JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Ricardo Kumontas menyatakan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan jalur hukum yang ditempuh oleh mantan pemain sirkus, termasuk gugatan perdata maupun laporan pidana.

Ricardo menegaskan, salah satu poin yang tengah disorot adalah klaim permintaan ganti rugi senilai Rp 3,1 miliar yang ramai disebut-sebut belakangan ini.

Ia meluruskan bahwa angka tersebut bukan berasal dari rekomendasi Komnas HAM, melainkan murni permintaan dari pihak mantan pemain yang dikirim dalam bentuk somasi.

“Jadi ya, mereka mesti buktikan dulu. Itu bukan dari Komnas HAM, itu somasi mereka kepada kami. Jadi, masih belum ada proses hukum,” kata Ricardo, dalam jumpa pers di Hotel Mulia, Senin (21/4/2025).

Ricardo juga menegaskan bahwa pihak OCI belum mengambil langkah hukum balik, karena sejauh ini pihak manajemen masih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.

Meski demikian, apabila proses hukum berjalan, OCI akan bersikap kooperatif dan menyiapkan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau mereka benar-benar ajukan gugatan, ya kita lihat di peradilan. Kita pasti akan ambil langkah hukum, kita siapkan semua ‘peluru’ hukum kami,” ujar Ricardo.

Ia pun menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penyebaran berita bohong oleh mantan pemain sirkus yang kini ramai di media sosial.

Menurut dia, tindakan hukum bisa diambil, namun untuk saat ini pihak OCI memilih menahan diri, mengingat hubungan yang sebelumnya bersifat kekeluargaan.

“Pak Jansen (pendiri OCI) menganggap mereka seperti adik-adik. Jadi, tindakan hukum itu pilihan terakhir. Sebenarnya beliau terpukul sekali dengan cerita-cerita yang beredar di media sosial,” tutur Ricardo.

Meski demikian, Ricardo memastikan jika jalur hukum tidak bisa dihindari, tim hukum OCI akan siap bertarung di meja hijau.

“Apapun yang terjadi, kita akan counter sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas dia.

Bima -

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima akan menempuh jalur hukum buntut pengadangan dan perusakan mobil dinas Wakil Bupati (Wabup) Irfan Zubaidy oleh sejumlah mahasiswa. Kabag Prokopim Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Suryadin, mengatakan insiden tersebut tergolong tindakan kriminal yang mengancam keselamatan.

"Akan ada upaya tempuh jalur hukum. Tujuannya memberikan efek jera sehingga tindakan-tindakan seperti ini tak terulang lagi," tegas Suryadin, Senin (21/4/2025).

Suryatin mengatakan Pemkab Bima prihatin dan menyayangkan peristiwa itu. Sebab, mobil dinas adalah aset negara.

"Seharusnya aset negara yang dibeli dari uang rakyat ini dijaga bersama-sama," ucap Suryadin.

Menurut Suryadin, Pemkab Bima menghormati dan menghargai kebebasan pendapat serta aspirasi yang disampaikan oleh elemen mahasiswa maupun masyarakat. Namun, dia berharap penyampaian aspirasi ditempuh dengan cara-cara dialogis, bukan anarkistis.

"Kami imbau aspirasi yang disampaikan bukan dengan cara anarkistis yang berdampak buruk dan membawa citra kurang baik bagi daerah," kata pejabat yang akrab disapa Yan itu.

Suryadin mengungkapkan Wabup Irfan saat ini dalam kondisi baik, meski mobil dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan.

"Wakil Bupati baik-baik saja, mobil dinasnya alami kerusakan bagian depan," ungkao Suryadin.

Suryadin mengatakan mobil dinas jenis Fortuner dengan pelat nomor merah EA 2 Y itu ditumpangi oleh Wabup Bima bersama ajudannya. Namun, saat melintas di ruas jalan negara lintas Bima-Sumbawa, tepatnya di depan kampus STKIP Taman Siswa Padolo, Kecamatan Palibelo, tiba-tiba diadang oleh sejumlah mahasiswa.

"Diadang saat Wakil Bupati dari kediamannya menuju kantor untuk dinas (bekerja)," tandas dia.

(hsa/hsa)

Solo -

Pihak maskapai Wings Air sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawatnya. Hal ini terkait video viral bernarasi anggota DPRD Sumut diduga mencekik leher pramugari di dalam pesawat.

Dilansir detikSumut, insiden itu terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada Minggu (13/4) lalu.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," kata Corporate Communications Strategic of Wings Air, Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025), dikutip dari detikSumut.

Danang mengatakan MZ bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujar Danang.

MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," sambung dia.

Tempuh Jalur Hukum

Sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat, pihak Wings Air kini sedang menempuh jalur hukum

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," kata Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," imbuh dia.

(dil/aku)

Medan -

Video bernarasi diduga anggota DPRD Sumut mencekik leher pramugari di dalam pesawat viral di media sosial. Pihak maskapai Wings Air memberikan klarifikasi terkait insiden tersebut.

Peristiwa ini terjadi saat boarding sebelum keberangkatan penerbangan IW-1267 rute Gunungsitoli (GNS) menuju Medan Kualanamu (KNO) pada 13 April 2025.

"Seorang pelanggan dengan nomor kursi 19F berinisial MZ membawa koper yang telah berlabel bagasi tercatat ke dalam kabin pesawat. Sesuai prosedur keselamatan dan standar operasional, awak kabin (pramugari) mengarahkan koper tersebut untuk dimasukkan ke bagasi kargo bagian belakang," ungkap Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro, Selasa (15/4/2025).

Danang menyebutkan MZ dinilai bersikap tidak kooperatif dan tidak menaati instruksi. Saat awak pesawat hendak menegur, MZ justru mendorong dan mencekik pramugari.

"Namun, pelanggan menunjukkan sikap tidak kooperatif, menolak instruksi, berusaha melepas label bagasi, dan tidak mengikuti arahan awak kabin meski telah dijelaskan secara persuasif. Saat dilakukan pendekatan lanjutan, pelanggan justru melakukan tindakan fisik berupa dorongan dan cekikan terhadap salah satu pramugari," ujarnya.

Terkait hal ini, MZ akhirnya diturunkan dari pesawat untuk ditangani lebih lanjut.

"Tindakan ini segera dilaporkan kepada Pilot in Command (PIC) dan selanjutnya kepada petugas ramp-tim operasional darat yang menangani kesiapan pesawat dan keselamatan penumpang di bandar udara," kata Danang.

"Pihak ramp segera berkoordinasi dengan AVSEC (Aviation Security), dan pelanggan tersebut diturunkan dari pesawat untuk penanganan lebih lanjut," lanjutnya.

Lebih lanjut, Danang menegaskan jika pihak Wings Air juga sedang menempuh jalur hukum sebagai upaya perlindungan terhadap awak pesawat.

"Wings Air saat ini sedang menempuh langkah hukum sebagai bagian dari komitmen untuk melindungi awak pesawat dan menciptakan penerbangan yang aman dan profesional bagi semua pihak. Wings Air menegaskan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan seluruh pelanggan serta awak pesawat merupakan prioritas utama," ucap Danang.

"Kami mengimbau dan mewajibkan seluruh pelanggan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di area bandar udara dan di dalam kabin pesawat, termasuk aturan bagasi, keselamatan, dan instruksi dari awak kabin. Setiap bentuk pelanggaran dan tindakan yang mengganggu keselamatan penerbangan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku," pungkasnya.

(mjy/mjy)

Jakarta - Heboh jurnalis Tempo dikirimi paket berisi kepala babi. Menkomdigi Meutya Hafid mendorong agar Tempo untuk menempuh jalur hukum.

(nkm/nkm)

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyorot sejumlah bentuk pendisiplinan siswa yang dilakukan guru. Menurutnya harus dilakukan pemilahan apabila terjadi kasus kekerasan di sekolah, sehingga tak semua perlu diselesaikan lewat jalur hukum.

"Ketika ada masalah-masalah menyangkut misalnya pendisiplinan atau kekerasan di sekolah itu janganlah semuanya diselesaikan secara hukum," ujar Mu'ti dalam program Kontroversi di Metro TV, dikutip Selasa 24 Desember 2024.

Ia menegaskan tetap ada batas dalam melihat tindakan pendisipilnan. Namun ada bentuk kekerasan yang memang tidak dapat ditoleransi.
"(Tidak bisa ditoleransi) bullying gitu ya, memang sangat fatal. Mohon maaf misalnya guru yang melakukan pelecehan seksual memang sangat fatal ya enggak bisa ditoleransi," ungkapnya.

Pun, kata dia, perlu ada pemahaman bersama antara orang tua dan guru terkait pendisiplinan anak di sekolah. Orang tua pun diharapkan percaya kepada para guru.

"Tetapi jangan dikit-dikit karena guru nyubit terus orang tuanya enggak terima, saya di rumah boro-boro nyubit, melotot aja enggak pernah. Ya, jangan dibawa begitu kan jadi orang tua juga harus percaya dong sama gurunya gitu. Dan guru juga jangan senang nyubit-nyubit juga kan bisa dengan cara lain," jelasnya.

Baca juga: Meski Tak Ada Upacara Siswa Bakal Nyanyi Indonesia Raya Sebelum Masuk Kelas

Karena itu, ia menambahkan materi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Di antaranya materi bimbingan konseling yang dinilai sangat dibutuhkan para guru selain ilmu mengajar lainnya.

"Karena guru harus punya kemampuan konseling cara mendisiplinkan anak," lanjutnya.

Anak pun, kata dia, perlu ditanamkan akhlak mulia hingga moral. Pemahaman itu kata dia akan membentuk budi pekerti para siswa.

"Sehingga siswa tidak hanya menguasai ilmu, tapi dia menginternalisasi niali itu dalam dirinya, menerapkannya dalam kehidupannya," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Romy Soekarno meminta pihak yang kalah dalam ajang Pilkada Serentak 2024 agar berlapang dada atau menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang berlaku jika merasa keberatan.

Menurut Romy Soekarno, pasangan calon yang menang atau yang kalah harus bersikap dewasa dengan cara tetap menjaga persatuan dan tidak membiarkan perbedaan pilihan menjadi sumber perpecahan.

"Mari kita semua bergotong royong memulihkan keharmonisan sosial karena pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antarwarga," kata Romy saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Romy memandang penting upaya rekonsiliasi di antara pendukung pasangan calon untuk mengembalikan solidaritas. Di sisi lain masyarakat pun untuk tetap mengawasi jalannya pemerintahan agar sesuai dengan aspirasi yang disampaikan saat kampanye.

"Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh berita hoaks, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat memicu konflik," kata dia.

Setelah tahapan pemungutan suara pada hari Rabu (27/11), hasil dari penghitungan suara di setiap TPS akan disampaikan oleh panitia pemungutan suara (PPS) kepada panitia pemilihan kecamatan (PPK) pada Kamis hingga Sabtu (30/11).

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024