Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjaring 170 warga negara asing (WNA) dari 27 negara yang tersebar di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek) karena melanggar administrasi keimigrasian, seperti overstay, sponsor fiktif, dan investor fiktif.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman saat konferensi pers di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Jumat mengatakan pelanggaran yang dilakukan oleh WNA tersebut, sebagian ada yang melebihi masa izin tinggal (overstay), sebagian memang yang visa investornya masih aktif, tetapi ternyata investasinya itu tidak ada sehingga diberi tindakan tegas berupa tindakan administrasi keimigrasian.

Ia menjelaskan 170 WNA itu, di antaranya berasal dari Nigeria (61 orang), Kamerun (27 orang), Pakistan (14 orang), Sierra Leone (12 orang), Pantai Gading (delapan orang), dan Gambia (delapan orang).

Mereka terjaring dalam Operasi Pengawasan Wira Waspada di Jabodetabek pada 14-16 Mei 2025. Operasi yang melibatkan 10 kantor imigrasi ini dilakukan di 28 titik secara bersama-sama dengan menyasar tiga objek, yakni apartemen, kafe, dan pusat perbelanjaan.

Menurut Yusman, WNA yang terjaring tidak dapat menunjukkan dokumen perjalan dan melebihi masa izin tinggal. Selain itu, sebagian dari mereka yang menggunakan visa investor tidak terbukti memiliki investasi dan sebagian lainnya tidak terbukti memiliki sponsor di Indonesia.

Oleh sebab itu, mereka diduga melanggar Pasal 78 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal-pasal dimaksud mengatur tentang overstay dan penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal.

“Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta, serta pengenaan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkalan,” tutur Yusman.

Rata-rata WNA yang diamankan itu telah tinggal di Indonesia selama dua hingga tiga tahun. Mereka murni melanggar UU Keimigrasian dan belum ditemukan tindak kriminal yang berpotensi dijatuhi hukuman pidana.

Yusman pun menyebut tidak ada celah regulasi dalam kasus ini. Menurut dia, kesemua WNA tersebut ditindak berdasarkan UU Keimigrasian yang telah mengatur berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.

“Artinya, kalau dia masuk ke Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya di sini tidak ada investasi apa-apa tentu bisa kita lakukan pendeportasian. Ketika dia masuk ke sini, dicek sponsornya, sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasian,” ujar dia.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Seorang pencari suaka berinisial TS diduga menjadi koordinator bagi 16 warga negara asing (WNA) asal Myanmar. TS bersama para WNA tersebut telah diamankan oleh Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).

"Tim mengamankan 17 WN Myanmar, dengan 10 di antaranya overstay, 6 diduga akan overstay, dan 1 berinisial TS (pencari suaka) diduga mengkoordinir dan memberi akomodasi serta transportasi bagi WN Myanmar lain," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Hajar Aswad, Kamis (15/5/2025).

Hajar menyebut para WNA asal Myanmar itu diamankan di salah satu penginapan kawasan Batam Center. Para WNA asal Myanmar itu rencananya akan dipekerjakan di Singapura.

"Hasil pemeriksaan bahwa warga negara Myanmar ini dijanjikan akan dipekerjakan di Singapura sebagai perawat, waiters, hingga pembantu. Komunikasi dengan TS ini karena mereka sesama warga Myanmar," ujarnya.

Terkait status TS sebagai pencari suaka, Imigrasi Batam akan mengoordinasikan hal tersebut dengan UNHCR dan IOM untuk proses lanjutan. Untuk 16 WNA asal Myanmar itu akan dideportasi ke negara asalnya.

"Terhadap TS, karena statusnya sebagai pencari suaka, kami akan berkoordinasi dengan Rumah Detensi Imigrasi di Tanjungpinang. Selanjutnya, tidak akan dilakukan pelaporan lebih lanjut kepada badan atau lembaga seperti UNHCR, dan IOM, mengingat statusnya tersebut. Sementara itu, terhadap 16 warga negara Myanmar lainnya, akan dilakukan proses pemulangan langsung ke negara asal mereka," jelasnya.

