"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri,"

Sleman (ANTARA) - Sebanyak 149 siswa tingkat SMA sederajat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti seleksi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman secara daring (online) yang diselenggarakan langsung dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pusat.

"Seleksi secara daring di Sleman dilaksanakan selama dua hari, mulai Sabtu (12/5) dan hari ini diikuti 149 siswa yang terdiri dari 91 siswa putra dan 58 siswa putri," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Sleman Indra Darmawan di Sleman, Minggu.

Menurut dia, seleksi online yang diselenggarakan pada hari pertama, meliputi tes wawasan kebangsaan dan tes intelegensi umum.

"Setelah dilaksanakan test, hasilnya terdapat lima peserta yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan empat peserta tidak lolos tes intelegensi umum," katanya.

Ia mengatakan, untuk hari ini dilaksanakan tes kesehatan dan tes parade. Tahapan selanjutnya Selasa 15 April sampai Kamis 17 April di Stadion Tridadi Sleman akan dilaksanakan test kesamaptaan, peraturan baris berbaris (PBB) dan tes kepribadian.

"Dari hasil tes akan diambil sejumlah 82 siswa, dimana 74 diantaranya akan menjadi Calon Paskibraka Kabupaten Sleman dan delapan siswa lainnya menjadi Calon Paskibraka Provinsi DIY," katanya.

Indra mengatakan, hasil tes seleksi ini direncanakan akan diumumkan pada pada 26 Juni 2025.

Ia mengatakan, Paskibraka sejak 2023 juga diberi tugas tambahan mengibarkan bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dan setelah itu akan dikukuhkan menjadi Duta Pancasila dengan melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh BPIP Pusat.

"Dengan demikian saat ini tugas Paskibraka menjadi semakin berat akan menjadi Duta Pancasila yang tentu akan menjadi suri tauladan dan panutan dalam bagaimana pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat," katanya.

Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) nasional 2025 masih dibuka.

Sebelum ditutup, siswa SMA, SMK sederajat bisa mengetahui persyaratan dan jadwal pendaftaran tahun ini.

Program Paskibraka ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), jika Paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Selama program ini berjalan, pelajar akan mendapatkan pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Selama mengikuti program Paskibraka, siswa akan mengikuti pembentukan Paskibraka, pelaksanaan tugas Paskibraka, pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila, pelaksanaan tugas Duta Pancasila, pembinaan lanjutan Purnapaskibraka Duta Pancasila, dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka.

Pendaftaran Paskibraka 2025 dibuka 3-28 Februari 2025 melalui aplikasi Transparansi Paskibraka di laman resmi paskibraka.bpip.go.id.

Syarat daftar Paskibraka 2025

Dilansir dari Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

1. Warga negara Indonesia.

2. Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

3. Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.

4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.

5. Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan

6. Mematuhi peraturan program Paskibraka.

7. Nilai akademik minimal berkategori baik.

8. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.

9. Memiliki tinggi dan badan ideal sebagai berikut:

• Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
• Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.

8. Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut:

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putra

• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
• Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
• Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
• Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
• Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg

Tabel tinggi badan dan berat badan ideal untuk paskibraka putri

• Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
• Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
• Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
• Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
• Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
• Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
• Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
• Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
• Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
• Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
• Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg

9. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

Dokumen pendaftaran Paskibraka 2025

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

Informasi lebih lanjut, bisa cek laman resmi Paskibraka tahun 2025.

Surabaya -

Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025 segera ditutup. Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi, penting untuk memahami persyaratan dan tahapan tes yang harus dilalui. Apa saja syarat dan tahapannya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), program ini adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Seleksi Paskibraka 2025

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 resmi dibuka. Para pelajar yang ingin berkesempatan mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat daerah maupun nasional harus melewati serangkaian seleksi ketat. Berikut syarat dan tahapan yang harus dilalui.

