Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta, Prof Juanda, menanggapi gugatan Yayasan Citta Loka Taru terhadap Presiden RI Prabowo Subianto lantaran tak memberhentikan Mendes PDT Yandri Susanto. Juanda menilai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden.

"Otoritas yang absolut atau hak pererogatif presiden tersebut jelas diberikan oleh konstitusi dan Undang Undang yang berlaku," kata Juanda dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Menurutnya, saat ini tak ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan Prabowo. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang perubahan UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Belum ditemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh presiden dengan tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dalam kaitannya dengan amar putusan MK tentang sengketa Pilkada Kabupaten Serang beberapa bulan yang lalu," jelasnya.

"Apalagi dalam amar putusan MK dan diktumnya tidak satupun menyatakan adanya kewajiban atau perintah kepada presiden untuk memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Menteri Desa dan PDT sebagai konsekuensi dari tindakannya yang dianggap MK ikut melakukan perbuatan secara masif, terstruktur dan sistematis dalam rangka pemenangan istrinya di Pilkada Serang," sambungnya.

Founder TREAS Constituendum Institute itu menilai pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Serang yang digelar hari ini menjadi tantangan untuk Yandri. Dia mengatakan PSU Serang juga menjadi momen pembuktian jika kemenangan pasangan nomor urut 2 Ratu Rachmatuzakiyah-Muhammad Najib Hamas bukan hasil dari cawe-cawe Yandri.

"Apapun hasil dari PSU 19 April 2025, saya berpendapat bahwa gugatan Lokataru yang mengaitkan amar putusan MK dengan perbuatan melawan hukum penguasa akibat presiden tidak memberhentikan pPak Yandri Susanto sebagai Mendes PDT sangat lemah dan sulit diterima secara hukum," ungkap dia.

Sebab, kata Juanda, untuk membuktikan perbuatan melawan hukum presiden akan sulit untuk mengukur tingkat kerugian bagi masyarakat. Dia mengatakan jika terdapat kerugian, maka harus terdapat kejelasan dan bukti konkrit.

Juanda menegaskan mengangkat atau memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden. Maka, menurutnya, hal itu tak bisa dijadikan sebagai objek gugatan perbuatan melawan hukum.

"Sebab jika hal tersebut diterima atau dikabulkan oleh PTUN, maka akan mereduksi dan mendagradasi wewenang atau hak prerogatif presiden yang diberikan oleh konstitusi," ujarnya.

Menurutnya, jika dalam menjalankan hak prerogatif, presiden dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, maka PTUN telah mengabaikan konstitusi. Dia pun meyakini gugatan tersebut tidak akan diterima.

"Prediksi saya gugatan Lokataru tersebut akan sulit diterima atau sulit dikabulkan secara hukum, karena dasar dan alasan hukumnya sangat lemah sehingga perbuatan presiden tidak memberhentikan Pak Yandri Susanto dari Mendes dan PDT bukan perbuatan melawan hukum penguasa (onrechtmatige overheidsdaad) tetapi perbuatan yang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang undangan serta asas asas umum pemerintahan yang baik," tuturnya.

Sebagai informasi, Prabowo digugat ke PTUN oleh lembaga organisasi sipil. Prabowo digugat lantaran tidak memberhentikan Yandri dari jabatannya sebagai Mendes PDT.

Dilihat di situs SIPP PTUN, gugatan itu teregister pada Rabu (16/4) dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT. Pihak penggugat ialah Yayasan Citta Loka Taru, dan pihak tergugat ialah Presiden Republik Indonesia.

Simak juga Video: Kata Mendes Yandri Seusai Disebut MK 'Cawe-cawe' Menangkan Istri di Pilkada Serang

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendorong bentrokan maut antarpendukung paslon di Pilkada Puncak Jaya dibawa ke ranah hukum. Komisi II mengatakan perlu ada evaluasi supaya kejadian serupa tak terulang.

"Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum dalam hal ini adalah hukum pidana," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Senin (7/3/2025).

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada di Papua kerap mendatangkan konflik sehingga perlu adanya evaluasi. Rifqinizamy berharap kejadian itu menjadi pembelajaran.

"Yang kedua kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa," sambungnya.

Ia menilai peristiwa ini harus menjadi pertimbangan dalam pembahasan revisi undang-undang paket politik. Politikus Partai NasDem ini menyebut adanya wacana pengembalian sistem Pilkada ke DPRD juga akan dibahas mendalam dalam menyusun RUU.

"Hal ini saya kira akan menjadi bagian penting dalam rangka pembahasan revisi undang-undang paket politik termasuk di dalamnya terkait dengan undang-undang Pilkada di komisi II DPR RI," kata Rifqinizamy.

"Apakah kemudian ide untuk menarik kembali Pilkada ke DPRD, atau kita melaksanakan Pilkada yang asimetris, dalam pengertian di setiap tempat itu berbeda cara dan mekanisme pemilihan kepala daerahnya tergantung dari berbagai macam variabel termasuk tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakatnya. Itu juga menjadi bagian penting untuk kita melakukan evaluasi terkait dengan Pilkada kita hari ini," tambahnya.

Rifqinizamy juga meminta pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) menjadi tanggung jawab semua pihak. Pihaknya meminta institusi Polri hingga TNI ikut serta dalam mengamankan kondisi di daerah.

"Dan yang terakhir yang paling penting adalah bagi saya, pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah tapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan TNI dan Polri, untuk memastikan situasi aman," ungkapnya.

Diketahui, bentrokan terjadi di antara dua kubu pendukung paslon nomor urut 1 Yuni Wonda-Mus Kogoya dan pendukung paslon nomor urut 2 Miren Kogoya-Mendi Wonerengga di Pilkada Puncak Jaya, Papua Pegunungan. Bentrokan itu mengakibatkan 12 orang tewas. Sementara itu, 653 orang lainnya mengalami luka-luka.

"Aksi saling serang antarpendukung pasangan calon kepala daerah di Puncak Jaya menyebabkan sedikitnya 12 orang meninggal dunia," kata Kepala Operasi Damai Cartenz Brigjen Faizal Ramadhani dalam keterangannya, Sabtu (5/4).

Ia mengatakan bentrok antarpendukung terjadi sejak sejak 27 November 2024 hingga 4 April 2025. Selain 12 orang tewas, ratusan korban luka-luka akibat terkena panah.

"Rinciannya 423 orang merupakan pendukung paslon 01, sedangkan 230 lainnya dari kubu paslon 02," katanya.

Simak juga Video: Komisi II DPR Ingatkan KPU Agar Tak Ada PSU Pilkada Kedua

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan alasan Cabup Halmahera Utara (Halut) nomor urut 4 Piet Hein Babua belum mengambil langkah hukum soal video asusila viral diduga Piet. Enny mengaku bingung karena Piet baru mau melapor persoalan itu setelah sengketa di MK.

Hal itu disampaikan Enny saat sidang perkara 93/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025). Enny menilai seharusnya video asusila itu bisa dituntaskan lewat proses hukum jika Piet merasa orang di video itu bukan dirinya.

"Jika video tersebut bukan pihak terkait, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, termasuk pencemaran nama baik," kata Enny.

"Kenapa upaya hukum baru akan dilakukan setelah proses ini? Kenapa tidak segera dilakukan untuk memulihkan nama baik," sambungnya.

Kuasa hukum Piet Hien-Kasman, Nofebi Eteua, menjelaskan video tersebut disebarkan menggunakan akun palsu sebelum masa pencalonan. Dia mengatakan Piet belum mengambil langkah hukum karena mempertimbangkan kondisi politik.

"Saat itu, klien kami mempertimbangkan kondisi politik di Halmahera Utara, termasuk keuntungan dan kerugian dari isu ini," ujar Nofebi.

