KPU tidak masalah dengan adanya usulan metode pemilihan secara e-voting pada Pemilu 2029. KPU menilai yang terpenting metode ini memiliki dasar hukum yang jelas.

Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan usulan e-voting maupun e-counting sudah menjadi bahan diskusi. E-voting dinilai harus didukung teknologi dan dasar hukum yang jelas.

"Pasti kita semua berpikir untuk itu (e-voting/e-counting). Alasan efisiensi, penyederhanaan, adaptasi terhadap teknologi, mau tidak mau. Tapi persiapannya harus panjang dan juga piranti hukum, dasar, basis aturannya harus jelas. Sehingga KPU-nya tidak terombang-ambing. Kalau nanti tidak jelas, repot teman-teman sekalian," kata Afif dalam diskusi 'Kupas Tuntas Rencana Revisi Undang-Undang Pemilu dan Pemilihan' di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025) kemarin.

KPU sudah pernah melakukan berbagai macam metode dalam pemilihan, mulai dari mencoblos, mencontreng hingga kembali mencoblos. Afif menyampaikan KPU selalu melakukan modernisasi pemilu dari sebelumnya.

"Saya lupa tahun berapa, kita pernah loh nyontreng. Saat itu isu di medianya apa? Masa kita ini menjadi negara yang dikatakan paling bodoh di dunia karena hanya sedikit negara yang kemudian memilihnya masih nyoblos, dibikin lah nyontreng waktu itu. 2004 atau berapa Kang Kaka? 2009. Setelah itu kita kembali nyoblos, tidak ada isu itu Pak. Artinya pernah kita coba semua, pernah kita coba," jelas Afif.

"Karena bagaimana pun, kami dari sisi KPU terkait dengan sistem, tidak ada sistem KPU yang dibuat oleh para pendahulu kami itu kemudian kami matikan. Semua kami modernisasi, semua kami upayakan adanya pengembangan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan bahwa pemungutan suara elektronik atau e-voting harus menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ke depannya.

Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian menjelaskan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan para pekerja yang merantau dan tidak bisa pulang ke daerah asalnya.

“Di Indonesia ini kan banyak orang yang bekerja tidak di kotanya, atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarkan saja. Kalau kamu enggak pulang, ya sudah kamu kehilangan hak pilih,” kata Saurlin dalam acara Peluncuran Kertas Kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan HAM Petugas Pemilu di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Rabu (15/1).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM tersebut mengemukakan bahwa salah satu perantau yang tidak pulang pada saat pemilu adalah warga Tegal, Jawa Tengah.

“Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar kota Tegal, dan mereka nggak mau pulang untuk pemilihan karena ya sayang kan uang untuk jualan Warung Tegal kalau ditinggalkan satu hari ya. Di warung Tegal, di mana-mana, itu ternyata mereka mempertahankan KTP-nya (kartu tanda penduduk), enggak mau pindah KTP,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia memandang pelaksanaan pemilu mendatang harus memakai teknologi agar lebih efektif dan efisien, yakni melalui e-voting.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa Komnas HAM ke depannya akan memantau dan mengawal proses revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2025.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

Komnas HAM merekomendasikan penggunaan teknologi e-voting dalam pemilu ataupun pilkada pada masa depan. Penggunaan e-voting dinilai dapat menjamin hak pilih warga, terutama yang merantau.

Komisioner Subkomisi Pemajuan HAM, Anis Hidayah, awalnya mengatakan standar internasional bagi petugas pemilu harus diimplementasikan di Indonesia. Dia mengatakan revisi Undang-Undang Pemilu dapat menjadi jalan masuk implementasi standar itu.

"Jadi standar internasional itu perlu diimplementasikan terkait dengan hak asasi bagi petugas pemilu. Jadi mudah-mudahan kertas kebijakan ini bisa mendorong pemerintah untuk merevisi UU Pemilu kita yang tahun ini masuk Prolegnas," kata Anis di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2025).

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Saurlin P Siagian, mengatakan Komnas HAM ikut memantau proses Pemilu. Dia menyoroti kurangnya mitigasi bencana sehingga banyak warga tak bisa menggunakan hak pilih.

"Saya juga dengan teman kita yang ke Sumut, di Sumut itu hampir 40 persen tidak bisa memilih karena terjadi bencana di Kota Medan dan banjir besar. Lalu di arah pegunungan juga longsor di mana-mana dan tidak ada mitigasinya," ujarnya.

Saurlin mengatakan mitigasi terhadap bencana saat pemilu perlu diperhatikan. Dia mengatakan pemerintah juga harus mencari solusi terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) atau warga perantau yang tak pulang ke domisili saat pemilihan, terutama pilkada, dilakukan.

"Di Indonesia ini kan banyak orang Indonesia tidak bekerja di kotanya atau tidak di kabupatennya. Nah, ini dibiarin aja nih. Kalau kamu nggak pulang, ya kamu ketinggalan hak pilih. Kami menemukan itu misalnya di Tegal. Di Tegal itu ternyata hampir 50 persen penduduknya itu di luar Kota Tegal dan mereka tidak mau pulang untuk pilkada karena sayang kan uang untuk jualan warung Tegal kalau ditinggalin satu hari. Jadi warung Tegal di mana-mana itu ternyata mereka mempertahankan KTP, tidak mau pindah KTP," ujarnya.

