Jakarta -

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia menggelar pertemuan bilateral kedua dengan otoritas imigrasi Kamboja di Bali. Pertemuan ini membahas penguatan kerja sama dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dan isu keimigrasian yang dihadapi kedua negara.

Dalam pertemuan ini dihadiri oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman, serta Dirjen Imigrasi Kamboja Sok Veasna. Salah satu dari hasil utama dari pertemuan ini adalah penandatanganan Letter of Intent (Lol), sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dan perlindungan warga negara dari risiko migrasi non-prosedural.

"Sebagai upaya memerangi TPPO, kami akan menunjuk focal point di masing-masing negara, juga mengintensifkan pertukaran informasi keimigrasian serta sharing best practice penyelesaian permasalahan keimigrasian WNI di Kamboja," jelas Yuldi dalam keterangan resminya, Selasa (20/5/2025).

Tren peningkatan WNI yang bepergian ke Kamboja dalam beberapa tahun terakhir ini, disertai dengan munculnya kasus-kasus online gambling dan scamming yang melibatkan pekerja non-prosedural, menjadi latar belakang penguatan kerja sama ini. Indonesia juga menilai perlunya penempatan atase imigrasi di Kamboja, untuk memperkuat koordinasi bilateral di lapangan.

Pada sisi kebijakan nasional, Indonesia telah mengambil langkah konkret melalui penguatan regulasi. Undang-Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah memasukkan ketentuan pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Selain itu, Ditjen Imigrasi juga aktif dalam mencegah keberangkatan pekerja migran non-prosedural dengan menunda penerbitan paspor dan keberangkatan di titik-titik perlintasan.

Tercatat dari bulan Januari hingga April 2025, petugas di tempat pemeriksaan Imigrasi bandara dan pelabuhan internasional se-Indonesia telah melakukan penundaan keberangkatan terhadap 5.000 calon pekerja migran Indonesia non-prosedural. Sementara itu, hingga saat ini tercatat sebanyak 303 penundaan penerbitan paspor yang telah dilakukan oleh kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

Ditjen Imigrasi tidak hanya aktif dalam mencegah TPPO di perlintasan dan pada proses penerbitan paspor, akan tetapi mereka juga menginisiasi program Desa Binaan Imigrasi. Program ini merupakan edukasi keimigrasian kepada masyarakat pedesaan, terutama yang diketahui merupakan penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI). Saat ini terdapat 185 desa binaan yang menjadi mitra dalam peningkatan kesadaran warga mengenai pentingnya proses migrasi yang aman dan sesuai prosedur.

"Kami juga membantu membangun kesadaran untuk waspada dalam merespon tawaran bekerja di luar negeri, terutama jika mereka diminta memberi keterangan yang tidak benar untuk mendapatkan paspor. Saat ini, ada 185 desa binaan yang kami miliki," ucap Agus.

Agus juga menegaskan pentingnya kolaborasi seperti ini untuk menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi tantangan keimigrasian antar negara.

"Pertemuan ini menjadi platform penting untuk memperdalam pemahaman bersama, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi inovatif terhadap isu-isu keimigrasian yang menjadi kepentingan kedua negara. Kami berharap dapat mencapai hasil yang signifikan, terutama dalam upaya melindungi warga negara kita dan memerangi kejahatan transnasional," tutup Agus.

(ega/ega)

JAKARTA - Langkah tegas Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) memberantas praktik pengiriman PMI ilegal terus mendapatkan dukungan. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memberantas kejahatan ini.

Praktisi hukum sekaligus aktivis pemuda Affandi Affan menegaskan pengiriman ilegal bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membahayakan keselamatan dan masa depan para pekerja migran.

?Saya melihat bagaimana pekerja migran yang berangkat tanpa prosedur resmi sangat rentan menjadi korban eksploitasi dan kehilangan perlindungan hukum,? tegas Affan, Senin (19/5/2025).