Nofebi mengatakan langkah hukum diambil berdasarkan cukupnya bukti hukum. Dia mengatakan cabup Piet berkomitmen untuk mengambil sikap hukum setelah seluruh proses pilkada selesai.

Ahli pihak terkait, Heru Widodo, menilai laporan dugaan perbuatan tercela tidak memenuhi syarat formil maupun materiil. Dia mengatakan tidak ada putusan pidana yang dijalani Piet atas laporan itu.

"Tidak ada proses peradilan pidana atas dugaan tersebut hingga pemungutan suara serentak pada 27 November 2024. Tidak ada pula putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap," tegas Heru.

Sebagai informasi pasangan Muchlis Tapi Tapi dan Tonny Laos menggugat hasil Pilbup Halmahera Utara ke MK. Muchlis-Tonny mendalilkan jika cabup Piet telah melakukan perbuatan tercela sehingga tidak memenuhi syarat kepesertaan pilkada.

Diketahui, video syur diduga Piet viral di media sosial. Video itu menunjukkan momen diduga video call sex (VCS).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

“Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM meluncurkan Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu tahun 2025. Ada lima rekomendasi yang diberikan Komnas HAM untuk menjamin hak hidup, hak atas kesehatan dan pekerjaan yang layak bagi petugas pemilu.

Peluncuran dilakukan di Kantor Komnas HAM Jakarta, Rabu (15/1/2025). Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Pramono U. Tanthowi mengatakan kertas kebijakan ini disusun dengan sinergi bersama Universitas Gadjah Mada yang melibatkan tiga disiplin ilmu.

"Jadi, untuk menyusun kertas kebijakan ini, Komnas HAM memang bekerja sama dengan temen-temen UGM itu melibatkan tiga disiplin ilmu. Jadi ilmu sosial politik, ilmu kesehatan dan yang ketiga psikologi," kata Tanthowi.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P. Siagian membeberkan empat kesimpulan hasil pemantauan Komnas HAM yang mendasari rekomendasi dalam kertas kebijakan ini. Di antaranya beban kerja petugas pemilu yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang.

"Petugas pemilu memiliki beban kerja yang sangat tinggi dan waktu kerja yang panjang. Beban kerja dan waktu kerja petugas pemilihan dimulai sejak tahapan persiapan hingga tahapan pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tidak sebanding dengan jumlah petugas pemilu," kata Saurlin.

Saurlin mengatakan kesimpulan kedua yakni pemilu serentak dari lima jenis pemilihan mengharuskan petugas lebih siap dan siaga. Kesimpulan ketiga yakni penggunaan sistem proporsional terbuka mengharuskan petugas pemilu lebih teliti dan cermat untuk memastikan akurasi data.

"Sistem pemilu serentak yang terdiri dari lima jenis pemilihan memberikan kesempatan kepada banyak kontestan untuk beraktivitas pada ruang dan waktu yang sama sehingga menuntut kesiapan dan kesiagaan tinggi dari petugas pemilu baik secara fisik maupun mental," katanya.

"Penggunaan sistem proporsional terbuka memberikan peluang kepada setiap kandidat untuk mendapatkan suara dari para pemilih, terkait hal ini diperlukan ketelitian dan konsentrasi tinggi dalam memproses dan pencatatan untuk menjamin akurasi perolehan suara," imbuhnya.

Dia mengatakan penyelenggaraan pemilu juga tak terfokus pada jaminan kesehatan fisik dan psikis para petugas. Dia menyebut penyelenggaraan pemilu lebih berfokus para kebutuhan logistik pemungutan suara.

"Pengaturan dan perencanaan penyelenggara pemilu hanya terfokus pada kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saja, sementara kebutuhan dasar petugas pemilu seperti jaminan kesehatan fisik dan mental serta keselamatan kerja belum menjadi prioritas pemerintah dan penyelenggara pemilu," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu

2. Perbaikan tata kelola pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemem waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan
kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas pemilu yang sudah cukup berat

Simak juga Video: Menkes Ingin Tekan Insiden Petugas Pemilu Wafat di 2029

[Gambas:Video 20detik]

Partai Bulan Bintang (PBB) bakal menggelar Muktamar atau Musyawarah Nasional di Bali. Acara muktamar ini salah satunya untuk memilih ketua umum definitif pengganti Yusril Ihza Mahendra.

