KOMPAS.com — Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menangguhkan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan surat lahan pagar laut di Tangerang.

Penangguhan dilakukan karena masa penahanan para tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai KUHAP.

“Sehubungan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka (Kades Kohod Tangerang) sebelum tanggal 24 April (karena habisnya masa penahanan),” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam keterangan resminya, Kamis (24/4/2025).

Dalam KUHAP, masa penahanan tahap penyidikan dibatasi maksimal 60 hari. Arsin bersama tiga tersangka lainnya—yakni UK selaku Sekretaris Desa Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa—telah menjalani masa penahanan penuh sejak awal penangkapan.

Warga Tak Menyangka: “Hah, Masa Sudah Bebas?”

Kabar penangguhan penahanan Kades Kohod cukup mengejutkan warga desa. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa Arsin sudah tidak lagi ditahan. Salah seorang warga bahkan mengaku baru tahu saat diberitahu awak media.

“Hah masa sih (Arsin) sudah bebas? Saya enggak tahu kabarnya, soalnya dari kemarin rumahnya masih sepi, enggak ada aktivitas atau keramaian apa-apa,” ucapnya kepada TribunTangerang.com, Kamis (24/4/2025).

Warga sebelumnya hanya mengetahui bahwa Arsin ditangkap dan sedang menjalani proses hukum. Sejak saat itu, rumahnya pun tampak lengang.

Masih Tunggu Proses Dugaan Korupsi

Sementara itu, kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, menyatakan bahwa secara hukum penangguhan penahanan dimungkinkan karena pasal yang dikenakan, yakni Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” jelas Henri.

Namun, kasus ini belum berhenti sampai di sana. Bareskrim Polri telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung, namun dikembalikan pada 16 April 2025 lalu dengan catatan agar penyidik mendalami dugaan unsur korupsi dalam kasus tersebut.

Jika unsur korupsi terbukti, maka penyidik bisa kembali melakukan penahanan karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri pun menegaskan bahwa warga masih percaya penuh pada kinerja Bareskrim dan Kejagung.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam,” ujarnya.

Diduga Palsukan 263 Surat Tanah

Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan dokumen tanah di wilayah pagar laut Tangerang. Arsin bersama tiga tersangka lainnya diduga membuat 263 surat palsu atas tanah yang sebenarnya bukan milik mereka.

Aksi ini berlangsung sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Dalam prosesnya, para tersangka bahkan diduga mencatut nama warga Desa Kohod untuk memperkuat legitimasi surat-surat tersebut. Hal inilah yang membuat warga ikut merasa dirugikan dan berharap proses hukum tetap berjalan hingga tuntas.

Sumber: Kompas.com

KOMPAS.com - Keputusan penangguhan penahanan Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, membuat warga setempat terkejut.

Sebelumnya, Arsin dibebaskan dari tahanan setelah masa penahanannya dinyatakan habis pada Kamis (24/4/2025).

Jaksa penuntut umum diketahui telah mengembalikan berkas kasus dengan catatan agar penyidik mendalami lebih jauh terkait dugaan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara ini.

Hingga kini, penyidik Bareskrim Polri masih terus menyelidiki adanya unsur korupsi yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan, setelah ditangkap, Arsin memang belum pernah kembali ke rumahnya.

Ia menambahkan, keputusan penangguhan penahanan Arsin dari pihak Bareskrim Polri ternyata tidak banyak diketahui warga setempat. Yang mereka ketahui hanyalah Arsin telah ditahan dan sedang menjalani proses hukum.

“Hah, masa sih sudah bebas? Saya nggak tahu kabar apa-apa, soalnya rumahnya dari kemarin masih sepi, nggak ada aktivitas atau keramaian," ujarnya kepada TribunTangerang.com.

Sementara itu, Henri, kuasa hukum warga Desa Kohod, juga memberikan tanggapan terkait keputusan Bareskrim Polri yang menangguhkan penahanan Arsin serta tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen.

Menurut Henri, secara hukum, penangguhan penahanan terhadap Arsin memang dimungkinkan.

