Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengaku mendapat laporan ada penegak hukum yang memberantas korupsi mendapatkan ancaman. KPK menilai tugas memberantas korupsi memang memiliki tantangan tersendiri.

"Penanganan perkara korupsi tentunya punya kompleksitas masing-masing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025). Budi ditanya apakah KPK jadi salah satu penegak hukum yang mendapat ancaman.

Budi menjelaskan, kompleksitas itu bukan hanya di penindakan, tapi juga dalam tugas-tugas KPK lainnya. Untuk itu, KPK terus bersinergi dan berkonsolidasi.

"Mengintegrasikan antara strategi-strategi tersebut, sekaligus bersinergi kepada seluruh stakeholder, baik antar APH, Kementerian Lembaga, Pemerintah Daerah, dan juga BUMN, BUMD," kata dia.

"Sehingga harapannya hambatan dan tantangan itu bisa kita sama-sama selesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan, selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara bisa diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Simak juga Video Prabowo: Tiap Hari Kita Bongkar Korupsi, Ada Penegak Hukum Diancam

(ial/dek)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

(amw/dhn)

Surabaya -

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi dari setiap warga negara yang dilindungi Undang-undang. Namun dalam praktiknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya menegaskan bahwa penyampaian pendapat di ruang publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi. Tetapi ia mengingatkan bahwa ada koridor hukum yang harus dipatuhi.

"Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, ini merupakan bagian dari regulasi mengenai hak asasi warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara," kata Nyoman, Senin (12/5/2025).

Ia menyebut, Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

"Itu yang disebut dengan supremasi hukum, rujukan untuk memahami tentang hak-hak warga negara tentu konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," jelasnya.

Nyoman menambahkan bahwa dalam UUD 1945, sudah diatur dengan tegas mengenai hak asasi manusia, termasuk hak menyampaikan pendapat. Namun, hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban sebagai warga negara.

"Asas yang dipegang teguh dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum itu yang pertama asas keseimbangan hak dan kewajiban. Kemudian ada asas manfaat. Manfaat yang ingin dicapai, yang dapat digunakan untuk memperbaiki, mengoreksi penyelenggaraan negara maupun penyelenggaraan pemerintahan. Dan juga asas kepastian hukum dan keadilan," terang pakar hukum tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan salah satu peraturan yakni di Pasal 6 dalam UU No. 9 Tahun 1998 yang mengatur bahwa setiap orang yang menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak-hak warga negara lainnya.

"Karena ketika hak Anda digunakan untuk menyampaikan pendapat di muka umum itu, ada hak orang lain juga yang harus diperhatikan supaya tidak mengganggu, tidak melanggar hak orang lain," tegasnya.

Nyoman pun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan hak berekspresi. Harapannya semangat demokrasi tetap berjalan berdampingan dengan etika dan kepatuhan hukum.

"Ini prinsip negara hukum. Hak itu tidak hanya mutlak berdiri sendiri tetapi juga disertai dengan tanggung jawab dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan," pungkasnya.

(ihc/abq)

JAKARTA - Ketua Umum Ormas Mathla?ul Anwar, KH Embay Mulya Syarif menegaskan pentingnya menjaga eksistensi organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai instrumen demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya, ormas merupakan wadah ekspresi warga negara yang memiliki kesamaan gagasan dan harus tetap berada dalam koridor hukum serta nilai-nilai kebangsaan.

Menanggapi munculnya stigma negatif terhadap sejumlah ormas, Kiai Embay menekankan tidak semua ormas patut disamaratakan. Fungsi utama ormas, khususnya ormas keagamaan, adalah memperkuat kesatuan masyarakat dan menjadi agen perdamaian. Ia juga mendorong kaderisasi dalam tubuh ormas agar anggotanya menjadi motor penggerak persatuan bangsa.

"Ormas di Indonesia harus berlandaskan Pancasila. Kalau ada ormas yang melanggar nilai-nilai Pancasila, pemerintah harus berani bertindak tegas, termasuk membubarkannya," kata ulama senior asal Banten itu, Rabu (30/4/2025).



Kiai Embay juga mengapresiasi langkah pemerintah yang telah membubarkan ormas-ormas yang dinilai bertentangan dengan dasar negara, seperti HTI dan FPI. Namun, ia mengingatkan pembubaran semata tidak cukup. Pemerintah juga harus membatasi ruang gerak mantan anggotanya, terutama yang masih aktif menyebarkan ideologi radikal melalui media sosial dan kegiatan keagamaan.