Selain itu, Imigrasi Batam dan Timpora juga mengamankan dua WN Tiongkok di kawasan Batam Center. Keduanya didapati menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja tidak sesuai peruntukannya, serta telah overstay selama 14 hari.

"Mereka menggunakan visa kunjungan 7 hari dan telah overstay 14 hari. Mereka juga melakukan pekerjaan konstruksi. Kalau kemarin kami lihat di videonya, sebagai alat bukti, mereka melakukan penyemenan hingga perbaikan pintu," ujarnya.

Seorang perempuan WN Kanada juga diamankan oleh Imigrasi Batam. Perempuan asal Kanada itu dilaporkan mengganggu ketertiban umum dengan menghalangi kendaraan yang melintas hingga memecahkan dagangan warga.

"Untuk WNA yang diamankan berada di OS Hotel, Batam Kota. Diduga mengganggu ketertiban umum dan telah diamankan untuk proses pendalaman lebih lanjut. Yang bersangkutan diduga mengalami gangguan mental dan saat ini kami berkoordinasi dengan tim dokter untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya.

Imigrasi Batam juga mengamankan tiga orang WN Bangladesh yang memasuki wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi. Mereka diduga masuk dari Malaysia ke Kota Batam secara ilegal.

"Ketiga WNA Bangladesh ini diduga melanggar Undang-Undang Keimigrasian. Mereka diancam pidana penjara selama satu tahun dan/atau denda sebesar Rp100 juta. Kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Negeri Batam," ujarnya.

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Video: Pria Madura Ditangkap di Bandara Batam, Sembunyikan Sabu di Sandal

Warga negara (WN) Estonia (47) ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Khusus TPI Singaraja, Senin (12/5/2025) malam. Ia ditangkap di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, karena membuat keributan akibat mabuk alkohol.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian serta Perbekel Pancasari," kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, Kamis (15/5/2025).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Singaraja, PM diketahui telah melebihi izin tinggal alias overstay di Bali selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda. PM sebelumnya datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

"Saat ini WNA dimaksud sedang dalam detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," jelas Hendra.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal Turkiye berinisial AK (26) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Warga asing tersebut dideportasi karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa AK telah melebihi izin tinggal yang dimiliki selama 40 hari.

AK diketahui overstay ketika mendatangi Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, pada 27 Februari 2025.

Saat itu, AK datang ke Kantor Imigrasi bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"WNA tersebut datang bersama dengan istrinya dan menyampaikan kepada petugas layanan jika visa yang dimiliki sudah kedaluwarsa," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Oleh petugas imigrasi, AK diarahkan ke seksi penindakan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa AK masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal visa on arrival (VOA) pada tanggal 20 November 2024.

Selama berada di Indonesia, AK tinggal bersama istrinya di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pada bulan Desember 2024, AK mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi Singaraja dan mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025.

Saat itu, petugas memberitahu istri AK bahwa visa saat ini adalah perpanjangan yang terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya tetap tinggal di Indonesia walaupun visanya telah kedaluwarsa lantaran menunggu sang istri ikut kembali ke Turkiye," kata dia.

Kata Hendra, AK mengaku tidak berani pergi sendiri dan tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, serta khawatir istrinya tidak ikut menyusulnya kembali ke Turkiye.

Sehingga, AK tinggal di Karangasem, Bali, hingga melebihi batas izin tinggalnya.

"Terhadap AK dikenakan tindakan berupa pendeportasian dan penangkalan karena overstay selama 40 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, namun tidak mampu membayar biaya beban," jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun AK dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan Qatar Airways nomor QR963 (Denpasar – Istanbul) dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turkiye.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," tutup Hendra.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan, turis Arab Saudi berinisial MA yang ditangkap karena memukul marbut masjid di Bogor, bakal dideportasi.

Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman mengatakan, pihak imigrasi memeriksa kelengkapan dokumen MA dan menemukan bahwa ia telah overstay di Indonesia.

"Kami lakukan deportasi karena melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu overstay, dan Pasal 75 karena mengganggu ketertiban umum," kata Yuldi, dalam konferensi pers di Media Center Imigrasi, Jakarta.

Pihaknya melalui Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor menangkap MA, pada Jumat (17/1/2025).

Penangkapan ini dilakukan setelah MA diduga melakukan pemukulan terhadap marbut Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, Bogor, pada Minggu (12/1/2025).

"Alhamdulillah, kami dapat mengamankan warga negara Arab Saudi tersebut di sebuah vila yang berada di Cisarua, Bogor," kata Yuldi.

Yuldi mengatakan, insiden tersebut terjadi setelah MA menolak untuk melepas alas kaki saat memasuki area suci Masjid Al Muqsit.

Teguran dari marbot masjid berujung pada tindakan kekerasan.

"Tim penyidik menindaklanjuti laporan dari pelapor yang merasa dianiaya, bekerja sama dengan pihak Polsek Cisarua untuk melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan," ujar dia.

Dalam perkembangan terbaru, Yuldi menyatakan bahwa MA dan marbot masjid bernama Rohmat, telah sepakat untuk berdamai.

"Karena Pak Rohmat tidak mau permasalahan ini diperpanjang dan WNA asal Saudi Arabia pun sudah meminta maaf kepada Pak Rohmat," ucap dia.

Sebelumnya, perkelahian antara MA dan marbot masjid ini menjadi viral di media sosial pada Senin (13/1/2025).

Tampak dalam video yang beredar kedua pihak terlibat dalam baku hantam di pelataran Masjid Al Muqsit, Desa Tugu Utara, Cisarua, pada Minggu (12/1/2025) sore sekitar pukul 17.50 WIB.

Dari penelusuran Kompas.com, peristiwa ini bermula saat seorang WNA asal Arab Saudi masuk ke teras masjid tanpa melepas sandal.

Menurut Kapolsek Cisarua Kompol Eddy Santosa, saat itu marbut masjid yang juga bertugas sebagai petugas kebersihan, yang akrab disapa Pak Jenggot, segera menegur MA agar melepas sepatunya.

Namun, teguran itu tidak diindahkan. Sebaliknya, WNA tersebut malah mendorong Pak Jenggot, yang kemudian memicu cekcok antara keduanya.

Tak lama setelahnya, WNA itu melepaskan tendangan, yang memicu keributan lebih lanjut dan akhirnya berujung pada baku hantam.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja mendeportasi sebanyak enam orang warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Mereka sebagian besar dideportasi karena menyalahgunakan izin tinggal dengan cara bekerja ilegal di Bali.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan mengatakan ada 21 orang WNA pemegang izin tinggal kunjungan atau visa on arrival (VoA) yang menyalahgunakan izin tinggal. Mereka bekerja di Bali tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Beberapa pekerjaan yang dilakukan seperti menjadi instruktur yoga, instruktur diving, mempromosikan tur memancing, menjalankan bisnis spa, hingga mengelola penginapan.

"Awalnya pasti dia coba dulu, biasanya dia menyewa vila selama setahun, kemudian diiklankan ke sesama warga negaranya. Kemudian instruktur yoga sampai menawarkan tur memancing sampai tahu sedetail itu dia pasti awalnya mencoba dulu," kata Hendra, Selasa (31/12/2024).

Hendra mengatakan puluhan WNA yang dideportasi berasal dari sejumlah negara. Di antaranya warga negara (WN) Jerman 4 orang, China (4), Rusia (3), Australia (2), Inggris (2), Amerika Serikat (2), Serbia (2), dan Prancis (2). Sisanya berasal dari negara Argentina, Belgia, Ceko, Jepang, Malaysia, Rumania, Swiss, dan Taiwan yang masing-masing sebanyak 1 orang.