Managing Partners pada Kantor Hukum Serambi Law Firm ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada calon pekerja migran dan keluarganya agar mereka memahami hak dan risiko yang mungkin dihadapi jika memilih jalur ilegal.



?Negara harus hadir melindungi pekerja migran sebagai aset bangsa. Kolaborasi antara Kementerian P2MI, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mengakhiri kejahatan perdagangan manusia ini,? tambah Affan.

Sebagai advokat yang fokus pada perlindungan pekerja migran, Affan menyerukan penguatan regulasi, pengawasan penempatan PMI secara legal, serta perluasan akses bantuan hukum bagi PMI yang bermasalah di luar negeri. ?PMI bukan komoditas, mereka adalah pahlawan devisa yang harus dilindungi secara hukum dan kemanusiaan,? ucapnya.

Jakarta -

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditargetkan rampung di tahun ini. Dia menyebut hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga di RI.

"Yang PPRT ya? Nah mudah-mudahan PPRT ini kan sudah masuk prioritas. Prioritas tahun 2025 saya targetkan tahun ini harus selesai," kata Bob Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025).

Bob Hasan menyebut RUU PPRT ini akan memberikan kepastian hukum. Peraturan itu diharapkannya memberikan jaminan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga.

"Kalau bulan itu jangan khawatir, terpenting ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum yang lahir karena sudah banyak pun juga yang diharapkan oleh baik itu stakeholder tadi," ujar Bob Hasan.

"Adanya undang-undang untuk menciptakan payung hukum maupun juga kepastian hukum bagi termasuk juga sebagai pemberi kerja. Jadi penerima kerja dan pemberi kerja memiliki kepastian hukum," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menindaklanjuti salah satu tuntutan buruh, yakni soal UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang belum juga disahkan. Prabowo menyebut RUU itu akan dibahas oleh DPR RI.

"Kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga, Wakil Ketua DPR yang hadir Pak Dasco melaporkan ke saya minggu depan RUU ini akan segera dibahas," ujar Prabowo dalam pidatonya di Monas, Kamis (1/5).

Prabowo berharap UU PPRT ini bisa disahkan dalam tiga bulan ke depan. "Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan," katanya.

Selain itu, dia juga akan mengupayakan hak-hak pekerja di industri perikanan hingga kapal hingga soal kesejahteraan buruh.

"Juga saran dari Pak Jumhur undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan mengutak undang-undang itu," ujar Prabowo.

(dwr/ygs)

JAKARTA - Dewan Pers dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) meneken nota kesepahaman atau MoU tentang Perlindungan Kerja Pers sebagai saksi dan atau korban tindak pidana dalam kerangka jaminan atas pelaksanaan Kemerdekaan Pers.

MoU itu dilakukan di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (5/5/2025).



Meski sejatinya, kata dia, masih ada sejumlah hal lagi yang ingin dilanjutkan penandatangan kerjasamanya.

"Bahkan, kita ingin tambahkan dari lembaga-lembaga yang selama ini sudah bekerjasama dengan baik," jelasnya.



Dia menambahkan, ada sejumlah harapan yang dititipkan Dewan Pers melalui penandatangan MoU tersebut. Misalnya, berkaitan kerentanan prosedur pengajuan yang kerap kurang mendapatkan respons cepat.

Lalu, persoalan pemulihan agar bisa difasilitasi dengan baik ke depannya, khususnya terhadap saksi dan korban. Baik itu pada insan pers independen maupun insan pers kampus.

"Pertama, tak berhenti sampai perjanjian kerjasama, tapi ditindaklanjuti dengan pembuatan PKS atau perjanjian kerja sama supaya lebih detil, siapa melakukan apa, dengan cara apa, kapan dan bagaimana evaluasinya," sebutnya.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan kelayakan suatu pekerjaan tidak bisa semata-mata dinilai dari sudut pandang pemberi kerja. Menurutnya, pekerjaan yang layak harus dipandang secara menyeluruh, mencakup kondisi kerja, jam kerja yang manusiawi, serta perlindungan sosial bagi pekerja.

