Sari Yuliati menjadi salah satu nominator dalam Sekar Agni Negeri. Anggota DPR RI ini mempunyai perhatian khusus pada pendampingan hukum untuk kaum rentan.

Sari Yuliati merupakan politikus dari Partai Golkar yang saat ini berstatus sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI 2024-2029 dan bendahara umum DPP Partai Golkar. Pada pemilihan legislatif 2024 Sari maju dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II yang meliputi Lombok Tengah, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelumnya ia juga tercatat duduk di Komisi III DPR RI untuk periode 2019-2024.

Sari Yuliati telah dua periode bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat, Sari aktif mengadvokasi penanganan kasus hukum yang terjadi di Dapilnya maupun dalam skala nasional. Misalnya saat Sari menyoroti kasus bunuh diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kayangan, Lombok Utara. Ia mendesak Polda NTB melakukan investigasi secara transparan karena adanya dugaan oknum kepolisian yang melakukan intimidasi dan pelanggaran prosedur kepada korban.

Sari juga dikenal aktif dalam mengawal proses reformasi hukum dan peradilan. Misalnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Ia menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan tersangka, korban, serta efektivitas dalam penegakan hukum. Selain itu Sari juga terlibat dalam diskusi terkait penerapan restorative justice, termasuk terlibat dalam diskusi dengan Duta Besar Inggris Dominic Jermey terkait penerapan restorative justice di inggris. Pertemuan ini menjadi bagian dari referensi penyusunan RUU KUHAP.

Selain itu ia juga dikenal dengan perhatiannya pada perlindungan hukum perempuan dan anak. Contohnya pada kasus pemerkosaan kakak adik di Purworejo (2024), di mana dia menyatakan bahwa kasus kasus kekerasan seksual kepada anak tidak boleh diselesaikan diluar jalur pidana. Ia juga meminta semua pihak proaktif dalam mengutamakan hak dan keadlian bagi korban. Berkat kiprahnya ini, ia pun menjadi nominator Sekar Agni Negeri.

Sekar Agni Negeri merupakan ajang penghargaan yang diinisiasi detikcom untuk menghargai kontribusi perempuan Indonesia sekaligus sebagai pengingat akan perjuangan Raden Ayu Kartini. Ajang ini juga sebagai bentuk nyata dari semangat yang diwariskan Kartini serta upaya detikcom untuk terus mendukung pemberdayaan perempuan dan menyoroti peran mereka dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kategori Sekar Agni menggambarkan beragam kontribusi perempuan dalam memperkuat berbagai sektor kehidupan, mulai dari politik, seni, budaya, hingga dunia pendidikan dan bisnis. Sekar Agni terdiri dari enam kategori penghargaan di antaranya:

1. Perempuan Wakil Rakyat Inspirasi Negeri
2. Perempuan Inspirasi Negeri
3. Perempuan Pelindung Seni Budaya
4. Perempuan Pemimpin Daerah
5. Perempuan Inspirator Bisnis
6. Perempuan Pejuang Pendidikan

Dengan adanya program ini, diharapkan para perempuan yang menjadi penerima penghargaan dapat semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi terbaik mereka bagi negeri ini.

Nantinya, para Sekar Agni akan membagikan kisah melalui segmen spesial detikPagi dan detikSore. detikers bisa menontonnya secara live streaming di detikcom. Catat tanggalnya ya, acara ini akan tayang pada 7-9 Mei 2025 mendatang!

Simak juga "Selvi Ananda Beri Pesan untuk Perempuan: Saling Menopang-Mendukung" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri HAM Natalius Pigai dikritik anggota Komisi XIII DPR tak kelihatan kinerjanya di 100 hari pertama menjabat. Menteri Pigai menilai anggota DPR belum paham kerja-kerja Kementerian HAM.

Pigai dicecar saat rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025). Anggota Komisi XIII DPR Siti Aisyah awalnya menyoroti banyaknya kasus pelanggaran HAM yang viral.

"Tetapi, setelah 105 hari bekerja, kami nggak nampak sedikit pun apa yang sebenarnya Bapak kerjakan selama jadi Menteri HAM ini," kata Siti.

Anggota DPR Fraksi PDIP itu menilai yang terlihat hanya program amnesti narapidana, program yang berasal dari pemerintah. Selain itu, dia menanyakan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang telah viral.

"Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral. Sangat viral," ungkapnya.