Selain karena bekerja ilegal di Bali, sejumlah WNA juga dideportasi karena mengganggu ketertiban umum serta melebihi izin tinggal. Rinciannya ada tiga orang yang melakukan perbuatan mengganggu ketertiban umum yakni tidak membayar biaya salon, mabuk-mabukan dan tidur di sembarang tempat, serta karena sakit dan tidak memiliki sponsor penjamin untuk membayar tunggakan rumah sakit selama berobat.

Sedangkan enam orang sisanya dideportasi karena overstay selama lebih dari 60 hari. Selain deportasi mereka juga menerima sanksi keimigrasian berupa penangkalan.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Palembang telah mendeportasi 6 warga negara asing (WNA) sepanjang 2024. Keenam warga yang dideportasi ini karena menyalahi aturan dengan menggunakan izin tinggal atau overstay.

"Ada 6 WNA yang menyalahi aturan dan overstay di Sumsel yakni WNA dua dari Cina, dua dari Singapura, dan dua dari Turki. Mereka ini menyalahgunakan izin tinggal dengan bekerja bukan untuk liburan dan ada juga satu yang overstay," ujar Kepala Kantor Imigrasi Khairil Mirza saat rilis pencapaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas 1 Palembang, Senin (30/12/2024).

Menurutnya, WNA yang dideportasi melakukan pelanggaran keimigrasian berupa izin tinggal sehingga sebagaimana yang diatur pada Pasal 122 huruf a Jo 75 ayat ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Karena itu, keenam WNA tersebut dikenakan tindakan berupa administrasi keimigrasian berupa deportasi.

"Sanksi ini merupakan penegakan hukum keimigrasian terhadap WNA yang terbukti melakukan pelanggaran," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang berada di Sumsel, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang meningkatkan pengawasan dengan berkoordinasi dengan Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan berkoordinasi dengan instasi terkait seperti Disnaker, Disdukcapil, Kopolisian, TNI dan Kesbangpol.

"Tahun ini Timpora melaksanakan kegiatan di Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Prabumulih, OKI, dan Ogan Ilir. Mengantisipasi agar WNA tidak menyalahi aturan izin tinggal, kami memperkuat timpora dengan berkoordinasi dengan instansi terkait," ungkapnya.

Saat ini ada 1.074 WNA di Sumsel. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan tahun 2023 yang hanya 973 orang. Yang memiliki izin tinggal berupa pemegang izin tinggal kunjungan sebanyak 560 orang, pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) 501 orang, dan pemegang Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) ada 13 orang.

"WNA yang ada di Sumsel ini berasal dari Cina, India, Malaysia, Korea Selatan, dan Taiwan," katanya.

"Izin tinggal yang lain terdiri dari tujuan penyatuan keluarga dan pendidikan. Untuk WNA ini tersebar di beberapa daerah di Sumsel seperti di OKI Pulp, Pusri dan ada beberapa kampus juga," sambungnya memungkas.

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

3 WNA Asal Jepang dan China Dideportasi karena Salah Gunakan Visa

BOGOR, KOMPAS.com -Kantor Imigrasi Bogor, Jawa Barat, mendeportasi sebanyak 199 warga negara asing (WNA) selama periode Januari hingga Desember 2024.

Kepala Kantor Imigrasi Bogor Ruhiyat Tolib mengatakan, warga asing tersebut dipulangkan karena menyalahi aturan izin tinggal atau overstay yang diterbitkan oleh pihak keimigrasian.

"Ini hasil operasi keimigrasian yang kita lakukan selama satu tahun, seperti operasi intelijen, operasi gabungan, pencegahan, dan deportasi," kata Tolib, Selasa (24/12/2024).

"Ada 199 WNA yang kita deportasi, 19 diantaranya dari Nigeria," ujar dia.

Ia menyebutkan, mayoritas WNA yang dideportasi tersebut berasal dari negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika.