1. Syarat Pendaftaran

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

• Warga negara Indonesia.
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
• Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan
• Mematuhi peraturan program Paskibraka.
• Nilai akademik minimal berkategori baik.
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.
• Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut.
  • Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
  • Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut.
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
    • Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
    • Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
    • Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
    • Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
    • Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
    • Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
    • Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
    • Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
    • Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

2. Dokumen Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon
  Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

3. Tahap Seleksi

Seleksi paskibraka akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dikutip dari Diskominfo Jatim, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan memilih 50 peserta putra dan 50 peserta putri terbaik.

Selanjutnya, seluruh peserta yang terpilih ini akan diajukan ke BPIP untuk seleksi lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran di atas, berikut tahap seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten/kota.

• Seleksi administrasi.
• Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
• Seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan BPIP.
• Seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade).
• Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan.
• Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan
mengikuti seleksi pada tingkat provinsi. Calon Paskibraka yang dikirim kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.

Namun, tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

(ihc/irb)

Jakarta -

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 sudah dibuka. Pada pelaksanaan seleksi Paskibraka, ada yang dinamakan seleksi pembinaan ideologi Pancasila (PIP).

Sebagai bentuk persiapan menghadapi seleksi PIP, berikut ini kisi-kisi yang bisa dipelajari.

Link Kisi-kisi Seleksi PIP Paskibraka

Dikutip dari surat edaran BPIP Nomor 1 Tahun 2025 tentang pembentukan Paskibraka, seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.

Berikut ini link kisi-kisi seleksi PIP Paskibraka 2025.

• Link kisi-kisi seleksi PIP Paskibraka 2025

Jadwal Seleksi Paskibraka 2025

Dilansir BPIP dan Direktorat Paskibraka, tahapan seleksi Paskibraka tingkat kabupaten/kota dan provinsi mengikuti ketentuan daerah masing-masing. Untuk mengetahui jadwal pendaftaran Paskibraka 2025, dapat menghubungi Badan Kesbangpol di daerahnya masing-masing.

Seluruh proses seleksi Paskibraka 2025 dilakukan melalui aplikasi atau laman resmi Transparansi Paskibraka (https://paskibraka.bpip.go.id/).

Simak lagi persyaratan mendaftar Paskibraka 2025.

• Warga Negara Indonesia;
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah;
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali;
• Nilai akademik minimal berkategori baik;
• Memenuhi persyaratan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan untuk setiap jenjang seleksi yang diikuti;
• Memiliki tinggi badan ideal, paling rendah 170 cm dan paling tinggi 180 cm untuk pelajar putra, dan paling rendah 165 cm dan paling tinggi 175 cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
• Memiliki berat badan ideal;
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 cm, bentuk kaki X dengan ekstremitas paling banyak 5 cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot);
• Mematuhi dan melaksanakan ketentuan Tata Pakaian dan Sikap Tampang Paskibraka pada Pelaksanaan Tugas Paskibraka sebagaimana diatur dalam Peraturan BPIP No. 3/2022; dan
• Bersedia mengikuti Pemusatan Diklat Paskibraka, Pengukuhan Paskibraka, Pelaksanaan Tugas Paskibraka, pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(kny/imk)

Jakarta: Sobat Medcom yang tertarik bergabung menjadi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada Hari Kemerdekaan ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 ada beberapa hal penting yang harus kamu persiapkan. Salah satunya mengetahui syarat-syarat menjadi calon Paskibraka 2025.

Dikutip dari laman paskibraka.bpip.go.id, Paskibraka bukan hanya untuk menaikkan dan menurunkan bendera, tapi juga sebagai program pengkaderan calon pemimpin bangsa berkarakter Pancasila. Pembinaan Paskibraka meliputi pembelajaran ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, serta baris-berbaris.

Tujuan utamanya, membentuk generasi tangguh, mandiri, dan siap menjadi pemimpin masa depan dengan jiwa nasionalisme dan Pancasila. Biar enggak ketinggalan informasi, yuk kepoin syarat menjadi calon Paskibra 2025 berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Paskibra.

Pendaftaran akan dibuka minimal 14 hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi Paskibraka 2025. Jadi, pastikan kamu sudah siap dan memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan berikut ini dikutip dari akun Instagram @bpipri:

Baca juga: Berapa Honor Paskibraka Kabupaten hingga Nasional? Ini Perkiraannya

Persyaratan

1. Warga negara Indonesia
2. Calon Paskibraka adalah pelajar kelas X (sepuluh) dengan usia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 17 Agustus tahun penugasan pada upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
3. Memperoleh izin tertulis dari Kepala Sekolah
4. Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali
5. Mengisi dan menandatangani pernyataan kesediaan untuk mematuhi peraturan program Paskibraka
6. Nilai akademik minimal kategori baik
7. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman di masing-masing daerah
8. Memiliki tinggi badan ideal sesuai ketentuan berikut: Paling rendah 170 (seratus tujuh puluh) cm dan paling tinggi 180 (seratus delapan puluh) cm untuk pelajar putra; Paling rendah 165 (seratus enam puluh lima) cm dan paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima) cm untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah
9. Memiliki berat badan ideal, yaitu tidak kurang dan tidak lebih 5 (lima) kilogram dari berat badan ideal sesuai SE Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
10. Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak 5 (lima) cm, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot)

Itulah persyaratan yang perlu dipenuhi untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka 2025. Pastikan kamu siap dan tidak lewatkan kesempatan untuk bergabung dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka tahun ini! (Nanda Sabrina Khumairoh)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

SEMARANG - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan tindakan Aipda Robig Zaenudin (38), yang menembak siswa SMKN 4 Semarang, Gamma Rizkynata Oktafandy (17) hingga tewas tergolong tindakan extra judicial killing alias pembunuhan di luar proses hukum.


Foto/Ist

?Tindakan RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,? kata komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Jumat (6/12/2024).

Jenis pelanggaran HAM yang dilakukan Robig yaitu pelanggaran Hak hidup Pasal 9 ayat (1) dan pembunuhan di luar proses hukum.

Unsur-unsurnya telah memenuhi kualifikasi, yakni pembunuhan dan penembakan berakibat hilangnya nyawa Gamma dan melukai 2 orang lainnya dilakukan aparat negara dan aparat penegak hukum Kepolisian.



Selain itu tidak sedang dalam pembelaan diri dalam artian Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai oleh tiga korban. Saat kejadian Aipda Robigjuga tidak sedang dalam menjalankan perintah UU untuk menembak tiga korban tersebut.

Selain itu, berdasar hasil investigasi Komnas HAM, Robig juga melanggar hak untuk bebas dari pelakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan.

Tindakannya juga melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal.

Selain itu, Robig juga melanggar hak atas perlindungan anak, mengingat salah satu korban masih berusia di bawah umur.

?RZ sebagai aparatur negara, anggota Polri seharusnya tidak melakukan penembakan terhadap anak-anak tersebut, dan kepolisian dilarang untuk menggunakan senpi ketika berhadapan dengan anak-anak,? sambungnya.

Komnas HAM juga merekomendasikan Kapolda Jateng untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan, imparsial, baik etika, disiplin dan pidana kepada Robig. Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senpi oleh anggota Kepolisian di lingkungan Polda Jateng termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jateng mengenai Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya polisi tingkat bintara.

Selanjutnya adalah melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jateng.

Jakarta -

Anggota Komisi II DPR RI mencecar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terkait polemik anggota Paskibraka melepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Mereka meminta Yudian menjelaskan langsung polemik tersebut.

"Saya dapat info katanya bukan Pak Kepala BPIP yang larang jilbab. Coba dijelaskan kronologis kejadiannya karena kita semua kita dipertanyakan soal jilbab itu," kata anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dalam rapat di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024).

Hal yang sama disampaikan oleh anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus. Ia menyebutkan sikap BPIP terkesan melarang penggunaan jilbab. Ia lantas mempertanyakan apakah aturan itu sudah dicabut atau belum hingga kini.

"Namun saya kemarin ditelepon, dia (penelepon) sampaikan bocoran ke saya bahwa surat keputusan itu belum dicabut. Saya minta klarifikasi itu betul apa tidak?" ujar Guspardi.

"Tapi info dari penelepon bahwa hari ini ada RDP dengan kepala BPIP, bahwa kebijakan soal berkaitan tanggal 17 Agustus itu apakah orang BPIP atau apa, tolong diklarifikasi surat itu belum dicabut atau gimana statusnya?" tambahnya.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Demokrat Reska Oktoberia juga mengungkit penggunaan jilbab di Paskibraka. Ia ingin Yudian membeberkan rinci soal aturan lepas jilbab tersebut.

"Realisasi anggaran Bapak untuk 2024 ini 79,08 persen. Di dalamnya terdapat poin nomor 9, yaitu rekrutmen seleksi dan Diklat Paskibraka. Saya mau tanya. Apa yang terjadi sehingga pada pengukuhan itu adik-adik saya yang berjilbab tak gunakan jilbab," tutur Reska.

"Termasuk perwakilan saya dari Sumbar. Sampai keluarga mereka menangis, 'Suruh pulang saja anak saya ke Sumbar kalau harus buka jilbab'. Nah, Pak, kita mau dengar penjelasan Bapak," lanjutnya.

Simak juga Video: Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

(dwr/eva)

Jakarta -

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama sejumlah ormas Islam mendesak pemerintah mengevaluasi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Permintaan itu disampaikan buntut adanya insiden anggota Paskibraka melepas jilbab beberapa waktu lalu.

"Ormas Islam semua bersepakat untuk meminta agar surat keputusan (larangan berjilbab) agar dicabut," kata Wasekjen MUI Ikhsan Abdullah setelah rapat bersama sejumlah pimpinan MUI di gedung MUI pada Selasa 27 Agustus 2024 seperti dikutip dari situs MUI, Kamis (29/8/2024).

Ikhsan mengatakan keputusan tersebut diambil secara mufakat oleh MUI dan berdasarkan kesepakatan dari sejumlah ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI. Dia meyakini BPIP telah melakukan pelanggaran administrasi dan konstitusi terkait hak kebebasan. Karena itu, sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, pimpinan BPIP perlu dievaluasi.

"Karena Pak Yudian melanggar peraturannya sendiri dengan menghilangkan ketentuan mengenai penggunaan ciput. Kita semua sepakat mengusulkan kepada Presiden agar Pak Yudian sebagai kepala BPIP diberhentikan," ujar Ikhsan.

Perihal permintaan itu, Ikhsan memastikan pihaknya telah berkirim surat ke presiden. Selain itu, MUI melakukan somasi langsung ke BPIP untuk meminta penjelasan dan klarifikasi di balik insiden anggota Paskibraka melepas jilbab.

"Ini tentu berkaitan dengan pemaksaan BPIP untuk melanjutkan niatnya menjalankan surat keputusan itu. Ini yang telah kami lakukan dalam bentuk teguran atau somasi," ujar Ikhsan.

Kepala BPIP Minta Maaf

Kepala BPIP Yudian Wahyudi sebelumnya telah meminta maaf atas polemik anggota Paskibraka wanita melepas jilbab. Berdasarkan kebijakan terbaru, Paskibraka wanita diperbolehkan memakai jilbab.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, BPIP juga berterima kasih atas perhatian terhadap kiprah para anggota Paskibraka.

"BPIP menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran media dalam memberitakan kiprah Paskibraka selama ini," ucap dia.

Yudian kemudian menjelaskan bahwa BPIP mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono, soal anggota Paskibraka wanita diperbolehkan mengenakan jilbab. Anggota Paskibraka wanita tak perlu melepas jilbab dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti.

"Dengan ini BPIP menegaskan mengikuti arahan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) selaku Penanggungjawab Pelaksanaan Upacara HUT RI ke-79 yang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2024 di Jakarta, yang menyatakan bahwa Paskibraka Putri yang mengenakan jilbab dapat bertugas tanpa melepaskan jilbabnya dalam pengibaran Sang Saka Merah Putih pada Peringatan HUT RI ke-79 di Ibukota Nusantara," ungkap Yudian.

Lihat juga Video 'Kepala BPIP Absen Panggilan DPR soal Polemik Jilbab Paskibraka':

[Gambas:Video 20detik]

(knv/dhn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyayangkan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi absen dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR untuk membahas kontroversi yang muncul soal Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada upacara 17 Agustus 2024 lalu.

Doli menyebutkan, Yudian mendadak meminta supaya agenda rapat tersebut ditunda. Doli menduga Yudian belum siap untuk mengklarifikasi masalah Paskibraka upacara 17 Agustus lalu yang sempat membaut publik gaduh itu.

"Barusan tiba-tiba yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya enggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali untuk memberikan klarifikasi," kata Doli di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Doli menuturkan, Komisi II DPR RI banyak menerima surat tanggapan dari masyarakat soal kontroversi terkait Paskibraka upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Komisi II DPR sepakat memanggil kepala BPIP untuk menerima klarifikasi.

Terlebih, menurut Doli, BPIP sudah membuat banyak kontroversi di luar masalah Paskibraka.

"Ini sudah sekian berapa kali. Dan menurut kami sudah yang keempat kali pernyataan kontroversi sebagai Kepala BPIP. Jadi kami sepakat di komisi II ingin mengundang Kepala BPIP meminta penjelasan," kata Doli.

Politikus Partai Golkar ini pun meminta Yudian untuk hati-hati dalam berbicara dan bersikap menyusul banyaknya kontroversi yang terjadi.

"Saudara sudah ditunjuk diberi amanah sebagai Kepala Badan Ideologi Pancasila, jadi harus menjadi manusia pancasilais. Harusnya di republik ini yang paling manusia pancasilais kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam bersikap," ujar dia.

Sebelumnya, BPIP disorot karena melarang anggota Paskibraka memakai jilbab ketika pengukuhan sebelum upacara 17 Agustus 2024. Larangan tidak tertulis ini lantas viral dan dipersoalkan publik.

Pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyayangkan adanya 18 calon paskibraka putri tingkat nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di IKN pada Selasa kemarin.

Ketua Umum (Ketum) PPI Gousta Feriza meminta BPIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka memberikan klarifikasi.

"Tentunya BPIP selaku Pengelola dan Penanggung Jawab Program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila," kata Gousta.

Menurut Gousta, kejadian ini sudah menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Oleh karenanya, PPI Pusat memberikan sikap menolak tegas kebijakan yang melarang Paskibraka putri mengenakan jilbab.

Belakangan, Yudian Wahyudi meminta maaf soal adanya peristiwa tersebut.

Yudian juga mengapresiasi seluruh atensi masyarakat soal pemberitaan tentang jilbab tersebut.

"BPIP menyampaikan terima kasih atas peran media memberitakan Paskibraka selama ini. BPIP juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang. BPIP mengapresiasi seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang tersebut," ujar Yudian.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan sejumlah pihak, termasuk dari DPR, yang memintanya memberikan sanksi hingga pencopotan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi  buntut polemik Paskibraka putri yang berhijab jadi tak berjilbab semua saat dikukuhkannya pada Selasa (13/8) lalu.

Saat bertemu wartawan usai upacara penurunan bendera pada HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Jokowi hanya menjawab singkat dan kemudian meninggalkan area tanya jawab bersama awak media.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8).

Sebelumnya sejumlah anggota DPR dari mulai Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar hingga anggota Komisi X DPR dari Fraksi Gerindra Himmatul Aliyah meminta Jokowi mencopot Yudian buntut kegaduhan akibat polemik lepas jilbab Paskibraka putri.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menegaskan bangsa Indonesia harus menghormati keberagaman dan kebinekaan di negara ini. Dia mengatakan demikian karena Indonesia terdiri berbagai suku, ras, adat istiadat dan agama yang berbeda.

Jokowi menambahkan perbedaan itu tidak bisa diseragamkan. Perbedaan-perbedaan itu justru merupakan anugerah yang seharusnya disyukuri.

"Itu adalah sesuatu kekayaan yang harus kita syukuri untuk persatuan, bukan untuk perbedaan," ujarnya.

