Menkum: Hanya 700 Napi Narkoba yang Bakal Terima Amnesti
Menkum Supratman Agtas mengungkapkan hanya 700 narapidana narkoba yang memenuhi syarat menerima amnesti dari Presiden Prabowo. [319] url asal
#agtas #komisi-xiii-dpr #partai-gerindra #menkum #direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum #permasyarakatan #700-napi-narkoba #narkoba #direktur-pidana #prabowo #kementerian-imipias #partai #narapid
(CNN Indonesia) 02/04/25 14:00
v/109940/
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan hanya ada 700 narapidana kasus narkoba yang bakal mendapat amnesti.
"Yang terakhir saya dapatkan data dari Direktur Pidana yang untuk pengguna narkoba mungkin hanya jumlahnya kecil sekali yang memenuhi syarat sesuai dengan keputusan atau surat edaran MA mungkin hanya sekitar 700 orang, yang betul-betul murni sebagai pengguna. Tapi ini baru, belum angka final ya, bisa bertambah bisa berkurang," kata Supratman kepada wartawan, Rabu (2/4).
Padahal, kata Supratman, awalnya pihaknya memprediksi akan ada banyak narapidana narkoba yang mendapatkan amnesti. Namun, setelah dicek banyak yang tak memenuhi syarat.
"Karena dulu yang kita duga yang akan diberi banyak amnesti itu adalah pengguna narkotika, tapi ternyata setelah kami lakukan verifikasi bersama antar Kementerian Hukum dan Kementerian Imipias, jumlahnya makin kecil ya. Terakhir dari Direktur Pidana sekitar 700 orang," ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu mengatakan saat ini pihaknya masih terus mengumpulkan dan memverifikasi data untuk selanjutnya dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto.
"Buat kami di Kementerian Hukum kan terima data, semuanya nanti dari Kementerian Imipas karena mereka yang mengelola warga binaan," ucap dia.
"Amnesti sekarang masih diverifikasi oleh Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, setelah selesai baru kemudian kami lapor kepada Presiden," imbuhnya.
Sebelumnya, Supratman mengumumkan jumlah narapidana penerima amnesti atau pengampunan dari Presiden RI Prabowo Subianto turun dari semula 44 ribu, kini menjadi 19 ribu.
Dalam rapat di Komisi XIII DPR, Supratman menjelaskan penurunan jumlah penerima amnesti itu terjadi setelah pihaknya melakukan asesmen dan verifikasi ulang.
"Setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan asesmen kembali, maka angkanya turun dari 44 ribu menjadi kurang lebih sekitar 19 ribu," kata Supratman, Senin (17/2).
Politikus Partai Gerindra itu mengaku membuka peluang jumlah itu akan terus berkurang seiring proses asesmen dan verifikasi lanjutan. Begitupula sebaliknya, jumlahnya juga bisa bertambah.
"Pasti Kementerian Hukum setelah melakukan verifikasi, ini angka 19 ribu ini belum pasti juga Pak. Karena terus kami verifikasi," ucap dia.
19 Ribu Napi Akan Dapat Amnesti dan Diumumkan Prabowo Sebelum Lebaran
Sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo sebelum Lebaran. [406] url asal
#jakarta #amnesti #napi-dapat-amnesti #senayan #presiden #komisi-xiii-dpr #dpd #menkum #rapat-kerja #pemerintah #pidana #direktorat-jenderal-administrasi-hukum-umum #kementerian-imipas #prabowo-subianto #supratman-a
Jakarta - Sebanyak 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo sebelum Lebaran.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan terdapat 19 ribu narapidana akan diberi amnesti oleh pemerintah. Supratman mengatakan rencananya pemberian amnesti itu akan diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum Lebaran.
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pemberian amnesti itu akan meminta pertimbangan dari DPR.
AWalnya, kata dia, terdapat 44.589 narapidana yang akan diberikan amnesti. Namun, hanya 19.337 yang lolos verifikasi dan assessment.
"Saya ingin menyampaikan data awal berapa jumlah amnesti yang rencananya di tahap awal bersama dengan Kementerian Imipas itu berjumlah sekitar 44 ribu," kata Supratman
dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).
"Namun demikian setelah kami dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum lewat Direktur Pidana setelah melakukan verifikasi dan assessment kembali, angkanya turun dari 44 ribu menjadi 19 ribu," sambungnya.
Supratman mengaku pihaknya masih melakukan perbaikan terkait pemberian amnesti tersebut. Saat ini, Kementerian Hukum masih menunggu surat resmi dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait hasil verifikasi dan assessment.
Supratman menjelaskan ada empat kriteria napi yang mendapat amnesti di antaranya, disabilitas intelektual (keterbelakangan mental), lanjut usia, sakit berkepanjangan, dan lain-lain.
"Kami berharap tahap assessment terkait amnesti yang sementara Direktur Utama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum ini bisa diselesaikan," ujarnya.
"Mudah-mudahan sebelum pemberian remisi hari Raya Lebaran yang akan datang juga mudah-mudahan amnesti ini bisa Presiden bisa umumkan juga itu harapan kami," ujarnya.
(csb/csb)