"Suatu pekerjaan tidak otomatis dikatakan layak hanya karena dianggap demikian oleh pemberi kerja. Penilaian kelayakan harus mencakup berbagai aspek yang menjamin martabat dan kesejahteraan pekerja," ujar Yassierli dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

Hal itu disampaikan Yassierli ketika memberikan sambutan pada Diskusi Publik Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Pekerjaan yang Layak, yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jakarta, Jumat (2/5).

Yassierli mengatakan jika merujuk pada rancangan Strategi, Mekanisme, dan Pelaksanaan (SMP) dari Komnas HAM yang menjadi panduan komprehensif untuk memastikan perlindungan dan promosi hak asasi manusia di lingkungan kerja, telah menjadi acuan penting bagi Kementerian Ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tantangan berikutnya adalah mengedukasi seluruh pemangku kepentingan, baik pekerja maupun pengusaha, agar memahami pentingnya budaya kerja yang menghormati hak asasi manusia.

"PR kita sekarang adalah membangun budaya yang mendukung kesadaran bahwa pekerjaan layak adalah bagian penting dari hak asasi manusia. Diperlukan edukasi agar kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama," ucapnya.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Atnike Nova Sigiro, turut menegaskan bahwa pekerjaan layak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia. Menurutnya, hak atas pekerjaan yang layak bukan hanya milik mereka yang telah bekerja, melainkan hak setiap warga negara.

"Pekerjaan yang layak adalah bagian dari hak asasi manusia. Ini bukan hanya hak mereka yang sudah bekerja, tetapi hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan yang layak," ujar Atnike.

Atnike juga menekankan bahwa pemenuhan hak atas pekerjaan layak bukan semata-mata tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan. Hal tersebut, katanya, merupakan tanggung jawab lintas sektor dan lintas kementerian.

"Ada peran besar dari sektor pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang lebih baik. Sektor industri dan perdagangan juga perlu membangun praktik bisnis yang menghormati hak asasi manusia. Selain itu, kementerian dan lembaga lainnya, termasuk Komnas HAM, juga ikut bertanggung jawab," jelas Atnike.

"Komnas HAM berkomitmen untuk terus mendorong sinergi lintas sektor dalam memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia," tambahnya.

Simak juga Video: Menaker Ungkap Pengangguran Lulusan SMA dan SMK Capai 3 Juta

(prf/ega)

Lombok Barat -

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti molornya penanganan kasus meninggalnya santriwati bernama Nurul Izati di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyidik kesulitan karena pihak pesantren tidak kooperatif.

Hal itu disampaikan Komnas HAM saat menggelar pertemuan dengan Aliansi Stop Kekerasan Seksual NTB, UPT PPA NTB, UPT PPA Lombok Barat, Dinsos NTB, dan Sentra Paramita Mataram di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa (29/4/2025).

Pertemuan tersebut berlangsung cukup alot, bahkan sampai empat jam. Hanya saja, Komnas HAM menolak untuk memberikan keterangan ihwal hasil pertemuan itu.

"Tujuan Komnas HAM juga hari ini, selain kasus Walid Lombok juga terkait kasus ponpes AA (Al-Aziziyah) atas meninggalnya NI (Nurul Izatidi) Lombok Barat," katanya kuasa hukum Nurul Izati, Yan Mangandar, ditemui di Universitas Muhamadiyah Mataram.

Yan menuturkan Komnas HAM mempertanyakan penyebab molornya penanganan kasus dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yakni pesantren tidak kooperatif kepada penyidik. Hal itu menjadi alasan kepolisian belum mengungkap kasus tersebut.

"Misalnya, dari tiap saksi itu mereka yang mengajukan. Kemudian sebelum sampai di kantor polisi, mereka yang kondisikan dulu di ponpes. Kemudian pihak-pihak yang ada di dalam ponpes itu kan tidak ada yang tahu. Ini juga salah satu hambatan dalam proses kasus ini," beber Yan.