Dia kemudian meminta Pigai menganggap jabatan menteri sekadar pakaian. Siti berharap Pigai dapat seaktif dulu ketika masih di Komnas HAM.

"Jadi, Pak, saya ingin, ke depan, ayo, Pak, ketika Bapak jadi menteri, anggap sajalah itu cuma pakaian. Tapi kami ingin Pak Pigai yang dulu," sebutnya.

Dihubungi terpisah, Pigai mengatakan tidak mungkin Kementerian HAM turun langsung seperti Komnas HAM. Dia mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan mengurus kasus di peradilan.

"DPR ingin Kementerian HAM hadir di kasus-kasus di lapangan, seperti Komnas HAM atau LSM. Nggak mungkin kan, kewenangan kami tidak urus kasus di peradilan. Itu kewenangan Komnas HAM RI," kata Pigai ketika dihubungi.

Pigai mengatakan tugas Kementerian HAM adalah membuat regulasi dan kebijakan di bidang HAM. Kementerian HAM, lanjut Pigai, bagian dari eksekutif yang lebih berurusan seputar regulasi dan kebijakan.

"Nggak mungkin kami kerja seperti LSM atau Komnas HAM, yang turun langsung lapangan. DPR belum paham bahwa kami Kementerian HAM ini eksekutif karena perlu kebijaksanaan terkait kasus-kasus," tambahnya.

Pigai Sebut Belum Ada yang Dipenjara karena Hina Pejabat

Dalam rapat itu, Pigai juga menyampaikan pemerintahan saat ini menjunjung kebebasan sipil. Dia menyebut belum ada satu orang yang dipenjara karena menghina pejabat negara dalam 100 hari terakhir.

"Yang bisa kita sumbangkan bagi bangsa ini oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk negeri ini adalah dalam 100 hari ini belum ada satu orang yang dipenjarakan, ditahan, diproses hukum karena menghina pejabat negara," ujar Pigai.

Pigai mengatakan kebebasan berekspresi telah berjalan baik. Dinamika demokrasi yang berlangsung juga aman dan damai.

"Kita memberikan kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat pikiran dan perasaan," sebutnya.

Pigai menuturkan demokrasi negara dianggap mengalami perbaikan. Dia mengatakan negara tidak pernah melakukan intervensi terhadap pemilihan pimpinan partai hingga kepala daerah.

"Pemerintah tidak masuk dalam urusan demokrasi yang terjadi dalam atau yang kita selesaikan dalam waktu-waktu kemarin. Apakah itu pemilihan pimpinan partai, organisasi masyarakat, maupun pemilihan kepala daerah, semua diberi kebebasan," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan hasil Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel). MK menyatakan perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 tidak dilanjutkan ke sidang pembuktian.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan dalam sidang putusan dismissal perselisihan hasil Pilkada 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2025).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur menyatakan terkait dalil adanya anomali suara tidak sah di Kota Makassar antara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati atau wali kota, tidak dapat langsung dijadikan alasan adanya pelanggaran pemilu. MK menilai dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum.

"Menurut Mahkamah, anomali jumlah surat suara tidak sah tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran pemilu dan/atau kesalahan prosedur pemilu. Untuk dapat dikaitkan dengan pelanggaran pidana atau pun pelanggaran prosedural, fenomena perbedaan jumlah surat suara tidak sah untuk dua pemilihan berbeda namun berada pada wilayah yang sama, harus terlebih dahulu dibuktikan/dijelaskan penyebabnya," ujarnya.

"Selama tidak sahnya surat suara bukan disebabkan oleh pelanggaran hukum, maka anomali jumlah surat suara tidak sah tidak pula dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik pidana maupun administratif. Berpijak pada fakta hukum dalam persidangan bahwa Pemohon tidak menguraikan dan/atau membuktikan lebih lanjut dalilnya maka menurut Mahkamah dalil demikian tidak beralasan menurut hukum," sambung Ridwan.

Kemudian, Ridwan menjelaskan pertimbangan terhadap dalil pemohon yang menuding adanya manipulasi kehadiran pemilih di Kota Makassar. Ridwan mengatakan MK meyakini adanya daftar hadir pemilih yang tidak diisi pemilih dan diisi oleh KPPS.

MK berpandangan daftar hadir yang tidak diisi tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Namun, MK mendapatkan fakta jika kejadian tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan bukan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Sulawesi Selatan.