"Muktamar yang akan memilih Ketua Umum definitif PBB tersebut akan dilaksanakan pada 13-15 Januari mendatang di Denpasar," kata Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB, Fahri Bachmid, saat menemui Pj Gubernur Bali, Kamis (19/12/2024) sore dikutip dari siaran pers.

Bachmid mengungkapkan Bali dipilih karena selama ini mampu menjadi tuan rumah yang baik dan sukses untuk berbagai event, baik nasional maupun internasional. "Bahkan, sejumlah pertemuan dan event di Bali mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis dan penting," terang Bachmid.

"Terlebih, dalam muktamar kali ini, PBB akan memilih ketua umum baru menggantikan Yusril Ihza Mahendra yang diangkat menjadi menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto," tambah Bachmid.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menyambut baik gelaran Muktamar PBB di Pulau Dewata. "Kami tentu menyambut baik, mendukung, dan siap memfasilitasi," kata Mahendra.

Mahendra berharap agar muktamar yang dihadiri pengurus partai dari seluruh Indonesia ini akan berdampak baik bagi Bali. Menurutnya, Bali selama ini banyak menjadi tuan rumah event berskala nasional dan internasional yang seluruhnya berjalan baik dan sukses.

"Tanah Bali ini dapat memberikan vibrasi positif dan membantu menghasilkan pikiran-pikiran positif guna keputusan strategis," ungkap Mahendra. "Semoga muktamar ini bukan hanya berjalan baik, tetapi juga labda karya atau sukses sempurna," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBB dalam sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) di DPP PBB, Jakarta. Fahri Bachmid ditunjuk sebagai Penjabat Ketum PBB.

Sidang MDP berlangsung Sabtu (18/5/2024) dari pagi hingga pukul 21.30 WIB. Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh peserta MDP yang terdiri atas DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah serta badan-badan khusus dan otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 suara dalam pengambilan keputusan.

"Dalam pemungutan suara untuk memilih Penjabat Ketua Umum, Ketua Mahkamah Partai PBB Dr Fahri Bachmid mendapat dukungan 29 suara, sementara Ir Afriansyah Noor MSi, Sekjen DPP PBB memperoleh dukungan 29 suara," demikian keterangan pers yang diterima detikcom, Sabtu (18/5/2024).

"Dengan demikian, sesuai ART PBB, MDP mengesahkan Dr Fahri Bachmid menjadi Penjabat Ketua Umum PBB sampai terpilihnya Ketua Umum PBB definitif hasil Muktamar PBB yang akan datang, yang disepakati MDP akan dilaksanakan selambat-lambatnya akhir Januari 2025," tambah keterangan pers itu.

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Video Yusril Dengar Filipina Ubah Hukuman Mary Jane Jadi Bui Seumur Hidup

Dua anak Yusril Ihza Mahendra kalah dari hasil hitung cepat di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Bangka Belitung (Babel). Mereka adalah Yuri Kemal Fadlullah dan Ali Reza Mahendra.

Yuri maju sebagai calon Wakil Gubernur Bangka Belitung (Babel) mendampingi mantan Gubernur Babel periode 2017-2022 Erzaldi Rosman Djohan. Namun, dari hasil real count paslon yang memiliki jargon 'Beramal' itu kalah tipis dari Hidayat Arsani dan Hellyana, paslon nomor urut 2 dengan jargon 'Berdaya'.

Sedangkan Ali Reza maju mendampingi calon petahana Burhanudin di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim). Burhanudin-Ali maju di Pilkada 2024 melawan paslon nomor urut 2, Kamarudin Muten-Khairil Anwar.