Yan menyebut sampai saat ini polisi belum menemukan keberadaan sosok yang disebut sebagai Bibi Dapur yang akan menjadi saksi kunci. "Orang ini saksi kunci. Sayangnya, di kasus ini sampai saat ini (polisi tidak tahu) siapa Bibi Dapur ini," imbuhnya.

Di sisi lain, Yan berujar, pihak ponpes menyebut jika Bibi Dapur sudah ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). "Makanya saya sejak awal sudah berharap ponpes terbuka, tetapi pada faktanya mereka sulit sekali terbuka dengan alasan menjaga nama baik ponpes. Padahal saya sejak awal berharap kasus ini terang benderang," tegasnya.

Sebelumnya, Nurul Izati mengembuskan napas terakhir di RSUD Soejono Selong, Sabtu (29/6/2024) pagi. Santriwati itu meninggal dunia setelah diduga dianiaya pakai balok oleh sesama santri di Ponpes Al-Aziziyah.

Yan mengungkapkan Nurul meninggal dunia pukul 10.30 Wita, kemarin. Remaja itu dirawat setelah diduga dipukul pakai balok oleh santri di sana.

"Korban meninggal setelah kritis 16 hari dan dirawat di RSUD Soedjono Selong Lombok Timur," ujar Yan, Sabtu (29/6/2024).

Jenazah Nurul dimakamkan di tanah kelahirannya di Ende, NTT. Namun atas permintaan keluarga, jenazah korban akan diautopsi di RS Bhayangkara Mataram, untuk menguak misteri penyebab kematian remaja 14 tahun itu.

"Jenazah almarhumah Nurul Izati akan dilakukan autopsi di RS Bhayangkara Mataram. Sedang dalam perjalanan ke Mataram," kata Kasatreskrim Polresta Mataram Kompol I Made Yogi Purusa Utama, Sabtu (29/6/2024).

(nor/nor)

Jakarta -

Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja. Diskusi ini dilakukan berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial.

Tema yang diangkat pada diskusi ini yakni 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan kegiatan ini merupakan ruang diskusi yang sengaja digelar dalam rangka meningkatkan fokus dalam pembahasan berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial. Dekananto meyakini diskusi ini menjadi jembatan untuk mendengar persoalan riil di lapangan.

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujar Kombes Dekananto dalam keterangannya.

Selain itu, dia menerangkan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini juga diharapkan bisa jadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.

"Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif," kata Dekananto.

Dia pun merencanakan kegiatan ini akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Dia menyebut kegiatan ditingkat bawah akan langsung dilakukan oleh para Kapolres dan jajaran dengan berkolaborasi bersama serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.

"Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat," jelasnya.

Dalam acara tersebut, para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya turut hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

(idn/idn)

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan proses hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran penahanan ijazah akan tetap berlanjut. Meskipun, ia memastikan pihaknya akan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah milik pekerja.

“Perlindungan masyarakat adalah tugas kami. Proses hukumnya tetap menjadi ranah aparat penegak hukum,” kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Senin (21/4/2025).

Khofifah mengungkapkan telah melakukan pertemuan langsung dengan pemilik perusahaan UD Sentoso Seal dan mantan kepala bagian sumber daya manusia (HRD). Namun hingga saat ini, belum terdapat komitmen pasti dari perusahaan untuk mengembalikan dokumen milik para pekerja tersebut.

“Oleh karena itu, saya telah berkoordinasi dengan Pak Aries (Kepala Dinas Pendidikan Jatim). Jika datanya sudah ditemukan, dan SMA-nya berada di bawah kewenangan Pemprov, maka ijazah akan diterbitkan ulang,” katanya.

Gubernur menyampaikan bahwa penerbitan ulang ijazah dimungkinkan, termasuk apabila sekolah asal siswa sudah tidak beroperasi. Dalam hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan menerbitkan ijazah pengganti yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas.