"Kalau perlu, tokoh-tokoh eks HTI itu ditangkap, media mereka diblokir. Jangan sampai mereka tetap bebas menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila," ujarnya.

Kiai Embay mengungkapkan bahwa Mathla'ul Anwar telah menerima beberapa mantan anggota kelompok radikal yang telah menjalani hukuman dan berikrar setia kepada NKRI. Dengan pendekatan tegas namun membina, mereka kini aktif dalam kegiatan positif ormas.

"Di Mathla'ul Anwar, kalau ada anggota yang melanggar dasar negara, langsung kami pecat. Tidak ada kompromi soal hukum dan konstitusi," ujarnya.

Dalam pandangannya, Pancasila dan UUD 1945 merupakan hasil kompromi para pendiri bangsa yang harus dihormati oleh seluruh elemen masyarakat. Ia juga mengecam pihak-pihak yang masih berupaya merusak kesepakatan tersebut dengan dalih agama atau ideologi tertentu.

"Islam mengajarkan untuk menepati janji. Kalau ada yang mengaku membawa nama Islam tapi justru melanggar kesepakatan berbangsa, itu justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri," ujarnya.

Kiai Embay berharap pemerintah terus menjaga nilai-nilai kebangsaan, termasuk Bhinneka Tunggal Ika, dengan ketegasan dan tanpa tebang pilih. Menurutnya, supremasi hukum harus ditegakkan demi menjaga keutuhan dan stabilitas nasional.

Jakarta -

Undang-Undang (UU) TNI hasil revisi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugat meminta MK membatalkan UU tersebut dan menghukum Presiden serta para Anggota DPR.

Dilihat dari situs MK, Minggu (27/4/2025), gugatan nomor 58/PUU-XXIII/2025 itu diajukan oleh dua orang berstatus mahasiswa bernama Hidayatuddin dan Respati Hadinata. Mereka disebut menerima kuasa sebagai pemohon I dan II dari empat mahasiswa lainnya, yakni Risky Kurniawan, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Otniel Raja Maruli Situmorang dan Jamaluddin Lobang.

Dalam dokumen permohonannya, mereka mengajukan gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mereka beralasan pengesahan RUU TNI dalam rapat DPR bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mereka menganggap pembahasan revisi UU TNI tidak transparan. Mereka juga menyebut UU TNI tidak memberi penjelasan yang detail soal penyelesaian konflik komunal.

"Bahwa dalam UU TNI soal penyelesaian konflik komunal tidak memiliki kepastian sama sekali terutama terhadap masyarakat. Dalam membantu pemerintah daerah untuk penyelesaian konflik komunal disebutkan pula soal pemogokan. Pemogokan yang dimaksud tidak ada kejelasan lebih lanjut seperti apa substansi yang dimaksud," ujar mereka.

Para pemohon pun merasa berhak menuntut ganti rugi terkait pengesahan revisi UU TNI itu. Mereka beralasan telah menjadi pembayar pajak, namun hak konstitusionalnya dilanggar oleh pembentuk UU dalam proses pembahasan dan pengesahan revisi UU TNI yang mereka anggap tidak transparan serta tak sesuai aturan.

"Para Pemohon memandang bahwa perlu adanya bentuk pertanggungjawaban konkret dari Pembentuk Undang-Undang melalui mekanisme pemberian ganti kerugian. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan pemberian ganti rugi tersebut secara tegas dalam putusannya," ujar mereka.

Berikut petitum para pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945.

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Menyatakan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia berlaku kembali.

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak putusan ini diucapkan'

3. Menyatakan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini

4. Memerintahkan kepada:

(1) Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025;

(2) Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029;

(3) Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029; secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi inkonstitusional secara permanen;

5. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 50.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

7. Menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

8. Menghukum Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada negara sebesar Rp 25.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

9. Menyatakan bahwa seluruh Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029 telah lalai dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI periode 2024-2029, oleh karena UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945, bertentangan dengan UUD 1945 oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan ketentuan norma dalam Undang-Undang yang telah diubah, dihapus dan/atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

10. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 untuk membayar ganti rugi kepada Negara sebesar Rp 5.000.000.000 terhitung sejak putusan ini diucapkan.

11. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota DPR RI Periode 2024-2029 yang hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025, Rapat ke-13 Masa Persidangan II Tanggal 18 Februari 2025 untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 25.000.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

12. Menghukum Presiden Republik Periode 2024-2029 Indonesia tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 12.500.000.000, jika Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

13. Menghukum masing-masing Pimpinan dan masing-masing Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 tersebut untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap harinya kepada Negara sebesar Rp 2.500.000.000 jika masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI Periode 2024-2029 lalai dalam melaksanakan isi bunyi putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan isi putusan dilaksanakan dengan baik.

14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

(haf/idh)

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari F-PKS Dr M Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review atas sejumlah undang-undang agar diperbolehkan tidak memeluk agama.

Lebih lanjut permohonan tersebut juga memuat tidak menyebutkan agama atau kepercayaan tertentu dalam data kependudukan, melakukan perkawinan tidak berdasarkan agama atau kepercayaan dan tidak mengikuti pendidikan agama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Menurut HNW, putusan MK itu sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dan juga sesuai dengan Konstitusi yang berlaku di Indonesia yaitu UUD NRI 1945.

"Dengan kata lain, putusan MK itu menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia harus dan wajib memiliki agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam sila pertama Pancasila dan berbagai ayat Konstitusi yang berlaku di NKRI. Ini semua kan sudah disepakati menjadi rujukan yang mengikat kita semua sebagai warga negara Indonesia," ujar HNW, dalam keterangan tertulis, Rabu (8/1/2025).

HNW menjelaskan sejak awal para pendiri bangsa kita (founding fathers) sudah menegaskan bahwa pentingnya pemahaman yang utuh terhadap sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Saking pentingnya BerkeTuhanan Yang Maha Esa diletakkan pada posisi paling awal, dibandingkan aspek-aspek lainnya, seperti kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, HNW menuturkan prinsip dasar di dalam Pancasila dan tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 itu juga dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah pasal di dalam UUD NRI 1945. Misalnya, Pasal 28E yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, bukan kebebasan untuk tidak beragama.

Selain itu, ada pula Pasal 28J ayat (2) yang mensyaratkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tidak liberal/permisif, karena terikat dengan ketentuan tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan maupun nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia, dan penegasan Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. HNW juga sependapat dengan MK UUD NRI 1945 adalah konstitusi yang berketuhanan (Godly Constitution) bukan konstitusi yang menafikan Tuhan/Agama, karena pada pembukaan dan batang tubuh termuat tidak hanya kata agama, tetapi juga memuat prinsip-prinsip keyakinan bangsa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai spirit dalam penyelenggaraan negara.

"Itu semua bukan hanya berdasarkan teks UUD NRI 1945, tetapi juga berdasarkan original intent atau tujuan asli dalam pembentukan konstitusi, baik ketika UUD NRI 1945 pertama kali dibuat atau ketika proses amandemen," ujar HNW.

Oleh karena itu, HNW menyambut baik sikap MK yang tegas terkait kewajiban agama dan kepercayaan ini, termasuk juga terkait dengan kewajiban mendapatkan ajaran agama di dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional di dalam Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Bila beragama atau mengikuti ajaran agama hanya sebagai pilihan, bukan kewajiban, sebagaimana permintaan pemohon, maka mustahil tujuan pendidikan nasional itu dapat tercapai," tukas HNW.

HNW menjelaskan putusan MK yang bersifat final dan mengikat ini juga mengoreksi narasi menyesatkan di masyarakat bahwa beragama dan kepercayaan itu adalah hak, sehingga bebas apakah akan digunakan atau tidak digunakan. Menurut HNW, ini adalah argumentasi yang menyesatkan dan tidak sesuai ketentuan konstitusi.

"Memeluk dan melaksanakan ajaran agama atau Kepercayaan di Indonesia itu adalah hak dan kewajiban sekaligus. Jadi, bila merujuk ke Pancasila dan konstitusi, tidak ada ruang untuk ateisme, komunisme, menihilkan agama dan ajarannya," tegas Wakil Ketua Majelis Syura PKS tersebut.

HNW menjelaskan konstruksi konsep hak dan kewajiban sekaligus itu mirip dengan konsep bela negara di dalam UUD NRI 1945. Ia mencontohkan bunyi Pasal 27 ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Analogi yang sama juga berlaku terhadap beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa selain hak, ada pula aspek kewajibannya sesuai dengan ketentuan Pancasila. Ia menyebut dengan adanya putusan MK ini, ke depan, diharapkan tidak ada lagi narasi-narasi inkonstitusional bahwa beragama dan bekepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa hanya ditempatkan sebagai hak semata, sehingga bisa tidak digunakan.