Anwar merupakan mantan wakil Burhanudin ketika masih menjabat Bupati Beltim, di periode sebelumnya. Namun, di kontestasi Pilkada 2024 ini mereka berdua bertarung. Hasil dari hitung cepat maupun real count Kamarudin-Khairil unggul sementara.

Paslon Burhanudin-Ali dari hasil real count internal meraih 23.194 suara atau 34 person. Sedangkan paslon nomor urut 2 Kamarudin-Khairil meraih 44.781 suara atau 66 persen.

"Dari SCL, kami meraih 65 persen suara dan paslon nomor urut 1, meraih 35 persen. Tapi, dari hasil real count kami paslon 2 mendapatkan 66 persen dan lawannya nomor 1, meraih 34 persen. Data sudah masuk 100 persen C1," jelas Ketua Tim Pemenangan Pasangan nomor 2, Fezzi Uktolseja kepada detikSumbagsel, Kamis (28/11/2024).

Fezzi mengatakan, hampir di tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Belitung Timur (Beltim) dimenangkan oleh paslon nomor urut 2. Rata-rata kemenangan di setiap TPS diraih di atas 90 persen.

"Kami di atas 90 persen menang di TPS. Contoh di Kecamatan Manggar ini, kami kalahnya hanya di satu atau 2 TPS. Jadi rata-rata kemenangan di atas 90 persen di semua TPS," tegasnya.

"Kecuali di TPS Pak Yusril, kita kalah di sana. Paslon kita hanya meraih 148 suara. Sedangkan paslon nomor urut 1 meriah 275 suara," katanya.

Meskipun hasil perolehan dari quick count dan real count paslon 2 diunggulkan, Fezzi menyebut belum melakukan deklarasi kemenangan.

"Kalau deklarasi kemenangan kami tetap nunggu dari KPU. Tapi kalau semalam kami hanya mengumumkan hasil perhitungan suara berdasarkan quick count dan hasil real count dari database kami. Tapi kita tetap menunggu hasil KPU. Tapi berdesakan hasil keduanya jaraknya sudah jauh, 66 melawan 34 persen," tambahnya.

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

Video 59 WBP Rutan Pangkajene Tidak Bisa Memilih

agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi

Cirebon (ANTARA) - Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cirebon, Jawa Barat, Rabu (27/11) pagi terasa berbeda. Hiruk pikuk khas perayaan pesta demokrasi begitu terasa menyelimuti area lapas.

Di tempat ini, ratusan narapidana (napi) bersiap menggunakan hak pilih mereka, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Di dalam area lapas, terdapat dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yakni TPS 902 dan 903, yang telah didirikan untuk mengakomodasi 651 napi yang memiliki hak suara.

Antrean panjang terlihat, namun semuanya berjalan tertib. Para napi mencocokkan nama mereka dengan daftar pemilih, kemudian menunggu giliran untuk memasuki bilik suara.

Tak ada kunjungan keluarga pagi itu. Aktivitas sepenuhnya difokuskan pada pilkada, untuk memberikan ruang bagi warga binaan agar mencurahkan perhatian mereka pada proses pencoblosan.

Kepala Lapas Kelas I Cirebon Yan Rusmanto menyebutkan antusiasme warga binaan dalam menyambut Pilkada 2024 sangat tinggi.

Sejak awal sosialisasi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilakukan, keingintahuan mereka terhadap proses pemilu begitu besar.

Dari awal sosialisasi bersama KPU, mereka sangat ingin tahu tentang Pilkada 2024 ini. Mereka mengenal pasangan calon dari gambar, visi, dan misi yang disampaikan, bahkan banyak yang aktif bertanya.

KPU Kota Cirebon telah menggelar dua kali sosialisasi di lapas, mencakup pengenalan pasangan calon hingga mekanisme penggunaan hak pilih.

Dari 651 warga binaan yang terdaftar sebagai pemilih, Yan berharap partisipasi penuh dapat tercapai dan tidak ada golput.