Saurlin mengatakan teknologi dapat membantu efisiensi pemilu. Menurutnya, e-voting harus dipertimbangkan untuk pemilu di masa depan.

"Kesimpulannya adalah tidak ada pilihan, ke depan harus pakai teknologi supaya memastikan jam kerja ini lebih efektif dan efisien, termasuk anggaran. Nggak ada pilihan, e-voting harus jadi pertimbangan ke depannya," ujarnya.

Dosen UGM Abdul Gaffar Karim, yang ikut dalam riset ini, menyebut ada temuan petugas KPPS perempuan bekerja lebih efektif. Dia mengatakan jumlah petugas perempuan yang mengalami kelelahan lebih sedikit.

"Kami menemukan data sampingan bahwa petugas KPPS perempuan itu bekerja lebih efektif sehingga kelelahan tidak terjadi sebanyak di petugas perempuan," kata Abdul Gaffar Karim.

Gaffar mengatakan tidak ada kematian petugas pemilu karena racun. Dia menuturkan penyebab kematian para petugas pemilu dipicu kelelahan.

"Kedua, semua meninggal dengan riwayat kardiovaskuler dan kasus terakhir yang meninggal itu terjadi karena kelelahan yang memicu persoalan kardiovaskuler. Jadi itu yang ditemukan oleh unit kedokteran. Yang terindikasi racun, kita ingat 2019 ada kabar bahwa ini diracun dan seterusnya, nggak ada racun. Tidak ada kasus diracun," ujarnya.

Berikut 5 rekomendasi Komnas HAM untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM petugas Pemilu:

1. Mendorong adanya design ulang keserentakan Pemilu dan Pilkada untuk meminimalisir potensi pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini terus terjadi, baik berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 maupun Pemilu 2024 berdasarkan pertama soal pemisahan antara Pemilu nasional dan juga Pemilu daerah. Yang kedua, terkait dengan penggunaan sistem proporsional terbuka dan yang terakhir penambahan jumlah petugas pemilu.

2. Perbaikan tata kelola Pemilu dengan menekankan kepada perbaikan proses rekrutmen petugas Pemilu dengan memberlakukan batas usia maksimum paling tua 55 tahun, kemudian menguatkan kapasitas sumber daya melalui pelatihan, manajemen waktu dan penguatan psikologi serta keterampilan yang efektif pada petugas Pemilu. Lalu, memberikan pembekalan dan pelatihan terkait dengan bantuan dasar hidup.

3. Penguatan kesiapsiagaan infrastruktur kesehatan yang terdiri dari kesiapsiagaan petugas kesehatan, kemudian pendirian pos kesehatan, mekanisme rujukan rumah sakit terutama mekanisme rumah sakit tidak hanya terdekat tetapi juga yang layak dan kesiapsiagaan penyediaan obat-obatan dasar.

4. Peningkatan jaminan perlindungan sosial bagi petugas Pemilu termasuk di dalamnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Memastikan pembatasan beban kerja bagi petugas Pemilu. Jadi petugas pemilu tidak boleh lagi diberikan beban-beban lain selain tugas-tugas yang memang itu menjadi bagian dari tugas Pemilu yang sudah cukup berat.

Dalam Muktamar Partai Bulan Bintang (PBB) keenam di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025), pendiri partai yakni Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Dewan Pertimbangan PBB. Lantas, seperti apa tugasnya?

Dikutip detikBali, Ketua Umum (Ketum) PBB terpilih, Gugum Ridho Putra menjelaskan Yusril yang merupakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan akan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi terkait kebijakan strategis partai.

"Itu seperti dewan yang memberikan nasihat-nasihat saja, rekomendasi mengenai kebijakan politik strategis, tetapi bukan eksekutif, bukan pelaksana seperti ketum," ujar Gugum yang juga keponakan Yusril.

Yusril dipilih menjadi Dewan Pertimbangan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PBB. Gugum mengatakan dalam muktamar itu juga ada perombakan beberapa poin AD/ART. Sebelumnya, tidak ada jabatan Dewan Pertimbangan dalam struktur kepengurusan PBB.

"Yang dulu itu lebih banyak kepada penyatuan kewenangan di ketum, sekarang tidak. Jadi sistem check and balancing itu diperkuat di sini," ungkapnya.

Gugum mengatakan sistem pemilihan pada muktamar kali ini sangat demokratis. Bahkan, pemilihan ketum dilakukan dua putaran.

"Putaran pertama ada empat calon sehingga dua calon teratas ditarungkan lagi ke voting kedua. Dan voting kedua tadi yang terpilih saya dan calon kedua Pak Alfiansyah, beliau jadi Wakil Kepala Badan Halal," tutur Gugum yang sebelumnya menjabat Ketua Mahkamah Partai PBB.

Sebelumnya diberitakan, Gugum terpilih menjadi Ketum PBB pada Muktamar PBB keenam di Denpasar. Ia mengungguli calon lainnya, yakni Alfiansyah Noor yang sebelumnya menjabat sebagai Plt Ketum PBB.

Artikel ini sebelumnya telah tayang di detikBali dengan judul Yusril Ihza Mahendra Jabat Dewan Pertimbangan PBB.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir