Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya menggelar Forum Group Discussion (FGD) bersama perwakilan serikat pekerja. Diskusi ini dilakukan berkaitan dengan persoalan penegakan hukum dalam hubungan industrial.

Tema yang diangkat pada diskusi ini yakni 'Penegakan Hukum dalam Penanganan Perselisihan Perburuhan'. Kegiatan ini digelar di Gedung Balai Pertemuan Metro Jaya pada Selasa (22/4/2025).

Dirintelkam Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dekananto Eko Purwono mengatakan kegiatan ini merupakan ruang diskusi yang sengaja digelar dalam rangka meningkatkan fokus dalam pembahasan berbagai persoalan seputar penegakan hukum dalam hubungan industrial. Dekananto meyakini diskusi ini menjadi jembatan untuk mendengar persoalan riil di lapangan.

"Ini adalah forum ngobrol bareng, santai tapi dekat dengan persoalan riil di lapangan. Kita ingin mendengar langsung masukan dari serikat pekerja terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum di bidang ketenagakerjaan," ujar Kombes Dekananto dalam keterangannya.

Selain itu, dia menerangkan kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari peluncuran Desk Ketenagakerjaan Polri oleh Kapolri pada Januari 2025 lalu. FGD ini juga diharapkan bisa jadi langkah awal dalam menyusun prosedur dan pola penanganan perselisihan perburuhan yang lebih efektif dan humanis.

"Harapannya ke depan tidak ada lagi kejadian di mana polisi baru turun ketika sudah ada unjuk rasa. Kita ingin membangun pendekatan yang lebih preventif dan kolaboratif," kata Dekananto.

Dia pun merencanakan kegiatan ini akan digelar secara berjenjang hingga ke tingkat Kabupaten dan Kota. Dia menyebut kegiatan ditingkat bawah akan langsung dilakukan oleh para Kapolres dan jajaran dengan berkolaborasi bersama serikat pekerja dan stakeholder lainnya untuk mendalami isu-isu spesifik di daerah masing-masing.

"Ini baru awal. Diskusi-diskusi lanjutan akan dilakukan secara lebih spesifik di tingkat lokal. Supaya persoalan-persoalan industrial tidak selalu berujung pada ketegangan antara buruh dan aparat," jelasnya.

Dalam acara tersebut, para Kapolres beserta Kasat Intelkam dan Kasat Reskrim Polres jajaran Polda Metro Jaya turut hadir. Kemudian hadir juga perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, pakar hukum industri, serta Desk Ketenagakerjaan Polri dari Bareskrim.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengatakan Desk Ketenagakerjaan yang baru diluncurkan oleh Polri akan memberikan kepastian hukum bagi tenaga kerja.

“Saya sebagai wakil masyarakat Indonesia, wakil pekerja Indonesia, sangat senang dengan diluncurkannya Desk Ketenagakerjaan di mana ada kepastian bagi pekerja Indonesia,” ucapnya dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa dalam paparan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di acara peluncuran desk tersebut, disampaikan bahwa terdapat sekitar 77.000 tenaga kerja yang dipecat atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun 2024.

Menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan rumit yang harus diselesaikan.

Oleh karenanya, kehadiran Polri lewat Desk Ketenagakerjaan, memudahkan penyelesaian masalah tersebut melalui kolaborasi yang tercipta antara Polri, Kemenaker, dan DPR RI.

Selain itu, ia menilai bahwa dengan sejahteranya hak-hak pekerja maka ekonomi Indonesia akan bisa bangkit dengan lebih baik lagi.

“Ketika Desk Ketenagakerjaan dibuka, ini ada harapan baru dengan pemerintah baru, harapan baru bagi pekerja Indonesia. Tentunya bagi kami, sebagai wakil rakyat ini, meringankan karena ada kepastian hukum bagi pekerja Indonesia,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Kapolri Bidang Ketenagakerjaan sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyampaikan terima kasih kepada Kapolri atas pembentukan desk ini.

Ia mengungkapkan bahwa Polri menjadi kepolisian pertama di dunia yang membentuk desk yang berfokus pada ketenagakerjaan.

“Sudah ada empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina yang akan mencoba belajar ke sini mengenai Desk Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Dirinya berharap kolaborasi yang baik antara gerakan buruh, Kapolri, dan pemerintah, akan mewujudkan kondisi yang luar biasa dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.