Pasalnya, pasal yang disangkakan kepadanya, yaitu Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, memiliki ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara.

“Penangguhan itu bisa diberikan oleh penyidik karena ancaman hukumannya hanya enam tahun. Masa penahanan awal selama 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, yang totalnya menjadi 60 hari," kata Henri, seperti dikutip Kompas.com, Kamis (24/4/2025).

Ia menjelaskan lebih lanjut, karena hingga kini Bareskrim Polri belum memproses dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan kasus ini, maka penahanan terhadap Arsin tidak bisa diperpanjang lebih lanjut.

Namun, jika nanti penyidik memutuskan untuk memproses dugaan korupsi, masa penahanan bisa saja diperpanjang lagi, mengingat ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun.

Henri juga menegaskan, meskipun saat ini penangguhan penahanan telah diberlakukan, warga tetap mempercayakan penyidikan kepada Bareskrim dan Kejaksaan Agung.

"Meskipun penangguhan ini sifatnya sementara, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim akan menyelidiki lebih dalam, mengingat saat pengembalian berkas (P-19) lalu, masa penahanan sudah hampir habis," ujar Henri.

Ia menambahkan bahwa warga Desa Kohod memahami bahwa penangguhan penahanan ini adalah bagian dari mekanisme hukum yang sedang berlangsung.

"Pada dasarnya, kami masih percaya Bareskrim dan Kejaksaan Agung akan bekerja profesional dan melanjutkan proses penyidikan dengan sebaik-baiknya," tegas Henri.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Reaksi Warga Desa Kohod Usai Penahanan Kades Arsin Ditangguhkan Polisi

KOMPAS.com - Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, bersama tiga tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen lahan pagar laut di Tangerang, resmi mendapat penangguhan penahanan dari Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan bahwa penangguhan ini dilakukan karena masa penahanan keempat tersangka telah mencapai batas maksimal sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Sehubungan dengan sudah habisnya masa penahanan, maka penyidik akan menangguhkan penahanan kepada keempat tersangka sebelum tanggal 24 April," kata Djuhandhani dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).

Apa Alasan Hukum di Balik Penangguhan Ini?

Dokumentasi Warga Kohod. Pagar laut di perairan Desa Kohod yang belum dicabut.

Kuasa hukum warga Desa Kohod, Henri, membenarkan bahwa secara hukum, penangguhan ini dimungkinkan karena pasal yang disangkakan kepada Arsin bin Asip dan tiga tersangka lainnya adalah Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Pasal ini memiliki ancaman pidana maksimal enam tahun.

“Penangguhan itu memang bisa diberikan oleh penyidik karena pasal yang disangkakan hanya enam tahun. Masa penahanan awal 20 hari dapat diperpanjang menjadi 40 hari, jadi totalnya 60 hari,” ujar Henri saat dihubungi Kompas.com.

Henri menjelaskan bahwa karena hingga kini belum ada proses penyidikan terhadap unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus ini, maka perpanjangan penahanan lebih lanjut tidak dapat dilakukan.

“Namun, jika nantinya Bareskrim memproses dugaan tindak pidana korupsi, maka masa penahanan bisa diperpanjang lagi karena ancaman hukumannya lebih dari sembilan tahun,” jelasnya.

Apakah Kasus Ini Masih Terus Diselidiki?

Meski penahanan ditangguhkan, proses penyidikan tetap berjalan. Henri menekankan bahwa masyarakat Desa Kohod tetap mempercayai Bareskrim dan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini secara menyeluruh.

“Walaupun saat ini sifatnya penangguhan, proses penyidikan tetap berjalan. Kami berharap Bareskrim memproses kasus ini secara lebih mendalam. Apalagi, saat pengembalian berkas (P-19) kemarin, waktunya sudah sangat mepet dengan akhir masa penahanan,” tutur Henri.

Empat tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini adalah:

• Arsin bin Asip, Kepala Desa Kohod
• UK, Sekretaris Desa
• SP dan CE, selaku penerima kuasa

Dok. Warga Kohod Warga Kohod menmukan masih ada pagar laut di perairan Kohod, Kabupaten Tangerang masih tersisa dan belum dicabut, Rabu (19/3/2025).

