St Petersburg -

Diaspora RI di Rusia, Teguh Imannullah berharap ada kolaborasi riset dan proyek industri antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama ini menurutnya memungkinkan para mahasiswa bisa pulang dan mengabdi di Tanah Air usai lulus sesuai bidang keahliannya.

"Dengan kerja sama tersebut, mahasiswa Indonesia bisa kembali dan terserap dengan baik sesuai bidang spesialisasinya," kata Teguh pada dialog Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas dengan diaspora RI di Saint Petersburg, Rusia, Jum'at (16/5/2025), dikutip dari keterangan yang diterima detikEdu, ditulis Senin (19/5/2025).

Alumnus MAN Insan Cendekia Jambi ini sendiri kuliah di jurusan langka di Indonesia. Teguh semula kuliah S1 Nanomaterials di Belgorod State National Research University.

Kini, di usia 26 tahun, ia tengah menempuh pendidikan S3 Composite Materials di Peter The Great St. Petersburg Polytechnic University. Di jenjang doktoral, ia belajar composite materials roket antariksa.

Menkum Supratman mengatakan pemerintah berharap diaspora di Rusia membawa misi positif bagi bangsa dan negara. Terkait diaspora RI dan kepulangannya ke Tanah Air, Supratman menyatakan "Pemerintah mendukung adik-adik semua untuk menuntut ilmu, belajar serta sungguh-sungguh, dan kembali untuk membangun bangsa."

Dialog Supratman dengan diaspora di St Petersburg dilakukan di sela kegiatan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) RI-Rusia tentang kerja sama regulasi hukum aktivitas organisasi nirlaba. Sebanyak 30 diaspora RI di Rusia hadir pada dialog tersebut.

Sementara itu, Ketua Diaspora Rusia Andre Septiyanto menyatakan harapannya agar pemerintah mendukung diaspora RI.

"Kami berharap pemerintah memberikan kemudahan kemudahan bagi WNI yang berada di luar negeri dalam bentuk peraturan atau dukungan kebijakan," ucapnya.

(nwk/nwk)

Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.

"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.

"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.

Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.

Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.

"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.

Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.

"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.

"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.

Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.

"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Hanya berselang sehari setelah kecelakaan tragis di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menewaskan 12 orang, peristiwa serupa kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Pada Rabu (7/5/2025), kecelakaan lalu lintas di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, menewaskan 11 orang, sebagian besar merupakan rombongan guru yang hendak melayat.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kecelakaan maut tersebut. Ia menilai, tragedi yang berulang ini merupakan bukti nyata bahwa sistem transportasi nasional perlu direformasi secara menyeluruh.

"Ini catatan kelam dunia transportasi kita. Dua kecelakaan dalam dua hari yang menewaskan puluhan orang menunjukkan bahwa pendekatan kita terhadap keselamatan lalu lintas masih belum menyentuh akar persoalan. Komisi V mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem transportasi guna mencapai target zero accident," kata Huda di Jakarta, Kamis (8/5/2025).



Berdasarkan informasi awal, kecelakaan di Purworejo diduga disebabkan oleh kegagalan fungsi rem truk yang menabrak minibus dari arah berlawanan. Huda menyebut, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam perawatan kendaraan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan teknis keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, khususnya Pasal 71 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan berkala guna menjamin keselamatan.

"Jika benar rem tidak berfungsi, ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak perusahaan. Padahal rem adalah komponen vital. Pemerintah dan pemilik armada wajib memastikan setiap kendaraan laik jalan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.

Ia menambahkan, tragedi serupa dapat dicegah apabila keselamatan dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan operasional transportasi. Untuk itu, Huda menekankan perlunya reformasi menyeluruh, bukan hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa semata.

"Kita tak bisa terus-menerus bersikap case by case. Persoalan kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari hulu ke hilir?mulai dari regulasi, pengawasan, standar armada, hingga kualitas SDM pengemudi. Semua pihak harus duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh serta menciptakan terobosan kebijakan yang konkret dan efektif," ungkap Huda.



Komisi V DPR, lanjut Huda, mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Ia juga meminta agar proses uji kir dan sertifikasi laik jalan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak hanya formalitas semata.

"Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh ditawar. Ini soal nyawa rakyat," katanya.

Legislator Dapil Jabar VII ini menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik dalam pembenahan sistem transportasi nasional.

"Keselamatan tidak boleh jadi retorika. Ini waktunya bertindak. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali utama sistem transportasi yang berkeadilan dan berkeselamatan," katanya.

Jakarta -

Modus baru pengendalian narkoba di lembaga pemasyarakatan (lapas) memanfaatkan CCTV lewat jaringan WiFi diungkap legislator. Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menduga kuat ada keterlibatan oknum dalam kasus tersebut.

"Dugaan kuat saya ada oknum yang kerja sama antar mereka," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (6/5/2025).

Sahroni meminta pemerintah untuk mempersempit ruang gerak agar celah seperti dugaan tersebut tak terjadi. Dia mendesak agar segera dilakukan pengawasan yang ketat.

"Semua urusan terkait narkoba mustinya bisa dipersempit ruang transaksinya dengan segala pengawasan yang ketat. Jangan sampai dibiarkan oknum-oknum bekerja sama dengan para pihak," katanya.

Legislator Ungkap Modus Baru

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar, Soedeson Tandra, mengungkap modus baru pengendalian narkoba di lapas tersebut. Hal itu disampaikan Tandra dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5). Rapat ini dihadiri langsung oleh Kepala BNN Komjen Marthinus Hukom.

"Kalau demikian bahwa kita ini sudah berada di dalam keadaan darurat narkoba, maka penanganan kita tidak lagi sepele seperti ini ya, anggaran yang Rp 2 triliun ini kalau boleh dinaikin, bahkan saya mengatakan 10 kali lipat juga belum tentu bisa selesai Indonesia begini besar," kata Tandra dalam Raker di Komisi III.

Tandra menyebut sempat berkunjung ke Polda Banten untuk berdiskusi terkait peredaran narkoba. Ia menyebut ada temuan pengendalian narkoba di dalam lapas menggunakan CCTV 360 derajat.

Melalui CCTV itu narapidana bisa berkomunikasi hingga diberi instruksi dari luar. Ia mengatakan saat ini penyalahgunaan narkoba di RI sudah canggih.

"Saya kemarin berkunjung ke Polda Banten membahas juga mengenai narkoba, di dalam lapas ditaroh CCTV nggak komunikasi dengan telepon, komunikasi lewat CCTV jaringan WiFi bisa ngomong, dia instruksikan WiFi-nya itu kameranya 360 derajat," ujar Tandra.

"Nah dia instruksikan cara membuatnya bagaimana yang di sana terima, ini udah canggih betul telepon sudah nggak dibutuhkan tinggal pasang CCTV ya kan," tambahnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(azh/jbr)

Jakarta -

Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan yang melibatkan mobil listrik BYD dengan mobil Chevrolet di Tol Sedyatmo, Pluit, Jakarta Utara. Polisi menjamin pengemudi tabrak lari BYD akan diproses hukum.

"Polisi akan memproses sesuai dengan norma hukum dan fakta," kata Wadirlantas AKBP Argo Wiyono saat dihubungi, Minggu (4/5/2025).

Argo mengatakan saat ini pengemudi BYD masih mengalami trauma. Namun pihak keluarga menjamin akan mengantarkan pengemudi BYD ke penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

"Saat ini karena melihat kondisi yang bersangkutan masih ada pasca trauma dan jaminan dari pihak keluarga yang kooperatif sehingga belum dilakukan pemeriksaan," jelasnya.

Argo menegaskan kembali pemilik mobil BYD akan menyerahkan diri. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti.

"Iya betul (akan menyerahkan diri). Untuk BB (barang bukti) sudah diamankan pihak Laka Satwil Jakut," ucapnya.

Dia menyebut pemilik mobil BYD merupakan warga Jelambar, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan ini, bayi berumur dua bulan jadi korban.

"Teridentifikasi warga Jelambar-Jakbar," terangnya.

Kasat PJR Polda Metro Jaya, Kompol Dhanar Dono sebelumnya mengatakan kecelakaan tersebut terjadi pada Sabtu (3/5) dinihari pukul 00.24 WIB. Dia menjelaskan kejadian kecelakaan terjadi di Km 22.00 B atas arah Jaya.

"Kedua kendaraan dari arah Kamal berjalan menuju Jaya, di Km 22 B atas arah Jaya, kendaraan Chevrolet berada di jalur satu ditabrak oleh kendaraan BYD dan keluar jalur, posisi terakhir di bahu jalan," kata Kompol Dhanar kepada wartawan, Sabtu (3/5).