Tolib mengatakan, mayoritas WNA tersebut tinggal di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Mereka menganggap wilayah di sana cukup aman dari pendataan petugas imigrasi.

"Jadi ketika kita tanya tujuan datang ke Bogor ini, alasannya untuk bisnis, ada juga untuk wisata. Tapi setelah kita cek, justru dokumen keimigrasiannya bermasalah," kata Tolib.

Tolib menambahkan, pihak Imigrasi Bogor telah membentuk desa binaan di kawasan Cisarua, Puncak, sebagai bentuk pencegahan dan edukasi terhadap keberadaan warga asing di wilayah tersebut.

"Upaya pencegahan ini juga berkolaborasi aktif dengan instansi terkait seperti BP2MI, kepolisian, TNI, kecamatan, desa, serta tokoh masyarakat dalam pembentukan Desa Binaan Imigrasi," kata dia.

Sebanyak 16 Warga Negara Asing (WNA) di Kabupaten Cianjur ditindak lantaran overstay atau tinggal melampaui masa berlaku izin tinggal. Ke-16 WNA itu ditindak sepanjang 2024.

Bahkan salah satunya terancam pidana penjara 5 tahun penjara sebab overstay selama dua tahun dan membuka usaha di kawasan Puncak Cianjur. Sedangkan 15 WNA dideportasi dan dicekal masuk ke Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur Riky Afrimon mengatakan WNA yang diproses hukum dan terancam kurungan penjara ialah AIT asal Arab Saudi.

Menurutnya, saat melakukan pengawasan tim Kantor Imigrasi Cianjur mendapati jika AIT sudah overstay selama lebih dari dua tahun.

"Masa berlaku izin tinggalnya berakhir pada 2022. Jadi diketahui kalau AIT ini sudah overstay lebih dari 2 tahun," kata dia, Senin (23/12/2024).

Menurut dia, terungkap juga jika AIT ini melakukan usaha atau merupakan pemilik dan pengelola salon di kawasan Kecamatan Pacet.

"Kami langsung bawa AIT ke Kantor Imigrasi untuk dilakukan penyidikan. Setelah bukti-bukti lengkap, WN Arab Saudi tersebut pun ditetapkan sebagai tersangka," kata diam

Dia menjelaskan AIT dijerat dengan Pasal 122 huruf a Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian lantaran dinilai telah menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggal.

"AIT terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta," kata dia.

Koordinator TI Inteldaakim Yanverdokim, Ikhwan Suprihantoro, mengatakan AIT sudah tinggal di Cianjur sejak 2019 dan beberapa kali mengajukan perpanjangan.

"Yang bersangkutan sudah beberapa kali memperpanjang. Namun pada 2022 tidak memperpanjang izin tinggalnya. Dan dari berkasnya juga izin tinggal untuk kunjungan, bukan untuk melakukan kegiatan usaha. Target akhir tahun ini berkas perkara sudah masuk ke kejaksaan," ucapnya.

15 WNA Dideportasi

Selain AIT, lanjut Ikhwan, ada 15 WNA yang dideportasi akibat overstay di Cianjur. Menurut dia, 15 WNA tersebut hanya dikenakan sanksi deportasi dan pencekalan lantaran melebihi izin tinggal.

"Selama 2024 ini berarti total ada 16 WNA yang kami tindak. Untuk AIT terancam pidana, sedangkan 15 WNA lainnya dideportasi dan dilakukan pencekalan," kata dia.

"Untuk 15 WNA yang dideportasi tidak hanya dari Timur Tengah, ada juga dari China dan India," tambahnya.

Dia mengatakan penindakan WNA yang overstay dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran keimigrasian.

"Terutama bagi mereka yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Kita akan terus melakukan pengawasan dan penegakan hukum demi menjaga kedaulatan negara," pungkasnya.

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali

Bocah Rusia "Kocong" akan Dideportasi Bersama Sang Ibu dari Bali