Mereka diduga memalsukan berbagai dokumen tanah, termasuk girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), surat pernyataan tidak sengketa, serta surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat. Pemalsuan ini terjadi sejak Desember 2023 hingga November 2024.

Lebih dari itu, mereka juga dituding mencatut nama-nama warga Desa Kohod dalam pembuatan 263 surat palsu atas lahan di kawasan pagar laut, Tangerang.

Bareskrim Polri sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Agung. Namun, pada 16 April 2025, jaksa mengembalikan berkas dengan catatan bahwa penyidik perlu mendalami unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut.

"Saat ini, penyidik masih menangani perkara ini sesuai catatan dari jaksa, dan penyidikan lanjutan sedang berjalan," kata Djuhandhani.

Dengan adanya penangguhan ini, keempat tersangka tidak lagi ditahan, tetapi proses hukum belum berhenti. Warga Desa Kohod, melalui kuasa hukumnya, berharap proses penyidikan dapat membuka seluruh fakta, termasuk kemungkinan adanya kerugian negara akibat pemalsuan dokumen tersebut.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Masa Tahanan Habis, Polisi Tangguhkan Penahanan Kades Kohod Dkk".

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Gubernur Banten, Andra Soni, buka suara soal gugatan yang diajukan warga Kohod ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terkait sengketa lahan kasus pagar laut Tangerang.

Ia mengaku menyerahkan sepenuhnya gugatan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Karena sudah masuk wilayah hukum, ya kita serahkan kepada penegak hukum," ujar Andra Soni di Gedung DPRD Tangerang Selatan, Rabu (5/3/2025).

Andra Soni hanya menyebut, pemerintah provinsi memiliki kewajiban melindungi masyarakat dan memastikan regulasi berjalan dengan baik.

"Tugas kita adalah melindungi masyarakat. Regulasi telah dibuat, semoga bisa berjalan dengan baik," jelas dia.

Namun demikian, Andra Soni memastikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan hadir dalam persidangan kasus tersebut.

"Insya Allah, utusan dari Pemprov akan datang ke sidang besok," kata dia.

Sebelumnya, Warga Desa Kohod, Kabupaten Tangerang mengajukan gugatan citizen lawsuit terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT ASG terkait kasus pagar laut Tangerang.

Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara 111/PDT.G/2025/PN JKT.PST.

Pengacara warga Kohod, Henri Kusuma menjelaskan, gugatan tersebut diajukan kepada sejumlah pihak, termasuk Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Banten, Bupati Kabupaten Tangerang, Camat Pakuhaji, Kepala Desa Kohod, serta perusahaan properti (PT ASG) sebagai turut tergugat.

"Kami telah mendaftarkan gugatan citizen lawsuit kepada mereka berturut-turut selaku tergugat 1-6," ungkap Henri di Kampung Alar Jiban, Desa Kohod, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, pada Kamis (27/2/2025).

Dalam gugatan itu, warga Kohod mengajukan beberapa tuntutan kepada pemerintah, antara lain:

1. Meminta Presiden RI untuk membersihkan Pemda Kabupaten Tangerang dari pejabat yang diduga terlibat korupsi dan membiarkan praktik ilegal terjadi.
2. Meminta pemerintah untuk menyelesaikan kasus pagar laut serta memberikan kepastian hukum bagi warga yang terdampak.
3. Meminta PT ASG sebagai turut tergugat untuk bertanggung jawab atas dugaan keterlibatan dalam konflik lahan.

"Kami meminta PT ASG untuk menunjuk pengacara terbaik mereka, bukan hanya sekadar pengacara yang berisik. Ini perkara serius dengan potensi kerugian besar bagi pihak mereka," pungkas Henri.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Yunihar, menyatakan bahwa kliennya belum menerima pemberitahuan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait denda Rp 48 Miliar.

Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin mendapat denda Rp 48 miliar karena membuat pagar laut di perairan Tangerang, Banten

Menurut Yunihar, hingga saat ini, pihaknya hanya mengetahui informasi terbaru mengenai kasus tersebut dari pemberitaan di media, bukan dari pemberitahuan resmi pemerintah.

"Hingga hari ini, klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahunya dari berita," ujar Yunihar kepada Kompas.com, Sabtu (1/3/2025).

Oleh karena itu, menurut Yunihar, pernyataan yang menyebut kliennya siap untuk membayar denda Rp 48 Miliar itu dinilai tidak benar.

"Pernyataan Menteri KP itu ngaco. Sekalipun demikian, kami hargai sebagai bagian dari tupoksi beliau," katanya.

Lebih lanjut, Yunihar menegaskan bahwa pihaknya baru akan mengambil langkah hukum setelah menerima pemberitahuan resmi dari KKP.

Dia juga memastikan bahwa setiap perkembangan kasus akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Arsin, yang saat ini masih berada dalam tahanan.

"Jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien, mengingat klien saat ini di dalam tahanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri KP, Sakti Wahyu Trenggono mengungkap bahwa Arsin dan anak buahnya yang berinisial T terbukti sebagai pembuat pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Hal ini diungkap Sakti saat memaparkan hasil investigasi soal pemilik pagar laut dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Kamis, 27 Februari 2025.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti yang ada, maka telah ditetapkan dua orang sebagai penanggung jawab pembangunan pagar laut, yaitu saudara A selaku kepala desa dan saudara T selaku perangkat desa," kata Sakti.

Dia mengatakan, kedua pelaku disanksi berupa denda administrasi sebesar Rp 48 miliar.

Dalam kesempatan itu, Sakti juga menyebut bahwa Arsin dan T juga sudah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut.

"Dan saat ini sudah dikenakan denda sebesar Rp 48 miliar sesuai dengan luasan dan ukuran. Lalu, kemudian juga ada pernyataan," ujarnya.

Sakti menjelaskan bahwa keterlibatan dua pelaku terkait pagar laut Tangerang diungkap setelah melalui proses yang panjang.

Saat ditanya soal adanya dalang di balik Kades Kohod, Sakti mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kepolisian mulai dari penyidikan sampai kemudian hari ini seperti yang teman-teman sudah lihat juga di media," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melapor ke aparat penegak hukum (APH) terkait kasus pembangunan pagar laut.

Menurut Johan, kasus pagar laut harus mesti di bawa ke ranah hukum karena ia menduga ada kerugian negara dalam proses pembangunan pagar tersebut.

"Saran saya, aktif Pak, KKP itu melapor ke APH bahwa telah terjadi kerusakan di laut, terjadi pelanggaran di laut yang mengakibatkan kerugian negara dan ini cukup kita menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955, telah terjadi tindak pidana ekonomi," kata Johan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (27/2/2025).

Dia menilai potensi kerugian negara dalam kasus pagar laut ini karena pemerintah sudah mengeluarkan dana untuk membongkar pagar laut.

"Kita sehingga mengeluarkan uang negara, Pak, untuk membongkar itu. Satu potensi kerugian negara," ucap Johan.

Selain itu, ia mempertanyakan dana pembangunan pagar laut di Tangerang.

Jika berasal dari dana desa, tentu ini merugikan negara.

"Untuk bangun pagar laut itu, desa pakai uang pribadi atau uang desa? Kalau pakai uang desa, Pak, potensi lagi kita punya kerugian negara di situ," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu.

Di sisi lain, Johan merasa heran dengan sikap Sakti yang dirasa terlalu tenang menghadapi persoalan pagar laut.

Sebab, ia menilai pagar laut bukan cuma soal fisik, tetapi mencakup kerusakan ekologis, menghambat nelayan, gangguan sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

"Kalau saya jadi menteri KKP, saya yang paling tersinggung dengan adanya pagar laut ini, tapi bapak jawabnya datar-datar saja di dokumen ini," terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI dari Golkar, Firman Soebagyo, juga menyampaikan bahwa KKP seharusnya melapor ke polisi jika tidak punya kewenangan untuk menjerat pembuat pagar laut ke ranah pidana.