Dia menjelaskan selepas menabrak mobil Chevrolet yang dikemudikan oleh Choirul Ilyas, kendaraan mobil listrik BYD dengan nomor polisi B 1547 BNV kabur meninggalkan lokasi. Namun, tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) diduga milik mobil listrik BYD tersebut tertinggal di lokasi kejadian.

Akibat kecelakaan ini, bayi berusia dua bulan yang berada di dalam mobil Chevrolet mengalami luka ringan dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara mobil Chevrolet mengalami kerusakan pada bagian belakang.

"Korban seorang bayi berusia 2 bulan bernama C luka ringan. Kendaraan Chevrolet mengalami kerusakan bagian body kiri dan bagian belakang serta ban kanan pecah," terang Dhanar.

'Lihat juga Video: Detik-detik Mobil BYD Kabur Usai Tabrakan di Tol Sedyatmo'

(fca/fca)

Banda Aceh -

Pengedar sabu berinisial A (30) yang ditangkap polisi di halaman Masjid Al-Ikhlas, Gampong Keude Bagok, Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur, ternyata tahanan Polda Lampung yang kabur Desember 2023 lalu. Dalam penangkapan itu, seorang polisi tertembak di bagian pipi kiri.

"Saat kami lakukan pemeriksaan, identitas tersangka A ternyata cocok dengan salah satu DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus besar di Polda Lampung," kata Kasat Resnarkoba Polres Aceh Utara AKP Erwinsyah Putra kepada wartawan, Minggu (27/4/2025).

A disebut melarikan diri dari sel tahanan Polda Lampung setelah ditangkap dalam kasus peredaran sabu seberat 58 kilogram. Dia kabur bersama tiga tahanan lainnya setelah memotong jeruji besi menggunakan gergaji.

Dalam penangkapan yang dilakukan di Aceh Timur, polisi menyita barang bukti sabu 992 gram dari tangan A. Selain itu, A juga disebut membawa pistol jenis airsoft gun.

Polisi akan melakukan pengembangan usai menciduk A. "Ini menjadi pengembangan penting dalam upaya pengungkapan jaringan narkoba lintas provinsi," ujarnya.

Diketahui, penangkapan tersangka A dilakukan setelah polisi membuntuti mobil yang ditumpanginya beserta dua orang lainya, Sabtu (26/4) malam. Setiba di halaman Masjid Al-Ikhlas, ketiga pelaku disebut langsung turun dan berpencar.

A berhasil ditangkap, sementara dua orang lainnya melarikan diri. Salah pelaku disebut melepaskan tembakan ke arah polisi menggunakan senjata api jenis revolver.

Akibat tembakan itu, satu personel polisi Bripda Rifaldi mengalami luka di bagian pipi kiri. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe.

"Mereka juga sempat menyandera seorang warga yang melintas menggunakan sepeda motor," jelas Erwin.

"Kami terus melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang melarikan diri. Kami juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait keberadaan pelaku agar segera melapor kepada pihak berwajib," ungkap Erwin.

(astj/astj)

Jakarta -

Hari Bhakti Pemasyarakatan jatuh pada tanggal 27 April dan tahun ini merupakan peringatan ke-61. Hari ini sudah diperingati sejak tahun 1964.

Apa tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025? Berikut ulasannya.

Tema Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025

Dilansir situs Ditjen Pemasyarakatan, Hari Bhakti Pemasyarakatan 2025 mengusung tema "Pemasyarakatan Pasti Bermanfaat untuk Masyarakat". Hari Bhakti Pemasyarakatan dijadikan sebagai media evaluasi untuk memperkokoh komitmen seluruh insan pemasyarakatan dalam mewujudkan tujuan dari sistem pemasyarakatan.

Asal-usul Istilah Pemasyarakatan

Istilah "Pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1963 melalui pidato "Pohon Beringin Pengayoman" oleh Prof. Sahardjo, S.H selaku Menteri Kehakiman saat itu.