"Mahkamah berpandangan bahwa jika benar terdapat daftar hadir pemih yang tidak diisi, hal demikian tidak dapat diklaim sebagai indikasi adanya pemilih siluman dan/atau kecurangan dalam proses pencoblosan kecuali terdapat bukti nyata bahwa pemilih yang hadir dan mencoblos (namun tidak menandatangani daftar hadir) adalah orang yang berbeda dengan orang yang tercantum di dalam Daftar Pemilih," jelasnya.

"Hal demikian tidak diuraikan dan dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon. Apalagi seandainya benar bahwa tidak diisinya daftar hadir merupakan bagian dari rangkaian tindakan curang di TPS-TPS yang disebutkan Pemohon, quod non, menurut Mahkamah dibatalkannya perolehan suara di semua TPS tersebut tidak signifikan berpengaruh para peringkat Pemohon dan Pihak Terkait dalam hal perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum," imbuh dia.

Danny Pomanto-Azhar Arsyad Gugat Hasil Pilgub Sulsel

Sebelumnya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto-Azhar Arsyad mendalilkan adanya praktik 'Politik Gentong Babi' sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2 Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel 2024. Danny-Azhar meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Andi-Fatmawati.

Istilah politik gentong babi adalah penggunaan sumber daya negara untuk merebut suara pemilih atau bisa juga dikenal politik iming-iming. Pada sidang sengketa perkara 257/PHPU.GUB-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (9/1), Danny-Azhar menuding adanya keterlibatan ASN mendukung pasangan Andi-Fatmawati. Selain itu, adanya anomali surat suara tidak sah pada TPS-TPS di Kota Makassar.

"Kami menemukan adanya perbedaan tanda tangan pemilih dengan daftar hadir pemilih tetap. Pengakuan petugas KPPS dia sendiri yang tanda tangan daftar hadir. Pengakuan pemilih yang hadir di TPS tapi tidak diminta tanda tangan. Tanda tangan yang kasat mata identik pada dua nama atau lebih yang tercantum dalam satu daftar hadir," ujar kuasa hukum Danny-Azhar, Donal Fariz.

Simak Video: 310 Perkara Sengketa Pilkada Disidangkan oleh MK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pakar ilmu politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi menilai bahwa desain ulang keserentakan pemilihan umum (pemilu) dapat meminimalkan potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Oleh sebab itu, dia mengusulkan agar keserentakan pemilu saat ini diubah menjadi pemilu nasional dan daerah, serta pelaksanaannya diberikan jeda selama dua tahun.

“Jeda itu dibutuhkan agar meminimalkan habisnya tenaga penyelenggara pemilu,” kata Yusa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selain itu, kata dia, jeda tersebut dapat memberikan waktu bagi partai politik untuk mempersiapkan kandidat maupun koalisi dengan lebih baik.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa meskipun keserentakan pemilu didesain ulang, tetapi untuk pelaksanaan pilkada tetap dapat dilakukan secara serentak se-Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Rabu (15/1), juga merekomendasikan adanya desain ulang keserentakan pemilu dan pilkada.

Anggota Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan bahwa saran tersebut merupakan salah satu dari lima rekomendasi dari Komnas HAM untuk pemangku kepentingan terkait mengenai perlindungan dan pemenuhan HAM bagi petugas pemilu ke depannya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) ke-6 yang diselenggarakan di Bali, 13-15 Januari 2025, menghasilkan jabatan ketua umum (ketum) baru. Gugum Ridho Putra resmi menjabat Ketum PBB setelah unggul dalam pemungutan suara.

Gugum menang mutlak dengan raihan 398 suara dari total 532 suara. Keponakan dari Yusril Ihza Mahendra itu mengungguli kandidat kuat lainnya, yakni Afriansyah Noor yang mendapatkan 134 suara. Afriansyah sebelumnya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PBB.

Dalam pidatonya, Gugum berterima kasih kepada seluruh kader PBB yang antusias mengikuti muktamar selama tiga hari ini.

"PBB punya sejarah panjang sekali dalam melahirkan dan membina era reformasi dan kita terus sadar di belantika politik Indonesia," kata Gugum dalam pidatonya, Rabu (15/1/2025).

"Mulai hari ini jangan pernah bilang PBB partai yang kecil, tetapi partai ini partai yang besar," sambung Gugum.

Gugum Minta Pendukung Bersatu

Gugum juga mengingatkan, dengan hasil Muktamar ke-6 ini, sudah tidak ada lagi kubu pendukung antarcalon ketum.