Khofifah juga menegaskan bahwa seluruh proses penerbitan ulang ijazah tersebut tidak akan dipungut biaya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mengumumkan kebijakan lanjutan terkait hal ini pada 2 Mei 2025.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjamin ijazah yang tertunda oleh sekolah SMA/SMK akan diserahkan paling lambat akhir April 2025. “Kita tadi menyaksikan ada penyerahan ijazah yang tertunda. Sejak retret, saya meminta kepada Pak Aries untuk menyisir ijazah-ijazah yang tertunda agar diserahkan maksimal akhir April. Tidak boleh ada lagi ijazah yang tertunda,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur telah mengirimkan surat pemanggilan kepada pihak perusahaan pada Sabtu (19/4/2025). Setelah berkoordinasi dengan pusat pengaduan di Surabaya, dinas juga tengah menelusuri asal sekolah para pekerja agar proses penyelesaian dapat dilakukan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah teknis untuk memfasilitasi penerbitan ijazah ulang, termasuk jika sekolah asal sudah tutup.

“Kalau sekolahnya sudah tidak beroperasi lagi, kami akan cek data Dapodik (Data Pokok Pendidikan)-nya. Dari situ kami bisa terbitkan ijazah pengganti, tinggal nanti pengantarnya dari kepala dinas,” ujarnya.

Ia menambahkan, umumnya salinan ijazah yang telah dicap tiga jari tetap disimpan pihak sekolah. Oleh karena itu, jika data seperti nama lengkap, tahun kelulusan, dan asal sekolah sudah lengkap, proses penerbitan ulang akan lebih mudah dilakukan.

“Kami sedang menyiapkan datanya. Nanti akan kami koordinasikan dengan seluruh sekolah terkait,” kata Aries.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memimpin rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) dalam rangka percepatan persiapan Sekolah Rakyat. Rapat tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Prasetyo mengungkapkan terdapat 53 lokasi Sekolah Rakyat yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Sebanyak 53 cikal Sekolah Rakyat tersebut merupakan aset dari Kementerian Sosial (Kemensos), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

"53 ini yang sudah bangunan sudah ada, yang existing. Ada aset-aset yang punya Kemensos, kemudian ada yang punya pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota yang mau kita optimalkan," ujar Prasetyo dalam keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Dia mengatakan penyediaan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin merupakan upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Karenanya, meski mengoptimalkan bangunan yang sudah ada, namun tetap membutuhkan beberapa penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

"Tapi tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar," ujar Prasetyo.

Pada tahun 2025, kata dia, rencananya akan dibangun 200 Sekolah Rakyat. Selain 53 cikal Sekolah Rakyat yang menggunakan bangunan existing, 147 Sekolah Rakyat akan dibangun bangunan baru.

"Untuk tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih di paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an," katanya.

Seperti diketahui, nantinya Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka program Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

(akn/ega)

Manggarai Barat -

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong peran Imigrasi mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT). Andreas mendorong Imigrasi memasifkan program Desa Binaan untuk mencegah TPPO. Hal itu disampaikan Andreas seusai enam hari mengunjungi sejumlah Kantor Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan di NTT.

"Saya kira kita semua tahu di NTT ini salah satu isu besar, isu utama, isu pokok yang berkaitan dengan mobilitas manusia itu TPPO dan korban TPPO," kata Andreas seusai berdialog dengan petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (28/3/2025) sore.

Andreas menyebut masalah TPPO memang bukan domain Imigrasi. Namun, masalah TPPO ini beririsan dengan Imigrasi terkait dengan mobilitas manusia antarnegara.

"Memang ini tidak langsung urusan Imigrasi, persoalan imigrasi, tapi ada persoalan yang berkaitan dengan imigrasi, soal lalu lintas manusia. Imigrasi itu penjaga pintu orang masuk dan orang keluar," kata Andreas.

