JAKARTA - Mudir 'Ali Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN) 2024-2029 Prof KH Ali Masykur Musa telah menemui Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2025).

Usai menemui Menkum Supratman, Ali Masykur mengumumkan keabsahan JATMAN sebagai satu-satunya badan otonom (banom) yang fokus pada pengamalan dan pengembangan ajaran tarekat di bawah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ).

?(Kedatangan kami) melaporkan hasil Kongres dan setelah mendapatkan SK dari PBNU tertanggal 21 Januari yang lalu, dari pembicaraan yang ada beliau menyambut baik banom di lingkungan NU, namanya JATMAN,? kata Kiai Ali.

Kiai Ali mengatakan, JATMAN ini adalah organisasi yang tidak ada masalah dari segi hukum. ?Jadi dengan demikian, JATMAN sejak 1957 adalah sekarang tegak lurus di bawah kepemimpinan dan organisasi di bawah PBNU," tuturnya.

Dia pun meminta para pengurus dan ahli tarekat di lingkungan JATMAN agar tetap membina umat dengan pengamalannya masing-masing. ?Kami mohon semuanya tetap mengemban amanah membina umatnya dalam hal ini pengamal thariqah masing-masing di lingkungan NU. Jadi kita harus istikamah di jalan khidmah Nahdlatul Ulama melalui banom Jam'iyyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah," ujarnya.

Dia membeberkan, Menkum mengajak JATMAN untuk mengupayakan kesadaran hukum melalui penguatan spiritualitas. Nantinya, bakal ada kerja sama lebih lanjut soal itu.

"Pak Menteri tadi mengajak JATMAN nanti ada program-program yang bersifat penyadaran hukum, budaya hukum untuk melahirkan spiritualitas hukum. JATMAN akan diajak, menjadi partner dari Kementerian Hukum untuk menyadarkan masyarakat luas kesadaran spiritualitas hukum itu sangat penting," kata Andi.

Adapun mengenai organisasi tarekat yang bermunculan, Kiai Ali menegaskan bahwa berdasarkan pertemuan dengan Menkum maka tidak ada yang lebih absah dibanding JATMAN. Namun, ia tidak melarang siapa pun mendirikan organisasi thariqah karena itu hak pribadi.

"Tadi kami juga laporkan dengan kementerian bahwa memang ada lahir dua mukhtabar ini, JATMA Aswaja dan beliau mengatakan tidak ada hubungan antara JATMA Aswaja dan JATMAN. Kalau yang NU menjadi banom NU tegak lurus namanya JATMAN tapi kalau menyangkut hak individu, hak organisasi, selama orang mendirikan memenuhi syarat ya itu hak beliau," katanya.

"Jadi dengan demikian kami bersyukur beliau menyatakan yang banom di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah JATMAN sedangkan yang JATMA Aswaja tidak ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama," sambungnya.

Lebih lanjut Kiai Ali mengatakan, di NU tidak ada faksi-faksi, termasuk dalam dunia tarekat karena yang berlabel resmi PBNU hanyalah JATMAN. Maka dengan demikian, kata dia, sesungguhnya tidak ada lagi permasalahan di lingkungan organisasi thariqah Nahdlatul Ulama.

?Kalau urusan organisasi thariqah yang tidak ada labelnya JATMAN kan banyak, tidak hanya JATMA Aswaja, dan itu hak dari warga negara untuk berorganisasi. Kami mohon yang di Nahdlatul Ulama kami mohon istiqamah, berkhidmah menjalankan tugas-tugas spiritualitas di dalam JATMAN, dan kaifiyat serta thariqah yang dipahami dijalankan masing-masing seluruh thariqah yang bernaung di dalam JATMAN," pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) (Jamíyyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah) membekukan organisasi yang dipimpin Habib Luthfi Ali bin Yahya Pekalongan.

Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori membacakan poin-poin hasil Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziiyah PBNU tentang status kepengurusan Idaroh Aliyah JATMAN.

BACA JUGA: Media Ungkap Israel Hadapi Kekurangan Senjata Parah Selama Perang Gaza dan Lebanon

Hal ini disampaikan Kiai Asrori saat menghadiri Konsolidasi para Mursyid dan Pengurus Idarah Wustho yang digelar Forum Mursyidin Indonesia (FMI) di Kampus Unwahas, Semarang, Sabtu (16/11/2024) lalu.

Kiai Asrori menjelaskan, JATMAN adalah Badan Otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (7) huruf a Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama (ART NU) dan ditegaskan juga dalam Pasal 2 Peraturan Dasar (PD) JATMAN.

Kepengurusan JATMAN tingkat pusat yang disebut Idaroh Aliyyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali (Pasal 24 dan Pasal 30 PD JATMAN).