Sejak sosialisasi, warga binaan diminta memilih dengan hati nurani. Masalah pilihan adalah hak masing-masing, tetapi gunakanlah suara dengan bijak.

Semangat tinggi warga binaan menunjukkan bahwa hak demokrasi dapat dirayakan di mana pun, termasuk di lingkungan lapas.

Partisipasi para napi

Bagi para warga binaan, momen Pilkada 2024 bukan sekadar rutinitas lima tahunan, tetapi sebuah bentuk partisipasi yang berarti.

Sosialisasi pilkada sebelumnya, yang dilakukan bersama KPU, telah memantik antusiasme mereka. Dari pengenalan kandidat hingga tata cara mencoblos, semuanya disimak secara detail.

Sebagian besar dari mereka menganggap hal ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa meskipun berada di dalam lapas, suara mereka tetap berharga.

Dalam suasana yang penuh harapan, mereka hadir di TPS bukan hanya untuk mencoblos, melainkan menjadi bagian dari perubahan.

Hadi Saputra, salah satu warga binaan, merasakan kebanggaan tersendiri. Selama delapan tahun menjalani hukuman, ia selalu berusaha ikut serta dalam setiap pemilu.

Baginya, suara yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab terhadap negara. Sebab, calon pemimpin terbaik dipilih melalui sistem ini.

Ia selalu berharap agar pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa keadilan bagi masyarakat kecil.

Cerita seperti Hadi bukanlah hal yang langka di lapas ini. Para napi memiliki harapan yang sama.

Mereka ingin pesta demokrasi ini mampu menghadirkan perubahan nyata, tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi mereka yang berada di sisi lain kehidupan.

Menjaga kredibilitas pilkada

Sementara itu, di luar lapas, KPU Kota Cirebon memastikan semua pemenuhan logistik pilkada berjalan sesuai aturan.

Sebagai contoh, sebanyak 1.851 lembar surat suara yang rusak dan berlebih dimusnahkan sehari sebelum pencoblosan berlangsung.

Ketua KPU Kota Cirebon Mardeko menyebut pemusnahan ini dilakukan untuk menjaga integritas pilkada, dengan prosedur yang diawasi langsung oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Bawaslu.

Surat suara yang dimusnahkan meliputi 1.721 lembar untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta 130 lembar untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Menurutnya, langkah ini pun sekaligus menandai distribusi logistik yang telah rampung ke seluruh TPS sejak Selasa (26/11).

Demokrasi merangkul semua kalangan

Pilkada kali ini juga menjadi momen inklusivitas di Kota Cirebon. Dari 255.779 pemilih yang terdaftar dalam DPT, sekitar 886 orang berasal dari komunitas disabilitas.

KPU memastikan hak mereka tidak terabaikan dengan melibatkan mereka dalam berbagai tahapan pilkada, termasuk debat pasangan calon.

Mardeko menjelaskan langkah ini bertujuan memberikan ruang bagi komunitas disabilitas untuk mengenal lebih dalam visi dan misi para kandidat.

Komunitas disabilitas, lanjut dia, tidak hanya sekadar mencoblos, tetapi harus memahami program yang akan dijalankan oleh pemimpin terpilih.

Pihaknya pun telah mengambil kebijakan yang menjamin, seluruh pemilih disabilitas di Kota Cirebon bisa berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi tersebut.

Kebijakan itu, berupa penyediaan fasilitas yang memadai di setiap TPS, menyiapkan surat suara khusus, serta pendampingan bagi pemilih disabilitas yang memerlukan bantuan saat pencoblosan.

KPU Kota Cirebon juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi yang fokus pada hak-hak penyandang disabilitas, untuk memastikan kebutuhan para pemilih terpenuhi selama proses Pilkada 2024.

Sampai dengan tahapan pemungutan suara, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan sangat mengapresiasi kinerja penyelenggara pilkada, termasuk petugas sortir dan lipat (sorlip) surat suara yang bekerja dengan penuh ketelitian.