Sistem Pemasyarakatan dideklarasikan sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan yang dilaksanakan di Lembang, Bandung. Pemasyarakatan dalam konferensi tersebut dinyatakan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sehingga menjadikan pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan semakin baik. Seiring berjalannya waktu, tuntutan tugas Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana harus dapat merespon dinamika sosial dengan melakukan perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjawab perluasan peran dan tanggung jawab dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana, yaitu perlakuan sejak proses peradilan sampai dengan menjalankan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sistem Pemasyarakatan mewujudkan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Sehingga, lingkungan masyarakat dapat menerima kembali, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang berkualitas, taat hukum, bertanggung jawab, dan aktif berperan dalam pembangunan sekaligus memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

(kny/imk)

Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai bertemu dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom. Keduanya membahas perihal isu legalisasi ganja dan kratom di Indonesia.

"Prinsipnya, penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh BNN terhadap para pengedar, kemudian pengguna, dan pendekatan-pendekatan lain yang kami lakukan, pasti atau membawa konsekuensi logis berhubungan dengan isu-isu HAM," kata Hukom di Kementerian HAM, Jakarta, dilansir kantor berita Antara, Selasa (15/4/2025).

Hukom menerangkan isu legalisasi ganja dan kratom saat ini hangat dibicarakan. Terlebih, kata Hukom, negara-negara di luar sudah melegalisasi dua tanaman tersebut.

"Contohnya yang krusial hari ini seperti legalisasi ganja dan kratom. Ini juga ada beberapa elemen yang menghubungkan isu-isu dengan hak asasi, terutama dilihat bagaimana negara-negara di luar melegalisasi dua tanaman tersebut," kata Hukom.

Hukom menerangkan pihaknya sengaja datang ke Kementerian HAM. BNN berkonsultasi dengan Menteri HAM terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika agar tetap menghormati HAM.

"Sebagai seorang penegak hukum, kami menghormati HAM, maka kami datang kepada Menteri HAM sebagai salah satu aparat negara. Kementerian di bawah Presiden yang berhubungan dengan HAM melakukan pembinaan terhadap hak asasi manusia," ujar Hukom.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri HAM Pigai menjelaskan HAM telah menjadi spirit penting dalam tata kelola pemberantasan narkotika di Indonesia. Di mana HAM ini, kata Pigai, tujuannya adalah membangun peradaban bangsa.

"Kebetulan dalam Astacita, baik itu nomor satu menyangkut tentang HAM maupun nomor tujuh menyangkut tentang narkotika, sudah menjadi concern (perhatian) Presiden (Prabowo Subianto). Tujuannya adalah membangun peradaban bangsa," kata Pigai.

(whn/dhn)

Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq meminta kepada pemerintah daerah (pemda) untuk ikut melakukan pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi tata lingkungan hidup di tingkat tapak.

Dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengembangan SDM LH di Tangerang Selatan, Banten, Selasa, Menteri LH Hanif menyebut pembinaan dan pengawasan pengendalian lingkungan hidup secara berjenjang sampah ke tingkat daerah dimulai dari tata lingkungan dan pengendalian pencemaran lingkungan serta penegakan hukum.

"Saya telah memerintahkan kepada Deputi Gakkum untuk memberikan pendelegasian terutama kepada teman-teman provinsi, teman-teman yang memiliki tugas lingkungan hidup di tingkat provinsi untuk melakukan penegakan hukum kepada unit-unit yang izinnya diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup," ujar Menteri Hanif.

Dengan pembinaan dan pengawasan, lanjut dia, maka memastikan semua unit yang ada di tingkat tapak dapat dikontrol oleh petugas lingkungan hidup di tingkat tapak. Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan oleh petugas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk kegiatan yang izinnya dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup.

Pembinaan dan pengawasan itu diperlukan, kata dia, ketika Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045. Kegiatan pembangunan ekonomi tersebut, lanjutnya, akan menyentuh sendi-sendi lingkungan hidup.

Untuk itu dia meminta para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) pengendali lingkungan hidup untuk mempersiapkan pengawasan dan pembinaan sampai ke tingkat tapak.

"Pada saat kemudian SDM-nya kita tidak siapkan sekarang dengan detail, kita tidak akan pernah tahu berapa keperluan SDM pengendali lingkungan hidup dan belum bisa mengukur berapa pengawas lingkungan yang dibutuhkan," ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Selama Ramadhan, umat Islam menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh serta dianjurkan untuk memperbanyak amal saleh, seperti shalat tarawih, membaca Al-Qur'an, menunaikan zakat fitrah, dan bersedekah.