"Sudah, mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam. Kita selesaikan semua permasalahan kita di dalam, keluarkan, dan konsolidasikan," tegas politikus yang juga pengacara itu.

Selain itu, Gugum juga mengucapkan terima kasih kepada Yusril Ihza Mahendra yang telah turut mengawal Muktamar PBB meskipun telah mundur dari jabatannya sebagai ketua umum.

"Beliau nggak tidur menunggu hasil pemilihan ini sampai selesai, untuk itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof Yusril," tandas Gugum.

Dua Target PBB

Gugum menargetkan dua hal bagi PBB selama lima tahun ke depan. Pertama, dia ingin PBB akan kembali ke DPR RI pada 2029. Diketahui, partai berlambang bulan dan bintang itu terakhir kali memiliki kursi di DPR RI pada periode 2009-2014.

"Jadi ini momentum yang sangat optimistis bagi PBB dan kami kan mengejar target untuk duduk di parlemen 2029," tegas Gugum.

Kedua, dia menilai PBB saat ini ketinggalan mengikuti perkembangan generasi muda. Ini penting untuk mendapatkan ceruk suara demi memuluskan target masuk parlemen.

"Sekarang 70 persen pemilihnya Milenial dan Gen Z, jadi mau tidak mau kami harus bikin perombakan-perombakan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang baru," jelas Gugum

"Kalau tidak mempersiapkan stok dan jumlah yang banyak dari kaderisasi akan sulit juga, itu yang membuat partai gagal di pemilu," sambung Gugum.

Menurutnya, generasi muda saat ini perlu diberikan pemahaman politik karena politik adalah jalan untuk pembangunan bangsa dan negara. "Mereka bisa terlibat di sana," imbuhnya.

Yusril Jadi Dewan Pertimbangan

Pendiri PBB Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, melontarkan candaan kepada kuasa hukum perkara 229/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yustian Dewi Widiastuti. Arief berkelakar meminta Yustian tidak mengatakan 'aduh' karena akan mengundang rasa iba hakim Anwar Usman.

Candaan itu disampaikan Arief saat memimpin sidang panel 3 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara itu diajukan pasangan Cabup-Cawabup Yahukimo nomor urut 2 Yosep Payage-Mari Mirin.

Awalnya, Arief menanyakan tanggal perbaikan permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Yustian menjawab jika perbaikan permohonan diberikan tanggal 11 (Desember).

"11 atau 12?" tanya ulang Arief.

"Eh maaf 12, 12, dua hari kemudian," jawab Yustian.

"Iya kan 12 kan, pukulnya 20.21 WIB," kata Arief.

Yustian pun meminta maaf karena keliru menjawab pertanyaan hakim. Arief lalu berkelakar jika kuasa hukum tidak perlu meminta maaf.

"Mohon maaf Yang Mulia," kata Yustian.

"Nggak usah minta maaf nggak apa-apa, sudah saya maafkan dari kemarin," canda Arief.

Yustian lalu menjelaskan dalil-dalil permohonannya. Dia menyebut adanya penghitungan suara yang salah di 10 distrik Kabupaten Yahukimo.

Arief pun menanyakan jumlah distrik di Yahukimo. Yustian menyampaikan Yahukimo memiliki 51 distrik.

"51 distrik, tapi yang masalah 10 distrik itu?" tanya Arief.

"Ada 10 distrik Yang Mulia" jawab Yustian.

"Untuk yang lain berarti nggak ada masalah ya? 41 distrik yang lain?" tanya Arief.

"Sebenarnya ada Yang Mulia, tapi saat permohonan kami sampaikan kami hanya mendapatkan 10 ini aja," jawab Yustian.

Arief pun menanyakan suara di 10 distrik itu akan mengubah perolehan suara pemohon atau tidak. Kuasa hukum menjawab perolehan suara pemohon akan berubah signifikan jika tidak ada kesalahan hitung di 10 distrik tersebut.

"Berapa?" tanya Arief.

"Terdapat perubahan suara 31.248 suara," jawab Yustian.

Kuasa hukum pun tiba-tiba melontarkan kata 'aduh' saat ditanya total DPT di 10 distrik itu. Arief lalu berkelakar meminta kuasa hukum tidak mengatakan 'aduh' karena akan membuat hakim Anwar iba.

"10 distrik itu berapa DPT?" tanya Arief.

"Aduh DPT-nya," celetuk Yustian.