"Narasi semacam itu jelas sudah ditolak oleh MK karena tidak sesuai dengan dasar negara dan konstitusi yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

(hnu/ega)

Jakarta -

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dan Hari Hak Asasi atau HAM Sedunia 2024, Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengajak seluruh lapisan masyarakat memerangi praktik-praktik korupsi. Menurutnya tindakan korupsi bukan hanya melanggar hukum, melainkan juga kejahatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

"Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga kejahatan terhadap HAM. Korupsi telah mengambil hak masyarakat melalui perampasan keuangan negara yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat," kata Abdullah dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

"Karena dana yang seharusnya dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sering kali hilang akibat korupsi," lanjutnya.

Hari Antikorupsi Sedunia atau Hari Antikorupsi Internasional (International Anti-Corruption Day) diperingati setiap tanggal 9 Desember yang ditetapkan melalui Konvensi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan mulai berlaku pada tahun 2005.

Pada tahun 2024 ini, PBB mengambil tema 'Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity' atau 'Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan' untuk peringatan Hakordia. Sedangkan Indonesia melalui KPK mengambil tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju' pada Hari Antikorupsi Sedunia 2024.

Kembali ke Abdullah. Dia menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia bisa memberi dampak keadilan sosial dan mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Pasalnya korupsi tidak hanya melukai keuangan negara tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang tajam.

"Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat kecil yang semakin sulit mengakses layanan dasar. Maka menjadi kewajiban para pemangku kepentingan untuk memastikan peningkatan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," sebut Abdullah.

Selain itu, ia juga menyebut korupsi merupakan ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlanjutan bangsa. "Perilaku korupsi tidak hanya kejahatan yang merugikan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan yang mendalam di masyarakat," imbuh dia.

Menurut Abdullah, Hakordia harus menjadi momen refleksi untuk memperkuat komitmen melawan korupsi. Tentunya melalui pendekatan hukum yang tegas, berkeadilan, dan efektif.

"Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Oleh karenanya, penegakan hukum harus berorientasi pada efek jera, tetapi tetap berlandaskan prinsip keadilan," tutur dia.

Sementara Hari HAM Sedunia atau World Human Rights Day diperingati setiap tanggal 10 Desember. Tahun ini merupakan peringatan Hari HAM Sedunia yang ke-76 tahun, sejak ditetapkannya Deklarasi Universal HAM (DUHAM) oleh Majelis Umum PBB pada 1948.

Dalam momen Hari HAM Sedunia, Abdullah berharap penegakan hukum kasus-kasus korupsi dapat mengembalikan hak-hak masyarakat yang terabaikan karena tindak-tindak korupsi.

"Penegak hukum harus memastikan penyelamatan keuangan negara dari tindak korupsi. Ini demi menjaga hak-hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara," ucap Abdullah.

(maa/eva)

Jakarta -

Ketua Presidium Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Susana Kandaimu mengatakan usul Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membuat Polri bekerja tak efektif. Dia mengatakan berdirinya Polri sebagai lembaga penegak hukum di bawah Presiden, merupakan hasil dari perjalanan reformasi.

"Kita telah melewati reformasi yang mengubah tatanan politik negara ini, dan sekarang sedang dalam tahapan pematangan demokrasi. Saya kira semangat untuk menempatkan Polri di bawah Kemendagri membuat kita kembali ke era di mana polisi kehilangan efektivitas dan profesionalismenya dalam menjalankan tugasnya," ujar Kandaimu dalam keterangan tertulis, Kamis (5/12/2024).

Dia menuturkan Reformasi 1998 membawa Indonesia menuju sistem yang lebih terbuka, demokratis, dan profesional. Salah satunya, lanjut Kandaimu, adalah menjamin independensi Polri.

Kandaimu menyebut, oleh sebab itu, Polri berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung pada presiden. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 30.

Menurut Kandaimu, perbaikan dan pembenahan Polri dilakukan dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Dia menyatakan PMKRI mendukung upaya-upaya memperbaiki Polri, namun dengan pendekatan yang tak mencederai reformasi.

"Karena itu, kami mendukung upaya-upaya untuk memperbaiki Polri, namun harus dilakukan dengan pendekatan yang menghargai prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi. Upaya untuk membangun kepolisian yang lebih profesional dan netral, memperkuat akuntabilitas, pengawasan, dan kapasitas internal Polri harus terus didorong," ungkap dia.

