Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) DKI Jakarta mengharapkan adanya reformasi ekosistem media nasional termasuk kebijakan dan regulasi agar mampu menciptakan landasan jangka panjang bagi keberlangsungan mereka di tengah krisis ekonomi media.

Wakil Ketua KPI DKI Jakarta, Rizky Wahyuni di Jakarta, Jumat, mengatakan dari sisi kebijakan, reformasi ini mencakup perluasan cakupan regulasi ke platform digital seperti OTT (over the top/streaming), media sosial dan agregator berita.

Kemudian, sinkronisasi antara undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan daerah untuk mencegah tumpang tindih wewenang serta penguatan lembaga pengawas, yakni KPI dan Dewan Pers dari sisi mandat, kapasitas teknologi dan dukungan hukumnya.

Media sedang menghadapi tekanan berat akibat perubahan lanskap media dan ketimpangan model bisnis antara media konvensional dan digital.

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi media, melainkan krisis keberlanjutan demokrasi informasi," ujar dia.

Karena itu, agar media bisa bertahan, KPI DKI juga mengusulkan ada regulasi kompensasi konten agar platform digital membayar konten berita yang digunakan serta negosiasi kolektif melalui asosiasi media Indonesia agar memiliki daya tawar dalam kerja sama dengan platform global.

Lalu, dari sisi perlindungan konten dan jurnalisme berkualitas, perlu ada standar konten berkualitas yang mencakup nilai edukatif, kebangsaan dan keberimbangan.

Selanjutnya, perlindungan hak cipta dan monetisasi konten, termasuk lisensi yang adil dengan OTT, penguatan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan media komunitas sebagai penyedia utama konten publik serta literasi dan edukasi media secara nasional yang melibatkan sekolah, kampus dan ormas.

Berikutnya, dari sisi skema insentif dan subsidi untuk media nasional berupa insentif pajak bagi media yang bertransformasi digital serta pembebasan pajak untuk iklan layanan publik.

Lalu, subsidi konten lokal berkualitas, terutama liputan investigasi, isu lingkungan, budaya lokal dan daerah terpencil, dukungan Inovasi dan transformasi digital, termasuk dana pelatihan dan infrastruktur teknologi.

KPI DKI juga mendorong adanya pinjaman lunak untuk kebutuhan restrukturisasi distribusi digital atau pembayaran upah serta skema kemitraan antara media, BUMN/BUMD dan pemerintah dalam proyek komunikasi publik yang inklusif dan edukatif namun tetap mengedepankan independensi dan kebebasan ruang redaksi.

Selanjutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) media meliputi pengembangan keterampilan bagi jurnalis dan tenaga teknis media, sertifikasi kompetensi media, inkubasi dan kolaborasi digital, termasuk pendirian "media innovation hub".

Rizky juga memandang perlunya pendampingan transformasi media, termasuk model bisnis, konten dan distribusi serta dukungan untuk karyawan terdampak PHK berupa pelatihan kerja baru dan wirausaha media.

Dia berharap pemerintah pusat, DPR RI, pelaku industri media dan masyarakat sipil dapat bersama-sama membangun tata kelola media yang adaptif terhadap perubahan, adil bagi semua pelaku, dan kuat dalam menjamin keberlanjutan informasi berkualitas di Indonesia.

"Membenahi ekosistem media nasional bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan," ujar dia.

Menurut Rizky, apabila media sebagai pilar demokrasi melemah bahkan hilang, maka membuka celah bagi disinformasi, polarisasi sosial, dan keruntuhan kontrol publik yang akan mengancam ketahanan dan pertahan nasional.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Beragam informasi mengisi jajaran tiga berita terpopuler di kanal olahraga CNNIndonesia.com dalam 24 jam terakhir, termasuk Taufik Hidayat yang merespon rumor Chico Aura Dwi Wardoyo hengkang dari pelatnas.

Taufik merespons berita yang dalam beberapa hari terakhir muncul, mengenai Chico mundur dari pelatnas PBSI. Belakangan dikonfirmasi PBSI masih ingin mempertahankan pemain 26 tahun tersebut.

Selain soal Taufik yang merespons rumor Chico, berita populer lain adalah soal PSSI yang menghukum pencuri jersey Marselino Ferdinan dari anak kecil dan pemain tim voli Jakarta LavAni Livin Transmedia yang absen dalam grand final Proliga 2025.

Berikut tiga berita terpopuler di kanal olahraga CNNIndonesia.com dalam 24 jam terakhir:

1. Taufik Hidayat Respons Kabar Chico Mundur dari Pelatnas PBSI

Wakil Ketua Umum PP PBSI, Taufik Hidayat, memberi respons terkait kabar Chico Aura Dwi Wardoyo mundur dari Pelatnas PBSI.

Taufik mengaku belum mendengar kabar tersebut. Ia menyebut bakal segera memberi tanggapan lebih lanjut setelah mendapat kepastian.

"Saya belum dapat info itu [Chico mundur] hari ini. Nanti kalau sudah ada info saya kabarkan, tapi sampai detik ini saya belum dapat info," kata Taufik di Kantor Kemenpora, Jakarta, Kamis (8/5).

2. PSSI Hukum Perebut Jersey Marselino dari Anak Kecil

PSSI memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap kamera mengambil jersey pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan yang seharusnya menjadi hak seorang bocah bernama Kenneth saat laga tim nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 25 Maret lalu.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa lewat sistem yang dimiliki, pihaknya berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marselino yang hendak diberikan kepada bocah bernama Kenneth.

"Kemarin ada jersey yang dilempar Marselino diambil orang, orang tersebut blacklist [nonton pertandingan Timnas Indonesia]. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu," kata Arya dikutip dari Antara.

3. 2 Pemain LavAni Terancam Absen di Grand Final Proliga 2025

Dua pemain Jakarta LavAni Livin Transmedia kemungkinan besar absen melawan Jakarta Bhayangkara Presisi di grand final Proliga 2025, GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (11/5).

Asisten Pelatih LavAni Livin Transmedia, Erwin Rusni, mengatakan dua pemain yakni Irpan yang berposisi sebagai libero dan Musabikhan yang mengisi posisi outside hitter terancam absen dalam laga pemungkas akhir pekan ini.

"Enggak main kemungkinan," kata Erwin di GOR Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Rabu (7/5).

Dunia pers sedang tidak baik-baik saja lantaran sederet peristiwa yang menimpa jurnalis. Pertama, jurnalis media Tempo yang mendapat teror pengiriman kepala babi dan bangkai tikus, dan terbaru jurnalis Banjarbaru yang tewas dibunuh.

Pada kasus yang terakhir, jurnalis perempuan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Juwita (23), tewas dibunuh dengan pelaku yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut (AL). Sang jurnalis tewas di Jalan Gunung Kupang, Kabupaten Banjar, Minggu (23/3/2025) dengan sejumlah luka memar di tubuhnya.

"Benar, pembunuhan dilakukan oknum TNI AL pangkat I berinisial J," ujar Komandan Polisi Militer Lanal Balikpapan Mayor Laut (PM) Ronald L. Ganap, seperti dikutip dari detikKalimantan, Minggu (30/3/2025).

Diketahui, anggota TNI AL yang diduga terlibat dalam pembunuhan jurnalis Banjarbaru tersebut merupakan prajurit berpangkat Kelasi Satu.

Merespons peristiwa yang terjadi, Dosen Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Herlambang P. Wiratraman, mengatakan untuk kasus di Banjarbaru, berharap ada proses penegakan hukum yang tegas, lugas, dari institusi kepolisian, meskipun sudah ada Denpom (Detasemen Polisi Militer) yang memprosesnya.

"Karena ini korbannya adalah masyarakat sipil dan selama ini yang menjadi persoalan adalah institusi militer tidak mau tunduk terhadap supremasi sipil," ucapnya saat dihubungi detikEdu, ditulis Minggu (29/3/2025).

Upaya Penegakan Hukum Cenderung Melindungi Institusi

Herlambang menjelaskan observasi yang dilakukannya dalam riset dan penelitian-penelitian. Menurutnya, selama 20 tahun terakhir kasus yang melibatkan institusi lebih memperlihatkan perlindungan institusinya.

"Mereka melakukan upaya penegakan hukum dengan caranya sendiri dan ini yang menjadi masalah, karena sering kali yang saya observasi ya di dalam riset ataupun di dalam penelitian-penelitian yang dilakukan selama masa 20 tahun terakhir, itu memperlihatkan lebih melindungi Korps, institusi militernya maupun kepolisiannya," ungkapnya.

Maka dari itu, terkait kasus tragis di Banjarbaru yang menimpa jurnalis, ia berpendapat perlu diungkap selugas-lugasnya.

"Harapannya adalah proses pengungkapan ini harus selugas-lugasnya, terbuka dan harus bisa dimintakan pertanggungjawabannya. Karena ada indikasi atau dugaan melibatkan aparat militer, ya, di dalam peristiwa terbunuhnya Juwita (jurnalis di Banjarbaru) itu," harapnya.

Kebebasan Pers Masih Jauh dari Perlindungan Hukum

Herlambang menilai, di Indonesia, kebebasan pers masih jauh dari perlindungan hukum yang nyata. Meski sudah ada sistem hukum, jurnalis masih sering mendapat kekerasan.

"Walaupun secara sistem hukum itu sudah ada ya, perlindungan hukumnya dan juga Dewan Pers berulang kali membuat MoU dengan pihak-pihak terkait, termasuk dengan militer, ya, TNI, selain dengan polisi dan beberapa institusi yang lain," ujarnya.

"Namun, faktanya adalah di dalam keseharian, jurnalis itu masih jauh dari kata perlindungan hukum. Kenapa? Mereka, satu, sering mendapat kekerasan pada saat menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, kekerasan yang terjadi sering kali dianggap sepele oleh pelaku kekerasan, terutama oleh institusi, entah itu kepolisian maupun militer," imbuh Herlambang yang juga seorang ahli pers di Dewan Pers.

Ia juga menilai, selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban hukum terhadap aparat, termasuk ketika institusi tersebut seharusnya memberikan sanksi yang tegas. Alih-alih sanksi, lanjutnya, yang terjadi adalah justru melindungi institusi itu.

"Fakta kekerasan ini akhirnya berlanjut yakni keberulangan, kekerasan demi kekerasan yang menggampangkan, kesewenang-wenangan yang terus terjadi. Di seminggu terakhir itu terlihat begitu banyak jurnalis mendapati kekerasan di dalam meliput aksi-aksi, ya. Termasuk ketika mereka menjalankan profesi jurnalistiknya," paparnya.

Kondisi yang Jauh dari Situasi Demokrasi

Teror terhadap jurnalis, kekerasan terhadap sipil, hingga hal yang serupa lain, menurut Herlambang, memperlihatkan adanya kesewenang-wenangan dalam tubuh aparat.

Padahal, profesi jurnalis harusnya dihargai. Terlebih, profesi tersebut memiliki fungsi pengawasan.

"Ini memperlihatkan bahwa institusi negara khususnya aparat penegak hukum maupun militer sebagai alat negara itu sering kali bertindak secara sewenang-wenang terhadap profesi jurnalistik," katanya.

"Ketika mereka menjalankan profesinya kan seharusnya dihargai, karena memang ada di dalam undang-undang dan justru menjadi pengawas, watchdog. Karena pers menjalankan fungsi pengawasan," tambahnya.

Herlambang menyayangkan, karena pada kenyataannya, aparat dan institusi militer seperti tidak mau diawasi. Ini yang membuat kekerasan kemudian masih saja terjadi.

"Nah sayangnya, institusi-institusi militer, kepolisian, itu tidak mau untuk diawasi, sering kali ditutup-tutupi. Itu sebabnya, kekerasan terus menerus terjadi. Ini hanya terjadi di negara-negara otoriter, fasisme, yang memang menggunakan alat-alat negara untuk kekerasan. Saya kira ini jauh dari situasi demokrasi," pungkasnya.

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Video: AHY Menyayangkan Teror Kepala Babi ke Jurnalis Tempo

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan yang dilakukan oleh mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma. Rekomendasi tersebut ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

Koordinator Sub-Komisi Penegakan HAM, Uli Parulian, menyatakan bahwa Komnas HAM memberikan tiga rekomendasi kepada Polri untuk mengusut kasus ini. Rekomendasi tersebut mencakup pelaksanaan penyelidikan yang transparan dan akuntabel, serta mengungkap individu yang berperan sebagai perantara dan penyedia jasa layanan kencan yang digunakan oleh mantan Kapolres Ngada.

"Melaksanakan proses hukum secara profesional, transparan, akuntabel, yang berkeadilan bagi korban terhadap dua tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi anak oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma dan saudari F," kata Uli dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Kamis (27/3/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penting untuk mengungkap peran pihak yang menyediakan jasa layanan kencan bagi Fajar serta perantara lainnya yang hingga kini belum teridentifikasi.

Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan agar Polri memberikan kompensasi yang layak dan adil bagi korban serta keluarga mereka. Dalam penyelidikan kasus ini, Polri diminta untuk mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak guna memastikan hak-hak korban tetap terjaga.

"Memberikan restitusi dan kompensasi yang terbaik dan berkeadilan bagi para korban dan keluarga korban, menetapkan Undang-undang perlindungan anak dalam materi pemeriksaan kedua tersangka," katanya.

Rekomendasi lainnya ditujukan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Menurut Uli, Komnas HAM menyarankan adanya evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak-anak.

"Kemudian rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Komdigi, terkait dengan perlunya ada evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan medsos yang dilakukan oleh anak-anak, secara berkala dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat," katanya.

Selain kepada Polri dan Komdigi, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak-hak korban anak, termasuk aspek kesehatan, keamanan, serta pendidikan mereka di masa depan.

Berikut ini rekomendasi Komnas HAM kepada Gubernur NTT dan Walikota Kupang terkait pemenuhan hak korban kasus pelecehan seksual dan eksploitasi anak yang dilakukan eks Kapolres Ngada:

1. Melakukan perlindungan terhadap korban anak secara komprehensif dan sistematis melalui penyediaan rumah aman atau rujukan tempat aman lainnya dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan dan pertimbangan yang terbaik bagi kehidupan dan masa depan korban anak.

2. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap ketiga korban anak untuk memastikan ketiga korban anak dalam kondisi yang sehat dan tidak mendapatkan transmisi penyakit apapun sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan eksploitasi.

3. Memastikan proses pendampingan dan pemulihan psikologi terhadap ketiga korban dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan tidak hanya. Tidak hanya terbatas selama proses hukum saja, tetapi secara berkelanjutan hingga ketiga korban memiliki kesiapan yang baik untuk kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat.

4. Memastikan pelaksanaan pemenuhan hak atas pendidikan terhadap ketiga korban, baik melalui program pendidikan penyetaraan, maupun kelanjutan pendidikan ketiga korban anak hingga tingkat akhir.

5. Memberikan pendampingan psikologis dan pembekalan pengetahuan terhadap orang tua dan keluarga korban yang mampu berperan pendampingan para korban dalam proses hukum yang dihadapi memberikan kehidupan para korban ke depan dengan lebih baik dan bertanggung jawab.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

BOGOR, iNewsBogor.id – Sengketa hukum terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kota Bogor 2024 terus berlanjut. Setelah sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Bogor, kini Kuasa Hukum Sapta Bela, Ketua KNPI Kota Bogor 2021–2024, menyampaikan hak jawab terkait pemberitaan yang beredar di berbagai media.

Kuasa hukum dari Kantor Hukum Sembilan Bintang & Partners menegaskan bahwa dalam perkara nomor 32/Pdt.G/2025/PN Bgr, kliennya berstatus sebagai Turut Tergugat I. Sementara itu, penggugat berjumlah sepuluh orang yang mengatasnamakan Ketua OKP yang tergabung dalam KNPI Kota Bogor.

Kuasa hukum Sapta Bela menjelaskan bahwa perkara ini masih dalam tahap mediasi. Oleh karena itu, segala bentuk pernyataan yang menyebutkan hasil Musda KNPI Kota Bogor tidak sah dinilai terlalu dini.

“Proses hukum masih berjalan, dan diperlukan pembuktian lebih lanjut sesuai dengan Pasal 164 HIR serta asas actori incumbit probatio, di mana pembuktian menjadi tanggung jawab penggugat,” ujar perwakilan kuasa hukum.

Lebih lanjut, mereka menegaskan bahwa kliennya menghormati jalannya persidangan dan siap menghadapi gugatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menekankan pentingnya prinsip equality before the law, yang menjamin hak semua pihak dalam mengakses keadilan.

Sementara itu, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Dwi Arsywendo, sebelumnya menegaskan bahwa mereka tetap pada gugatan dan akan melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Sidang mediasi dijadwalkan kembali pada Senin, 24 Maret 2025.

Dengan adanya hak jawab ini, diharapkan publik mendapatkan informasi yang lebih komprehensif mengenai perkembangan kasus yang tengah berlangsung.

Editor : Furqon Munawar

(nkm/nkm)

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyambut baik pembentukan Desk Ketenagakerjaan Polri. Dia menilai hadirnya desk ketenagakerjaan itu dapat memberi kepastian hukum bari para pekerja.

"Desk Ketenagakerjaan Polri ini menjadi satu bagian dari satu ekosistem utuh bagaimana kita hadir bagaimana kita memberikan ketenangan kepada pekerja, bagaimana kita memberikan kepastian hukum," katanya dalam jumpa pers di Lobby Utama Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Di sisi lain, dia menyebut pembentukan desk tersebut merupakan satu kolaborasi yang dijalankan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini adalah suatu kolaborasi yang luar biasa dan ini memang yang diharapkan oleh Pak Presiden kepada semua stakeholders, kementerian. Bagaimana kolaborasi itu harus ada," ucapnya.

Yassierli menuturkan nantinya pihaknya akan sering berkoordinasi dengan Polri dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Apabila menyangkut administratif akan ditangani Kemenaker dan bila telah sampai ranah pidana, desk ketenagakerjaan yang memiliki wewenang.

"Ada desk ketenagakerjaan Polri kemudian kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, kita ada regulasi, kemudian kita ada program-program terkait dengan advokasi dan sosialisasi, ada edukasi di situ," jelasnya.

"Kemudian, kalau terkait dengan aspek yang administratif atau Perdata, ada komponen yang kita sebut dengan mediator, mediator hubungan industrial, kemudian, pengawas ketenagakerjaan, kemudian juga ada dinas tenaga kerja," lanjut Yassierli.

Dia berharap kekhawatiran atau keinginan dari para pekerja bisa terjawab dengan hadirnya desk ketenagakerjaan. Khususnya, memberikan solusi dari permasalahan yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan.

"Jadi, sekali lagi, kami dari Kemnaker sangat bersyukur, sangat mensupport dan kita siap bekerja sama dengan Desk Ketenagakerjaan ini," harapnya.

Terakhir, Yassierli mengatakan pemerintah tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan memberikan kepastian kepada pekerja. Sehingga, berdampak pada daya saing industri.

"Sekali lagi kita tentu ucapkan terima kasih dan kita support kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri dan kita menunggu nanti Desk Ketenagakerjaan bisa membangun, bisa terus ada di wilayah atau di daerah yang ada di Indonesia, kolaborasi Kemnaker, ada dinas tenaga kerja terkait fungsi tenaga kerja," pungkas dia.

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

Viral di media sosial video turis Arab ribut-ribut dengan pengurus masjid di kawasan Puncak, Bogor. Pihak Imigrasi pun bergerak untuk menemukan turis pria itu.

Dalam potongan video yang banyak beredar di media sosial, terlihat keributan itu bermula saat WN Arab Saudi itu masuk ke teras Masjid Al Muqsit yang berada di kawasan Puncak, Bogor tanpa melepas alas kakinya.

Padahal sudah ada tulisan peringatan "Batas Suci" yang tertera dengan jelas di halaman masjid tersebut. Petugas kebersihan masjid atau marbut berinisial R alias Jenggot, yang sedang mengepel lantai saat itu langsung menegur WNA tersebut.

Teguran itu pun berbuntut dengan keributan, karena si turis Arab diduga tidak terima dengan teguran yang dilakukan oleh si marbot Masjid Al Muqsit.

Kapolsek Cisarua, Kompol Eddy Santosa, menjelaskan teguran tersebut memicu cekcok hingga WNA tersebut mendorong petugas kebersihan.

Insiden yang terjadi pada Minggu (12/1) pukul 17.50 WIB itu kemudian menjadi viral setelah videonya tersebar di media sosial.

"Pada hari Minggu (12/1), sekitar jam 17.50 WIB, telah terjadi keributan antara petugas kebersihan Masjid Al Muqsit dengan warga negara asing, yang mana video keributan tersebut tersebar di media sosial," kata Eddy, Senin (13/1).

Imigrasi Langsung Bergerak

Kepala Kantor Imigrasi, Ruhiyat M. Tolib, menyebut pihaknya langsung bergerak dengan bekerja bersama Polsek Cisarua untuk menemukan turis pria berinisial AMM tersebut.

Warga negara (WN) Arab Saudi yang berkonflik dengan pengurus masjid atau marbut di kawasan Puncak, Bogor itu kini sudah ditahan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor.

"WNA yang diviralkan berkonflik dengan warga di Cisarua, Puncak, kemarin sudah kami dapatkan. Sampai saat ini, WNA tersebut masih dalam pemeriksaan dan dimintai keterangan. WNA ini kita dapatkan atas kerja sama dengan Polsek Cisarua, alhamdulillah bisa kita temukan," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Bogor Ruhiyat M Tolib, Rabu (15/1/2025).

"Jadi orangnya memang sudah ditangkap, sudah didetensi, dan sekarang masih proses dimintai keterangan dan pemeriksaan," imbuhnya.

Pria tersebut diketahui telah berada di Indonesia selama 30 hari menggunakan visa kunjungan wisata dan menetap di sebuah vila di kawasan Puncak. Hasil pemeriksaan resmi akan diumumkan oleh pihak imigrasi.

"Yang bersangkutan WN Arab Saudi. Datang menggunakan visa kunjungan, ya berkunjung lah, wisata. Yang bersangkutan sudah 30 hari menetap di Puncak, di vila," kata Tolib.

"Kita masih melakukan pemeriksaan, terkait izin dan kegiatan. Nanti hasilnya itu akan dirilis di direktorat hari Jumat," imbuhnya.

--------

Artikel ini telah naik di detikJabar.

Video: Polisi Berlakukan One Way Puncak Arah Jakarta Mulai Pukul 13.00 WIB

Video: Polisi Berlakukan One Way Puncak Arah Jakarta Mulai Pukul 13.00 WIB

PALU, iNewsPalu.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah (Kemenkumham Sulteng) menggelar acara Media Gathering sebagai bentuk apresiasi atas dukungan media dalam mensosialisasikan berbagai program dan kegiatan Kemenkumham Sulteng selama tahun 2024. Acara ini berlangsung di Ruang Garuda Kanwil pada hari Jumat, 27 Desember 2024.

Acara ini juga menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan Kemenkumham Sulteng dalam meraih berbagai prestasi di tingkat nasional, terutama dalam pelayanan hukum dan hak asasi manusia. Kemenkumham Sulteng berhasil menduduki posisi teratas dalam bidang pemberitaan media konvensional internal Kemenkumham di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulteng, Hermansyah Siregar, menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh media yang telah menjadi mitra kerja yang baik. “Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap melalui acara ini, sinergi antara Kemenkumham Sulteng dengan media dapat semakin erat,” ujarnya.

Hermansyah Siregar juga memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih oleh Kemenkumham Sulteng sepanjang tahun 2024. Ia berharap kolaborasi yang telah dilakukan bersama dapat terus berlanjut.

Pertemuan ini juga menjadi momen bagi Hermansyah untuk berpamitan kepada seluruh insan pers di Sulteng, karena ia akan mengemban amanah sebagai Direktur Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepemimpinan selanjutnya akan terus berupaya meningkatkan pelayanan, dengan peran media sebagai kunci penting.

“Prestasi yang kami raih saat ini tidak lepas dari dukungan seluruh jajaran Kemenkumham Sulteng dan tentunya juga peran media. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Editor : Jemmy Hendrik

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Komdigi) memutus akses dan menurunkan 180.954 konten media sosial yang bermuatan radikalisme, intoleransi, dan ekstremisme selama 2024.

Kepala BNPT Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono mengatakan konten-konten tersebut terafiliasi dengan berbagai jaringan teroris, seperti Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Jamaah Asharut Daulah (JAD), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Jamaah Asharut Tauhid (JAT).

"Didominasi oleh propaganda jaringan teror yang terafiliasi dengan ISIS, HTI, JAT, dan JAD," kata Eddy dalam pernyataan pers akhir tahun 2024 di Jakarta, Senin.

Adapun penggunaan media sosial Instagram mencatatkan angka tertinggi dengan 86.203 konten, diikuti oleh Facebook dengan 45.449 konten, dan TikTok dengan 23.595 konten.

Selain itu, juga terdapat X/twitter dengan 9.535 konten, WhatsApp dengan 8.506 konten, Telegram dengan 4.751 konten, dan media online sebanyak 3 konten.

Eddy mengungkapkan penggunaan Telegram banyak dimanfaatkan oleh kelompok ekstremis dan teroris untuk menyebarkan propaganda.

Hal ini mengingat platform tersebut memungkinkan pembuatan grup dengan jumlah anggota yang tidak terbatas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Komunikasi Digital termasuk oleh Telegramnya dalam konteks pendatang dihukum, kami bisa masuk ke Telegram," jelasnya.

Menurutnya, pemantauan konten di platform tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa perencanaan perbuatan jahat sudah dapat dipidana.

BNPT juga melakukan pemetaan daerah rawan radikalisme dan terorisme. Kendati demikian, pihaknya belum dapat mengumumkan ihwal tersebut lantaran masih bersifat rahasia.

"Namun ini karena sifatnya rahasia, belum bisa diumumkan ya. Ini untuk kami sendiri untuk melakukan langkah-langkah pencegahan ya. Kami punya data-datanya di mana-mana daerah yang dianggap rawan," pungkas dia.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024