Presiden Prabowo Subianto mengaku telah menyelamatkan ratusan triliun uang rakyat dari kasus korupsi selama enam bulan pemerintahannya.

Prabowo menyebut lembaga penegak hukum hampir setiap hari membongkar berbagai kasus korupsi. Dia juga menegaskan tak akan berhenti melakukan itu.

"Saya percaya dan saya sudah buktikan dalam enam bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo di acara Kongres IV Tidar, Jakarta, Sabtu (17/5).

Prabowo mengaku banyak menerima laporan soal upaya penegakan hukum tersebut. Bahkan, dia bilang ada penegak hukum yang diancam dengan didatangi rumahnya dan diikuti mobilnya.

Dia mengaku memahami kondisi tersebut. Meski begitu, Prabowo menegaskan pemerintahannya tak akan gentar.

"Dan saya tahu ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar, saya tidak gentar," katanya.

Prabowo menyerukan kepada anak buah dan seluruh kader Gerindra untuk tidak menyerah kepada pihak yang ingin agar pemimpin Indonesia lemah.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku telah disumpah sebagai Presiden. Dia telah disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya," ucap Prabowo.

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan, tokoh-tokoh TNI dan Polri berperan besar dalam menyukseskan reformasi 1998.

Ia menegaskan bahwa justru para purnawirawan TNI-Polri yang rela mundur dari kekuasaan demi mendorong perubahan di Indonesia.

"TNI selalu dituduh bahwa mau jadi diktator. Coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik dari kekuasaan. Kami mundur dengan rela. Yang menyukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI dan Polri, ABRI," kata Prabowo, dalam acara Halalbihalal dengan Purnawirawan TNI/Polri di Jakarta, Selasa (6/5/2025), seperti dilansir dari Antara.

Ia mengatakan, keputusan para tokoh militer untuk meninggalkan kekuasaan tidak lepas dari semangat pengabdian dan rasa cinta Tanah Air yang tidak pernah padam, meskipun masa dinas militer telah usai.

"Begitu pensiun, rasa cinta Tanah Air dan tanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa masih kuat. Oleh karena itu, banyak senior TNI seperti Pak Edi Sudrajat, Pak Try Sutrisno, Pak SBY, Pak Wiranto, hingga saya sendiri membentuk partai," kata dia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan pribadi di balik keputusannya terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Gerindra.

Ia menyebut bahwa langkah tersebut lahir dari rasa tanggung jawab besar kepada bangsa, seperti yang ditanamkan oleh generasi pejuang kemerdekaan.

"Saya terjun ke medan politik karena Angkatan '45 mengajarkan kepada saya dan kepada kalian semua bahwa kita harus menyelamatkan bangsa dan rakyat dan Tanah Air kita," kata dia.

Ia menyebut, keterlibatan tokoh militer dalam politik bukan untuk merebut kekuasaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip kedaulatan rakyat.

"Kita tunduk pada kedaulatan rakyat. TNI tidak mau berkuasa dengan senjata," kata dia.

Ia menyinggung tentang pentingnya memastikan kekayaan bangsa Indonesia dinikmati oleh seluruh rakyat.

Ia menyebut, perjuangan di ranah politik adalah cara untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Presiden RI Prabowo Subianto diklaim menunjuk sejumlah sosok di jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengemban amanah sebagai juru bicara (jubir).

Salah satunya ialah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia merupakan politisi Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua OKK DPP Gerindra.

Sebelum menjabat sebagai Mensesneg, Pras sendiri merupakan anggota DPR. Ia bertugas di Komisi II.

Ia menegaskan posisinya sebagai jubir ini takkan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Pras juga membantah apabila posisinya sebagai jubir merupakan bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang dianggap beberapa kali membuat blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

Selain dirinya, Pras menyampaikan dua orang wakil menteri juga akan dipercaya sebagai juru bicara. Ialah, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro.

"Saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," tuturnya.

Angga Raka sendiri merupakan politisi Partai Gerindra. Mengutip dari berbagai sumber, Angga merupakan kader Gerindra sejak tahun 2008.

Pada tahun 2014, Angga dipercaya menjadi sekretaris pribadi Prabowo hingga 2017. Saat ini ia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Gerindra.

Pada Pilpres 2024 lalu, ia juga menjabat sebagai Ketua Badan Komunikasi/Direktur Media Kampanye TKN Prabowo-Gibran.

Angga pun mulai berkecimpung di pemerintahan saat masuk ke Kabinet Indonesia Maju sebagai Wamenkominfo di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia dilantik sebagai Wamenkominfo oleh Jokowi pada Senin, 19 Agustus 2024 untuk mendampingi Menkominfo saat itu, Budi Arie Setiadi.

Lalu di kepemimpinan Prabowo, Angga kembali dipercaya sebagai Wamenkomdigi mendampingi Meutya Hafid yang duduk di posisi menteri.

Sementara Juri Ardiantoro yang merupakan Wamensesneg, merupakan sosok yang memiliki latar belakang kepemiluan.

Ia merupakan salah satu pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Setelah itu, Juri pun menapaki karirnya di KPU.

Ia pernah menjabat sebagai komisioner KPU Jakarta dan juga ketua sekaligus komisioner KPU RI setelahnya.

Lalu pada 2020, Juri pun dilantik menjadi Deputi IV KSP. Juri mengundurkan diri dari jabatannya itu di akhir 2023 lantaran ia masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran sebagai wakil ketua.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku diminta aktif menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/4).

Prasetyo menegaskan kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Ia menyebut semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah apabila kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara sebagai bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang beberapa kali melakukan blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

"Bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki. Kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dari pemerintah di enam bulan awal masa kepemimpinannya masih kurang baik di masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo mengklaim akan melakukan evaluasi besar-besaran sehingga kedepannya bisa lebih proaktif dan komunikatif terhadap keadaan-keadaan ke depannya.

Ia lantas mencontohkan penyelenggaraan acara Sarasehan Ekonomi yang dihadirinya merupakan sebagai bentuk pemerintah proaktif untuk menyampaikan kondisi terkini.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku," jelasnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

Kata dia, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait dalam melakukan pekerjaan tersebut.

"KUHAP Surpres-nya sudah, sementara kami lagi menyusun Daftar Inventarisasi Masalah-nya dulu. Itu di Kementerian Hukum, kami akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," ujar Supratman usai konferensi pers capaian kinerja triwulan I di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/4).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan RUU KUHAP tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari lembaga penegak hukum.

Ia menuturkan perubahan lebih banyak terjadi seputar pemberian perlindungan kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka).

Termasuk di dalamnya akan dibahas juga mengenai keadilan restoratif atau restorative justice- pendekatan penyelesaian yang berfokus pada pemulihan bukan pembalasan.

"Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada," kata Supratman.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi menerima Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi KUHAP.

Penerimaan Surpres bernomor R-19/pres/03/2025 itu diumumkan Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025.

"Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana," ucap Puan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan RUU KUHAP tersebut akan menggantikan Undang-undang yang sudah berjalan selama 44 tahun.

Tak hanya itu, kata dia, RUU KUHAP juga akan menyesuaikan KUHP baru yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang.

"Kalau hukum materielnya baru, logikanya hukum formil, hukum acaranya juga harus baru menyesuaikan nilai-nilainya," ucap Habiburokhman.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan hanya ada 700 narapidana kasus narkoba yang bakal mendapat amnesti.

"Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna. Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata Supratman kepada wartawan, Rabu (2/4).

Padahal, kata Supratman, awalnya pihaknya memprediksi akan ada banyak narapidana narkoba yang mendapatkan amnesti. Namun, setelah dicek banyak yang tak memenuhi syarat.

"Karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesti itu adalah pengguna narkotika, tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar Kementerian Hukum dan Kementerian Imipias, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dan memverifikasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Buat kami di Kementerian Hukum kan terima data, semuanya nanti dari Kementerian Imipas karena mereka yang mengelola warga binaan," ucap dia.

"Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," imbuhnya.

Sebelumnya, Supratman mengumumkan jumlah narapidana penerima amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto turun dari semula 44 ribu, kini menjadi 19 ribu.

Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Supratman menjelaskan penurunan jumlah penerima amnesti itu terjadi setelah pihaknya melakukan asesmen dan verifikasi ulang.

"Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman, Senin (17/2).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku membuka peluang jumlah itu akan terus berkurang seiring proses asesmen dan verifikasi lanjutan. Begitupula sebaliknya, jumlahnya juga bisa bertambah.

"Pasti Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga Pak. Karena terus kami verifikasi," ucap dia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat suara soal perluasan tentara aktif bisa menjabat di 16 kementerian/lembaga sipil dalam RUU TNI.

Pras mengatakan kondisi tersebut dirancang sesuai perkembangan zaman.

"Kan begini, tentunya dalam perkembangan zaman, pastilah kami mempelajari bahwa ada hal-hal tertentu yang belum diatur kan begitu," kata Pras di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Senin (17/3).

Pras pun berharap ke depannya penugasan TNI bisa lebih jelas lantaran yang sebelumnya belum diatur, bisa diatur dalam RUU ibu nantinya.

Ia berharap ke depannya apabila terjadi penugasan-penugasan tertentu oleh prajurit TNI, maka tidak dianggap melanggar undang-undang.

"Semangatnya itu," katanya.

Pras kemudian mencontohkan perkembangan ilmu tentang siber pada zaman dulu belum ada. Ia mengatakan UU TNI yang berlaku saat ini belum mengatur terkait penanganan di bidang siber.

Baginya, hari ini perkembangan dunia mengharuskan bahwa TNI harus memiliki kemampuan untuk perang siber.

"Ini kan perkembangan yang sekali lagi menurut saya, semangatnya, semangatnya positif, maka semua bisa kita cari jalan keluarnya," ujarnya.

Pras juga tak mempersoalkan jika banyak pihak yang menolak RUU TNI. Baginya, demokrasi dibolehkan namun tak boleh kebablasan dan harus konstruktif.

Pras kemudian menyinggung pihak yang selama ini kontra terhadap rencana ini pasti dianggap tidak baik dan tidak benar. Padahal, ia mengatakan TNI belum bekerja namun sudah dicurigai.

"Agak-agak susah kalau seperti itu. Namun, tidak apa-apa ini bagian dari dialektika tetapi tentunya kami pemerintah terus membuka diri terhadap masukan tetapi juga kami juga kami berkewajiban untuk terus memberikan kesadaran kepada kita semua mari bergotong royong. Apa pun itu ini semua demi kepentingan kita," kata Pras.

Politikus Partai Gerindra itu juga menepis anggapan RUU TNI ini menghidupkan lagi dwifungsi ABRI seperti yang terjadi pada era Orde Baru.

"Enggak enggak, kita pastikan tidak," katanya.

Prasetyo meminta agar publik tak mengartikan penambahan tugas prajurit TNI di luar perang sebagai kembalinya dwifungsi. Begitu pula dengan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki oleh prajurit TNI.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana itu kan saudara-saudara kita semua tau bahwa teman-teman TNI/Polri, tentu beserta dengan teman-teman lain selalu jadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana," ucapnya.

Sebelumnya pemerintah dan Komisi I DPR mengusulkan penambahan posisi sipil di kementerian/lembaga yang bisa diduduki prajurit TNI aktif bertambah dari semula 10 menjadi 16 lembaga.

Hal ini diketahui dalam daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dibahas per Sabtu, 15 Maret 2025 yang kini tengah dibahas oleh pemerintah dan DPR.

Dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, prajurit TNI aktif bisa menempati Kementerian Bidang Koordinator Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung.

Kemudian dalam draf RUU TNI yang tengah dibahas saat ini ada tambahan enam pos baru yang bisa ditempati TNI aktif, yakni kelautan dan perikanan, BNPB, BNPT, keamanan laut, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan retreat kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Prasetyo mengatakan, seluruh pelaksanaan retreat kepala daerah sudah sesuai aturan.

"Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).

Adapun laporan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi.

Salah satu yang disorot adalah penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," kata dia.

Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.

"Iya dong (melalui tender)," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Diberitakan sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di Magelang, karena mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat.

Pasalnya, PT Lembah Tidar adalah perusahaan yang diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.

"Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).

Dalam kesempatan yang sama, peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat.

Annisa juga menyampaikan bahwa pihaknya melaporkan dugaan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan retreat.

"Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana, gitu kan," ujar Annisa.

KOMPAS.com - Video Gubernur Lampung Rahmat Mirzani membacakan Pancasila saat HUT ke-17 Partai Gerindra beredar di media sosial.

Dalam video yang beredar, Rahmat tidak membacakan sila keempat.

Namun, setelah ditelusuri Tim Cek Fakta Kompas.com, video tersebut disebarkan dengan narasi keliru.

Narasi yang beredar

Video Rahmat Mirzani luput membacakan sila ke-4 Pancasila disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Minggu (16/2/2025):

Insiden Penghapusan Sila ke 4 Pancasila di HUT Gerindra
Mungkin memang gak mau mimpin rakyat dengan bijaksana lagi?

akun Facebook Tangkapan layar konten dengan konteks keliru di sebuah akun Facebook, Minggu (16/2/2025), mengenai pembacaan Pancasila oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani saat perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra.

Penelusuran Kompas.com

Perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube partai terebut pada Sabtu (15/2/2025).

Pada menit ke-36 detik ke-26, tampak momen Rahmat Mirzani membacakan Pancasila.

Video di kanal YouTube Gerindra terpotong sehingga melewatkan pembacaan sila ke-4.

Melalui akun X resminya, Partai Gerindra meluruskan bahwa terjadi gangguan jaringan saat mengadakan siaran langsung.

Rahmat Mirzani lantas mengunggah pembacaan Pancasila saat HUT ke-17 Gerindra versi lengkap melalui akun Instagramnya.

Video itu diambil dari siaran langsung kanal YouTube Garuda TV.

Tidak ada satu sila pun yang terlewatkan dari pembacaan Pancasila oleh Rahmat.

Kesimpulan

Video pembacaan Pancasila oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani disebarkan dengan konteks keliru.

Terjadi gangguan jaringan saat siaran langsung perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di kanal YouTube partai tersebut, sehingga sila ke-4 tidak terekam.

Namun pada video yang disiarkan kanal YouTube lain terdapat versi lengkapnya. Rahmat membaca Pancasila dengan utuh.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba. Supratman menekankan saat ini mekanisme lelang pemberian izin ada pertimbangan prioritasnya.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Dia melanjutkan, usulan kedua dari DPR ialah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. RUU Minerba itu, sebut dia, hanya memberikan manfaat kepada pihak kampus dengan bantuan dana untuk melakukan riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus tersebut hanya akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN, BUMD, atau pun badan usaha swasta.

"Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi itu sikap pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan poin lain dari RUU Minerba ialah pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, ormas keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti soal dihapusnya rencana pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," tegas Bahlil.

Simak juga Video 'RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

MEDAN, iNewsMedan.id – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Sumut mengusulkan penundaan eksekusi terhadap 17 rumah warga di Jalan Gandhi, Medan, sembari menunggu proses hukum kasasi yang diajukan oleh warga terdampak. Hal ini menjadi kesimpulan mediasi yang digelar di gedung DPRD Sumut, Sabtu (14/12/2024). 

Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Partai Gerindra Sumut yang juga anggota DPR RI, Ade Jona Prasetyo, Bendahara Partai Gerindra Sumut Merry Amelia Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga, Ketua Fraksi Gerindra Benny Hariyanto Sihotang, dan sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya seperti Aripay Tambunan, Pintor Sitorus, dan Budi. 

Dari pihak warga terdampak, hadir kuasa hukum mereka, Bobi Lim, Sri Hayati, dan Alvin Stanly, bersama sejumlah perwakilan warga Jalan Gandhi. Sementara itu, pihak pemohon eksekusi diwakili oleh kuasa hukum mereka, Juara Amin Tua Hasibuan dan Chandra Galingging. 