Semua ibadah ini berperan dalam memperkuat keimanan seseorang. Setelah melewati bulan penuh berkah ini, diharapkan ketakwaan seorang Muslim semakin bertambah.

Oleh karena itu, ketika memasuki bulan Syawal, ibadah sebaiknya tetap dijaga dan bahkan lebih ditingkatkan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Berakhirnya Ramadhan bukan berarti berhentinya amal kebaikan, justru menjadi kesempatan untuk terus memperbaiki diri, salah satunya dengan menjalankan puasa sunah di bulan Syawal.

Pengertian Puasa Syawal

Berdasarkan buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah/SD Kelas 3, yang disusun oleh H. Muhaemin Nur Idris, M.Ag, H. A. Nurzaman, M.A., dan Hendri Kuswanto, puasa Syawal merupakan ibadah sunah yang dikerjakan selama enam hari di bulan Syawal setelah perayaan Idul Fitri. Amalan ini dianjurkan untuk dilakukan mulai tanggal 2 hingga 7 Syawal secara berturut-turut.

Meskipun demikian, puasa ini tetap sah jika dikerjakan secara tidak berurutan, asalkan masih dalam rentang bulan Syawal.

Hukum Puasa Syawal

Menurut buku Puasa Bukan Hanya Saat Ramadhan yang ditulis Ahmad Sarwat Lc., MA, puasa enam hari di bulan Syawal merupakan amalan yang dianjurkan dalam Islam. Hal ini berdasarkan hadits sahih dari Rasulullah SAW:

"Barang siapa berpuasa Ramadhan, kemudian melanjutkannya dengan enam hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa selama setahun." (HR. Muslim)

Selain itu, dalam hadits lain, Rasulullah SAW juga bersabda:

"Siapa yang berpuasa selama bulan Ramadhan, lalu menambah enam hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia mendapat pahala seperti puasa setahun penuh. Setiap amal kebaikan akan dilipatgandakan sepuluh kali lipat." (HR. Ibnu Majah)

Mayoritas ulama dari Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa puasa Syawal hukumnya sunnah. Namun, ada perbedaan pendapat mengenai cara pelaksanaannya, apakah harus dilakukan berturut-turut atau boleh terpisah.

Sementara itu, di kalangan Mazhab Hanafi terdapat pandangan yang berbeda. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa puasa enam hari Syawal hukumnya makruh, baik dilakukan berturut-turut maupun terpisah. Namun, Abu Yusuf, salah satu muridnya, menyatakan bahwa puasa ini hanya makruh jika dilakukan berturut-turut. Jika dilakukan terpisah, maka tidak dianggap makruh.

Meski ada perbedaan pandangan, ulama dari berbagai mazhab yang datang setelahnya cenderung mengikuti pendapat bahwa puasa Syawal adalah sunnah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menjalankannya sebagai amalan tambahan setelah Ramadhan.

(lus/lus)

Surabaya -

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang disahkan DPR RI. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.

Pengesahan RUU TNI ini menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Hal ini juga menjadi sorotan berbagai pihak. Pakar Hukum Tata Negara Unair Dr. Radian Salman menyoroti sejumlah hal dalam proses penetapan UU ini.

Pertama terkait proses penetapan UU TNI yang terbilang cepat dan mengabaikan partisipasi yang bermakna.

"Salah satu poin penting dari keputusan MK adalah partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang. Saya melihat proses dari revisi Undang-Undang TNI itu terbilang cepat, yang kita tahu serangkaian peristiwa seperti apa, termasuk koalisi masyarakat sipil yang mempersoalkan rapat tertutup DPR itu, jadi pada satu posisi ini bagi saya meaningful participation-nya nggak ada," ujar Radian saat dihubungi detikJatim, Kamis (20/3/2025).

Selanjutnya Radian juga menyebut bahwa semestinya ada penjelasan yang rasional mengapa RUU TNI harus diubah dan apa alasan perubahan itu.

"Lalu bagaimana dinamika proses dari penyikapan oleh DPR itu kan harus dibuka, jadi pada sisi lain kan ini nggak ada hal yang emergency untuk segera ditangani, jadi artinya apa, artinya ini harusnya lewat proses yang lebih meaningful participation, lebih lama diperdebatkan, lebih banyak publik dilibatkan," tutur Radian.

