Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pendaftaran calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2025 segera ditutup. Bagi calon peserta yang ingin mengikuti seleksi, penting untuk memahami persyaratan dan tahapan tes yang harus dilalui. Apa saja syarat dan tahapannya? Simak informasi lengkapnya berikut ini.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), program ini adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila.

Hal tersebut dilaksanakan melalui pembinaan kepemimpinan, keterampilan, dan kedisiplinan yang menjunjung nilai kebangsaan, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan peningkatan wawasan kebangsaan kepada putra dan putri terbaik bangsa.

Seleksi Paskibraka 2025

Pendaftaran calon Paskibraka 2025 resmi dibuka. Para pelajar yang ingin berkesempatan mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat daerah maupun nasional harus melewati serangkaian seleksi ketat. Berikut syarat dan tahapan yang harus dilalui.

1. Syarat Pendaftaran

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, berikut sejumlah persyaratan untuk mendaftar sebagai calon Paskibraka.

• Warga negara Indonesia.
• Calon Paskibraka merupakan pelajar kelas X dengan minimal usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun pada tanggal 17 Agustus sesuai tahun penugasan pada Upacara Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
• Memperoleh izin tertulis dari kepala sekolah.
• Memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua/wali.
• Mengisi dan menandatangani Pernyataan Kesediaan
• Mematuhi peraturan program Paskibraka.
• Nilai akademik minimal berkategori baik.
• Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah yang diterbitkan setelah tanggal pengumuman pada masing-masing daerah.
• Memiliki tinggi badan ideal sebagai berikut.
  • Paling rendah 170 sentimeter dan paling tinggi 180 sentimeter untuk pelajar putra.
  • Paling rendah 165 sentimeter dan paling tinggi 175 sentimeter untuk pelajar putri, yang dinyatakan dalam surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Memiliki berat badan ideal yaitu tidak kurang dan tidak lebih lima kilogram dari berat badan ideal sebagai berikut.
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
    • Tinggi badan 176 cm, berat badan 61-71 Kg
    • Tinggi badan 177 cm, berat badan 62-72 Kg
    • Tinggi badan 178 cm, berat badan 63-73 Kg
    • Tinggi badan 179 cm, berat badan 64-74 Kg
    • Tinggi badan 180 cm, berat badan 65-75 Kg
  • Tabel Tinggi Badan dan Berat Badan Ideal untukPaskibraka Putri
    • Tinggi badan 165 cm, berat badan 50-60 Kg
    • Tinggi badan 166 cm, berat badan 51-61 Kg
    • Tinggi badan 167 cm, berat badan 52-62 Kg
    • Tinggi badan 168 cm, berat badan 53-63 Kg
    • Tinggi badan 169 cm, berat badan 54-64 Kg
    • Tinggi badan 170 cm, berat badan 55-65 Kg
    • Tinggi badan 171 cm, berat badan 56-66 Kg
    • Tinggi badan 172 cm, berat badan 57-67 Kg
    • Tinggi badan 173 cm, berat badan 58-68 Kg
    • Tinggi badan 174 cm, berat badan 59-69 Kg
    • Tinggi badan 175 cm, berat badan 60-70 Kg
• Memiliki bentuk kaki O (O been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, bentuk kaki X (X been) dengan ekstremitas paling banyak lima sentimeter, dan tidak memiliki bentuk telapak kaki datar (flat foot).

2. Dokumen Pendaftaran

Pada proses pendaftaran, calon Paskibraka terlebih dahulu membuat akun pada laman https://paskibraka.bpip.go.id, mengisi formulir, dan wajib mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

• Kartu keluarga
• Surat izin dari kepala sekolah sesuai format.
• Surat persetujuan dari orang tua/wali sesuai format
• Surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan program Paskibraka
• Surat pernyataan persetujuan pemeriksaan kesehatan (Informed Consent)
• Salinan halaman rapor yang mencantumkan nilai akademik minimal berkategori baik.
• Surat keterangan sehat yang ditandatangani oleh dokter dari fasilitas kesehatan pemerintah.
• Pendaftaran dan pengunggahan dokumen persyaratan calon
  Paskibraka dilakukan 1 (satu) kali pada tingkat kabupaten/kota

3. Tahap Seleksi

Seleksi paskibraka akan dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dikutip dari Diskominfo Jatim, menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu, pihaknya akan memilih 50 peserta putra dan 50 peserta putri terbaik.

Selanjutnya, seluruh peserta yang terpilih ini akan diajukan ke BPIP untuk seleksi lebih lanjut. Berdasarkan surat edaran di atas, berikut tahap seleksi calon Paskibraka di tingkat kabupaten/kota.