"Warga negara kita keluar, kembali lagi ke Indonesia. Orang dari luar datang ke Indonesia kembali lagi ke negaranya. Itulah kenapa Imigrasi ini selalu ditanya," lanjut wakil rakyat dari Dapil NTT 1 ini.

Andreas mengatakan Dirjen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan saat ini memiliki program Desa Binaan. Program ini diharapkan bisa mencegah pekerja migran dari NTT menjadi korban TPPO. I minta program Desa Binaan ini perlu libatkan tokoh agama dan komponen masyarakat lainnya.

"Ini program baru, kita di NTT ini tahu di mana sebenarnya daerah-daerah sumber pekerja migran kita, ini supaya tepat sasaran, dan kita libatkan bicara dengan Romo, kampus, libatkan mahasiswa. Menurut saya akan lebih efektif itu mencegah," kata Andreas.

"Mencegah mereka agar jangan menjadi (pekerja migran) ilegal. Kalau sudah ilegal itu potensi jadi macam-macam. Korban dieksploitasi sampai dengan hal paling menyedihkan dan paling tragis yang kita dengar tapi kita tidak bisa berbuat apa-juga juga ketika mereka pulang dengan peti mati," lanjut politikus PDI Perjuangan ini.

Andreas berjanji akan menyuarakan di pusat terkait program Desa Binaan Imigrasi ini. Diharapkan progam ini dijalankan secara masif di wilayah NTT.

"Dari masukan ini nanti saya juga bicarakan di pusat program ini lebih dimasifkan khususnya untuk wilayah NTT dan yang paling penting tepat sasaran," katanya.

"Kita mungkin tidak harus pergi langsung ke desa-desa itu tapi pakai LO, pastor, mahasiswa yang ada di desanya, kepala desanya untuk membina mereka," tandas Andreas.

(hsa/hsa)

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

(akn/ega)

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Eddy Hartono mengungkapkan selama ini BNPT telah berperan dalam melindungi pekerja migran Indonesia (PMI) dari ideologi kekerasan melalui pembekalan yang diberikan. BNPT ikut meluncurkan Desk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Gedung Utama Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat pada Kamis (13/3/2025).

Desk tersebut merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto dan hasil kolaborasi Kemenko Polkam dengan kementerian/lembaga terkait. ?BNPT berperan dalam melindungi PMI dari ideologi kekerasan, kami memberikan pembekalan kepada PMI yang hendak berangkat. Kami berikan info-info seperti apa jaringan teroris itu dan bagaimana saja cara mereka mendapat anggota," ujarnya.

Dia menjelaskan, pembekalan ini penting mengingat PMI rentan menjadi target perekrutan karena beragam modus dan tipu daya yang digunakan jaringan tersebut. "PMI rentan menjadi target dengan berbagai modus. Salah satunya adalah modus nikah online untuk mendapatkan status suami istri yang sah sehingga lebih mudah direkrut," jelasnya.





Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan mengungkapkan, Desk PPMI merupakan bentuk kolaborasi kementerian/lembaga yang akan bekerja secara lintas sektoral.

?Kemenko Polkam bersama dengan K/L terkait termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaaan Agung telah melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembentukan sekaligus meluncurkan desk koordinasi PPMI dengan leading sektor Menteri PPMI bersama Kapolri, Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri. Tergabung dalam desk tersebut K/L yang berkolaborasi dan bekerjasama secara lintas sektoral diantaranya BNPT, Kemensesneg, Kemendagri, BIN, PPATK, dan Kementerian Komdigi," ungkapnya.

Dia berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada PMI sebagaimana arahan Presiden. "Bapak presiden sangat memberikan perhatian pada para pekerja migran yang telah berjuang dan memberikan yang terbaik untuk keluarga dan negara dalam bentuk devisa. Kita berharap desk ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal," ujar dia.

Selain peluncuran Desk PPMI, pada kesempatan yang sama Menko Polkam juga meluncurkan Desk Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama K/L terkait.