Sebab, ia tak meyakini bahwa Kepala Desa (Kades) Kohod mempunyai dana miliaran untuk membuat pagar laut.

"Harusnya KKP, kalau memang tidak punya kewenangan, dia lapor ke Kepolisian untuk menindaklanjuti dan bersama Polri melakukan pengusutan tindak pidananya, jadi tidak berhenti di sana. Ini harus tuntas dan harus diungkap siapa aktor di belakangnya," ujar Johan.

Diketahui, KKP sudah menetapkan Kades Kohod, Arsin, dan anak buahnya yang berinisial T sebagai pembuat pagar laut.

KKP pun memberikan sanksi administrasi sebesar Rp 48 miliar kepada mereka.

Merespons Johan, Menteri KP mengatakan dirinya juga tersinggung dengan kejadian pagar laut, tetapip ia tidak ekspresif dalam mengungkapkannya ke publik.

"Saya bukan hanya tersinggung, kesal juga, cuma kan cara ekspresinya beda-beda. Ada ekspresinya yang menunjukkan ke publik. Saya mungkin ekspresinya lebih tenang, bisa juga begitu," ucap Sakti.

Sakti pun mengatakan kementeriannya terus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Bahkan, selama proses investigasi di KKP, menurut Sakti, polisi turut dilibatkan.

"Jadi penyidik dari Bareskrim pun ikut bersama-sama di kantor KKP untuk melakukan penyidikan. Maka, tidak lanjut berikutnya seperti yang ada di media, itu sudah pindah ke sana dan kita dari sisi KKP sudah melimpahkan ke sana dan kita juga dijadikan saksi ahli di sana. Itu koordinasinya, Pak," ungkapnya.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/2) menjadi sorotan, mulai dari Kejagung tetapkan 7 tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah hingga KPK sebut dokumen ekstradisi Tannos sudah dikirim ke Singapura.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Kejagung tetapkan tujuh tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

“Berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, bukti dokumen yang telah disita secara sah, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan tujuh orang sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Abdul Qohar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin malam.

Baca selengkapnya di sini

2. Majelis hakim tolak keberatan Zarof Ricar pada kasus suap/gratifikasi

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak nota keberatan atau eksepsi mantan pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Hakim Ketua Rosihan Juhriah Rangkuti menyatakan keberatan Zarof, yang diungkapkan melalui tim penasihat hukumnya, tidak berdasarkan hukum.

"Menyatakan keberatan dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," ujar Hakim Ketua dalam sidang pembacaan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

3. Prabowo teken Keppres Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara

Presiden RI Prabowo Subianto pada Senin menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.

Dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin, Presiden juga menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kemudian, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Baca selengkapnya di sini

4. Polri tahan empat tersangka kasus pagar laut Tangerang

Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menahan empat tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM) wilayah pagar laut di Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Empat tersangka itu adalah Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin, UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, serta SP dan CE selaku penerima kuasa.

“Kepada empat tersangka itu kami putuskan mulai malam ini kami lakukan penahanan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. KPK sebut dokumen ekstradisi Tannos sudah dikirim ke Singapura

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan seluruh dokumen ekstradisi untuk ekstradisi buronan kasus korupsi KTP-elektronik Paulus Tannos sudah dikirim ke Singapura.

"Seluruh dokumen untuk permintaan ekstradisi, antara lain surat permintaan dari menteri hukum, sertifikat legalisasi, identitas, resume, peraturan perundang-undangan edisi bahasa Inggris, surat dari jaksa agung, dan affidavit (surat pernyataan tertulis yang dibuat di bawah sumpah). Minggu lalu sudah dibawa ke Pemerintah Singapura," kata Setyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Kades Kohod, Tangerang, Arsin bin Asip, Yunihar, memastikan kliennya koperatif dalam menjalani pemeriksaan terkait penetapan Arsin sebagai tersangka kasus pagar laut.

“Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan bahwa kami koperatif ya,” kata Yunihar di Bareskrim Polri, Senin (24/2/2025).