• Seleksi administrasi.
• Seleksi pembinaan ideologi Pancasila (Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang bersumber dari Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila Kelas X), dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan oleh BPIP.
• Seleksi intelegensi umum, dilakukan secara daring melalui tautan/aplikasi yang ditentukan BPIP.
• Seleksi kesehatan (pemeriksaan kesehatan sesuai dengan ketentuan BPIP dan tes parade).
• Seleksi Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan kesamaptaan.
• Seleksi Kepribadian (wawancara, penelusuran minat, bakat, dan rekam jejak di media sosial).

Seleksi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan untuk memperoleh calon Paskibraka yang akan bertugas pada tingkat kabupaten/kota dan calon Paskibraka yang akan
mengikuti seleksi pada tingkat provinsi. Calon Paskibraka yang dikirim kabupaten/kota untuk mengikuti seleksi pada tingkat provinsi.

Namun, tidak lolos seleksi pada tingkat provinsi, ditugaskan sebagai Paskibraka tingkat kabupaten/kota. Ketua Panitia Pelaksana Pembentukan Paskibraka tingkat kabupaten/kota menetapkan dan mengumumkan calon Paskibraka terpilih tingkat kabupaten/kota setelah penetapan dan pengumuman hasil seleksi calon Paskibraka tingkat provinsi.

Video: Pelajar di Surabaya Tabrak Pemotor yang Berhenti hingga Tewas

Video: Pelajar di Surabaya Tabrak Pemotor yang Berhenti hingga Tewas

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan biaya penyelenggaraan retreat kepala daerah tidak akan ditanggung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menjelaskan biaya retreat kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024 itu akan ditanggung oleh pemerintah menggunakan anggaran negara yang tersedia.

"Enggak [dari kantong pribadi presiden] dong, dari pemerintah," ungkap Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (1/2)

Di sisi lain, Prasetyo mengklaim pelaksanaan retreat kepala daerah ini tidak kontradiktif dengan arahan Prabowo yang meminta penggunaan anggaran lebih efisien.

Sebab, Ia menyebut acara retreat kepala daerah tersebut dinilai pemerintah penting untuk menyatukan pandangan pemerintah daerah dan pusat.

"Nah kita merasa bahwa retret menjadi sangat penting, Kita ingin menyatukan nih antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi maupun kabupaten," ujar dia.

Kendati demikian, Prasetyo belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk menggelar retreat kepala daerah tersebut.

Ia mengatakan penetapan besaran anggaran retreat kepala daerah itu berada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Prabowo merogoh kantong pribadi untuk membiayai retreat Kabinet Merah Putih yang digelar di Akmil Magelang, pada Kamis (24/10) 2024 lalu selama sekitar 4 hari.

Hal tersebut diungkap oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding.

"Pak Prabowo yang membiayainya sendiri," kata Karding dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (27) malam, dikutip dari Antara.

Komisi II DPR RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sore ini terkait anggaran 2025. Dalam rapat ini, Kepala BPIP Yudian Wahyudi, mengajukan tambahan anggaran untuk lembaganya sebesar Rp 100 Miliar.

Rapat terselenggara di Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2024). Kepala BPIP mulanya menyampaikan pagu anggaran yang didapat pihaknya untuk anggaran 2025 sebesar Rp 299 Miliar (Rp 299.428.347.000).

"Bahwa alokasi pagu anggaran BPIP tahun 2025 sebesar Rp 299.428.347.000," kata Yudi dalam rapat.

Ia mengatakan BPIP mengajukan anggaran tambahan ke DPR RI sebesar Rp 100 Miliar. Adapun anggaran ini akan digunakan untuk sosialisasi nilai Pancasila hingga percepatan implementasi BTU (buku teks utama) pendidikan Pancasila pada jenjang perguruan tinggi menengah dan dasar.

"Satu, sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan pemerintah, lembaga legislatif dan komponen lainnya sebesar Rp 30 Miliar," kata Yudi.

Adapun total tambahan dari Rp 100 Miliar itu juga akan dialokasikan untuk Penyelenggaraan Diklat pembinaan ideologi Pancasila (PIP) sebesar Rp 4 Miliar. Anggaran ini, juga digunakan untuk pembinaan program Paskibraka dan purna Paskibraka Duta Pancasila senilai Rp 29.100.000.000.

"Pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi pegiat media sosial," kata Yudian.

Dari presentasi yang ditampilkan, sebanyak Rp 17.494.500.000 anggaran itu akan digunakan untuk sosialisasi nilai-nilai Pancasila pada generasi milenial, gen Z, gen Alpha di lingkungan sekolah dasar, menengah, perguruan tinggi, serta para pegiat media sosial. Anggaran ini juga dipakai untuk branding produk dan penguatan pemanfaatan layanan BPIP oleh kementerian atau lembaga dan masyarakat, pembuatan video pendek dan film animasi sebagai media pembelajaran buku teks utama (BTU) pendidikan Pancasila.