Sebelumnya, larangan jilbab bagi anggota Paskibraka putri di tingkat nasional jadi sorotan publik. Dugaan larangan ini mulanya berawal dari foto-foto pengukuhan anggota Paskibraka Nasional Tahun 2024 di IKN, Selasa (13/8), di media sosial.

Dalam foto-foto yang beredar, tak ada satupun remaja putri yang memakai jilbab. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan.

Dugaan publik soal larangan pakai jilbab ini kian menguat setelah PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut ada 18 anggota Paskibraka yang memakai jilbab sejak proses seleksi.

Sehari kemudian, pada Rabu (14/8), Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menggelar konferensi pers. Ia membantah telah memaksa anggota putri Paskibraka melepas jilbab.

Ia mengklaim para anggota Paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan mengikuti peraturan yang ada.

Menurut Yudian, hal ini sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. Ia menjelaskan lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan.

Namun pada Kamis (15/8), Yudian selaku Kepala BPIP akhirnya membuat pernyataan. Ia meminta maaf kepada publik usai larangan penggunaan jilbab itu menimbulkan kisruh.

Yudian juga secara tegas menyatakan mencabut larangan tersebut. Ia mengikuti arahan Kasatpres Heru Budi. Dengan demikian, Paskibraka putri bisa memakai jilbab sesuai pilihan masing-masing saat upacara kenegaraan di IKN pada 17 Agustus.

Solo -

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) dan Yayasan Megabintang menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rp 100 juta, buntut dari anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2024 diminta lepas jilbab.

Gugatan itu didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Solo dengan nomor perkara 172/Pdt.G/2024/PN Skt, pada Kamis (15/8) pukul 11.00 WIB. Dalam berkas gugatan itu, ada nama Boyamin sebagai penggugat II, dan Rus Utaryono sebagai penggugat III.

Ketua LP3HI sekaligus Penggugat I, Arif Sahudi, mengatakan gugatan itu berkaitan dengan polemik Paskibraka yang dilarang atau terpaksa atau dipaksa, tidak bisa memakai jilbab waktu pengukuhan.

"Kita mendaftarkan gugatan ini, dengan tergugat I adalah Presiden Jokowi (Joko Widodo), sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara ini, dan yang kedua adalah BPIP," kata Arif Sahudi saat konferensi pers di Warung Soto Veteran, Kecamatan Serengan, Solo, Kamis (15/8/2024) lalu.

Menurut Arif, gugatan ini diajukan karena tindakan tersebut melanggar Undang-undang (UU) Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak era reformasi, Dia bilang, polemik tersebut baru terjadi tahun ini.

"Memang aturan dari BPIP tidak jelas melarang. Tapi dari format gambar itu jelas, tidak ada gambar orang berjilbab, makanya dilaksanakan tanpa jilbab," ujar Arif.

"Kita sengaja membuat gugatan ini tergesa-ges, dan hari ini harus terdaftar. Karena ingin upacara 17-an nanti sama seperti 17-an kemarin, yang berhijab pakai hijab," sambung dia.

Arif mengakui dalam pengajuan gugatan ini pihaknya belum berkomunikasi dengan korban. Sebab, pihaknya melakukan gugatan sosial.

"Tidak ada (koordinasi), ini gugatan sosial. Tidak ada hubungan dengan korban. Ini murni penegakan hukum, kita ingin yang melanggar ketentuan HAM, ya diluruskan, dan ini jadi pembelajaran, katanya kita ingin toleransi," ucapnya.

Salah seorang kuasa hukum penggugat, Dwi Nurdiansya Santoso, menambahkan petitum gugatan adalah terkait perbuatan melawan hukum pihak tergugat karena dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI itu anggota Paskibraka diduga dipaksa atau terpaksa melepas jilbabnya karena adanya aturan dari BPIP.

"Yang menjadi tuntutan kami, atas kerugian tersebut, pertama adalah meminta uang ganti rugi sejumlah Rp 100 juta untuk biaya pemulihan anggota Paskibraka. Lalu kedua kaitannya dengan ganti rugi karena melepas hijab atau jilbab tersebut dalam upacara pengukuhan tersebut juga Rp 100 juta, kemudian di materialnya kita nol (0) rupiah," kata Dwi saat itu.

Dwi menambahkan, penggugat meminta Presiden Jokowi dan BPIP selaku pihak tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dalam bentuk iklan di 10 media massa baik televisi dan online. Pihaknya juga meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP.

(dil/cln)

Jakarta -

Polemik Paskibraka putri 2024 yang diduga dilarang mengenakan jilbab berbuntut panjang. Selain dihujani kritik, sejumlah pihak kini mendesak Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, dipecat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berdasarkan catatan detikcom, Kamis (15/8/2024), Yudian Wahyudi sebetulnya sudah memberikan penjelasan dan meminta maaf terkait polemik Paskibraka wanita melepas jilbabnya.

"BPIP juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pemberitaan yang berkembang terkait dengan berita pelepasan jilbab bagi Paskibraka Putri Tingkat Pusat Tahun 2024 yang menghiasi pemberitaan," kata Yudian dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Meski sudah meminta maaf, sejumlah pihak tetap menuntut pertanggungjawaban. Mereka meminta Presiden Jokowi memecat Yudian Wahyudi.

Andre Rosiade Minta Jokowi Pecat Kepala BPIP

Anggota DPR RI Andre Rosiade salah satu yang bereaksi keras dengan polemik jilbab Paskibraka tersebut. Satu hari sebelum Kepala BPIP meminta maaf, Andre Rosiade lebih dulu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Yudian lantaran tak memahami esensi dari Bhinneka Tunggal Ika.

"Anda (Yudian) paham Bhinneka Tunggal Ika, nggak? Itu semboyan NKRI, semboyan yang menghargai keberagaman di negara kita. Dalih Anda mencerminkan tidak paham Bhinneka Tunggal Ika. Lebih baik dipecat, saya usulin dipecat aja, Pak Jokowi. Bikin gaduh negara. Puluhan tahun kita nggak ada masalah, kok tiba-tiba Anda jadi Kepala BPIP Anda bikin susah, bikin sulit negara. Apalagi kita negara penuh keberagaman, kita negara yang saling menghormati keberagaman dan pandangan agama masing-masing," kata Andre kepada wartawan, Rabu (14/8).

Andre heran dengan jawaban Yudian yang mengklaim tak ada paksaan terkait Paskibraka putri melepas jilbab. Menurut Andre, surat keputusan (SK) standar pakaian Paskibraka yang diteken Yudian-lah yang membuat para anggota Paskibraka mau tak mau menandatangani surat tanpa paksaan.

"Kalau orang diskriminatif gini, pecat aja gitu loh, bikin rusuh, bikin susah negara, bikin susah pemerintah. Ada fitnah terhadap Presiden sama pemerintah jadinya," ujar legislator asal Sumbar itu.

Dia menilai Yudian hanya bersilat lidah untuk membela kebijakan BPIP yang kini menuai kritik dari masyarakat luas. Andre mengatakan Yudian tidak memahami nilai yang terkandung dalam Pasal 29 UUD 1945.

"Jawabannya terlihat bersilat lidah dan merangkai kata-kata aliasomon-omon. Ini orang kalau bacajawabannya merangkai kata-kata aliasomon-omon untuk mencari 1.001 alasan, kalau bicara keseragaman. Berarti orang ini nggak paham Bhinneka TunggalIka," tutur Andre.

Imbas kebijakan BPIP itu, kata Andre, ada anggapan negatif yang muncul terhadap pemerintah. Padahal, lanjut Andre, Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Kemenpora tidak tahu-menahu perihal aturan pakaian Paskibraka 2024.

"Jadi ini orang bikin gaduh, bahkan orang ini seakan-akan bekerjanya untuk siapa ini? Kok seakan-akan ingin mendiskreditkan pemerintah. Akhirnya yang dapat nilai negatif, cap negatif, kan Presiden sama Kemenpora, padahal Presiden dan Kemenpora tidak tahu-menahu dan tidak terlibat. Ini orang ini nggak layak jadi Kepala BPIP," imbuh Andre.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

Cak Imin Minta Kepala BPIP Dicopot

Tak cuma Andre Rosiade, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga bereaksi serupa. Cak Imin meminta Yudian Wahyudi dipecat.

"Saya menuntut kepala BPIP harus turun dan diganti atas perilaku. Atas perilaku yang tidak benar dan mengganggu rasa keadilan dan persatuan," tegas Cak Imin di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (15/8).

Cak Imin mengaku heran soal aturan larangan hijab terhadap Paskibraka. Dia lantas menyoroti jawaban Kepala BPIP yang menyebutkan aturan ini merupakan unsur kesukarelaan.

"Setelah dikomplain seluruh Indonesia, jawabannya kesukarelaan. Kalau ada atasan dan bawahan, kesukarelaan itu pasti tidak terjadi. Semua dihinggapi rasa ketakutan atas yang di bawah terhadap yang di atas," terang Cak Imin.

"Ya anak-anak kita pasti sudah lama ingin jadi Paskibraka kan. Jadi untuk kerelaan ya tentu kerelaan yang terpaksa. Oleh karena itu saya menghimbau dari tempat ini. Mari kita tegak lurus dalam Bhinneka Tunggal Ika dan konstitusi. Seberbeda apa pun kita dalam berpakaian, dalam berprinsip agama, dalam bertata sosial," sambungnya.

Cak Imin menyebutkan, kalau diperlukan, kader PKB siap untuk memimpin BPIP. Dia menekankan keutamaan dari kisruhnya ini adalah BPIP tidak lagi boleh memaksakan atas praktik kehidupan dan kebangsaan.

"Kalau perlu PKB kader-kadernya siap memimpin BPIP dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu. Tapi bukan itu tujuannya. Kita ingin seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini, terutama BPIP jangan pernah ada pemaksaan kehendak atas tafsir kebenaran ke-Bhinneka-an Tunggal Ika dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Konstitusi dan keadilan," tuturnya.

Legislator Gerindra Minta Kepala BPIP Dipecat

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra dapil DKI Jakarta II Himmatul Aliyah juga bereaksi keras. Dia pun mendesak agar Yudian Wahyudi diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya meminta Presiden Jokowi memberhentikan Kepala BPIP karena sudah membuat gaduh masyarakat Indonesia perihal Paskibraka diminta untuk melepas hijab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera upacara HUT RI di IKN," kata Himma dalam keterangannya, Kamis (15/8).

Menurut Himma, Kepala BPIP Yudian Wahyudi tidak paham makna sila pertama, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Apalagi, kata Himma, Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin setiap warga negaranya memeluk agama masing-masing serta beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

"Jadi kita juga harus menghormati keyakinan beragama warga negara Indonesia termasuk Paskibraka ini, di antaranya menjalan ajaran agamanya, salah satunya dengan berhijab menutup aurat, dengan menyuruh dibuka, sama saja masuk dalam pelecehan terhadap perempuan dan penistaan agama," ujar Himma, yang juga merupakan Purna-Paskibraka Indonesia.

Lebih lanjut, anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra ini meminta agar pemerintah mengembalikan proses seleksi Paskibraka di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebab, menurutnya, sejak diambil alih oleh BPIP, banyak sekali persoalan yang menimbulkan kegaduhan terkait proses seleksi Paskibraka dari tahun ke tahun di tingkat daerah.

"Saya berharap pemerintah bisa mengembalikan kewenangan seleksi Paskibraka ke Kemenpora. Karena sejak dibawah BPIP ini menimbulkan masalah terus. Dan saya juga mengusulkan lebih baik BPIP ini dibubarkan dan pemerintahan ke depan bisa menggantinya dengan lembaga yang lebih kredibel dalam hal pembinaan Pancasila," tutur Himma.

Simak juga Video 'Kontroversi Paskibraka Lepas Jilbab hingga Dikecam Sejumlah Pihak':

[Gambas:Video 20detik]

(aik/aik)