“Kita ikuti aturan dan mekanisme yang ada,” tambah Yunihar.

Kades Kohod tiba di Bareskrim Polri pada Senin (24/2/2025) pukul 13.09 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya.

Arsin datang dengan menggunakan kemeja hitam, topi hitam, dan masker putih.

Dia berjalan menuju gedung Bareskrim didampingi oleh pengacaranya.

Kades Kohod tak mengeluarkan sepatah katapun.

Bahkan ketika ditanya wartawan apakah dirinya siap untuk ditahan, ia bungkam dan terus berjalan ke ruang penyidik.

“(Apa saja yang dibawa, Pak?) Bawa diri,” lanjut kuasa hukum Kades Kohod.

Kedatangan Kades Kohod tersebut memenuhi panggilan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri terkait dengan penetapan Arsin sebagai tersangka.

Arsin sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen SHGB-SHM di wilayah pagar laut Tangerang.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro menyatakan, hasil gelar perkara menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, termasuk Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Djuhandhani, Selasa lalu.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, meminta masyarakat untuk mengutamakan azas praduga tak bersalah usai Kepala Desa Kohod Arsin jadi tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Dalam hal ini, tolong dengan sangat semua pihak mendatangkan asas peraduga tidak bersalah. Itu saja dulu begitu," ucap Arsin kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Saat ini, ucap Rendi, mereka bakal mengambil langkah hukum setelah Arsin jadi tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

"Karena memang kan klien kami tentu memiliki dan merasa dirinya itu telah menjadi korban akibat dari perbuatan-perbuatan sodara S dan C itu sendiri," ucap Rendi lagi.

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka Arsin itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

TANGERANG, KOMPAS.com – Kepala Desa Kohod, Arsin bin Asip, menyerahkan langkah hukum selanjutnya kepada tim pengacaranya setelah dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang.

"Beliau menyampaikan kepada kami selaku kuasa hukum, ya tentunya mohon untuk upaya-upaya diperkenankan diperlakukan selaku kuasa hukum, dan permintaan itu tentu kami kaji, kami pertimbangkan, apakah nanti ada upaya hukum atau tidak," kata pengacara Arsin, Yunihar Arsyad, saat dihubungi Kompas.com melalui telepon, Selasa (18/2/2025).

Yunihar mengatakan, pihaknya belum memutuskan akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Keputusan akan diambil setelah mereka menerima informasi resmi terkait penetapan tersangka terhadap Arsin.

"Sampai saat ini belum (menerima informasi resmi), saya kira mungkin sedang mempersiapkan karena saya baca berita kiriman dari teman-teman media, sore ini baru rilisnya kan?" ujar Yunihar.

Ia menambahkan, Arsin dan tim pengacara telah melakukan komunikasi intensif terkait kasus ini, tetapi belum ada keputusan lebih lanjut.

Meski demikian, Arsin dikatakan akan bersikap kooperatif dan mengikuti proses hukum yang berlaku.

Sebelumnya, Bareskrim menetapkan Kepala Desa Kohod, Arsin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang, Selasa (18/2/2025).

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat memberikan keterangan di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE. Sebelumnya, Bareskrim menyatakan telah menyelesaikan proses penyidikan perkara ini pada 14 Februari 2025.

“Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu,” ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, saat ditemui di Lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Saat itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang yang disita oleh penyidik setelah menggeledah Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Kepala Desa Kohod, Arsin, pada Senin (10/2/2025) malam, antara lain, 1 buah printer, 1 unit layar monitor, dan keyboard, serta stempel sekretariat Desa Kohod.

TANGERANG, KOMPAS.com - Kuasa hukum Arsin, Rendy Kurniawan, mengungkapkan akan mengambil langkah hukum setelah Kepala Desa Kohod Arsin ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.

"Kami akan berkoordinasi dengan pihak penyidik dan melakukan upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," ujar Rendy kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

Rendy tidak memberikan rincian mengenai langkah hukum yang akan diambil terkait penetapan status tersangka Arsin.