Lalu ia juga menyorot beberapa substansi UU TNI. Seperti mengenai jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dalam jabatan-jabatan yang non-TNI. Menurutnya rawan terjadi konflik kepentingan di dalamnya.

"Yang semula berapa itu, 10 menjadi 14 atau berapa itu, yang harus dikhawatirkan itu bukan soal sekedar penambahan, yang agak luas itu adalah aksesnya, yang mungkin di media tidak terlalu banyak dimuat," bebernya.

"Apakah dia yang aktif (TNI) itu bisa tidak mencampuradukkan konflik kepentingannya sebagai anggota TNI. Kedua misalnya, ketika sangat dimungkinkan terbukanya menggunakan kekuatan-kekuatan tentara, untuk karena orang-orang itu ada di posisi, di jabatan atau kementerian tertentu," jelas Rahadian.

Kemudian dalam melaksanakan tugas pemerintahan jika terjadi tindak pidana juga perlu dikhawatirkan.

"Misalnya tindak bidana korupsi, itu lalu diadili lewat apa mekanismenya, karena dia anggota TNI aktif, yang dalam jabatan yang dimungkinkan oleh undang-undang TNI lagi, jadi ini akan jadi persoalan hukum," tambahnya.

Menurut Rahadian, perlu diberikan definisi yang lebih ketat untuk memperjelas peran-peran TNI sebagaimana UU yang baru disahkan itu.

"Di luar operasi militer, misalnya di situ dalam siper, ini potensinya misalnya bahwa kritik melalui media sosial, serangan-serangan siber yang dimaksudkan sebagai protes terhadap keadaan situasi negara, misalnya itu kan perlu dibatasi, apakah sampai ke situ, jadi pembatasannya harus sangat ketat," tegasnya.

Sementara terkait gelombang penolakan massa secara nasional, menurut Rahadian tidak akan mempengaruhi UU TNI. Jika ingin dilakukan revisi harus diajukan melalui MK.

"Kalau saya melihat bahwa prosesnya begitu cepat, menurut saya tidak mungkin (diubah atau dibatalkan). Jadi kita berharap, masyarakat sipil atau siapapun, bisa mengkoreksinya lewat Mahkamah Konstitusi," katanya.

Diketahui bahwa pengesahan RUU menjadi undang-undang telah digelar di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.

Kemudian juga ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna.

(abq/iwd)

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai mengatakan pengetahuan tentang nilai HAM di Indonesia masih perlu ditingkatkan saat memberikan kuliah umum tentang penguatan HAM di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

"Setiap manusia harus selalu menanamkan nilai HAM dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga sudut pandang dan pengetahuan HAM harus diperkuat di dalam masyarakat yang multikultural ini," katanya usai memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Putra Sukabumi, Rabu.

Menurut Natalius, ada tiga variabel HAM yang harus ditanamkan kepada setiap warga yakni sudut pandang, nilai kompetensi dan pengetahuan tentang HAM. Kemudian saat bermasyarakat maupun di lingkungan pekerjaan mereka bisa menerapkan ilmu HAM.

Sehingga, setiap langkah, perbuatan, aksi dan ucapan yang dilakukan selalu berdasarkan serta berpedoman kepada HAM. Tidak hanya itu setiap individu pun harus menerapkan nilai moral dan mental yang didasari dengan nilai HAM.

Khusus kepada para mahasiswa, dirinya mengingatkan pentingnya pengetahuan tentang HAM, sehingga setelah mereka lulus dan masuk ke dunia pemerintahan setiap mengambil keputusan selalu dilandasi dan mengandung nilai-nilai HAM.

"Pengetahuan mahasiswa tentang HAM harus ditingkatkan, karena mereka merupakan generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa ini ke depannya. Dengan memegang prinsip HAM maka sikapnya akan baik maupun sebaliknya," tambahnya.

Natalius mengatakan saat ini pihaknya tengah menyiapkan generasi penerus bangsa yang mengedepankan nilai HAM, karena lima tahun ke depan merupakan masa peralihan kebijakan, kemudian di 2030-2040 Indonesia harus muncul di panggung dunia sebagai negara yang mengutamakan nilai HAM.

Serta di 2045, Indonesia harus menjadi pemimpin dunia. Semua itu bisa tercapai jika Indonesia memiliki banyak calon-calon pemimpin yang memegang erat karakter, nilai, kompetensi, pengetahuan dan prinsip HAM

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025