Turut hadir tokoh masyarakat seperti Ketua Roda Kebajikan Sumut, Fenny Goh, serta perwakilan dari tim Dharmapala Sumut dan Medan. 

Dalam mediasi yang dipimpin Benny Hariyanto Sihotang, Fraksi Gerindra mengedepankan dialog untuk mencari solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Benny menyarankan agar kedua pihak menurunkan tensi ketegangan sambil menunggu hasil kasasi yang diajukan warga, serta membuka peluang solusi di luar jalur hukum. 

Benny juga mengusulkan pembentukan tim kecil untuk mendalami solusi terbaik, meskipun situasi pertemuan sempat diwarnai perdebatan.

“Kami berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan,” ujarnya. 

Jika solusi di luar jalur hukum tidak tercapai, Fraksi Gerindra akan membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat bersama pimpinan DPRD Sumut. Dalam rapat tersebut, rencananya akan melibatkan pihak terkait seperti Ketua Pengadilan Medan, Kepala BPN, dan Pemko Medan. 

Kuasa hukum pihak pemohon eksekusi, Juara Amin Tua Hasibuan, menyatakan bahwa mereka menghormati upaya mediasi yang dilakukan, tetapi keputusan akhir terkait eksekusi tetap berada di tangan klien yang mereka wakili. 

“Kami hanya menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, dan langkah selanjutnya bergantung pada keputusan klien kami,” ujarnya. 

Di sisi lain, kuasa hukum warga, Bobi Lim, menyambut baik langkah Fraksi Gerindra dan menyatakan kesiapannya jika persoalan dibawa ke rapat dengar pendapat. 

"Kami memiliki dokumen yang diperlukan untuk mendukung posisi kami," tegas Bobi. 

Mediasi ini menjadi tindak lanjut dari mediasi lapangan sebelumnya pada Kamis (12/12/2024), yang berhasil menunda eksekusi sementara. Fraksi Gerindra berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai dan bermartabat.

Editor : Ismail

Presiden Prabowo Subianto memastikan dirinya akan menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran. Prabowo juga mengimbau kepada seluruh pihak yang menyimpang supaya kembali ke jalan yang benar.

Hal tersebut disampaikan Prabowo Subianto dalam sambutannya di perayaan HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). Prabowo awalnya menyatakan, dirinya telah disumpah di hadapan rakyat Indonesia untuk menjalankan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta Undang-Undang. Sehingga, dirinya meminta seluruh pihak taat hukum.

"Jadi kalau ada pelanggaran hukum, tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum saudara-saudara. Jadi saya mengimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya, yang pernah menyimpang kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum," kata Prabowo dalam sambutannya.

Prabowo kemudian menyinggung banyak rintangan dan pekerjaan rumah yang mesti dijalani oleh Bangsa Indonesia. Ketum Gerindra itu lantas menyoroti banyaknya laporan pelanggaran yang terjadi, mulai dari manipulasi hingga penyelundupan.

"Saya melihat laporan-laporan, terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan ke luar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, manipulasi laporan nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, menerima, memanfaatkan milik rakyat tapi tidak memenuhi kewajibannya akan kita hentikan dan saya minta dukungan seluruhnya," ucapnya.

Prabowo lantas meminta dukungan seluruh partai politik untuk mengatasi rintangan tersebut. Prabowo berujar, dirinya sudah memberikan penegasan di internal Partai Gerindra supaya tak berperilaku menyimpang.

"Saya mohon dukungan Partai Golkar, saya minta dukungan semua Partai. Saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya Gerindra, jangan kau merasa Gerindra kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau? Tidak! Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang gubernurnya, walkot, bupati," tegasnya.

"Tanya mereka apa yang saya sampaikan, selamat kau menang, jadi pemimpin baik, jangan korupsi. Itu yang saya sampaikan karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf saya yang pertama yang akan menindak saudara-saudara," imbuhnya.