Kandaimu menyebut penguatan demokrasi justru akan berdampak pada kinerja-kinerja lembaga negara yang sesuai dan taat asas demokrasi, di mana peran warga negara semakin dimaksimalkan dalam mengawasi institusi negara. Sebaliknya, ketika partisipasi publik semakin rendah dan pengawasan rakyat jauh dari ideal, maka institusi negara hanya sekedar jadi alat kekuasaan ketimbang alat negara untuk mewujudkan keadilan dan tegaknya demokrasi.

"Polri pun sejauh ini sudah menunjukkan komitmen berbenah, terutama di era Polri Presisi. Banyak capaian kerja Polri, yang paling dirasakan belakangan adalah pengamanan pilpres hingga pilkada tahun ini," imbuhnya.

"Yang perlu diperkuat adalah partisipasi publik untuk mengawasi kinerja Polri. Dalam hal ini, peran DPR sebagai representasi rakyat harus dimaksimalkan untuk memastikan checks and balances lembaga-lembaga negara berjalan sesuai koridornya," tandas perempuan Papua ini.

(aud/imk)

Jakarta -

Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Masri Ikoni menolak usulan terkait dikembalikannya Polri di bawah TNI/Kemendagri. Masri mengatakan hal itu merupakan upaya mundur dari cita-cita reformasi.

"Wacana menjadikan Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri merupakan upaya mundur dalam melaksanakan cita-cita reformasi. Setiap lembaga dalam pemerintahan harus berdaulat karena memiliki tugas dan wewenang masing-masing, terutama institusi kepolisian," kata Masri dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (4/12/2024).

Masri menilai, jika wacana tersebut dipaksakan, akan berdampak pada hilangnya independensi dari lembaga kepolisian. Selain itu, ruang gerak lembaga kepolisian terbatas dan bisa menjadi alat politisasi oleh elite-elite politik karena kementerian merupakan bagian dari lembaga politik.

"Pasal 30 UUD 1945 jelas mengatur tentang pertahanan negara, yaitu di antaranya mencakup tugas dan wewenang lembaga TNI dan lembaga kepolisian. Artinya, dua lembaga tersebut seharusnya terpisah dan melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan amanat konstitusi," imbuh Masri.

Masri menegaskan TNI dan Polri merupakan satu kesatuan untuk menjamin keamanan dan pertahanan sesuai dengan amanat UUD 1945. Sedangkan pemisahan lembaga TNI dan lembaga kepolisian merupakan bentuk mewujudkan cita-cita reformasi.

"Selain itu, keberadaan Polri di bawah TNI atau Kemendagri tidak akan memengaruhi baik atau buruknya citra kepolisian karena hal itu tergantung pada internal lembaga tersebut, sehingga wacana ini sama sekali tidak ada urgensinya," tutur Masri.

"Selama ini, Polri sudah menunjukkan kinerja yang baik, dari berbagai aspek. Terutama aspek penegakan hukum, reformasi Polri di bawah Mendagri bukan sekadar tidak relevan, tapi juga tidak searah dengan konstitusi. Polri harus tetap di bawah langsung Presiden. Sebagai panglima tertinggi, agar independensi lembaga kepolisian tetap terjaga," sambung dia.

(knv/fjp)

Jakarta -

Ketua MPR RI ke-16, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan salah satu ancaman bangsa Indonesia adalah demoralisasi generasi muda bangsa. Hal ini tercermin dari memudarnya Pancasila sebagai ideologi bangsa di kalangan muda.

Selepas mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Bamsoet menjelaskan generasi muda banyak yang menganggap pancasila dapat diubah. Hal ini berdasar pada hasil survei yang dirilis oleh Setara Institute dan INFID (Forum on Indonesian Development) pada tanggal 17 Mei 2023 yang mengungkapkan bahwa 83,3% pelajar SMA berpandangan bahwa Pancasila adalah ideologi yang tidak permanen atau dapat digantikan.

"Hasil survei ini harus disikapi dengan serius. Terlebih, temuan ini kontras dengan hasil beberapa survei sebelumnya, meskipun dengan sampel responden yang berbeda. Survei SMRC pada bulan Juni 2022 menyatakan 82% masyarakat menganggap Pancasila sebagai ideologi negara tidak boleh diubah. Sementara, hasil survei Pusat Studi Kebangsaan Indonesia dan Litbang KOMPAS pada bulan Januari 2023 mengungkap bahwa 86,1% mahasiswa tidak setuju jika Pancasila diganti," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (1/10/2024).

Selain kurangnya pemahaman terkait ideologi pancasila, Bamsoet juga menjelaskan permasalahan lain yang terus menggelayuti generasi muda adalah maraknya keterlibatan generasi muda dalam berbagai aksi kriminalitas, anarkisme dan vandalisme, perilaku seks bebas, hingga penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), selama periode 2022-2023 ditemukan sekitar 4,8 juta penduduk usia produktif yang tercatat sebagai pengguna narkoba.

"Berbagai fenomena yang ada tersebut setidaknya mengisyaratkan dua hal penting. Pertama, proses internalisasi Pancasila, belum sepenuhnya menjangkau generasi muda bangsa. Kedua, persepsi dan sikap generasi muda terhadap ideologi negara bersifat dinamis, sehingga perlu untuk terus dibangun dan dikembangkan," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menegaskan salah satu cara menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila adalah melalui implementasi pada berbagai bidang, khususnya pendidikan.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, setiap warga negara tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk pendidikan Pancasila.

"Implementasi Pancasila dalam dunia pendidikan dengan menjadikan Pancasila sebagai sistem nilai. Bukan sekadar bahan untuk dihafal atau dimengerti saja. Tetapi juga perlu diterima dan dihayati, dipraktekkan sebagai kebiasaan, bahkan dijadikan sifat yang menetap pada setiap diri warga negara Indonesia," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, Bamsoet hadir di Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo, dan bertugas untuk membacakan teks Pancasila. Selain Bamsoet ada pula Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti yang membacakan naskah pembukaan UUD 1945, Ketua DPR RI Puan Maharani yang melakukan penandatanganan dan pembacaan ikrar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membacakan doa.

Hadir pula Presiden RI Terpilih Prabowo Subianto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri PPN/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menhub Budi Karya Sumadi, Mensesneg Pratikno, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Kepala BIN Budi Gunawan.

(akn/ega)

Jakarta -

Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2024. Dalam upacara tersebut, terdapat bagian 'Pembacaan dan Penandatangan Ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI'

Lantas, apa itu ikrar? Berikut bunyi teks ikrar dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024.

Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024

Menurut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ikrar artinya janji yang sungguh-sungguh atau janji dengan sumpah atau pengakuan. Ikrar Hari Kesaktian Pancasila adalah ikrar atau janji yang sungguh-sungguh dengan membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari Pedoman Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024, berikut bunyi Ikrar Hari Kesaktian Pancasila 2024.

IKRAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya:

bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;

bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara;

bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkankebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jakarta, 1 Oktober 2024
Atas Nama Bangsa Indonesia
Ketua DPR RI,

Dr. (H.C.) Puan Maharani

Bunyi Naskah Pembukaan UUD 1945

Selain pembacaan ikrar, Ketua DPR RI dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2024 juga bertugas membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut bunyi naskahnya.

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

PEMBUKAAN

BAHWA SESUNGGUHNYA KEMERDEKAAN ITU ADALAH HAK SEGALA BANGSA DAN OLEH SEBAB ITU, MAKA PENJAJAHAN DI ATAS DUNIA HARUS DIHAPUSKAN KARENA TIDAK SESUAI DENGAN PERIKEMANUSIAAN DAN PERIKEADILAN.

DAN PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA TELAH SAMPAILAH KEPADA SAAT YANG BERBAHAGIA DENGAN SELAMAT SENTOSA MENGANTARKAN
RAKYAT INDONESIA KE DEPAN PINTU GERBANG KEMERDEKAAN NEGARA INDONESIA, YANG MERDEKA, BERSATU, BERDAULAT, ADIL DAN MAKMUR.

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA DAN DENGAN DIDORONGKAN OLEH KEINGINAN LUHUR, SUPAYA BERKEHIDUPAN KEBANGSAAN YANG BEBAS, MAKA RAKYAT INDONESIA MENYATAKAN DENGAN INI KEMERDEKAANNYA.

KEMUDIAN DARI PADA ITU UNTUK MEMBENTUK SUATU PEMERINTAH NEGARA INDONESIA YANG MELINDUNGI SEGENAP BANGSA INDONESIA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA, DAN IKUT MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA YANG BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI DAN KEADILAN SOSIAL, MAKA DISUSUNLAH KEMERDEKAAN KEBANGSAAN INDONESIA ITU DALAM SUATU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA, YANG TERBENTUK DALAM SUATU SUSUNAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERKEDAULATAN RAKYAT DENGAN BERDASAR KEPADA: KETUHANAN YANG MAHA ESA, KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN SUATU KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

(kny/imk)