dukungan Tahanan dan Hak Asasi Manusia Addameer, bertepatan dengan peringatan Hari Anak Palestina yang jatuh setiap tanggal 5 April.

Dalam pernyataan itu diungkapkan bahwa anak-anak yang ditahan mengalami "penyiksaan, kelaparan, pengabaian medis, dan perampasan hak secara sistematis setiap hari."

Kondisi itu baru-baru ini menyebabkan kematian tahanan anak pertama sejak dimulainya perang di Gaza. Korban adalah Walid Ahmad (17) dari kota Silwad, timur laut Ramallah, yang meninggal di Penjara Megiddo, Israel utara.

Pekan lalu, Komisi Urusan Tahanan dan Masyarakat Tahanan Palestina memastikan kematian Walid Ahmad. Hasil autopsi forensik menunjukkan bahwa kelaparan sistematis menjadi penyebab utama memburuknya kondisi kesehatan yang akhirnya merenggut nyawanya.

Lembaga-lembaga tersebut menyatakan bahwa kampanye penangkapan terhadap anak-anak meningkat ke level yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan tujuan untuk "memisahkan mereka dari keluarga dan merampas masa kecil mereka di tengah fase paling berdarah dalam sejarah mereka."

“Sejak genosida dimulai, jumlah penahanan terhadap anak-anak meningkat secara drastis. Hanya di Tepi Barat saja, setidaknya 1.200 anak telah ditangkap,” demikian isi pernyataan itu. Sementara untuk Jalur Gaza, jumlah pastinya belum diketahui karena Israel terus melakukan praktik penghilangan paksa.

Organisasi-organisasi itu kembali menyerukan kepada komunitas hak asasi manusia internasional untuk mengambil "langkah nyata dalam menuntut pertanggungjawaban para pemimpin Israel atas kejahatan perang yang terus berlangsung dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka."

Hingga saat ini, identitas 63 tahanan yang meninggal di dalam tahanan telah dikonfirmasi, termasuk 40 orang dari Gaza.

Lebih dari 9.500 warga Palestina -- termasuk perempuan dan lebih dari 350 anak-anak -- saat ini ditahan di penjara-penjara Israel dalam kondisi yang keras, menurut laporan hak asasi manusia dari pihak Palestina dan Israel.

Ketegangan terus meningkat di seluruh wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut data resmi Palestina, lebih dari 944 warga Palestina tewas dan sekitar 7.000 lainnya terluka akibat kekerasan di wilayah tersebut.

Mahkamah Internasional (ICJ) telah menyatakan bahwa pendudukan jangka panjang Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal dalam keputusan yang diumumkan pada bulan Juli lalu.

ICJ menuntut agar seluruh permukiman Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur segera dievakuasi.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Tujuh narapidana (napi) kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Salah satu napi yang melarikan adalah komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dilansir detikSulsel, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh narapidana itu kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali, sementara komandan KKB masih dalam pencarian.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Selang beberapa menit, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," ucap Yusuf.

Baca berita selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pentolan kelompok kriminal bersenjata (KKB), Penihas Heluka alias Kopi Tua kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena di Jayawijaya, Papua Pegunungan. Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo itu melarikan diri bersama 6 narapidana (napi) lain usai membobol pagar lapas.

Ketujuh tahanan Lapas Kelas IIB Wamena itu melarikan diri pada Selasa (25/2). Kejadian bermula saat para tahanan diberi waktu beraktivitas di area dalam lapangan lapas.

"Sekitar pukul 15.09 WIT, di tengah hujan lebat, tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong," kata Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh tahanan itu kemudian memanjat pagar kedua Lapas Kelas IIB Wamena. Mereka kabur dengan memanjat pagar menggunakan tali.

"Mereka melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," tuturnya.

Yusuf mengatakan, salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali. Sementara enam napi lain termasuk komandan KKB Penihas Heluka masih diburu.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," beber Yusuf.

Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada. Yusuf berharap warga memberikan informasi jika mengetahui keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif dan segera melaporkan kepada aparat keamanan jika mengetahui informasi terkait keberadaan para pelarian," paparnya.

Sebagai informasi, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap atas kasus pembunuhan aparat keamanan 4 November 2022. Penihas Heluka kemudian ditangkap pada 19 Mei 2023.

Penihas Heluka sudah divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024. Komandan KKB itu baru menjalani masa tahanan selama satu tahun sebelum melarikan diri.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani.

Video KKB Bakar SMP Agandugume Puncak, Satgas Buru Pelaku

Video KKB Bakar SMP Agandugume Puncak, Satgas Buru Pelaku

Tujuh narapidana (napi) kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Wamena di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Salah satu napi yang melarikan adalah komandan kelompok kriminal bersenjata (KKB) bernama Penihas Heluka.

"Salah satu pelarian tersebut adalah Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menamakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo," kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Rabu (26/2/2025).

Ketujuh narapidana itu kabur dari Lapas Kelas IIB Wamena pada Selasa (25/2) sekitar pukul 15.00 WIT. Salah satu napi yang kabur sudah ditangkap kembali, sementara komandan KKB masih dalam pencarian.

"Kami berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Upaya pengejaran terhadap narapidana yang kabur ini akan terus kami intensifkan," ujar Faizal.

Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz-2025, Kombes Yusuf Sutejo mengatakan, ketujuh napi kabur saat diberi waktu beraktivitas di area lapangan lapas. Selang beberapa menit, hujan turun hingga ketujuh napi membobol pagar lapas.

"Tujuh tahanan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri," ucap Yusuf.

Yusuf berharap masyarakat tetap tenang dan waspada. Pihaknya meminta warga memberikan informasi jika mengetahui informasi keberadaan para napi yang kabur tersebut.

"Satu dari tujuh tahanan berhasil diamankan oleh petugas lapas, sementara enam lainnya berhasil melarikan diri," imbuhnya.

Diketahui, pentolan KKB, Penihas Heluka sebelumnya ditangkap pada 19 Mei 2023 atas kasus pembunuhan terhadap aparat keamanannya. Penihas Heluka divonis 13 tahun penjara pada 7 Februari 2024.

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong