JAKARTA, KOMPAS.com – Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional untuk menindak tegas pelanggaran kendaraan angkutan barang yang melebihi batas dimensi dan muatan atau ODOL (over dimension over load).

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, mengatakan, praktik KDM atau ODOL telah merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur, sehingga tidak akan ditoleransi lagi.

Tim ini terdiri dari personel Ditlantas Polda, Satlantas Polres, serta bersinergi dengan Kementerian dan Dinas Perhubungan.

Dok. Jasa Marga Ilustrasi truk ODOL

“Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas,” ujar Agus, dalam keterangan tertulis (13/5/2025).

Fokus utama adalah penertiban langsung di lapangan, edukasi hukum, serta pemanfaatan teknologi seperti ETLE, jembatan timbang digital, dan pelaporan masyarakat berbasis aplikasi.

Polri menargetkan Zero KDM sebagai komitmen untuk keselamatan publik dan keberlanjutan infrastruktur. Penindakan didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009, dengan sanksi pidana dan denda bagi pelanggar.

Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan bertransformasi ke armada legal demi mendukung sistem transportasi yang tertib dan adil.

“Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan,” kata Agus.

“Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah Tindak Pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” ucapnya.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA Ilustrasi truk yang ditilang.

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik.

Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

“Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia,” kata dia.

Dok. PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Operasi penertiban truk ODOL.

Dasar hukum penindakan antara lain, Pasal 277 UU No. 22 Tahun 2009, yakni kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi. Sanksinya dapat dikenakan pidana 1 tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Pasal 307, Pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana 2 bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

Pasal 169 ayat (1), modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana 2 bulan atau denda Rp 500.000.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Selasa (8/4). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Korlantas Polri resmi tutup "one way" nasional untuk arus balik

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi menutup sistem satu arah atau one way nasional untuk arus balik pada masa libur Lebaran 2025.

“Tadi pada pukul 08.00 WIB, Pak Menteri Perhubungan (Dudy Purwagandhi) dengan kami semua menutup one way nasional arus balik yang secara resmi sudah kami tutup,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho.

Baca selengkapnya di sini.

2. Denpomal Banjarmasin-Kalsel serahkan pembunuh jurnalis ke Odmil

Penyidik Detasemen Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Denpomal) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) menyerahkan oknum TNI AL Kelasi Satu Jumran, tersangka pembunuhan berencana terhadap jurnalis Juwita (23) kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin.

“Penyidik menyita kurang lebih 46 barang bukti yang terkait dengan perkara ini, beberapa barang bukti utama seperti satu unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam, satu unit sepeda motor warna hitam, baju, dan celana yang digunakan oleh tersangka saat melakukan tindak pidana, dan barang bukti lainnya,” kata Komandan Denpomal Banjarmasin Mayor Laut (PM) Saji Wardoyo.

Baca selengkapnya di sini.

3. TNI AL: Oknum bunuh jurnalis karena tak mau menikahi korban

TNI Angkatan Laut mengungkapkan motif oknum prajurit TNI AL Kelasi Satu Jumran membunuh jurnalis Juwita (23) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) karena tidak mau bertanggung jawab menikahi korban setelah terjadi dugaan rudapaksa.

“Sesuai aturan dan pasal yang dibebankan adalah pembunuhan berencana. Tersangka sudah pasti kami pecat,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama (Laksma) TNI IM Wira Hady AWM.

Baca selengkapnya di sini.

4. Polri bantah terlibat dalam kasus doksing seorang WN Denmark

Polri membantah terlibat dalam kasus dugaan doksing terhadap seorang warga negara (WN) Denmark keturunan Indonesia yang bernama Sverre.

“Tidak ada peristiwa tersebut. Berita tersebut sama sekali tidak benar,” kata Kadiv Hubinter Polri Irjen Pol. Krishna Murti.

Baca selengkapnya di sini.

5. Hakim nonaktif PN Surabaya klaim "vonis bebas" Ronald Tannur objektif

Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Mangapul mendaku/klaim bahwa "vonis bebas" atas kasus terpidana pembunuhan, Ronald Tannur, dijatuhkan secara objektif oleh dirinya bersama dua hakim lainnya.

Mangapul menegaskan bahwa putusan tersebut berdasarkan fakta persidangan yang tidak menunjukkan adanya kesalahan Ronald Tannur atas wafatnya Dini Sera.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Polri berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori booth terfavorit di pameran Kampung Hukum 2025 yang diselenggarakan Mahkamah Agung (MA). Booth dari Polri paling banyak dikunjungi pengunjung selama gelaran acara terebut.

Pameran Kampung Hukum 2025 digelar MA sejak Senin (17/2) hingga Selasa (18/2). Booth milik Polri ini mampu meraup total pengunjung hingga lebih dari 1.196 orang selama dua hari penyelenggaraan pameran.

"Penghargaan juara I kategori booth terfavorit pada Pameran Kampung Hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI ini merupakan komitmen Bapak Kapolri mewujudkan Polri yang presisi dan merupakan hasil karya inovasi dari anggota Polri dalam mewujudkan pelayanan yang profesional dan transparan kepada masyarakat," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Dalam pameran tersebut, Polri diwakili lima satuan kerja yaitu Korlantas Polri, Divhumas Polri, Divpropam Polri, Divkum Polri, dan Dittipidnarkoba Bareskrim Polri. Seluruhnya melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait berbagai inovasi dan layanan yang dimiliki Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Sosialisasi yang dikemas dalam permainan dan game seru menjadikan booth Polri dari hari pertama sampai terakhir pameran tidak pernah sepi pengunjung," kata Sandi.

Selain itu, Polri juga menghadirkan pelayanan SIM keliling. Para pengunjung dapat memperpanjang SIM A dan C yang langsung dilayani petugas di lokasi.

"Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang terlibat dan rasa bangga tentunya menyertai capaian ini. Penghargaan ini seyogyanya menjadi motivasi kami bagi kami semua untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Sandi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jasa Raharja berkolaborasi dengan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Penegakan Hukum Triwulan IV/2024 di Aula Rupa Tama, Polda Kepulauan Riau, Senin (9/12).

Diikuti seluruh Kepala Cabang Jasa Raharja, kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara kedua institusi terkait upaya penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat, dengan fokus penanganan kecelakaan lalu lintas.

Direktur Operasional Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana menyampaikan, Monev Triwulan IV/2024 ini juga menandai koordinasi dan kolaborasi kuat antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri.

"Kegiatan ini menjadi wadah untuk memperdalam pemahaman bersama mengenai tugas dan fungsi masing-masing institusi, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat," kata Dewi.

Dewi menegaskan, sinergi antara Jasa Raharja dan Korlantas Polri penting untuk memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.

"Kerja sama yang solid telah menunjukkan hasil positif, seperti penurunan angka kecelakaan lalu lintas, serta peningkatan responsivitas dalam penanganan korban kecelakaan," ujarnya.Hingga November 2024, Jasa Raharja mencatatkan penurunan nominal santunan sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Jumlah korban kecelakaan yang menerima santunan juga turun sebesar 4,19 persen atau setara dengan 6.822 korban.

Menurut Dewi, hal ini mencerminkan efektivitas kolaborasi dalam meningkatkan keselamatan di jalan.

Adapun kegiatan Monev Triwulan IV/2024 ini mencakup diskusi dan presentasi terkait penegakan hukum, analisis data kecelakaan lalu lintas, hingga upaya preventif dan edukatif untuk meningkatkan keselamatan di jalan.

Selain itu, peningkatan layanan kepada masyarakat juga menjadi pembahasan, termasuk optimalisasi penyaluran santunan kepada korban kecelakaan. Usai kegiatan, Dewi Aryani Suzana dan Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. Raden Slamet Santoso memberikan pengarahan guna memperkuat koordinasi teknis antarjajaran Jasa Raharja dan Korlantas di wilayah terkait secara langsung di Kantor Jasa Raharja Cabang Kepulauan Riau.

"Semoga hasil dari Monev TW IV ini dapat diterapkan secara efektif di lapangan, sehingga mampu meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas," pungkas Dewi.