Selain itu, dalam proses tersebut KPU menggandeng beberapa disabilitas untuk merampungkan sorlip surat suara.

Dia menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam menjaga kondusifitas selama tahapan pilkada berlangsung, sehingga dapat terselenggara lancar tanpa perlu adanya pemungutan suara ulang (PSU).

Ia berpesan agar semua pihak saling mendukung, berpegang pada profesionalisme, dan menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi.

Dari balik lapas hingga TPS di seluruh Kota Cirebon, semangat demokrasi terasa begitu kuat.

Warga binaan dan komunitas disabilitas membuktikan bahwa demokrasi bukan soal tempat atau kondisi, tetapi tentang kesetaraan hak.

Bagi narapidana, mencoblos adalah simbol harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan bagi komunitas disabilitas, momen ini adalah ruang untuk bersuara dan memastikan aspirasi mereka didengar.

Pilkada 2024 tidak hanya menjadi momen politik, namun harus dijadikan sebagai simbol inklusivitas, mengukuhkan bahwa setiap suara memiliki makna yang sama pentingnya dalam menentukan masa depan daerah Cirebon serta Jawa Barat.

Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mengapresiasi pelaksanaan pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta di Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat. Pasalnya, berdasarkan hasil peninjauan, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS khusus Lapas dan Rutan Salemba.

"Tadi kami melihat ya di menit-menit terakhir proses pencoblosan tadi sudah di atas 70 persen dengan target menjelang jam 1 (siang) itu 100 persen (pemilih menggunakan hak suaranya), secara kuantitas sangat baik, secara kualitas juga baik ya," jelas Bima, dalam keterangan tertulis, Rabu (27/11/2024).

Hal itu ia sampaikan setelah melihat langsung proses pemungutan suara di lokasi tersebut, Rabu (27/11).

Selain itu, petugas juga aktif melakukan jemput bola kepada tahanan maupun warga binaannya yang tengah sakit, dengan mendatangi langsung kamarnya. Dia menekankan, memfasilitasi masyarakat agar menggunakan hak pilihnya merupakan hal penting dalam pelaksanaan Pilkada.

"Jadi saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di Lapas, Kakanwil dan semua jajaran yang secara sigap telah memberikan hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima menegaskan, jangan sampai karena mereka berada di Rutan dan Lapas hak pilihnya dilupakan.

"Kecuali yang domisilinya bukan di Jakarta, yang dokumen kependudukannya bukan Jakarta ya itu tidak bisa menggunakan hak pilih (di Pilkada DKI Jakarta)," tegasnya.

Lebih lanjut, Bima meyakini KPU sebelumnya aktif melakukan sosialisasi kepada tahanan dan warga binaan mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, termasuk di Rutan dan Lapas Salemba. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman tahanan dan warga binaan terhadap pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih.

"Jadi ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena kan terbatas mereka enggak bisa mengakses sumber informasi dengan gawai, jadi langsung sosialisasi dari KPU," jelasnya.

Sebagai informasi, dalam kesempatan itu, Bima didampingi oleh Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari, serta pejabat terkait lainnya.

Sebanyak 75 tahanan menyalurkan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan dari dalam sel Polresta Bandar Lampung untuk Pilkada Lampung 2024. Proses pencoblosan ini diawasi ketat oleh pihak KPPS, PPK, panwas dan polisi.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, tim dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempersiapkan bilik suara yang di tempatkan di salah satu kamar sel.

Bidang Teknis Penyelenggaraan PPK Tanjung Karang Pusat, Fazri Mulya mengatakan jumlah tahanan yang memiliki hak suara pada Pilkada Lampung 2024 sebanyak 75 tahanan.

"Kami (PPK dan KPPS) bekerja sama dengan Polresta Bandar Lampung untuk mengakomodir hak pilih dari pada tahanan-tahanan yang ditahan di polresta. Jadi mereka ini mempunyai hak pilih jadi kami wajib untuk mengakomodirnya dan itu sesuai dengan data yang diserahkan oleh pihak Polresta," katanya, Rabu (27/11/2024).

"Total ada 89 tahanan, namun dari 89 tahanan terdapat 75 tahanan yang bisa memilih dan sudah kita berikan undangan pindah pemilihnya sehingga mereka hari ini bisa memilih," lanjutnya.

Secara teknis, Fazri menyampaikan tidak seluruh tahanan bisa memilih calon Wali Kota Bandar Lampung. Namun, seluruhnya bisa memilih calon Gubernur Lampung.

"Dari 75 tahanan yang KTP di luar Bandar Lampung hanya memilih calon gubernur, tapi yang memiliki KTP Bandar Lampung bisa memilih calon wali kota juga," jelasnya.

Selanjutnya, surat suara yang telah dicoblos dibawa ke 6 TPS yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

"Setelah ini kami bawa semua surat suara yang telah dicoblos oleh 75 tahanan ini ke 6 TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat karena data mereka yang dipindahkan ini masuk ke 6 TPS di Kecamatan Tanjung Karang Pusat," ujarnya.

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Polres Purbalingga memberikan pelayanan kepada tujuh orang tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Purbalingga, Rabu (27/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga datang ke ruang tahanan. Kemudian melakukan pengecekan adminstrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Satu persatu tahanan menyalurkan hak suara di bawah pengawalan dari personel TNI, Polri dan Linmas. Hadir dalam kegiatan PPS Kelurahan Kalikabong, Panwas Desa/Kelurahan dan para saksi. Setelah selesai, hasil pemungutan suara dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat.

Kasat Tahti Polres Purbalingga Ipda Suseno mengatakan jika pihaknya memberikan pelayanan kepada tahanan yang ada di Mapolres Purbalingga. Sehingga mereka bisa tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Dalam pelaksanaannya, kami hadirkan petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong untuk melaksanakan pemungutan suara di ruang tahanan Mapolres Purbalingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa untuk jumlah tahanan di Mapolres Purbalingga ada 9 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat mengikuti pemungutan suara.

"Dari tujuh tahanan ada lima orang yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada tingkat Kabupaten Purbalingga dan Provinsi. Sedangkan dua lainnya hanya mengikuti pemungutan suara Pilkada Provinsi karena domisili di luar Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Ipda Suseno menambahkan, setelah dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara, hasilnya langsung dibawa kembali ke TPS. Hasil pemungutan suara tersebut akan dilakukan perhitungan di TPS sesuai dengan ketentuan

Editor : Arbi Anugrah

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa warga binaan di Rutan Salemba dapat menggunakan hak pilihnya. Di rutan ini menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS).

"Di sini sistem sudah sangat baik. Setiap pemilu, pilkada, sistemnya sudah dipahami oleh para penyelenggara dan yang mencoblos juga," kata Wamendagri Bima Arya usai mengunjungi Rutan Salemba, Jakarta, Rabu.

Wamendagri menerima laporan bahwa warga binaan yang sakit langsung didatangi petugas tempat pemungutan suara (TPS) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

"Saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di lapas (lembaga pemasyarakatan), Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan semua jajaran yang secara sigap telah memfasilitasi hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima Arya melanjutkan, "Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai luput karena masih ada haknya, tetapi semua dipastikan."

Walaupun demikian, dia mengakui bahwa ada sebagian warga binaan yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Angka yang enggak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) DKI, dan jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya ada sekitar 700 orang ya karena domisilinya bukan di sini. Mereka tidak bisa berpartisipasi, tetapi secara keseluruhan penyelenggaraannya baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada warga binaan di Rutan Salemba agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi, ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena 'kan keterbatasan mereka (warga binaan, red.) tidak bisa mengakses semua informasi dengan gawai. Jadi, langsung sosialisasi dari KPU," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024