Ia menyatakan, kliennya masih menunggu pemberitahuan resmi dari kepolisian mengenai status hukum Arsin. Pasalnya, informasi yang diterima sejauh ini hanya berasal dari media.

"Kami belum mendapatkan secara resmi dari pihak kepolisian, dalam hal ini dari Polri, dari Bareskrim Polri. Hanya sebatas dari teman-teman media," tambahnya.

Meski demikian, Rendy mengatakan, mereka menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan akan memastikan hak-hak kliennya tetap terpenuhi.

"Kami menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Bareskrim Polri. Namun, klien kami juga memiliki hak konstitusional untuk melakukan upaya-upaya hukum yang diperkenankan oleh undang-undang," jelasnya.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Arsin sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen permohonan hak atas tanah terkait pagar laut di Tangerang.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, penetapan tersangka itu berdasarkan hasil gelar perkara.

"Dari hasil gelar perkara, kami penyidik telah sepakat menentukan empat tersangka, di mana empat tersangka ini kaitannya adalah terkait masalah pemalsuan beberapa surat dokumen untuk permohonan hak atas tanah," ungkap Djuhandhani, Selasa.

Selain Arsin, Bareskrim juga menetapkan Sekretaris Desa Kohod, Ujang Karta, serta dua penerima kuasa berinisial SP dan CE sebagai tersangka.

Proses penyidikan perkara ini diketahui telah selesai pada 14 Februari 2025.

"Kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup, tinggal menunggu pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu," tambah Djuhandhani, Jumat (14/2/2025).

Dalam penyidikan, Bareskrim telah menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pemalsuan surat izin.

Barang-barang tersebut disita setelah penggeledahan di Kantor Kelurahan Kohod dan rumah Arsin pada Senin (10/2/2025) malam.

Barang bukti yang disita antara lain satu buah printer, satu unit layar monitor, keyboard, dan stempel sekretariat Desa Kohod.

"Kemudian, peralatan-peralatan lainnya yang kita duga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan surat-surat lainnya," tutup Djuhandhani.

Jakarta (ANTARA) - Bareskrim Polri berkoordinasi dengan Ditjen Imigrasi untuk mencekal Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, ke luar negeri usai yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan SHGB dan SHM terkait pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Selain Arsin, Bareskrim juga akan mencekal tiga tersangka lainnya, yakni UK selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Kohod, SP selaku penerima kuasa, dan CE selaku penerima kuasa.

“Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan imigrasi untuk segera melaksanakan pencekalan kepada para tersangka,” kata Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan, keempat orang tersebut juga belum ditahan karena baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa ini.

“Baru saja penetapan tersangka. Tentu saja, kami segera melengkapi mindik (administrasi penyidikan). Kemudian, setelah melengkapi mindik, kami akan memanggil para tersangka. Itu, ‘kan, by process, ya,” ucapnya.

Adapun keempat orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah bersama-sama membuat dan menggunakan surat palsu berupa girik, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, surat pernyataan tidak sengketa, surat keterangan tanah, surat keterangan pernyataan kesaksian, surat kuasa pengurusan permohonan sertifikat dari warga Desa Kohod, dan dokumen lainnya yang dibuat oleh Kades dan Sekdes Kohod sejak Desember 2023 sampai dengan November 2024.

“Di mana seolah-olah oleh pemohon untuk mengajukan permohonan pengukuran melalui KJSB Raden Muhammad Lukman dan permohonan hak Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang hingga terbitlah 260 SHM atas nama warga Kohod,” ucap Djuhandhani.

Diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri melaksanakan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau pemalsuan akte otentik atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik terkait penerbitan 263 SHGB dan 17 SHM Desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam prosesnya, penyidik telah menyita 263 warkat yang telah dikirim ke labfor untuk diperiksa keabsahannya.

Selain itu, dari penggeledahan di beberapa tempat pada Senin (10/2), disita pula sejumlah barang bukti yang antara lain berupa satu unit printer, satu unit layar monitor, keyboard, stempel sekretariat Desa Kohod serta peralatan-peralatan lainnya yang diduga sebagai alat yang digunakan untuk memalsukan girik dan dokumen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025