"Jangan aduh-aduh," kata Arief.

"Mohon maaf Yang Mulia," jawab Yustian.

"Nanti kalau aduh, Prof Anwar nanti bisa iba. Kalau aduh-aduh Prof Anwar iba nanti itu," canda Arief.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Yahukimo nomor 662 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yahukimo tahun 2024. Kemudian, meminta MK menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon.

Berikut suara versi termohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 184.575
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 141.635

Berikut suara versi pemohon:

Paslon 1 Didimus Yahuli-Esau Miram: 117.950
Paslon 2 Yosep Payage-Mari Mirin: 208.260.

Dalam Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) keenam di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025), pendiri partai yakni Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB. Lantas, seperti apa tugasnya?

Dikutip detikBali, Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja, rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan Yusril.

Yusril dipilih menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan dalam muktamar itu juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkapnya.

Gugum mengatakan sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur Gugum yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB.

Sebelumnya diberitakan, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB keenam di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikBali dengan judul Yusril Ihza Mahendra Jabat Dewan Pertimbangan PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Pendiri Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB pada Muktamar ke-6 PBB di Denpasar, Rabu (15/1/2025). Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra, menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan dari Yusril.

Pemilihan Yusril sebagai Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan di dalam muktamar ini juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkap dia.

Menurut Gugum, sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur pria yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB itu.

Diberitakan sebelumnya, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB ke-6 di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berharap Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Hal itu diungkapkan Yusril dalam sambutannya saat menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali.

"Itu adalah konsekuensi dari pembatalan presidential threshold yang juga adalah pembatalan parliamentary threshold. Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai politik, khususnya Partai Bulan Bintang," kata Yusril saat berpidato di Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Parliamentary threshold adalah ambang batas perolehan suara minimal partai politik (parpol) dalam pemilihan umum (pemilu). Ambang batas tersebut menjadi dasar dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Yusril berharap kader PBB dapat lolos dan melenggang ke Senayan jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. "Akan memberikan peluang yang lebih besar ke Partai Bulan Bintang untuk tampil di tengah masyarakat. Diharapkan kembali meraih suara dan kemudian menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat," imbuhnya.

Menurut Yusril, pemerintah akan memiliki pekerjaan rumah baru jika ambang batas parlemen dibatalkan MK. Ia berpendapat pemerintah perlu merumuskan norma hukum baru di bidang politik.

"Berpadu pada putusan MK. Khususnya pada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang," jelasnya.

Dilansir detikNews, Yusril pernah memprotes ambang batas parlemen sejak lima tahun lalu. Yusril tak ingin suara pemilih menjadi hangus dengan ambang batas masuk DPR. Dia menyebut satu kursi DPR pun yang diperoleh partai politik, perwakilan mereka tetap harus dilantik.

Selain menyatakan ketidaksetujuannya terkait ambang batas DPR, dia juga memberikan alternatif sebagai jalan tengah. Salah satu usulannya yakni partai politik yang ikut dalam pemilu bisa membentuk koalisi.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar Muktamar VI di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025). Muktamar ini digelar untuk memilih ketua umum baru sekaligus menetapkan program kerja partai lima tahun mendatang.

Pantauan detikBali di lokasi, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra dan Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, hadir dalam acara ini.

Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster, serta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan, juga terlihat dalam acara itu.

Dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho.

Afriansyah Noor berharap muktamar ini dapat menghasilkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kader partai.

"Muktamar VI ini diharapkan menghasilkan pemimpin yang betul-betul pemimpin yang mempersatukan," ujar Afriansyah Noor saat menghadiri acara tersebut.

Afriansyah mengaku tidak mengetahui kandidat lain yang diajukan dalam pemilihan ketua umum. Namun, ia menegaskan pentingnya pemimpin yang mampu memperkuat soliditas partai.

"Pemimpin yang membuat soliditas Partai Bulan Bintang semakin kuat kokoh dengan kebersamaan yang ada," tambahnya.

Selain pemilihan ketua umum definitif, muktamar ini juga membahas perubahan AD/ART dan program kerja lima tahun ke depan.

Dilansir dari detikNews, Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho juga menjadi kandidat ketua umum dalam muktamar ini. Gugum mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2025-2030.

Ia diketahui merupakan keponakan mantan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra.

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN

Merasa Dizalimi, Eks Sekjen dan Pengurus PBB Bakal Gugat ke PTUN